Hal itu tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Disebutkan, dalam penanganan COVID-19 di 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.

Salah satu yang mengalami refocusing anggaran adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Semula penanganan COVID di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun kemudian dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran dari BTT untuk COVID sebesar Rp 5,521 triliun.

Seperti dilihat, Kamis (5/8/2021), pengadaan rapid test COVID oleh Dinkes DKI yang pertama dilaksanakan oleh PT NPN dengan nilai kontrak Rp 9,875 miliar dengan jenis kontrak harga satuan. Waktu pelaksanaan kontrak dijabarkan mulai 19 Mei sampai 8 Juni.

Pengerjaan dinyatakan selesai pada 12 Juni dengan jumlah pengadaan oleh Dinkes DKI sebanyak 50 ribu piece dengan harga per unit barang Rp 197 ribu (tidak termasuk PPN).

Setelahnya, Dinkes kembali melakukan pengadaan rapid test dengan jumlah 40 ribu piece melalui PT TKM dengan harga per uni Rp 227 ribu (tidak termasuk PPN). Surat penawaran kontrak itu tertanggal 29 Mei yang dimulai 2 Juni sampai 5 Juni, sehingga total harga Rp 9,090 miliar.

BPK kemudian melakukan pemeriksaan soal pendanaan itu. BPK memeriksa PT NPN dan disebutkan bahwa PT NPN tidak mengetahui soal adanya pengadaan rapid test serupa di luar perusahaannya sebanyak 40 ribu piece.

Masih berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyebut PT NPN menyanggupi permintaan Dinkes DKI jika penawaran 40 ribu pieces itu ditawarkan ke perusahaannya lantaran stok alat rapid test masih tersedia.

Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK terhadap PT TKM didapati bahwa PT TKM mendapat undangan melakukan pengadaan sebanyak 40 ribu piece dari Dinkes DKI. Bukti kewajaran harga berupa bukti transfer pembelian rapid ke Biz PTE LTD Singapura seharga USD 14 per piece-nya.

BPK menyebut Biz PTE LTD Singapura memiliki hak beli dari HCB di China, sehingga PT TKM terbukti membeli barang lebih mahal dengan harga penawaran wajar.

Dari perbandingan dua perusahaan itu, BPK menilai seharusnya PPK bisa mengutamakan dan memilih penyedia jasa dengan harga yang lebih murah. Dari nilai kontrak dua perusahaan itu, BPK menilai ada pemborosan.

"Bila disandingkan pengadaan kedua penyedia tersebut, terdapat pemborosan atas keuangan daerah senilai Rp 1.190.908.00," tulis BPK.

Screenshot LHP BPK DKI Jakarta.

Pemborosan itu disebut untuk penyediaan 40 ribu piece rapid test dengan harga satuan Rp 227 ribu. Jika penawaran kontrak itu dilakukan ke PT NPN, bisa lebih murah dengan harga satuan Rp 197 ribu.

"Hal tersebut terjadi karena PPK tidak cermat dalam meneliti data pengadaan atas barang yang sama dari penyedia lain sebelumnya untuk dipakai sebagai acuan dalam penunjukan langsung. PPK tidak cermat mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yaitu mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah," tulis BPK.

Jawaban Pemprov DKI

Pemprov DKI melalui Kepala Dinas Kesehatan sudah menjawab temuan BPK ini dengan sejumlah penjelasan. Dinkes DKI sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

Kadinkes DKI mengatakan ketelitian sulit dilakukan mengingat harga satuan yang beragam dan ketersediaan stok yang fluktuatif serta agar segera melakukan pesanan atau pengadaan agar mendapat barang yang diinginkan.

"Dengan kata lain berlomba atau beradu cepat dengan instansi pemerintah lain atau swasta dan PPK kurang cermat dalam verifikasi awal dokumen penawaran penyedia dalam keadaan darurat penanganan pandemi COVID-19 yang mengutamakan keselamatan dan penanganan segera," tulis LHP BPK DKI.

