In Harmonia - dpr

DPR dukung semua kebijakan dapatkan vaksin

Senin, 12 April 2021 09:34

Jakarta (ANTARA) - DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19 sebab pasokan vaksin sangat penting untuk bisa menekan kasus positif Covid-19.

"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita, di Jakarta, Senin.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo dalam KTT D-8 mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.

Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Estelita mengatakan, penegasan sikap presiden dalam forum dunia tersebut amat penting. "Komisi IX DPR sejalan dengan sikap presiden yang menolak nasionalisme vaksin," kata dia.

Ia menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen.

"Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Berikutnya, kata dia, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik.

"Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri," kata dia.

Ia melihat pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19. Kemenlu dan Kemenkes katanya telah melakukan upaya diplomasi dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin.

"Dalam pemenuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," ujar dia.

Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, mengatakan pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat, 9 April. Seperti, negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.

Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.

Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong-royong. Pengadaan untuk vaksin gotong-royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik (Rusia), Cansino, dan Sinopharm.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Legislator Golkar Adde Rosi Khoerunnisa Minta Situs Paham Radikal Diblokir

Kamis, 01 April 2021 16:29

voi.id JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mendesak pemerintah memblokir situs-situs penyebar paham radikalisme. Menyusul maraknya aksi terorisme yang melibatkan orang muda belakangan ini.

"Lintas kementerian atau lembaga misalkan dengan Kominfo agar situs-situs penyebar paham radikal diblok sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujar Adde, Kamis 1 April.

Menurut legislator Golkar itu, peristiwa teror beruntun beberapa hari ini sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Terlebih menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terduga teroris jumlahnya bisa mencapai 6.000-an.

Adde pun mengimbau aparat mengungkap tuntas jaringan teroris sampai ke akarnya. "Serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan," katanya.

Komisi III DPR, kata dia, akan mendukung peningkatan anggaran BNPT untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terkait aksi terorisme.

"Komisi III komitmen untuk selalu support kebutuhan baik untuk penangkapan maupun deradikalisasi," katanya.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Terkait Pemulangan 135 WNI Eks ISIS dari Turki dan Suriah, BNPT Minta Masukan DPR

Rabu, 24 Maret 2021 12:36

JAKARTA (CAKAPLAH) - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Satuan Tugas Foreign Terrorist Fighter (Satgas FTF), meminta masukan dari DPR melalui Komisi III yang membidangi masalah hukum, terkait upaya pemulangan 135 orang warga negara Indonesia (WNI), eks kelompok militan ekstremis ISIS kembali ke Indonesia yang berada di perbatasan Turki dan Suriah.

Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, saat rapat kerja bersama Komisi III DPR.

Menurut Boy, pihaknya perlu terlebih dahulu melakukan asesmen atau pendataan dan verifikasi kepada sebanyak 20 WNI tersebut saat ini berada di daerah perbatasan Turki dan 115 WNI lainnya berada di perbatasan Utara Suriah.

"Kami rencananya setelah masa pandemi ini setelah jalur penerbangan terbuka dengan Satgas FTF yang terpadu dari berbagai instansi akan direncanakan berangkat ke daerah Irak and Suriah termasuk Turki dan sekitarnya untuk melakukan asesmen terhadap mereka," kata Boy dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (22/3/2021).

Rencana itu disampaikan Boy, sebagai langkah persiapan untuk direalisasinya pemulangan para eks ISIS tersebut kembali ke tanah air.

"Tentu ini belum sampai kepada keputusan itu tapi tentu harus ada verifikasi dan asesmen terlebih dahulu oleh tim Satgas FTF, baru upaya pemulangan kembali ke tanah air dapat dilakukan," ucapnya.

Selain data di atas, disampaikan Boy, sejauh ini telah 272 orang WNI eks ISIS yang telah dikabarkan meninggal dunia.

