Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sempat memimpin rapat pemilihan dan penetapan lima orang komisioner KPK era Firli Bahuri. Namun kini, ia ditangkap oleh pengurus KPK yang ia tetapkan.

Dirangkum CNNIndonesia.com, peristiwa itu bermula ketika Komisi III memilih lima nama pimpinan KPK melalui proses voting yang berlangsung pada Kamis (12/9) malam hingga Jumat (13/9) dini hari. Kala itu, Azis masih menjadi Ketua Komisi III DPR.

Hasil voting memperoleh lima nama pimpinan baru KPK, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar. Sebelum voting digelar, Komisi III sempat menggelar rapat tertutup selama sekitar 30 menit.

Mekanisme voting pun diputuskan digelar sekitar pukul 11.40 WIB, dan dimulai sekitar 10 menit kemudian. Aziz lantas menetapkan aturan main dalam voting pemilihan pimpinan KPK tersebut.

Anggota Komisi III DPR sebanyak 56 menuliskan lima orang capim pilihan mereka dalam kertas suara. Lalu mereka akan memilih lagi satu nama capim sebagai Ketua KPK. Azis selaku pimpinan rapat ditunjuk sebagai pemandu pemungutan suara tersebut.

"Mekanismenya bapak ibu kita pilih lima dari sepuluh, wajib. Kalau ada yang milih enam kita nyatakan gugur," kata Azis kala itu sebelum proses voting dimulai. Proses voting itu kemudian dilakukan hingga sekitar pukul 00.15 WIB, Jumat (13/9) dini hari.

Perolehan suara masing-masing nama calon pimpinan KPK yang terpilih pun keluar. Firli mendapatkan 56 suara, Alexander memperoleh 53 suara, Nawawi mendapatkan 50 suara, Lili mendapatkan 44 suara, serta Nurul memperoleh 51 suara.

"Pertama Nawawi, kedua Lili, ketiga Nurul, keempat Alexander, dan kelima Firli," kata Aziz. "Setuju," ucap seluruh anggota Komisi III DPR. Setelah lima pimpinan KPK terpilih, Komisi III yang dipimpin Azis membicarakan tata cara menentukan sosok yang akan menjadi Ketua KPK.

Akhirnya, anggota Komisi III sepakat menjadikan Firli yang masih menjabat Kapolda Sumatera Selatan aktif saat itu sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Proses pemilihan itu dilalui melalui musyawarah anggota Komisi III.

"Berdasarkan diskusi dan musyawarah seluruh fraksi hadir, dihadiri kapoksi dan perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjabat pimpinan Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua yang pertama adalah Firli Bahuri," kata Azis.

Saat nama Firli didapuk sebagai Ketua baru KPK, para anggota Komisi III menyambutnya dengan riuh tepuk tangan malam itu. Azis kala itu sempat mengucapkan terima kasih terhadap masukan, baik yang pro maupun kontra terkait pemilihan 5 pimpinan KPK. 

Azis kemudian bangkit dan menyalami Wakil Ketua Komisi III DPR lainnya usai berakhirnya rapat. Kini, Azis Syamsuddin telah ditahan oleh KPK terkait suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah pada 2017.

Azis diduga bersama dengan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado memberikan uang senilai Rp3 miliar dan US$36 ribu kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Azis dijemput paksa oleh penyidik KPK di kediamannya di Jakarta. Saat ini ia dijebloskan ke rutan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. (rzr/bmw)

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Fadhilah

Pengadaan multivitamin ini dianggarkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Dilihat di situs LPSE DPR, Rabu (1/9/2021), tertera nama tender pengadaan multivitamin dengan pagu paket Rp 2.096.080.000.

"Nilai HPS paket Rp 2.074.950.955," demikian tertulis di situs itu. Sistem pengadaannya adalah tender cepat harga terendah sistem gugur. Tender disebut sudah selesai dengan pemenang PT Chemipharma Julien Djonelida.

"Harga terkoreksi Rp 1.733.655.000," begitu tertera di situs LPSE DPR. Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR lalu bereaksi. Menurut MKD, multivitamin tersebut bukan untuk anggota DPR, melainkan untuk staf pendukung.

"Soal anggaran vitamin di DPR perlu saya garis bawahi itu bukan untuk anggota DPR, tetapi untuk staf pendukung seperti pamdal, staf PNS, staf sekretariat dan lain-lain," kata Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman, Kamis (2/9/2021).

Tujuan pengadaan multivitamin ini demi mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kompleks MPR/DPR/DPD. Sebab, petugas pendukung seperti pamdal sering berinteraksi dengan orang-orang yang berkunjung ke DPR, sehingga harus mendapatkan proteksi.

"Beberapa waktu lalu puluhan pamdal sempat terpapar, riskan sekali karena mereka berjaga di pintu gerbang, pintu gedung dan dekat lift yang tiap hari sangat ramai dilintasi orang," terang Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan anggota DPR membeli multivitamin dari uang pribadi. Bahkan mereka juga membelikan vitamin untuk warga di daerah pemilihannya (dapil).

