Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kesehatan meminta pemerintah, terutama Kementerian Keuangan agar menaikkan gaji dua kali lipat untuk para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terpencil.

Daerah ini sering disebut juga dengan 3T yakni Terdepan, Terpencil dan Tertinggal. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, berharap Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan bisa mempertimbangkan hal tersebut.

"Untuk itu kami meminta kepada mereka yang bertugas di daerah pedalaman mungkin kalau di sini ada Mendagri dan mudah-mudahan ada juga MenPAN, dan mudah-mudahan Kementerian Keuangan, memberikan penghasilan yang lebih daripada saudara-saudara kita yang bekerja di kota-kota besar," ujar Kadir, dalam pernyataan sikap Asosiasi Puskesmas se-Indonesia secara virtual, Sabtu (25/9).

Kadir menuturkan nakes yang berada di kawasan terpencil dapat diberikan gaji dua kali lipat sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka. Ia tak bisa membayangkan bagaimana para dokter dan tenaga kesehatan berjuang naik perahu atau kapal kecil untuk bisa ke Puskesmas tujuan.

Khususnya, kata dia, ke Puskesmas di Kiwirok, Papua yang jika ditempuh dengan jalan kaki dari distrik bisa menghabiskan waktu selama dua hari. Kadir juga menyatakan keprihatinannya dan mengecam atas serangan yang dilakukan KKB tersebut.

Ia lalu mendorong para pihak terkait agar memberikan keselamatan dan keamanan kepada para tenaga kesehatan khususnya yang bertugas di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Sebelumnya, terjadi serangan dan pembakaran di Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh KKB pada Senin (13/9) lalu. Sebanyak dua nakes dikabarkan hilang, usai dilakukan pencarian, aparat menemukan dua nakes di jurang.

Satu nakes dinyatakan meninggal dunia yakni Gabriella Meilan, sementara yang satu lagi, Kristina Sampe ditemukan dalam keadaan hidup. 

Realisasi Insentif Nakes 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) cair Rp10,6 triliun ke 1,29 juta orang per akhir Agustus 2021. Jika dirinci, penyaluran insentif nakes pusat mencapai Rp6,5 triliun ke 941,4 ribu orang dan daerah Rp4,1 triliun ke 357 ribu orang.

"Kami monitor terus, terutama di daerah-daerah di mana kemarin realisasi (insentif) nakes agak terlambat. Kami coba dorong terus bersama Kementerian Dalam Negeri," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2021, Kamis (24/9).

(isa/asa)

Suara.com - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara Maryanto berterima kasih kepada keluarga korban kasus suntikan vaksin kosong di Pluit, Penjaringan, berinisial BLP.

Maryanto mengapresiasi karena perawat berinisial EO yang bertugas menjadi relawan penyuntik vaksin akhirnya berdamai dengan keluarga BLP.

Ia pun mengapresiasi langkah Kepolisian yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus EO terkait vaksin kosong di kawasan Pluit, Penjaringan.

Kasus dihentikan lantaran antara perawat EO dan peserta vaksinasi berinisial BLP telah sepakat berdamai. Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) telah memfasilitasi mediasi di antara mereka.

Adanya mediasi ini mengakhiri kasus yang melibatkan kedua belah pihak yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Kami kemari untuk silaturahim ke Kapolres Metro Jakarta Utara. Mengapresiasi kepada pihak kepolisian karena sejak awal kami (PPNI Kota Jakarta Utara) mendukung langkah Polri dalam mengungkap kasus ini," ujar Maryanto.

Maryanto pun memastikan DPD PPNI Jakarta Utara tidak menjatuhkan sanksi kode etik terhadap EO lantaran telah mencapai kesepakatan damai.

"Kami akan berikan advokasi kepada EO apabila itu terjadi. Kami pastikan EO tetap bekerja dan berkarya sebagai perawat yang membantu Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)," katanya. (Antara)

Pamekasan, CNN Indonesia -- Ketua Tim Penanganan Pasien Covid-19 RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan Syaiful Hidayat mengonfirmasi setidaknya ada 50 tenaga kesehatan (Nakes) dan 10 dokter yang terpapar Covid-19 varian Delta.

Sedangkan tiga dokter di antaranya meninggal dunia. "Rata-rata mereka tertular Covid-19 varian Delta," kata Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (31/7). Menurutnya data tersebut terhitung sejak Bulan Juli.Sementara data bagi pasien Covid-19 yang meninggal berjumlah 154 pasien.

Data tersebut terhitung sejak pandemi Covid-19 secara keseluruhan. "Saat ini mereka sedang menjalani perawatan intensif di RSUD, dan sebagian pula ada yang melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumahnya," ungkapnya.

