"Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, lewat pesan singkat, Rabu (2/6/2021).

Mu'ti mengatakan pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji jika tak memberangkatkan jemaah. Berdasarkan syariat, kata Mu'ti, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman.

Mu'ti juga menyampaikan usulan jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji bagi Indonesia. Menurut dia, kuota tersebut bisa digunakan untuk jemaah haji mandiri.

"Kalau Pemerintah Saudi memberikan kuota untuk Indonesia, mungkin bisa diperuntukkan bagi jemaah haji mandiri. Memberangkatkan jamaah reguler dalam jumlah yang terbatas berpotensi menimbulkan masalah teknis, terutama administrasi dan pelayanan," ujar dia.

Menag Heran RI Belum Diizinkan Masuk Saudi

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran Indonesia belum diizinkan masuk ke wilayah Arab Saudi. Padahal, kata Yaqut, penanganan COVID-19 di Indonesia sudah relatif baik.

"Penanganan COVID saya kira menjadi isu penting. Penanganan COVID di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," kata Yaqut dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/6).

Yaqut menyebut jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk. Amerika Serikat (AS) bahkan menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia.

"Kalau diurutkan, USA tertinggi jumlah kasus COVID-19 di dunia. Prancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus COVID-nya," terangnya.

"Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," sambungnya.

Berikut ini 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi:

1. Amerika Serikat
2. Inggris
3. Irlandia
4. Italia
5. Jepang
6. Jerman
7. Prancis
8. Portugal
9. Swedia
10. Swiss
11. Uni Emirat Arab

(knv/tor)

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Arab Saudi memutuskan akan menyelenggarakan ibadah haji pada 2021.

Dilansir dari Reuters, pemerintah Arah Saudi akan menerapkan syarat khusus untuk berjaga-jaga dari pandemi covid-19.

Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan hal ini melalui TV pemerintah Arah Saudi. Kementerian menyampaikan akan menggelar ibadah haji dengan kondisi khusus.

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi masih membahas tentang kemungkinan melarang ibadah haji bagi jemaah dari luar negeri.

Tahun lalu, Arab Saudi mengizinkan sejumlah kecil jamaah domestik untuk menunaikan haji. Jemaah yang diizinkan naik haji tahun lalau adalah ekspatriat yang bermukim di sana dan penduduk lokal.

(Reuters/age)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. "Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan apakah haji tahun ini dibuka atau tidak," katanya di Solo, Jumat 5 Maret 2021.

Ia mengatakan jika sudah ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi maka pemerintah segera melakukan persiapan secara teknis. Ia mengatakan saat ini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario haji 2021.

"Tetapi tentu skenario ini baru bisa jalan kalau sudah ada keputusan haji dari pemerintah Arab Saudi, dibuka atau tidak. Skenario salah satunya pembatasan ini," katanya.

Ia memprediksi di masa pandemi COVID-19 ibadah haji tidak akan dijalankan secara normal, termasuk saat perjalanan menuju ke Arab Saudi. "Seperti jaga jarak di pesawat, kemudian kamar yang biasanya diisi delapan orang hanya digunakan empat orang. Signal yang kita dapat ada pembatasan jemaah tidak seperti masa normal," katanya.

Sementara itu, mengenai jemaah lanjut usia, pihaknya juga belum dapat memastikan apakah bisa mengikuti haji. "Kami belum ada kepastian (pelaksanaan haji), mudah-mudahan bisa ya, tetapi ya tidak tahu. Itu kan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kita ini kan tamu, kita ikuti aturan pemerintah di sana," katanya.