"Kalau anggota DPR membeli sendiri vitamin dari dana pribadi, termasuk kami juga membeli vitamin untuk keperluan konstituen di dapil juga dengan uang pribadi kami," ucap pimpinan MKD dari Fraksi Gerindra itu.

Setjen DPR mengumumkan pembatalan pengadaan multivitamin senilai Rp 2 miliar itu kemarin siang. Pembatalan diputuskan setelah mendengar masukan publik.

"Jadi kami memang melakukan pengadaan vitamin pagu anggarannya itu sekitar Rp 2,09 M dengan pengadaan lelang yang cepat didapat pemenang dengan angka Rp 1.773.000.000," kata Sekjen DPR Indra Iskandar, kepada wartawan, di kompleks DPR, Kamis (2/9).

"Setelah mendengar masukan publik terutama keinginan dari teman-teman wartawan di DPR tadi pagi jam 10 saya putuskan untuk dibatalkan," sambung Indra. Ternyata benar, pengadaan multivitamin itu untuk pegawai di lingkungan DPR. Ada 7.856 paket multivitamin yang rencananya akan dibagikan.

"Pengadaan ini mungkin untuk masukan kita semua itu multivitamin untuk pegawai di lingkungan Sekjen terdiri atas ASN 1.308 orang kemudian pamdal 1.486 orang, kemudian untuk petugas kebersihan dan keamanan 718 orang, jumlahnya 4.344 orang. Jadi jumlah keseluruhan paket yang rencananya diadakan kita sebesar 7.856 paket," papar Indra.

Senada dengan MKD, Sekjen DPR juga menegaskan pengadaan multivitamin ini tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Lantas, bagaimana nasib pemenang tender pengadaan ini?

"Paket ini berbentuk vitamin yang rencananya di bulan Juli lalu untuk mengantisipasi penyebaran COVID di lingkungan DPR dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Karena anggota DPR sudah di-cover oleh asuransi," tuturnya.

"Sekarang nggak kita adakan ditanyakan lagi ada konsekuensi apa, konsekuensi apapun akan saya ambil sebagai penggunaan anggaran, konsekuensi apapun akan saya ambil ya," lanjut Indra.

(zak/zak)

"Saya kira semestinya BPIP melakukan program program yang tidak setendensius itu. Saya kira apa yang disampaikan dari MUI sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap program BPIP ke depan. Tapi kritik yang disampaikan itu tidak harus membubarkan institusi ini. Karena institusi ini penting untuk bisa menterjemahkan pikiran-pikiran yang disampaikan pak Anwar Abas itu," kata Doli saat dihubungi, Sabtu (14/8/2021).

Doli berharap BPIP dapat menempatkan Pancasila sebagai solusi dan menjadi ruang terhadap segala persoalan-persoalan bangsa. Dia tidak ingin program yang dibuat BPIP malah jadi mengkotak-kotakan antara agama dengan negara.

"Ke depan harapannya sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mensosialisasikan dan mengembangkan, membumikan nilai-nilai Pancasila itu, justru harus bisa menempatkan Pancasila sebagai solusi yang menyelesaikan semua persoalan, termasuk adanya upaya atau opini yang dibangun yang mempertentangkan antara opini agama degan negara," ujarnya.

"Kalau orang memahami Pancasila seharusnya orang itu tidak mengkotak-kotakan dan mempertentangkan antara agama dan negara gitu. Jadi kalau misalnya BPIP ini adalah institusi yang dibentuk dibuat khusus untuk menerjemahkan mensosialisasikan nilai Pancasila, seharusnya BPIP bisa membuat program-program yang membuat Pancasila itu adalah solusi yang tidak mempertentangkan antara agama dan negara," sambungnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa juga sependapat dengan Doli. Dia mengatakan BPIP tidak perlu dibubarkan karena keberadaannya masih diperlukan.

"Terkait pembubaran sih tidak perlu lah dibubarkan. Karena memang keberadaan BPIP diperlukan. Terutama dalam mensosialisasikan pancasila yang setelah pasca orde baru mengalami persoalan di sekolah-sekolah dan dulu misalnya ada pelajaran-pelajaran tentang pancasila, upacara tiap hari Senin," kata Saan.

Saan meminta agar BPIP lebih fokus mensosialisasikan Pancasila. Dia mewanti-wanti supaya BPIP menghindari hal-hal kontroversi.

"Setelah ini kan mengalami perubahan. tentu BPIP concern ke situ sja. Hindari hal-hal kontroversi," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam akun resminya, BPIP mengunggah foto yang berisi lomba menulis artikel yang salah satu temanya 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam'. Unggahan ini menjadi sorotan lantaran Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas angkat bicara.

