jpnn.com, JAKARTA - Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait dinamika Partai Demokrat (PD) setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut memecat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy.

Bagi mantan ketua biro energi dan sumber daya mineral DPP Partai Demokrat ini, prahara yang menimpa PD merupakan dinamika berorganisasi.

Dia mengatakan bahwa konflik terkadang muncul dari perbedaan pendapat dan bisa juga karena kepemimpinan yang lemah, tak mengakar dan tidak mendapat legitimasi kharisma politik.

"Dan konflik juga bisa muncul karena semangat perubahan," ucap Ferdinand kepada JPNN.com, Sabtu (6/3). Ferdinand menyampaikan pemahaman bahwa organisasi politik itu bersifat terbuka dan bukan kerajaan.

KLB pun menurutnya sesuatu yang sah untuk dilakukan sepanjang memenuhi syarat dalam AD/ART. Namun, dia melihat pertarungan sesungguhnya bukanlah di arena KLB, tetapi di pengadilan yang nantinya akan bergulir.

"Inilah pertarungan politik dan pertarungan hukum serta pertarungan kekuatan sesungguhnya siapa yang layak memimpin, dan siapa yang dipercaya grassroot," jelas Ferdinand.

Secara pribadi, pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini tidak mau melihat KLB Sibolangit dari sisi aturan AD/ART, tetapi secara politik kader yang hadir menginginkan perubahan.

Hasilnya, kata Ferdinand, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi pilihan untuk perubahan tersebut, sekaligus menang telak melawan dominasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY.

"Moeldoko telah menjadi pilihan untuk perubahan serta Moeldoko telah menang 2-0 melawan SBY dan AHY," ucap Ferdinand.

Kemenangan pertama Moeldoko adalah berhasil menyingkirkan AHY sebagai ketum secara politik, dan yang kedua mantan Panglima TNI itu memenangkan opini publik. "Bahwa publik saat ini melihat dan mendengar Demokrat KLB, dan Moeldoko ketum baru.

Itulah kemenangan Moeldoko saat ini. Tinggal dua pertandingan lagi yaitu di Kemenkumham dan di pengadilan," tutur pria asal Sumatera Utara ini.

Ferdinand memprediksi akhir dari prahara Demokrat ini akan tetap dimenangkan oleh suami Koesni Harningsih tersebut. "Apakah Moeldoko akan menang 4-0 nantinya? Kita akan melihat ke depan hasilnya.

Tetapi prediksi saya, Moeldoko akan memenangkan pertandingan ini baik secara politik maupun secara hukum," pungkasnya.(fat/jpnn)

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor menganggap manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, kurang cantik. Firman menyebut Moeldoko sangat terlihat ingin merebut kepemimpinan Demokrat.

Hal itu diungkapkannya seiring dengan penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB), Jumat (5/3/2021). "Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," ucap Firman, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Menurut Firman, kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko. Sejumlah pihak yang membantu Moeldoko menduduki kursi ketua umum versi KLB juga disebutnya bersalah.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," jelas Firman.

Tak hanya itu, dalam hal ini, Firman menganggap Moeldoko tak menunjukkan sikap seorang negarawan. Pasalnya, Moeldoko memilih menjadi ketua umum saat Demokrat tengah bermasalah.

Firman melanjutkan, seharusnya Moeldoko mendirikan partai baru untuk mencapai visi misinya sendiri. "Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Firman menyoroti alasan peserta KLB memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Firman menganggap janggal para peserta memilih Moeldoko yang bukan berasal dari Demokrat untuk memimpin partai.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai," kata Firman. "Tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif."

Karena itu, Firman menyebut istana harusnya menegur Moeldoko atas kejadian itu. Penetapan Moeldoko secara aklamasi di KLB Demokrat justru menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," tukasnya.

AHY: Sudah Terang Benderang

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkit pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Dilansir TribunWow.com, AHY menganggap Moeldoko telah memungkiri bantahan soal keterlibatan dalam kudeta Demokrat.

Hal itu terkait dengan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Konferensi Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut AHY, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini sudah terbukti. "Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak," ucap AHY, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

"Ini sudah terang benderang." AHY mengatakan, keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Demokrat kini terlihat jelas. Ia lantas mengungkit pernyataan Moeldoko yang sempat menampik tudingan dari Demokrat.

"Terbukti ketika diminta pelaku GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat), tadi kita saksikan, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti," ucap AHY.

"Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut." "Kita dengar bersama tadi, tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan seluruh pernyataan yang diucapkan sebelumnya."

"Yang katanya tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat," sambungnya. Ia menambahkan, munculnya nama Moeldoko dalam KLB Sumut menujukkan adanya keterlibatan pihak luar dalam kudeta Demokrat.

Tak hanya itu, AHY pun menduga Moeldoko yang menjadi dalang diselenggarakannya KLB. "Bahkan mengatakan semua ini masalah internal Demokrat. Nyatanya KSP Moeldoko bukan kader Demokrat," terang AHY.

"Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat." "Segelintir mantan kader yang semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko."

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan ia pungkiri melalui kesediaannya menjadi ketua umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tandasnya.