BPK pun merekomendasikan Gubernur DKI Anies Baswedan memerintahkan Kadinkes menginstruksikan PPK supaya lebih cermat meneliti data pengadaan barang dari penyedia lain.

Ditindaklanjuti Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta pun menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

"Terkait temuan BPK tentang pemborosan atas pengadaan rapid test COVID-19 dan pengadaan respirator N95 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam pidato penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta yang dilihat, Kamis (5/8/2021).

Selain itu, Pemprov DKI menindaklanjuti laporan pemborosan dana untuk pengadaan respirator atau masker KN95 pada tahun yang sama. Diketahui, pemborosan dana mencapai Rp 5,85 miliar. "Seluruh temuan telah dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK," sebutnya.

(idn/idn)

JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur tahun 2019. 

Selain Anies, lembaga anti rasuah itu juga akan melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Dalam kasus tersebut, ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar.

Pemerikasaan tersebut dilakukan karena anggaran pengadaan tanah, termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI.

"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 12 Juli 2021.

Firli menyebut bahwa KPK paham terhadap keinginan masyarakat agar kasus tersebut dapat dituntaskan demi kepastian hukum. Sehingga dapat menimbulkan rasakeadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketua KPK itu pun memastikan bahwa penyidik tetap bekerja keras dalam mengusut kasus tersebut. "Kami akan ungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif, dan eksekutif," kata dia. 

Menurutnya, anggaran pengadaan lahan tersebut sangatlah merugikan negara, sehingga siapapun pelakunya yang terlibat dengan bukti yang cukup KPK tidak akan pandang bulu.

Ia menegaskan KPK akan terus mencari dan mengumpulkan bukti untuk membongkar setiap peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik," ujarnya.

Jakarta, Dakwah NU Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta sukses menyelenggarakan Sosialisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) pada Kamis, 8 Juli 2021. 

Acara yang dilaksanakan secara virtual tersebut, menghadirkan empat narasumber yaitu Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Kodam Jaya, Wakil Ketua DPRD H. Mochammad Taufik, dan Asisten Pemerintahan serta moderator H. Abdul Muin.

Dari diskusi antara PWNU DKI Jakarta dengan beberapa pihak yang hadir, kemudian menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi & tugas bersama yaitu:

1.Pemerintah dalam hal ini Gubernur sampai pada perangkat kelurahan agar dapat menyatukan persepsi pemaham terkait dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentang kegiatan peribadatan kepada tokoh agama, ormas dan tokoh masyarakat guna menyatukan pemahaman tentang PPKM darurat, untuk menyamakan persepsi dimasyarakat DKI Jakarta maka Gubernur harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi Masif tentang Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat.
b. Mengajak/mensosialisasikan bisa melalui zoom kepada tokoh agama, ormas dan tokoh masyarakat di masing-masing tingkatan pemerintahan tentang Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentang kegiatan peribadatan.
c. Membuat surat intruksi secara masif kepada pengurus/pengelola tempat ibadah agar mematuhi Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentangkegiatan peribadatan.
d. Gubernur, Kapolda dan Pangdam Jaya dengan perangkat di bawahnya bersama-sama melakukan tindakan Preventif Edukatif kepada masyarakat.

2. Pemerintah bersama-sama Kepolisian dan Pangdam untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemberlakuan PPKM Darurat karena ini merupakan Jumat pertama di pemberlakuan PPKM Darurat ini.

3. Pemerintah harus melakukan evaluasi terkait PPKM darurat tentang pelaksanaan peribadatan di DKI Jakarta.

4. Pemerintah harus menggandeng organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat agar masyarakat patuh melaksanakan PPKM.

5. Pihak kepolisian melalui Babinkamtibmas dan Pangdam Jaya melalui Babinsa harus melakukan tindakan Preventif Edukatif dan patroli sampai tingkat RT.

6. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat selama penerapan PPKM Darurat.

