JAKARTA, KOMPAS.TV - Layanan Telemedicine sebelumnya diujicobakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di DKI Jakarta dan diperluas ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Kini Kemenkes kembali memperluas jangkauan penggunaan layanan telemedicine di beberapa kota yang berada di  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

"Namun penggunaannya baru menjangkau skala perkotaan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Widyawati, yang dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (23/7/2021). 

Adapun kota di empat provinsi tersebut yang dapat menggunakan layanan telemedicine yakni Karawang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta. Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Denpasar.

Widyawati menuturkan terdapat 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenkes antara lain Halodoc, YesDok, Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat, dan Getwell.

Sebagai informasi telemedicine adalah layanan medis online yang memungkinkan dokter atau tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan dari jarak jauh.

Layanan ini diberikan bagi pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (Isoman). 

"Layanan telemedicine ini gratis dimulai dari proses pengambilan dan pemeriksaan sampel di laboratorium," ujarnya. 

Adapun alur pelayanan untuk mendapatkan konsultasi dan obat gratis melelui telemedicine sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR/Antigen di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan.

2. Jika hasilnya positif, laboratorium penyedia layanan test Covid-19 akan melaporkan data hasil pemeriksaan ke database Kementerian Kesehatan (NAR).

3. Pasien akan menerima pesan Whatsapp dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis. Namun, jika tidak mendapatkan WA, bisa memeriksa NIK di situs https://isoman.kemkes.go.id.

4. Setelah dapat WA pemberitahuan, pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 11 layanan telemedicine.

5. Caranya tekan link yang ada di pesan WA dari Kemenkes atau di link yang muncul saat pengecekan NIK mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id/panduan, lalu memasukkan kode voucher supaya bisa konsultasi dan dapat paket obat gratis.

6. Sebelum berkonsultasi, pasien harus menginformasikan bahwa dirinya adalah pasien program Kemenkes.

7. Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien. Hanya pasien kategori isoman, yang akan mendapatkan obat dan vitamin secara gratis.

Pasien Covid-19 yang isolasi mandiri (Isoman) kini tidak perlu mengirimkan pesan ke apotek Kimia Farma, tapi cukup mengisi form pemesanan obat dan unggah KTP di platform telemedicine yang dipilih.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Iman Firdaus

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta Saat ini banyak pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Lalu, ada juga masyarakat yang membeli obat hanya berdasarkan rekomendasi teman atau yang beredar di WhatsApp Group.

Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan kembali mengimbau masyarakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membeli obat terapi COVID-19.

"Kepada seluruh masyarakat sebelum membeli obat-obatan terapi COVID-19 harus berkonsultasi dulu dengan dokter," kata Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, drg Arianti Anaya. 

Bila konsumsi obat tidak sesuai malah bisa merugikan tubuh. Obat yang seharusnya bisa mengobati tapi karena tidak sesuai malah menjadi racun bagi tubuh.

"Obat itu tentu punya risiko, kalau digunakan tidak sesuai malah menjadi racun bukan mengobati," kata Arianti dalam konferensi pers pada Sabtu, 10 Juli 2021.

Ia berharap masyarakat memahami hal ini sehingga tidak sembarangan dalam membeli obat dan vitamin untuk pasien COVID-19.

 

Stok Obat Terapi COVID-19 Aman

 

Di tengah isu kelangkaan obat COVID-19, Arianti juga menjelaskan agar masyarakat tidak khawatir karena stok obat sebenarnya cukup.

"Stok yang kita punya, kita sudah hitung itu cukup, dengan lonjakan kasus yang tinggi, yang tentunya membutuhkan obat-obatan," katanya.

Kementerian Kesehatan juga mendorong industri farmasi agar meningkatkan kapasitas produksi obat terkait penanganan COVID-19. Bila ada bahan yang harus impor, sebaiknya proses tersebut dipercepat.

Mengenai fakta di lapangan masyarakat masih mengalami kelangkaan obat, Arianti mengatakan ini karena distribusi belum berjalan optimal.

"Distribusi ini harus dipercepat karena stoknya ada. Sekarang tinggal dorong agar industri bisa mendorong obat ini ke fasiltas kesehatan dan apotek sehingga masyarakat bisa mengakses," katanya.

 

Infografis Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Covid-19
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan bahwa selama 2021 pihaknya telah melakukan pembayaran klaim rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 sebesar Rp17,1 triliun termasuk dengan klaim yang berasal dari layanan 2020.

Dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah menjelaskan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp17.183.658.176.432 untuk pelayanan COVID-19 pada 2021.

"Di mana yang sudah kami lakukan ini ada bulan layanan tahun 2020, ada bulan layanan 2021. Kenapa muncul bulan layanan 2020? Karena rumah sakit mengunggahnya pada tahun 2021, jadi rumah sakit ini mengklaim itu pada tahun 2021 layanannya di 2020," kata Rita.

Jumlah yang sudah ditransferkan ke rumah sakit untuk bulan layanan 2020 berjumlah Rp6.623.344.969.193 yang ditransferkan pada 2021.

Untuk pembayaran klaim Januari-Mei 2021 sendiri telah dilakukan sebesar Rp10.560.313.207.239, dengan paling tinggi adalah klaim Januari 2021 sebesar Rp3,19 triliun.

Terkait klaim bulan layanan 2020, dia menjelaskan pihak Kemenkes bahkan masih membayarkan klaim pelayanan di bulan-bulan awal pandemi seperti Maret 2020 yang baru diklaim pada 2021.

"Sehingga pada bulan April kami tidak melanjutkan pembayaran untuk unggahan bulan layanan 2020 karena itu secara regulasi harus ditinjau dulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," jelasnya.

Dari pembayaran Rp17,1 triliun itu paling banyak untuk rumah sakit swasta dengan besaran Rp9,5 triliun yang diklaim oleh 803 rumah sakit.

Sementara itu, 415 rumah sakit daerah mengklaim Rp4,6 triliun, 58 RS TNI sebesar Rp685 miliar, RS Polri sebesar Rp448 miliar, 30 RS Kemenkes sebesar Rp976 miliar, 23 RS BUMN sebesar Rp550 miliar dan 11 Rs kementerian lainnya sebesar Rp340 miliar.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Pontianak (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI akan menggelar vaksinasi lintas agama di Kalbar yang dikhususkan kepada masyarakat untuk usia 18 tahun ke atas.

“Pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan in syaa Allah pada tanggal 15-17 Juli 2021. Tempat pelaksanaan di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak Jalan A. Yani No. 111 Pontianak. Saat ini kami tengah melakukan sosialisasi,” ujar Wakil Ketua PW Muhammadiyah Kalbar, Samsul Hidayat di Pontianak, Ahad.

Ia menjelaskan bahwa vaksinasi yang digelar tersebut sebagai upaya atau ikhtiar mengatasi dan mengendalikan wabah COVID-19.

“Dengan kondisi saat ini masih wadah COVID-19, PW Muhammadiyah terpanggil dan ikut berpartisipasi dalam ikhtiar mengatasi dan mengendalikan COVID-19 melalui vaksinasi,” jelas dia.

Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut selain pengurus, organisasi sayap dan keluarga besar Muhammadiyah Kalbar, juga diharapkan mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah dan lainnya untuk ikut.

“Kegiatan ini sifatnya terbuka untuk umum yang belum melakukan vaksinasi. Peserta untuk ikut bisa melakukan pendaftaran secara online yakni di ,” kata dia.

Pemerintah Provinsi Kalbar dan pemerintah di 14 kabupaten dan kota di Kalbar terus melakukan vaksinasi massal. Berbagai pihak turut terlibat dan masyarakat juga antusiasme.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, pihaknya mulai memfokuskan sasaran vaksinasi COVID-19 kepada kaum milenial di provinsi itu.

"Kita sudah fokuskan vaksinasi untuk lansia, namun capaiannya masih belum terpenuhi. Daripada kita tunggu lansia maka sekarang kita bebas untuk anak-anak milenial atau yang berusia 18 tahun ke atas, yang memenuhi syarat silakan divaksin di Kalbar," katanya.

Dia menjelaskan, untuk vaksinasi tersebut saat ini tidak ada lagi batasan umur atau profesi. Melalui kegiatan vaksinasi massal tersebut, pihaknya menargetkan vaksinasi untuk sebanyak-banyaknya masyarakat.

“Untuk mengoptimalkan kegiatan dunia usaha di Kalbar, Sutarmidji meminta semua karyawan hotel, mal, pelayan toko dan pelayan warung kopi divaksin karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Binti Mufarida sindonews.com JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersiap mengantisipasi tren lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang Lebaran atau Idul Fitri 2021 .

