detiknews Jakarta - Indonesia melaporkan dua kasus varian baru Corona B117 di daerah Karawang. Varian yang pertama kali dilaporkan Inggris ini jadi perhatian karena disebut bersifat lebih mudah menular daripada varian sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Oscar Primadi, mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan khawatir berlebihan terkait kabar temuan varian COVID-19 B117. Pasalnya varian ini tidak terbukti menyebabkan gejala infeksi yang lebih berat.

Upaya pencegahannya pun kurang lebih sama yaitu penerapan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). Hanya saja kali ini penerapannya memang harus lebih disiplin atau ketat untuk menyesuaikan kemampuan penularan virus.

Satgas Pengendalian COVID-19 sebelumnya ikut mengutip rekomendasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS) tentang penggunaan masker dobel atau dirangkap. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan filtrasi dan mencegah COVID-19 dengan lebih baik.

Dikutip dari situs resmi CDC, pedoman yang diperbarui pada 10 Februari 2021 tersebut menyarankan pemakaian masker medis ditambah masker kain. Pastikan masker kain yang dipakai dapat menutup dan menekan sisi-sisi samping maser medis pada wajah.

"Jangan pakai dua masker medis sekali pakai bersamaan. Masker ini tidak dirancang untuk bisa menutup pas di wajah, sehingga memakai lebih dari satu tidak akan menambah keketatan pemakaian masker," tulis CDC.

(fds/up)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mencatat penambahan kasus Covid-19 hari ini sebanyak 1.581 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menyampaikan jumlah itu belum utuh lantaran sistem penginputan Kementerian Kesehatan masih bermasalah.

"Sebagian data positif hari ini tertunda akibat perbaikan koneksi penginputan sistem Kemenkes. Kemungkinan akan ada akumulasi data dari yang sebelumnya tidak bisa dilakukan penarikan melalui sistem," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Februari 2021.

Dwi berujar, pihaknya melakukan tes swab PCR terhadap 17.507 spesimen. Sebanyak 14.336 orang dites untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.581 positif dan 12.755 negatif.

Dari hasil tes PCR itu, positivity rate dalam sepekan terakhir mencapai 15,6 persen. "Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11 persen," ucap dia.

katadata.co.id

Pemerintah tengah mempersiapkan program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Tujuannya, seperti dinyatakan Presiden Joko Widodo, mempercepat proses vaksinasi Covid-19 nasional agar dapat rampung dalam setahun.

Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menggodok aturan mengenai vaksinasi gotong-royong tersebut. Kemenkes melibatkan dan meminta pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun aturan dan program vaksinasi gotong-royong.

"Draf aturannya dikonsultasikan ke KPK sebelum diterbitkan," kata Juru Bicara Vaksinasi Nasional dr Siti Nadia kepada Katadata.co.id, Sabtu (20/2).

Sebelumnya, pada pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terlihat menyambangi gedung KPK untuk meminta pengawalan dalam pengadaan vaksin. Vaksinasi gotong royong alias mandiri memamg memicu kontroversi.

Di satu sisi dianggap bakal membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi sehingga kekebalan kelompok terhadap covid-19 segera terbentuk.

Di sisi lain, program itu dituding tidak memenuhi prinsip pemerataan dan keadilan sosial karena pihak swasta yang punya uang banyak akan lebih cepat memperoleh vaksin. Vaksin mandiri ini juga dikhawtairkan bakal memicu bisnis vaksin oleh swasta.  

Kondisi inilah yang menjadi perhatian Budi Gunadi. Ia tidak mempermasalahkan bila pengusaha mendapatkan akses vaksin. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sehingga tidak ada kesan kelompok kaya mendapatkan vaksin terlebih dulu.

Selain itu Budi meminta swasta tetap mendahulukan kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lanjut usia untuk menerima vaksin.

"Tolong dipahami agar dijaga tahapannya. Kalau mau loncat (dari tahapan vaksinasi), pikirkan dampaknya ke orang lain," kata mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut beberapa waktu lalu.  

Sejauh ini, lebih 3.000 perusahaan sudah mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mengikuti program vaksinasi gotong-royong.

Sejalan dengan bakal terbitnya aturan Kemenkes, program tersebut  diharapkan segera dimulai pada bulan Maret atau April mendatang.  

Meski begitu, masih ada simpang-siur informasi perihal vaksinasi gotong royong sehingga memantik kontroversi di temgah masyarakat. Katadata.co.id  menghimpun setidaknya delapan poin penting rencana vaksin mandiri dari berbagai pihak di pemerintahan.  

