Di sebuah negeri yang sangat mencintai keadilan, kesalahan juri cerdas cermat bisa menjadi bencana konstitusional. Bukan bencana biasa, melainkan bencana yang membuat empat pilar ikut bergetar, mikrofon gugup, bel perlombaan merinding, penduduk negeri terkesima dan jawaban mendadak minta perlindungan hukum. Peristiwanya sederhana, tetapi akibatnya seperti rapat paripurna hati nurani. Dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat, terjadi polemik karena jawaban peserta yang dinilai salah, ternyata dipersoalkan publik sebagai jawaban yang benar atau setidaknya diperlakukan tidak konsisten. MPR kemudian meminta maaf dan menonaktifkan dewan juri serta MC untuk evaluasi. Warganet lalu bangun dari tidur siangnya. Grup WhatsApp keluarga yang biasanya hanya berisi ucapan “selamat pagi” dengan gambar bunga mawar, mendadak berubah menjadi Mahkamah Konstitusi mini. Semua orang menjadi ahli tata negara. Tukang bakso menjelaskan Pasal 23F UUD 1945 sambil menuang kecap. Sopir angkot membahas DPD dengan klakson. Lalu anggota DPR dan MPR ikut bersuara. Tentu bagus. Ini menunjukkan bahwa negara masih punya telinga. Walau kadang telinga itu baru aktif kalau yang salah adalah juri cerdas cermat, bukan juri kehidupan bernegara. Juri lomba pun diberhentikan, MC ikut dinonaktifkan. Barangkali karena mikrofon juga dianggap bersekongkol, speaker dan kabel audio dicurigai sebagai aktor intelektual, mungkin akan dipanggil juga oleh panitia etik. Kursi juri diperiksa, apakah selama lomba, ia berdiri di pihak objektivitas atau sudah lama duduk di pangkuan kekeliruan? ** Begitulah negeri ini kadang-kadang sangat tegas kepada kesalahan kecil yang kelihatan, tetapi menjadi sangat puitis kepada ketidakadilan besar yang berjas, bersepatu mengkilap, dan masuk melalui pintu resmi. Kesalahan dalam lomba cerdas cermat memang menyakitkan. Anak-anak yang belajar sungguh-sungguh bisa kecewa, guru pembimbing bisa patah hati, sekolah bisa merasa dipermainkan. Itu harus dikoreksi. Keadilan dalam pendidikan tidak boleh dianggap main-main. Tetapi yang lucu, sekaligus getir, adalah ketika energi moral bangsa tampak jauh lebih bertenaga menghadapi salah nilai dalam lomba, dibanding menghadapi salah nilai dalam kehidupan bernegara. Dalam cerdas cermat, jawaban benar yang disalahkan: heboh nasional. Dalam ruang persidangan, rasa keadilan publik kadang merasa diinjak-injak oleh prosedur yang sangat rapi, ribut sebentar, lalu selesai. Dalam lomba, juri salah menilai, diberhentikan. Dalam kehidupan hukum, keputusan yang dianggap jauh dari rasa keadilan sering hanya diberi komentar, “Kita hormati proses hukum”, setelah itu semuanya pulang untuk makan siang. Kalimat “kita hormati proses hukum” tentu lebih sakti daripada mantra dukun tua. Ia bisa menenangkan kemarahan, menidurkan pertanyaan, memandikan keganjilan, lalu menjemurnya di halaman negara sampai tampak bersih. Padahal rakyat kecil sering bertanya dengan polos: “kalau prosesnya sudah dihormati, tetapi hasilnya membuat keadilan seperti hilang sandal di masjid, apakah kita masih harus tepuk tangan?” Di cerdas cermat, peserta boleh protes. Di ruang sosial yang lebih besar, rakyat juga protes. Bedanya, dalam lomba, protes bisa membuat juri dinonaktifkan. Dalam kehidupan nyata, protes kadang hanya membuat rakyat dinasihati agar lebih dewasa, lebih sabar, lebih tertib, lebih paham bahwa kebenaran mempunyai logikanya sendiri. Mungkin karena cerdas cermat itu sederhana, ada soal, ada jawaban, ada nilai. Kalau benar, nilai sepuluh, kalau salah, minus lima. Selesai.Tetapi dalam politik dan hukum, soal bisa berubah sambil berjalan. Jawaban bisa ditafsirkan, nilai bisa dinegosiasikan. Minus lima bisa menjadi promosi jabatan, dan nilai sepuluh bisa membuat seseorang tersingkir karena terlalu benar pada waktu yang tidak tepat. Di lomba, pertanyaan berbunyi: “Siapa yang memilih anggota BPK?”. Di kehidupan nyata, pertanyaan bisa berbunyi: “Siapa yang memilih keadilan ketika keadilan sedang tidak punya sponsor?” Biasanya ruang menjadi hening. Barangkali itulah sebabnya negara sangat cepat bergerak dalam kasus cerdas cermat. Karena kasus itu masih bisa diselesaikan dengan cara sederhana: juri diganti, MC dinonaktifkan, sistem dievaluasi. Semua tampak bersih, tegas dan semua tampak berpihak pada keadilan. Tetapi ketika ketidakadilan sudah masuk ke lorong panjang kekuasaan, ia bisa tidak bernama kesalahan. Ia berganti nama menjadi mekanisme, memakai dasi, membawa map dan berkata, “Semua sudah sesuai prosedur.” ** Di negeri prosedur, kebenaran kadang harus membawa fotokopi rangkap tiga. Maka, anak-anak peserta cerdas cermat itu sesungguhnya telah mengajari bangsa tentang sesuatu yang penting, yaitu keberanian untuk menyanggah ketika jawaban benar disalahkan. Masalahnya, setelah dewasa, banyak orang lupa pelajaran itu. Mereka mulai menerima jawaban salah sebagai nasib. Mereka mulai menganggap nilai minus sebagai takdir, percaya bahwa juri selalu benar -- karena juri duduk di kursi lebih tinggi, padahal kursi tinggi tidak otomatis membuat kepala lebih jernih, kadang hanya membuat jatuhnya lebih jauh. Kasus ini mungkin kecil. Tetapi ia membuka cermin besar. Kita marah ketika anak-anak diperlakukan tidak adil di panggung lomba. Itu benar. Namun seharusnya kita juga marah apabila rakyat diperlakukan tidak adil di panggung yang lebih besar: pengadilan, parlemen, kebijakan publik, dan ruang-ruang keputusan yang menentukan nasib orang banyak. Jangan sampai negeri ini hanya gagah membela kebenaran ketika bentuknya soal pilihan cepat, tetapi mendadak menjadi pelupa ketika kebenaran memerlukan keberanian politik. Keadilan bukan hanya urusan cerdas cermat. Keadilan adalah lomba panjang yang pesertanya rakyat, jurinya kekuasaan, soalnya kehidupan, dan hadiahnya martabat manusia. Celakanya, dalam lomba kehidupan seperti ini, rakyat sering menjawab benar, tetapi juri masih saja berkata: “Maaf, kurang jelas. Nilai minus lima.”***