Sejumlah langkah antisipasi Kemenkes di antaranya mendata seluruh kapasitas tempat tidur di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia, pendataan farmasi dan alat kesehatan serta melakukan pendampingan ketat pada daerah yang terindikasi terjadi tren kenaikan kasus.

“Lebaran sudah dekat. Tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk, saya merasa dan berharap Insya Allah ini tidak terjadi, tetapi kalaupun terjadi peningkatan penularan kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget.

Sejak Januari yang penting diantisipasi adalah kesediaan tempat tidur RS, kesiapan obat-obatan dan fasilitas lainnya yakni oksigen,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin (BGS), dikutip dari laman resmi Kemenkes, Selasa (11/5/2021). 

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang dihimpun Kemenkes jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 390 ribu unit, yang mana 70 ribu di antaranya digunakan untuk pelayanan COVID-19. Saat ini tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 sekitar 23 ribuan.

Sementara untuk ruang ICU, secara nasional ada sekitar 22 ribu yang diperuntukkan untuk COVID-19 sebanyak 7.500 unit. Dengan tingkat keterisian ICU sekitar 2.500.

“Kapasitas RS dan ICU yang kita miliki, itu masih 3 kali lebih besar dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID-19,” terangnya.

Dari kalkulasi ini, BGS memperkirakan masih ada ketersediaan tempat tidur hingga 2 kali lipat untuk mengantisi apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus COVID-19 terutama pasca libur lebaran 2021.

Juga apabila terdapat kekurangan permintaan tempat tidur maupun ICU, pihaknya siap melakukan relaksasi dengan mengonversi RS menjadi RS khusus COVID-19.

“Sejumlah persiapan telah kita lakukan, saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap kosong, tapi kalau ada setidaknya kita sudah melakukan persiapan,” harap BGS.

Selain persiapan ketersediaan tempat tidur RS secara nasional, Kemenkes juga melakukan monitoring terhadap kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 di seluruh daerah terutama daerah yang mengalami kenaikan kasus signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

BGS meminta kepada seluruh kepala daerah untuk turut melakukan langkah antisipasi sekaligus pencegahan agar tidak terjadi kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi pasca libur panjang Lebaran. 

Adapun 8 daerah yang mengindikasikan peningkatan keterisian ruang perawatan dan ruang ICU khusus COVID-19 di antaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur.

“Beberapa provinsi jauh lebih tinggi kasusnya, ini yang harus menjadi perhatian kami pemerintah pusat dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepada gubernur, bupati dan wali kota tolong ini dijaga,” kata BGS. 

Di samping aktif melakukan pendataan kapasitas RS, Kemenkes saat ini juga berupaya keras untuk menjaga ketersediaan obat-obatan serta oksigen di seluruh Tanah Air agar tidak terjadi kekosongan.

Kalaupun ada kekurangan, pihaknya mengimbau kepada daerah untuk dapat menyampaikannya ke Kemenkes agar bisa segera diupayakan untuk dipenuhi.

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi membenarkan bahwa ada dua kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang disebabkan varian mutasi ganda B.1.617 dari India.

Keterangan Nadia tersebut melengkapi pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menyebutkan mutasi baru Covid-19 dari India telah masuk ke Indonesia.

"Iya benar yang dimaksud varian B.1.617," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/5/2021).

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada dua kasus Covid-19 di Indonesia yang terjadi akibat penularan varian mutasi dari India. Dua kasus tersebut dilaporkan ditemukan di DKI Jakarta.

Budi menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Senin (3/5/2021).

"Tadi juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden karena sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India.

Ada dua insiden (penularan dari India) yang sudah kita lihat dua-duanya di Jakarta," ujar Budi dalam siaran langsung konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan perkembangan terbaru ini, Budi meminta kepada masyarakat untuk semakin memperketat pelaksanaan protokol kesehatan.

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban bersama bagi semua pihak untuk mencegah penularan Covid-19 dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Diketahui varian virus corona B.1.617 yang dikenal karena mutasi gandanya, adalah varian baru yang ditemukan dari India. Bukti awal menunjukkan bahwa B.1.617 lebih menular daripada jenis virus sebelumnya, seperti dikutip dari NPR.