"Kesimpulan saya, BPIP ini memang sebaiknya saja dibubarkan saja. Yang dipersoalkan masalah bendera, nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri," kata Abbas kepada detikcom Jumat (13/8).

Senada dengan Anwar Abbas, PPP mengkritik ide tersebut. Waketum PPP Arsul Sani menyatakan tema lomba malah membuka ruang untuk diperdebatkan di tengah masyarakat.

Padahal soal hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan itu sesuatu yang sudah tidak menjadi masalah bagi mayoritas umat Islam. Bahkan, kata dia, ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Nahdlatul Ulama (NU), sudah tidak mempermasalahkan hormat bendera maupun menyanyikan lagu kebangsaan.

"Cobalah (tema) diganti, misalnya bukan dengan menulis atau berargumentasi tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi lomba foto dengan pakaian santri hormat pada bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi bukan ditanya pandangan hukumnya tentang kedua hal itu," terangnya.

(maa/maa)

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Guspardi Gaus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hal ini terkait sikap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut yang menolak dikarantina usai pulang dari luar negeri dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

“Kami mendapat info adanya penyampaian laporan dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) atas Saudara Guspardi Gaus,” kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).

Habiburokhman menyatakan pihaknya belum dapat mempelajari laporan tersebut. Sebab, MKD masih lockdown akibat empat orang staf dinyatakan positif Covid-19.

Diketahui, Guspardi Gaus menolak dikarantina dengan alasan harus segera mengikuti rapat Panitia Khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (otsus) Papua.

MKD juga mendapat informasi bahwa sebenarnya Guspardi sudah ditegur oleh Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Habiburokhman menyatakan situasinya memang agak rumit.

Di satu sisi, pihaknya memahami Guspardi sangat berkomitmen menjalankan tanggung-jawab kedewanannya. Sebab, Pansus Otsus Papua dikejar deadline pengesahan RUU Otsus Papua.

Lalu kapan laporan terhadap Guspardi akan dilakukan? Habiburokhman mengatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di lingkungan DPR.

“Karena ada ketetapan WFH 100 %, belum ada kejelasan tata cara pelaksanaan tugas MKD jika ada laporan yang masuk,” demikian Habiburokhman.

VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setuju usulan untuk membongkar jalur sepeda permanen yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Pemerintah Provinsi DKI di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

“Prinsipnya, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah permanen itu dibongkar saja,” kata Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan pada Rabu, 16 Juni 2021.

Namun, Sigit mengatakan Polri akan melakukan study banding ke beberapa negara terdekat terkait jalur sepeda. Selain itu, pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk kerja maupun olahraga.

Tentu, kata Sigit, Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta. Namun, jalur sepeda untuk masyarakat harus tetap ada.

“Jam dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut. Ini akan terus kami perbaiki, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaiknya,” ujarnya.

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji akan mengusut dugaan skandal impor emas Bandara Soekarno Hatta yang melibatkan petinggi bea cukai. Diketahui, proses impor itu diduga tak sesuai aturan sehingga jadi tidak kena pajak.

ST Burhanuddin akan menindaklanjuti berkas ihwal dugaan skandal tersebut yang diserahkan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Mengenai dugaan skandal impor emas yang jadi tak terkena pajak, lanjutnya, tentu akan diusut oleh Kejaksaan Agung karena ada potensi penerimaan negara yang diakali oleh pihak tertentu.

Di kesempatan yang sama, Burhanuddin juga mengatakan Kejaksaan Agung mulai menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan mafia pertambangan.

Kejagung bakal menyisir perkara-perkara dari sisi tindak pidana korupsi apabila memang ditemukan bukti yang memadai. Selain penindakan hukum, kata dia, kejagung juga akan mengupayakan pengembalian kerugian negara akibat kasus yang ditimbulkan.

"Kami mohon dukungannya nanti. Karena bagaimanapun riskan. Karena ini Undang-undang Minerba, jadi bagaimana kami akan menyisirkan dari sisi tindak pidana korupsinya," ujar dia.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan menyampaikan dugaan skandal impor emas yang melibatkan petinggi bea cuka di Bandara Soetta. Nilainya mencapai Rp47,1 triliun.

Menurutnya, ada dugaan proses importasi dilakukan dengan tindakan manipulatif, dipalsukan dan tidak sesuai aturan sehingga jadi tidak dikenakan pajak.

Arteria menjelaskan bahwa emas yang diimpor dari Singapura mulanya berbentuk setengah jadi dan berlabel Namun ketika sampai di Bandara Soetta, emas itu diubah label menjadi produk emas bongkahan, sehingga tidak dikenakan pajak ketika masuk di Bandara Soetta.

Data emas yang teregister pun diduga diubah. Semula dinyatakan berbentuk setengah jadi, tetapi diubah menjadi bongkahan ketika tiba di Bandara Soetta.

(mjo/bmw)