Dokter yang akrab dipanggil Yayak itu mengatakan, tiga dokter yang meninggal itu belum diketahui klasternya. Sebab, mobilitas dokter dan perawat sangat tinggi. Meski begitu Yayak meminta kedisiplinan protokol kesehatan jadi hal yang utama untuk disadari masyarakat.

"Harus disiplin, jangan selalu bergantung pada pemerintah. Karena kesadaran ini yang bisa meminimilisir penyebaran Covid-19, bila semuanya sudah patuh protokol," ujarnya. Sebelumnya, Yayak menyampaikan, dalam sepekan rumah sakit sudah banyak menerima pasien rujukan.

Dari sekian banyaknya, hingga memicu kamar pasien melebihi muatan. "Daftar antrean di rumah sakit, sehari bisa mencapai dua belas sampai delapan belas pasien," kata Syaiful.

Akibatnya, lanjut Syaiful, rumah sakit terpaksa harus membuka tenda darurat di halaman untuk menampung pasien. Padahal rumah sakit sudah menyediakan lima ruang isolasi, ditambah satu ruang instalasi gawat darurat (IGD).

Ia menyampaikan ke belakang bila pasien terus menanjak datang, bukan tidak mungkin rumah sakit akan membuka rumah sakit lapangan. Sebab sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit tidak bisa menolak pasien yang datang.

"Rumah sakit rujukan pun, banyak kamar isolasinya sudah penuh. Jadi arahnya nanti, kami rasa perlu ada rumah sakit lapangan," ujarnya. 

(nrs/chs)

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid mengusulkan agar pemerintah membangun Rumah Sakit Khusus Covid-19 untuk merawat para tenaga kesehatan ketimbang membangun RS Covid-19 khusus untuk pejabat.

Usul itu ia sampaikan merespons permintaan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw yang agar pemerintah membuat rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari kalangan pejabat negara.

"Kalaupun ada RS khusus, itu sebaiknya untuk nakes," kata Alissa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/7).

Alissa menegaskan pihaknya tak setuju dengan usulan pembangunan RS Covid-19 khusus pejabat. Menurutnya, hal demikian pasti menabrak rasa keadilan bagi masyarakat secara luas.

Terlebih, saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit imbas melonjaknya penularan virus corona. "Nanti pejabat semakin jauh dari realita RS yang sesungguhnya," kata dia.

Rosaline Irene sebelumnya mengusulkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan Covid-19 khusus untuk pejabat negara. Dia menilai pejabat negara seharusnya diistimewakan karena bekerja memikirkan negara dan rakyat. (rzr/gil)

Dian Utoro Aji - detikNews Jepara - Kabupaten Jepara, Jawa Tengah masuk zona merah penyebaran virus Corona atau COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan ada 300 tenaga kesehatan (nakes) terkonfirmasi positif COVID-19.

"Kita saat ini tengah rekrutmen tenaga nakes, karena perawatnya habis. Banyak yang positif juga, ada nakes 300-an," kata Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jepara, Muh Ali saat dihubungi detikcom lewat sambungan telepon, Minggu (20/6/2021).

Ali menjelaskan ratusan nakes tersebut saat ini ada yang sedang menjalani isolasi mandiri namun juga ada yang tengah dirawat di rumah sakit. Namun Ali tidak merinci secara pasti.

Dia mengatakan pemerintah daerah tengah mengadakan rekrutmen tenaga kesehatan. Menurutnya pemkab membutuhkan nakes sebanyak 70 sampai 100 nakes. Namun saat ini baru mendapatkan 30 nakes.

"Pemkab disediakan anggaran untuk nakes, cuma kita rekrutmen tidak cepat, dapatnya baru 30 an, butuhnya 70 sampai 100 nakes," ungkap Ali.

Ali menambahkan kebutuhan nakes tersebut nantinya akan diperbantukan rumah sakit di Jepara. Terlebih rumah sakit di Jepara tengah menambah ruang untuk pasien COVID-19 yang mencapai 50 persen lebih.

"RS Kartini lebih dari 50 persen disiapkan untuk itu (ruang pasien COVID-19) yang di Kelet juga perintah Gubernur harus lebih dari 50 persen. Saat ini, semalam tempat tidurnya penuh. Kemarin sore update terakhir, sedangkan nakes kita banyak yang kena," tambah Ali.

Dari data kasus COVID-19 di Jepara per Minggu (20/6) konfirmasi aktif ada sebanyak 2.567 orang. Dirawat di rumah sakit ada 327 orang dan 2.240 menjalani isolasi mandiri.

Berikutnya kasus sembuh ada 8.738 orang, lalu kasus meninggal dunia ada 609 orang. Secara keseluruhan ada sebanyak 11.914 orang terkonfirmasi positif Corona.

(mbr/mbr)