Sebuah penelitian menemukan, mutasi L452R dapat meningkatkan kemampuan virus untuk menginfeksi sel manusia di laboratorium. Varian di California, pembawa mutasi yang sama, sekitar 20 persen lebih mudah ditularkan daripada jenis virus yang lebih tua.

Varian B.1.617 juga menyebar dengan cepat di India, yang diketahui memiliki dua mutasi, yaitu E484Q dan L452R. Selama beberapa bulan terakhir, telah menjadi strain yang dominan di negara bagian Maharashtra.

Namun, WHO tidak bisa memastikan apakah varian itu benar-benar berperan dalam lonjakan kasus di India.

Senada dengan WHO, ilmuwan penyakit menular dari Scripps Research Institute Kristian Andersen mengatakan, tidak ada yang tahu pasti apakah B.1.617 lebih dapat ditularkan dan dengan demikian mendorong lonjakan India.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Bayu Galih


Diterbitkan di Berita

Akbar Ridwan alinea.id - Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, per 4 April 2021, total ada 12,5 juta vaksin Covid-19 telah diberikan. Menurut dia, cakupan dosis itu sudah 21,33% dari target 40 juta sasaran pada tahap satu.

"Dan tahap kedua itu sudah kurang lebih 8,5 juta orang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19," kata dia saat diskusi dalan jaringan yang disiarkan kanal Youtube Kementerian Kesehatan, Minggu (4/4).

Nadia mengklaim, capaian tersebut lebih baik dari negara-negata di kawasan Eropa. Sebab, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, negara di benua biru lambat dalam vaksinasi.
 
"Menurut WHO dinilai lebih lambat karena rata-rata negara-negara di kawasan Eropa ini cakupan vaksinasi dosis mereka masih kurang dari 10%," ujarnya.

Ke depan, kapasitas vaksinasi bakal ditingkatkan. Namun, Nadia mengatakan, terdapat kendala khususnya bagi masyarakat yang berusia di atas 60 tahun. Padahal, kata dia, vaksinasi Covid-19 terhadap lansia penting karena kelompok itu memiliki risiko kematian dan kesakitan tiga kali lebih besar dari golongan usia lain.

Kendala yang dihadapi, jelas Nadia, misalnya kesulitan akses sentra vaksinasi, takut aktivitas di luar rumah, keterbatasan fisik mencapai pos-pos vaksin, dan kesulitan melakukan pendaftaran elektronik. 

"Saat ini, kita tahu bahwa baru sekitar 8% usia di atas 60 tahun yang telah mengikuti vaksinasi Covid-19," ucapnya.

Atas kendala tersebut, Nadia mendorong partisipasi dari keluarga dan masyarakat agar mau membantu warga lansia melakukan vaksinasi. Diharapkan juga, publik ikut serta mensosialisasikan program vaksinasi Covid-19.

"Kami memahami tidak mudah mengajak orang tua untuk mendapatkan vaksinasi, tetapi tentunya dengan kita menyampaikan hal-hal yang secara baik dan tentunya ini adalah perlu untuk menjaga kesehatan orang tua kita, maka kita dorong orang tua kita untuk bisa segera mendapatkan vaksinasi," ucapnya.
 
Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, sebanyak 1.1 juta vaksin AstraZeneca yang sudah diterima melalui skema multirateral Covax dan Lembaga Kesehatan Dunia WHO. ditargetkan akan habis terpakai dan digunakan sebelum masa simpan berakhir, Mei 2021.

Menurut Nadia, pemberian vaksin juga akan diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan.

“Kami cukup optimistis, mengingat saat ini dosis penyuntikan kita per hari sudah mencapai angka 250.000 - 350.000. Artinya kalau kami akan melakukan penyuntikan sebanyak 1,1 juta dosis vaksin, berarti dalam kurun waktu enam hari vaksinnya akan habis,” kata Nadia, dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Kamis (18/3/2021).

Sementara itu, terkait keputusan pemerintah untuk menunda sementara pendistribusian vaksin COVID-19 AstraZeneca, kata Nadia merupakan bentuk kewaspadaan pemerintah terhadap vaksin.

“Penundaan ini merupakan kehati-hatian dari Pemerintah, tentunya hal ini berdasarkan arahan dari Badan POM,” ujar Nadia.