7. Menindak tegas terhadap provokator yang dengan sengaja menghambat PPKM Darurat tidak berjalan.

8. Pemerintah, Polda dan Pangdam Jaya serta Stakeholder untuk mensukseskan dan menjadikan masyarakat DKI Jakarta kebal terhadap covid-19 dengan program vaksinasi.

9. PWNU DKI Jakarta akan menjadi Pelopor pertama terhadap jakarta menuju kebal virus melalui vaksinasi.

10. PWNU DKI Jakarta adalah organisasi yang turut mempelopori dalam mensosialisasikan Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat.

11. PWNU DKI Jakarta akan selalu melakukan ikhtiar lahir melalui sosialisasi PPKM sampai pada tingkat ranting dan program vaksinasi sampai tingkat ranting untuk jakarta bebas covid-19.

12. PWNU DKI Jakarta akan selalu melakukan ikhtiar batin yang sudah dilakukan melalui :

a. Pembacaan sholawat nariyyah
b. Sholat tolak bala’
c. Khotmil Quran

voi.id JAKARTA - Sebuah tim khusus dibentuk oleh Polda Metro Jaya untuk mengawasi peredaran dan penjualan tabung oksigen di wilayah Jakarta. Polda ingin mengantisipasi penimbunan tabung oksigen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, dengan pengawasan ini ia berharap pasokan tabung oksigen di Jakarta aman. Yusri juga mengancam pihak-pihak yang bermain curang.

"Kami sudah bentuk tim untuk mengawasi mereka semuanya, jangan sampai terhambat atau coba-coba menimbun," kata Yusri, Kamis, 1 Juli.

"Ini sebagai satu ketegasan yang kita sampaikan bahwa tolong yang coba akan bermain kami akan proses kalau memang kita temukan. Kami akan lakukan tindakan yang tegas kepada mereka semua."

Selain penimbun, Polda Metro Jaya juga akan menindak pemilik ritel yang menjual tabung oksigen dengan harga tinggi. Ancaman itu diungkap Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis.

"Saya mengimbau khususnya kepada ritel-ritel ini jangan sampai ada bermain-main untuk mencoba-coba menyimpan atau mencoba-coba menaikkan harga kami akan pantau," kata Auliansyah, Rabu, 30 Juni.

Polda, menurut Auliansyah telah berkoordinasi dengan produsen dan distributor tabung oksigen. Hasil koordinasi itu menyepakati tak akan ada kenaikan harga tabung oksigen di tengah tingginya permintaan.

"Kami dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan menindak apabila kami temukan di wilayah," tambah Auliansyah.

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui, pihaknya sempat berkirim surat ke sejumlah kantor duta besar di Jakarta guna menggalang donasi bantuan penanganan Covid-19.

Pernyataan Riza merespons sebuah salinan surat berkop Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang beredar. Berbahasa Inggris, surat tersebut ditujukan untuk kantor duta besar di Jakarta berisi permintaan donasi bantuan Covid-19.

Surat diteken Kepala Biro Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta Andhika Permata pada 28 Juni 2021. "Tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu, satu sama lain," kata Riza kepada wartawan, saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/7) malam.

Namun, katanya, surat sebetulnya bukan hanya ditujukan untuk kantor dubes, melainkan semua perkantoran swasta di Jakarta. Menurut dia, upaya itu dilakukan agar penanganan pandemi bisa dilakukan bersama.

Para duta besar juga diminta ikut dalam memenuhi kebutuhan ekstensi rumah sakit yang menangani Covid-19 di Jakarta.Sebelumnya, lewat surat tersebut, Pemprov DKI mengajak para duta besar mengisi perabotan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara.

Rusun tersebut diketahui baru dibuka sebagai tempat isolasi terpusat pasien Covid-19. "Itu bukan ke dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen. Nanti dicek ke Pak Sekda persisnya," kata Riza.

(thr/ugo)

SuaraJakarta.id - Sebuah surat yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beredar di media sosial. Surat itu berisikan perihal meminta partisipasi kantor-kantor kedutaan besar dalam hal penanganan pasien Covid-19 di Jakarta.

