Elshinta.com - Sebanyak delapan orang calon jamaah haji di Kota Palembang menarik setoran awal pendaftaran haji sehingga dianggap telah mengundurkan diri dari kepesertaan ibadah haji dan terpaksa kehilangan nomor antre.

Kepala Kemenag Kota Palembang Deni Prinsyah, Senin, mengatakan pengunduran diri tersebut dilatarbelakangi berbagai alasan seperti kondisi jamaah yang sakit hingga tidak memiliki uang lagi untuk biaya menunggu jadwal keberangkatan.

"Jika jamaah itu mendaftar lagi maka harus antre selama 20 tahun," ujarnya.

Menurut dia penarikan setoran awal haji memang dibolehkan setelah pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji 1442 H, penarikan dana tersebut dilakukan dengan dua mekanisme.

Mekanisme pertama bagi jemaah haji yang sudah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25 juta maka dapat menarik setoran haji setelah memenuhi persyaratan.

Dampaknya otomatis nomor kursi atau antrean jamaah haji tersebut akan dicabut dan dianggap mengundurkan diri, kata dia.

Sedangkan mekanisme kedua yakni penarikan dana pelunasan haji tanpa mengambil dana setoran awal, bagi jemaah haji yang tertunda keberangkatannya dan hanya menarik setoran pelunasan Rp10 juta, berarti mereka masih dianggap sebagai calon peserta haji.

"Nomor antreannya tidak hilang, hamya nanti menyesuaikan saja dengan ketetapan tahun berikutnya, jadi tinggal menambahkan dana yang kurang," kata Deni menjelaskan.

Ia menambahkan syarat jamaah untuk menarik dana baik setoran maupun pelunasan harus menyertakan surat permohonan bermaterai dilengkapi bukti penyetoran uang di bank, bukti peserta haji, dan nomor rekening.

MANTRA SUKABUMI - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid ungkit kasus Ratna Sarumpaet terkait polemik ibadah haji.

Menurut Muannas, pihak-pihak yanh menyerang pemerintah akibat pembatalan ibadah haji dengan berita hoax bertujuan untuk mendelegitimasi publik untuk tidak percaya terhadap pemerintah.

Karena itulah lanjut pengacara ini, betapa jahatnya mereka yang melakukan itu. Dirinya juga menyebut mereka pernah gagal membodohi publik dengan kasus Ratna Sarumpaet.

"Mrk sebarkan hoax hny ingin mendelegitimasi & memelihara opini agar publik trus tdk percaya thd pemerintah," tulis Muannas dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter miliknya pada Minggu, 13 Juni 2021.

Mrk sebarkan hoax hny ingin mendelegitimasi & memelihara opini agar publik trus tdk percaya thd pemerintah, lihat betapa jahatnya mrk setelah dulu gagal bodohi publik dlm kasus Ratna Sarumpet

Arab Saudi Putuskan Haji Hanya untuk 60.000 Jemaah Dalam Negeri https://t.co/tt6eE7w657

— Muannas Alaidid, SH. MH. (@muannas_alaidid) June 12, 2021

"lihat betapa jahatnya mrk setelah dulu gagal bodohi publik dlm kasus Ratna Sarumpet," pungkasnya.

Seperti diketahui, berbagai hujatan dan analisa disampaikan beberapa pihak atas gagalnya ibadah haji tahun ini, mulai dari hutang ibadah haji sebelumnya hingga penggunaan dana haji untuk infrastruktur.

Namun, hal itu semua dibantah oleh pemerintah. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan kebijakan ibadah haji tahun 2021 ini dibatasi dan tidak ada kuota bagi negara manapun.

Arab Saudi mengatakan membatasi jamaah haji tahun ini dengan hanya mengizinkan 60 ribu jamaah yang terdiri dari warga lokal dan ekspatriat yang tinggal disana.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) menegaskan tahun ini kembali tidak memberangkatkan jamaah haji.

Hal itu dilakukan pemerintah karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, penyebaran virus varian baru Covid-19 yang tengah terjadi dibeberapa negara, juga untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan jiwa jiwa jamaah.

Kepastian pembatalan haji tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.

"Menetapkan pembatalan penyelenggaraan Haji 1442 Hijriah/2021 Masehi," ujar Yaqut melalui siaran YouTube Kementerian Agama pada Kamis, 3 Juni 2021.***

sindonews.com JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 H/2021 M hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana.

"Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda.

Sebagaimana Pemerintah RI, keselamatan dan keamanan jemaah, selalu menjadi pertimbangan utama," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

"Jumlah kuota ditetapkan 60 ribu, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu," sambungnya. 

Menag mengapresiasi Kerajaan Saudi Arabia yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021. Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji 1442 H.

"Keputusan ini menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah.

Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif," jelas Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Menag berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu.

"Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar Covid segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap," ujarnya.

Menag mengajak semua pihak untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Calon jemaah haji diharapkan tetap bersabar dan tawakal.

"Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana," harap Menag.

"Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali," tandasnya.

(maf)

MEDIA BLITAR – Ustaz Abdul Somad menanggapi isu pembatalan haji 2021 hingga menyinggung pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk membangun infrastruktur jalan.

Pendakwah yang baru saja menikahi gadis belasan tahun ini memberikan pengakuan yang cukup mencengangkan karena sudah menyebut pemerintah tidak bijak.

Laki-laki yang akrab disapa UAS ini mengatakan kalau umat Islam diam maka pemerintah akan bertindak semena-mena. Sebaliknya, jika umat Islam bergerak pemerintah akan berhenti.

“Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat islam rebut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami bayar pakai bangun jalan, investasi,” ungkap Ustaz Abdul Somad yang viral di media sosial dilansir MediaBlitar.com pada Rabu, 9 Juni 2021.

“Umat Islam ngamuk baru berhenti!,” tambahnya.

Bukannya mendapat pujian, Ustaz Abdul Somad ini malah menerima banjir hujatan dari netizen gegara pernyataannya yang dinilai persuasive.

“Dakwahnya tendensius dan menghasut, sepertinya punya ambisi. Tidak murni lagi sebagai pendakwah, semoga umatnya sepat sadar,” komentar netizen @masgun.

“Ngurus istri dan ana aja nggak becus…gimana mau ngurus umat…ngomong kok ngawur. Kalo ada yang ngelaporin baru tahu rasa ini orang,” komentar netizen @indonesiamaju.

“Ustaz koq ceramahnya Cuma nyebar isu hoax kagak jelas…seharusnya ceramahnya memberi pencerahan,” komentar @widihartanto.

Dalam pernyataannya Ustaz Abdul Somad mengatakan kalau pemerintah kerap memancing amarah umat Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra.

UAS mengatakan kalau umat Islam ribut, maka penggunaan dana haji tidak dilanjutkan. Tetapi, kalau umat Islam diam, maka pemerintah bakal diam-diam menggunakan dana haji untuk membangin infrastruktur jalan.

“Jika umat Islam diam lanjut, diamlah kalian habislah Masjid ini,” ucapnya.

Kemudian, Ustaz Abdul Somad menuturkan kepada para petinggi agar tidak mempermainkan roda pemerintahan.

Sebab, UAS menyebut kalau para penguasa nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

“Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tandatangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Jabatan kalian hanya 2 periode tapi hisab kalian dia akhirat selama-lamanya,” ujarnya.

Menanggapi isu yang beredar, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menampik pernyataan yang disebut Ustaz Abdul Somad.

Anggito menjelaskan kalau dana haji tidak dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan melainkan karena kepentingan Kesehatan di masa pandemic.

“Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan resiko tinggi bagi dana haji,” ujar Abimanyu dilansir dari Antara.***

Editor: Nur Yasin

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Karena alasan pandemic Covid-19 belum reda,  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyambut baik keputusan pemerintah tidak memberangkatkan Jemaah haji tahun ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meyakini keputusan itu mengutamakan keselamatan jemaah. Dia meminta umat Islam menerima keputusan itu.

“Umat Islam sebaiknya memahami kondisi yang belum aman. Di dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan jauh lebih utama dan hendaknya lebih diutamakan,” kata Mu’ti lewat pesan singkat dikutip Nusadaily.com dari CNNIndonesia.com, Kamis (3/6).

Dia menilai keputusan tersebut mengutamakan keselamatan jemaah. Menurutnya, langkah itu sesuai syariat Islam dan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga memaklumi keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji. Dia menyebut keputusan itu adalah yang terbaik saat ini.

“Pandemi belum reda di banyak negara, dikhawatirkan terjadi penularan varian baru. Waktu juga sudah tidak memungkinkan untuk persiapan maupun pemberangkatan jemaah haji,” tulis Dadang. 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak mengirim jemaah haji tahun ini. Keputusan tersebut membuat Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19.

Ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan pemerintah. Selain pandemi yang masih berlangsung, Arab Saudi juga tak memebri kejelasan soal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.(han)

okezone.com JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun ini lantaran pemerintah Arab Saudi belum membuka akses untuk pelayanan haji ke negaranya.

"Sementara pemerintah Indonesuia membutuhkan ketersediaan waktu untuk pelaksanan ibadah haji," kata Yaqut, Kamis (3/6/2021).

Dia menambahkan bahwa Arab Saudi juga belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas tentang persiapan haji 2021.

"Pemerintah Arab Saudi menghormati keputusan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut menyatakan ibadah Haji 2021 resmi dibatalkan, dengan pertimbangan pandemi Covid-19 masih belum terkendali. 

(fkh)