"Kami duga 272 ini diantaranya telah meninggal dunia dan melakukan relokasi ke daerah-daerah konflik lainnya seperti Yaman Afghanistan dan Filipina Selatan," ungkapnya.***

Penulis: Edyson

Editor: Jef Syahrul

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Kapal Pencuri 21,5 Ton Solar Pertamina Diduga Milik Anggota Dewan

Minggu, 21 Maret 2021 10:48

Puguh Hariyanto sindonews.com JAKARTA - Pencurian 21,5 ton BBM jenis solar dari Single Point Mooring (SPM) milik PT Pertamina di perairan Tuban Jawa Timur yang diungkap tim gabungan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri pekan lalu ditengarai melibatkan oknum anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

Direktur Polairud Baharkan Mabes Polri, Brigjen M assin Kosasih mengatakan saat ini pihaknya memang tengah mengembangkan penyidikan kasus tersebut secara bertahap dimulai dari pendalam tersangka hingga tidak menutup kemungkinan mengarah kepada perusahaan dimana para tersangka bekerja.

Perihal locus (tempat) peristiwa dugaan pidana terjadi di Kapal KM Putra Harapan yang diduga pemiliknya adalah oknum Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Yassin mengatakan pihaknya akan mengarah penyidikan kepada semua pihak termasuk pemeriksaan si pemilik kapal.

"Komitmen saya menuntaskan perkara ini. Kami melakukannya secara bertahap, baik tersangka yang sudah ditetapkan, maupun pihak-pihal lain terkait dengan kasus ini," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (19/3/2021).

Informasi beredar, status Kapal MT Putra Harapan yang digunakan pelaku ditengarai kuat adalah milik kongsi distributor BBM milik Anggota DPR RI yang bekerja sama dengan perusahaan pesaing Pertamina.

Kapal MT Putra Harapan diketahui milik perusahaan perusahaan layanan bunker standar internasional dan transportasi bahan bakar (fuel petroleum) yang bermarkas di Jalan Ikan Mungsing, Tanjung Perak, Surabaya.

Kongsi ini tercatat hubungan kerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk, perusahaan minyak swasta pesaing Pertamina. Perusahaan ini bertugas memasarkan dan mendistribusikan BBM merk dagang PT AKR Corporindo Tbk, AKRA SOL-8 (Solar) dan AKRA SOL-3 (FO).

Informasi beredar lainnya anggota DPR Fraksi Gerindra terlibat dalam perusahaan distributor BBM tersebut.

Sebelumnya diberitakan tim gabungan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri (tim Opsnal Subdit Intelair Ditpolair bersama tim Kapal Patroli KP. Eider-3003) di bawah pimpinan Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol M Yassin Kosasih melakukan tangkap tangan terhadap kapal MT Putra Harapan yang sedang melakukan kegiatan pengambilan/pencurian 21,5 Ton BBM jenis solar dari Single Point Mooring (SPM) milik PT Pertamina di perairan Tuban Jawa Timur, Minggu (14/3/2021)

Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol M. Yassin Kosasih menyampaikan kronologis penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan berdasarkan laporan informasi dari Subdit Intelair Ditpolair. Informasi diterima menyebutkan adanya kegiatan pengamblan/pencurian solar milik PT Pertamina Tubandi dalam pipa/selang bawah laut yang terhubung ke Single Point Mooring (SPM) 150 sekitar 7 mil dari darat.

“Selanjutnyta pada hari Minggu, tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB dini hari tim gabungan Ditpolair Korpolairud Baharkan Polri bersama Tim Kapal Patroli Kapal Eider 3002 melakukan tangkap tangan terhadap kapal MT Putra Harapan di perairan Tuban yang sedang melakukan kegiatan pengambilan/pencurian BBM jenis solar di dalam pipa/selang bawah laut yang terhubung ke single point mooring (spm) 150,” ujarnya saat konferensi pers di Mako Ditpolair Korpolairud, Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (19/3).

Dirinya mengemukakan dari penangkapan tersebut diamankan dua orang tersangka yaitu nahkoda kapal MT Putra Harapan berinisial I (47)dan pria berinisial M (39).

“Empat tersangka berinisial J, M, K dan H yang melarikan diri dengan cara lompat ke laut pada proses penangkapan masih dalam proses pencarian. Turut diamankan barang bukti sebanyak 21,5 ton solar, kapal MT Putra Harapan, satu unit selang hose single mooring, mulut pipa buatan, dan dua buah pipa selang spiral,” paparnya.

Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP, 372 KUHP, Pasal 53 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas, hingga Pasal 4 juncto pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. “Mereka terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara,” tegas Dirpolair.

Hingga kini Polri masih melakukan pengembangan kasus untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

(kri)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Halaman 2 dari 2

Copyright © 2020 InHarmonia.co All rights reserved.