Nadia mengungkapkan, sembari menunggu persetujuan distribusi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI akan melakukan proses quality control guna memastikan seluruh vaksin dalam keadaan baik hingga proses distribusi kepada masyarakat.

Sebanyak 1.113.600 vaksin jadi dengan total berat 4,1 ton yang terdiri atas 11.136 karton vaksin COVID-19 tahap keenam dari AstraZeneca telah tiba di Indonesia pada 8 Maret 2021.

Kedatangan vaksin ini adalah tahap pertama dari jatah vaksin gratis 11.704.800 dosis yang dialokasikan untuk Indonesia melalui skema multilateral Covax yang diadakan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Covax adalah sebuah inisiatif global untuk memberikan akses setara bagi seluruh masyarakat di dunia dalam mendapatkan vaksin Covid-19.

Diterbitkan di Berita

VIVA – Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, dokter Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid menjelaskan 4 kasus baru konfirmasi mutasi B117 virus COVID-19 dalam keadaan sehat. Empat kasus baru terkonfirmasi mutasi virus COVID-19 itu juga tidak ada yang diindikasikan mengalami gejala berat.

“Kami sampaikan kembali keempat kasus dengan varian B117 ini saat ini sudah sembuh. Mereka sudah menjalani pengobatan dan tata laksana, semuanya mengalami gejala ringan dan sedang,” ujar dokter Siti Nadia Tarmidzi seperti dikutip dari keterangannya, Selasa 9 Maret 2021.

Lebih lanjut Nadya menjelaskan bahwa keempat pasien tersebut hanya melakukan isolasi secara terpusat di tempat-tempat isolasi. Meski ada yang dirawat di rumah sakit tapi dengan kondisi yang ringan sedang.

Di sisi lain, Nadya menjelaskan bahwa hingga saat ini hasil pelacakan kasus terhadap kontak erat dan keluarga juga dinyatakan tidak ada yang memiliki gejala mengarah ke COVID-19.

Keempat kasus baru ini didapatkan dari hasil pemeriksaan Whole Genome Sequencing yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan Bersama dengan 16 laboratorium lainnya yang ada di Indonesia.

Sehingga saat ini terdapat enam kasus konfirmasi positif COVID-19, setelah sebelumnya pada 1 Maret sudah ditemukan dua kasus positif COVID-19 dengan varian virus B117  yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri.

“Adapun keempat varian virus B117  ini ditemukan di 4 provinsi yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,” jelas dokter Siti Nadia Tarmidzi.

Dokter Siti Nadia Tarmidzi menghimbau dengan adanya penambahan kasus COVID-19 varian B117, masyarakat diminta semakin waspada dan terus menerapkan disiplin menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker menjaga jarak mencuci tangan termasuk mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian.

Diterbitkan di Berita

Pernyataan itu disampaikan Nadia, sekaligus merespons temuan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, yang dinyatakan terinfeksi Covid-19 meski telah rampung menerima suntikan dua dosis vaksin.

Namun demikian, kata Nadia, apabila warga yang sudah divaksinasi terpapar Covid-19, mereka hampir tidak mungkin mengalami gejala Covid-19 yang berat, melainkan hanya gejala ringan hingga tanpa gejala atau OTG.

"Vaksin memberikan perlindungan terhadap sakit berat, artinya walau sakit, gejala yang timbul adalah gejala yang ringan atau sedang, bukan gejala berat," jelasnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sebelumnya dikonfirmasi terpapar Covid-19 pada Kamis (4/3) dini hari berdasarkan hasil pemeriksaan Covid-19 melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Ratu Tatu saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah pribadinya.  Sebanyak 14 orang kontak erat juga sudah dilakukan penelusuran kontak oleh dinas kesehatan setempat. Belasan kontak erat itu dinyatakan negatif Covid-19.

Sebelum Ratu Tatu, dua kepala daerah di Kota Depok dan Kabupaten Sleman juga dikonfirmasi terpapar virus Corona tak lama setelah mereka menerima suntikan dosis pertama vaksin Sinovac. 

Keduanya menjalani vaksinasi pada 14 Januari lalu. Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, dinyatakan positif Covid-19 usai hasil tes PCR keluar pada 30 Januari. 

Sementara Bupati Sleman, Sri Purnomo, positif Covid-19 usai hasil pemeriksaan PCR keluar pada 21 Januari.

Diterbitkan di Berita
Halaman 2 dari 3