KABARBURSA.COM – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi menuai kritik dari kalangan akademisi. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi berbagai persoalan yang masih membayangi implementasi MBG di dalam negeri dibanding memperluas program tersebut ke luar negeri.

Menurut Achmad, pelaksanaan MBG di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek anggaran, tata kelola, keamanan pangan hingga efektivitas program. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi perluasan program ke Arab Saudi ketika berbagai pekerjaan rumah di dalam negeri belum sepenuhnya terselesaikan.

"MBG seharusnya dievaluasi, dirapikan, dan dalam beberapa aspek dikurangi ambisinya, bukan diperluas ke luar negeri tanpa perencanaan matang," kata Achmad pada Selasa, 2 Juni 2026.

Ia menegaskan pentingnya program gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun menurutnya, kebijakan gizi tidak boleh berkembang menjadi program raksasa yang terus membesar tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal dan administrasi negara.

"Gizi anak memang penting, tetapi kebijakan gizi tidak boleh berubah menjadi proyek raksasa yang terus membesar seperti balon," ujarnya.

Achmad menilai wacana pelaksanaan MBG di Arab Saudi bukan sekadar perluasan program dalam skala kecil. Program tersebut disebut akan menyasar 1.408 siswa yang terdiri dari 1.008 siswa Sekolah Indonesia Jeddah dan sekitar 400 siswa di Makkah.

Di sisi lain, biaya pelaksanaan program di Arab Saudi diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Satu porsi makanan standar di Arab Saudi diperkirakan mencapai 15 hingga 20 riyal atau sekitar Rp70.000 hingga Rp94.000. Angka tersebut jauh di atas patokan MBG dalam negeri yang berada di kisaran Rp15.000 per porsi.

Dengan sasaran 1.408 siswa, kebutuhan anggaran harian program diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp132 juta. Perhitungan tersebut belum memasukkan biaya operasional, logistik, audit, hingga pembentukan unit layanan di luar negeri.

"Data ini saja cukup untuk menunjukkan bahwa Jeddah bukan sekadar perluasan kecil. Ia membawa konsekuensi hukum, diplomatik, fiskal, dan akuntabilitas lintas negara," ujar Achmad.

Menurut dia, jika pengawasan MBG di dalam negeri masih menjadi pekerjaan besar, maka membawa skema yang sama ke Arab Saudi berpotensi menambah lapisan kompleksitas baru. Ia menilai perhatian negara kepada anak-anak Indonesia di luar negeri tetap penting, namun tidak harus diwujudkan melalui program MBG.

"Tetapi perhatian negara tidak harus selalu berbentuk MBG. Bantuan pendidikan, subsidi sekolah, perlindungan anak pekerja migran, dan dukungan konsuler bisa jadi lebih tepat sasaran," katanya.

Dalam analisisnya, Achmad juga menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk MBG. Pada 2025, program tersebut memperoleh anggaran sebesar Rp71 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sebesar Rp51,5 triliun dari anggaran itu digunakan untuk belanja bahan makanan dengan target awal 17,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Namun, target penerima manfaat kemudian diarahkan meningkat tajam menjadi 82,9 juta orang dengan kebutuhan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk tahun 2026, BGN menyatakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun dari APBN, bukan Rp335 triliun sebagaimana sempat beredar sebelumnya. Selain itu terdapat dana cadangan sebesar Rp67 triliun yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

BGN juga menyebut sebanyak 93 persen dari alokasi Rp268 triliun digunakan untuk bantuan MBG. Dari total tersebut, sekitar 70 persen dari Rp249 triliun dialokasikan untuk bahan baku makanan, sedangkan 20 persen digunakan untuk kebutuhan operasional seperti listrik, sewa kendaraan, dan pembayaran relawan.

Tak hanya itu, BGN juga menyatakan telah memiliki lebih dari 1,2 juta relawan SPPG dengan penghasilan berkisar Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.

"Angka ini menunjukkan MBG bukan lagi program sosial biasa. Ia sudah menjadi mesin belanja negara raksasa," kata Achmad.