Surat itu diunggah oleh pemilik akun Twitter @P3nj3l4j4h_id pada Rabu (30/6/2021) malam. Adapun pemilik akun akun tampak geram melihat Pemprov DKI Jakarta meminta 'sumbangan' kepada kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Jakarta.

Pada isi suratnya diberitahukan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tengah melakukan upaya penanganan pasien positif Covid-19.

Sesuai prosedurnya, bagi pasien yang sudah menjalani tes PCR dan hasilnya positif, maka mereka harus dirawat di tempat isolasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun dalam surat tersebut diterangkan kalau Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan tempat isolasi baru bagi pasien tanpa gejala ataupun gejala ringan yakni di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Disebutkan kalau Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan lima tower yang berkapasitas 5 ribu orang.

Untuk mendukung jalannya proses isolasi di Rusun Nagrak Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan banyak alat pendukung seperti 5 ribu tempat tidur lipat, 5 ribu pel lantai, 5 ribu kipas angin, 5 ribu handuk, 500 unit dispenser air.

Pemprov DKI Jakarta juga mengungkapkan tengah memaksimalkan kapasitas rumah sakit daerah yang digunakan sebagai ruangan isolasi bagi pasien tanpa gejala.

Adapun alat-alat yang dibutuhkan ialah 20 tenda serba guna 20 , 30 unit Defibriliator/AED, 300 Velibed, 30 unit Hepa Filter portabel, 30 unit ventilator, 50 unit Infuse Pump, 120 unit HFNC, 150 unit Pompa Synnge, 600 unit BMHP HFNC, 300 unit Pulse Oksimetri, 180 unit monitor samping tempat tidur dan 300 kasur.

"Kami sangat menghargai setiap upaya yang dilakukan untuk mendukung inisiatif ini, jika kedutaan dan komunitas anda mempertimbangkan untuk berpartisipasi," demikian yang dituliskan dalam surat.

Pada penghujung surat pun dicantumkan nomor yang bisa dihubungi apabila ada kantor kedutaan besar yang hendak menindaklanjutinya. Surat tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI.

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengungkap, selain DKI Jakarta, mutasi Covid-19 varian Kappa dikonfirmasi juga telah ditemukan di Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan, Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio. Namun, Amin tak menjelaskan lebih lanjut sejak kapan varian tersebut ditemukan, termasuk tingkat penyebarannya.

"Ditemukan satu di Sumsel dan satu di DKI [Jakarta]," kata Amin lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/6). 

Dia menjelaskan, varian Kappa merupakan satu dari tiga turunan B.1.617. Selain Kappa (B.1.617.1), dua sisanya yakni Delta (B.1.617.2), dan B.1.617.3, yang hingga kini masih dalam proses penelitian dan belum diberi nama. 

Khusus Kappa, lanjut Amin, varian itu tak masuk dalam Variant of Concern (VoC) atau varian yang menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kappa masih dikelompokkan Variants of Interest dan pertama ditemukan di India pada April lalu.

"Untuk B.1.617.1 telah direklasifikasi menjadi VoI dan diberi label varian Kappa," kata dia.

Ia menambahkan, temuan varian Kappa menunjukkan tingkat transmisi yang meningkat di satu wilayah, diiringi prevalensi kasus secara global yang menurun.

Amin menambahkan, varian Kappa masih dalam penelitian, dan akan dinilai ulang secara berkala. Ia tak menyebutkan lebih lanjut terkait tingkat penularan dan level fatalitas dari varian tersebut.

Temuan varian Kappa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta dalam paparannya ke pemerintah pusat mendapat sorotan. Sebab, varian tersebut dinilai baru sejak ditemukan di India April lalu.

Dalam slide paparannya yang diterima CNNIndonesia.com, Anies mengungkap, dari 128 variant of concern atau mutasi baru corona terdeteksi yang ditemukan di ibu kota, satu kasus di antaranya merupakan varian Kappa.

(iam/wis)