1. Aturan

Kementerian Kesehatan akan menerbitkan aturan khusus mengenai vaksinasi gotong-royong, namun programnya akan dijalankan atau dilaksanakan oleh kementerian lain. Kabarnya, aturan tersebut akan diterbitkan pekan depan.

2. Merek vaksin

Merek atau jenis vaksin mandiri tidak boleh sama dengan program vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah yakni Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Jadi, kandidat merek vaksin mandiri adalah  Sinopharm, Moderna, Anhui, Johnson & Johnson, dan Sputnik.

Siti Nadia membuka kemungkinan merek atau jenis vaksin mandiri tersebut akan dicantumkan dalam aturan Kemenkes.

Adapun, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengakui jenis atau merek vaksin yang berbeda memang menjadi salah stau poin pembahasan vaksinasi mandiri dengan pemerintah. 

“Maka pasti kami tidak akan menggunakan Sinovac atau merek lain yang ada dalam daftar pemerintah,” katanya dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id Januari lalu.

3. Harga vaksin

Kemenkes akan menetapkan batas atas harga vaksin mandiri. Rosan pernah mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan pemerintah terkait harga vaksin. Berdasarkan publikasi situs Kadin Indonesia, vaksin untuk program gotong royong diharapkan memiliki harga yang terjangkau. “Harganya tak lebih dari Rp 1 juta untuk satu dosisnya yang bisa diterima oleh pelaku usaha,” kata Rosan.

4. Pengadaan vaksin

Importir vaksin mandiri adalah negara  melalui perusahaan farmasi BUMN PT Biofarma. Perusahaan pelat merah ini akan memegang lisensi vaksin tersebut sehingga mudah dikontrol distribusi dan keamanannya. Ini untuk mencegah masuknya vaksin-vaksin palsu dari negara lain.  

5. Distribusi

Setelah dibeli Biofarma, vaksin mandiri hanya boleh didistribusikan kepada perusahaan, khususnya perusahaan padat karya. Selanjutnya, perusahaan membagikan vaksin itu kepada karyawan dan buruhnya secara gratis.

6. Izin penggunaan

Merek atau jenis vaksin mandiri wajib mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

7. Lokasi vaksinasi

Penyuntikan vaksin mandiri tidak boleh di fasilitas kesehatan negara agar tidak mengganggu proses vaksinasi pemerintah yang sedang berjalan hingga tahun depan. Jadi, lokasi vaksinasi mandiri harus di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dna klinik swasta.

8. Jadwal vaksinasi

Penyuntikan vaksinasi mandiri baru akan dilaksanakan setelah tahap vaksinasi tenaga kesehatan rampung. Jadi, waktu vaksinasi mandiri akan diparalelkan dengan vaksinasi petugas publik yang dibesut pemerintah dan ditargetkan rampung pada bulan Mei atau Juni mendatang.

Meski begitu, waktu pelaksanaan vaksinasi mandiri ini masih tergantung pada ketersediaan atau pasokan vaksin. Padahal, pasokan vaksin di dunia saat ini memang sulit dan terbatas.

Reporter: Yura Syahrul

Editor: Ameidyo Daud Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, Vaksin Nusantara yang saat ini dikembangkan tim peneliti di Semarang masih berada dalam tahap penelitian.

Meski demikian, Kemenkes menyatakan mendukung pengembangan vaksin ini. "Kemenkes mendukung pengembangan terapi (Vaksin Nusantara) ini ya. Karena ini masih area penelitian," ujar Nadia ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

"Masih mau masuk uji klinis. Jadi masih penelitian," kata dia. Indonesia tengah mengembangkan vaksin yang disebut dengan Vaksin Nusantara.

Vaksin yang juga dikenal dengan nama AV-Covid-19 tersebut dikembangkan melalui kerja sama antara Kemenkes, RSUP dr Kariadi Semarang, dan Universitas Diponegoro (Undip).

Vaksin tersebut telah melalui uji klinis tahap pertama dan tengah memasuki uji klinis tahap kedua. Vaksin Nusantara bersifat personal menyesuaikan kondisi komorbid setiap individu.

"Prosesnya simpel, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa, tentu akan memberikan kekebalan terhadap Covid-19, karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama," ujar mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Rabu (17/2/2021).

Jika disuntik Vaksin Nusantara, pasien hanya menerima suntikan vaksin yang berasal dari sel darahnya sendiri dan bukan orang lain.

Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Icha Rastika