Menurutnya, kondisi fiskal saat ini menunjukkan ruang anggaran pemerintah tidak selonggar yang kerap digambarkan dalam narasi politik. Hal tersebut terlihat dari langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah sehingga BGN harus berfokus pada penggunaan anggaran Rp268 triliun dan menyesuaikan distribusi makanan menjadi lima hari dalam seminggu dari sebelumnya enam hari, kecuali bagi sekolah enam hari, wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Selain persoalan anggaran, Achmad menilai aspek keamanan pangan masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan data BGN, sepanjang 2025 masih terdapat sejumlah insiden dalam pelaksanaan program tersebut.

BGN mencatat terdapat 67 kejadian pada September 2025, meningkat menjadi 85 kejadian pada Oktober, kemudian turun menjadi 40 kejadian pada November dan 11 kejadian pada Desember. Untuk 2026, BGN menargetkan tidak ada lagi kejadian serupa atau nol kasus.

"Ini artinya, bahkan versi resmi pun menunjukkan program ini belum steril dari risiko," ujarnya.

Menurut Achmad, data tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah karena program pemberian makanan kepada anak sekolah memiliki risiko tinggi apabila tidak dikelola secara hati-hati.

"Makanan memiliki risiko basi, kontaminasi, salah penyimpanan, salah masak, dan salah distribusi. Ketika penerimanya anak sekolah, standar kehati-hatian harus lebih tinggi, bukan lebih longgar," katanya.

Karena itu, Achmad menilai ekspansi MBG ke Jeddah mencerminkan adanya persoalan prioritas kebijakan. Menurut dia, pemerintah saat ini seharusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah program di dalam negeri, mulai dari audit biaya per porsi, standar dapur, keamanan pangan, kualitas menu, ketepatan sasaran, dampak terhadap stunting, dampak terhadap kehadiran siswa, hingga risiko kebocoran anggaran.

Ia juga mengusulkan sejumlah langkah yang dinilai lebih realistis. Pertama, menghentikan sementara ekspansi MBG ke luar negeri sampai audit nasional program dibuka kepada publik. Kedua, memprioritaskan anak miskin, wilayah dengan stunting tinggi, daerah 3T, serta kelompok rentan lainnya. Ketiga, mengurangi ambisi cakupan universal yang dinilai terlalu mahal dan menggantinya dengan pendekatan bertahap berbasis risiko gizi. Keempat, memisahkan bantuan bagi diaspora Indonesia dari program MBG nasional agar tidak mencampurkan kebijakan gizi domestik dengan agenda diplomasi luar negeri.

"MBG ke Jeddah mungkin terdengar indah secara politik, tetapi buruk secara prioritas," kata Achmad.

Menurut dia, dalam situasi APBN yang menanggung beban besar, pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat fondasi program daripada memperluas cakupannya. "Anak Indonesia butuh makanan bergizi, tetapi negara juga butuh kebijakan yang bergizi akal sehat," katanya.

Ide MBG untuk siswa Indonesia di Jeddah bermula dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dadan mengklaim muncul usulan agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dinikmati siswa di dalam negeri, tetapi juga anak-anak warga negara Indonesia yang bersekolah di luar negeri, termasuk di Jeddah. 

Usulan itu kemudian mendapat perhatian karena dinilai memperluas cakupan MBG melampaui tujuan awalnya sebagai program intervensi gizi nasional. Kritik muncul lantaran program yang dirancang untuk mengatasi masalah gizi, stunting, dan ketahanan pangan anak Indonesia di dalam negeri justru diwacanakan menjangkau wilayah luar negeri ketika pelaksanaannya di Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan pendanaan, distribusi, dan pemerataan penerima manfaat. Karena itu, wacana MBG Jeddah dipandang sebagian kalangan sebagai contoh perluasan program yang berpotensi mengaburkan fokus utama kebijakan publik.(*)

Sumber: https://www.kabarbursa.com/makro/ekonom-kritik-rencana-mbg-ke-jeddah-nilai-apbn-sudah-gendong-program-jumbo