Ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja menandai babak baru dalam konflik kawasan Asia Tenggara. Jika dahulu sengketa perbatasan, etnisitas, dan perebutan sumber daya menjadi pemicu utama, kini muncul faktor baru: judi online (judol) dan scam digital lintas negara. Kejahatan siber ini bukan hanya menciptakan penderitaan bagi individu, tetapi juga mulai memengaruhi hubungan antarnegara dan politik domestik.

 Ketegangan memuncak setelah seorang warga Thailand ditembak mati oleh aparat Kamboja di wilayah perbatasan Chong Bok pada Mei 2025. Pria itu tengah mencari saudaranya yang hilang dan diduga menjadi korban sindikat scam daring. Dalam insiden terpisah, Alongkorn Deeying (31), warga Thailand lainnya, ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 13 sebuah gedung di kota Poipet. Gedung itu diketahui sebagai markas operasi scam daring. Alongkorn diduga mencoba kabur dari sindikat yang memperkerjakannya secara paksa.

Kedua insiden ini menyoroti kenyataan yang lebih besar: Kamboja kini menjadi episentrum baru bagi bisnis scam dan judi online global. Menurut laporan berbagai organisasi HAM dan media internasional, setidaknya ada 51 kota di Kamboja (terbanyak di kota-kota perbatasan Kamboja-Thailand)—terutama Poipet, Bavet, Sihanoukville, dan Koh Kong—yang menjadi markas besar jaringan kriminal transnasional. Ribuan korban dari Thailand, Indonesia, Tiongkok, Vietnam, dan Filipina terjebak dalam sistem perbudakan digital ini.

Lowongan kerja palsu

Mereka direkrut melalui lowongan kerja palsu, lalu diculik secara halus, dikurung, dan dipaksa melakukan kejahatan daring seperti love scam, phishing, penipuan investasi, dan pencurian data. Jika gagal mencapai target, mereka akan disiksa, disetrum, atau dibiarkan kelaparan.

Tokoh oposisi Kamboja, Sam Rainsy, menyatakan bahwa bisnis ini tidak mungkin bertahan tanpa perlindungan dari elite politik dan militer. Ia menyebut bahwa Hun Sen, mantan perdana menteri dan kini Ketua Senat serta Ketua Partai Rakyat Kamboja (PRK), tetap mengendalikan struktur kekuasaan negara—meski secara formal telah menyerahkan jabatan PM kepada putranya, Hun Manet, yang juga menjabat panglima militer.

Salah satu tokoh yang disebut terlibat dalam bisnis ini adalah Hun To, sepupu Hun Manet, yang dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan keuangan digital pendukung aktivitas scam daring. Situasi ini menjadikan politik dinasti dan bisnis kriminal saling menopang, menciptakan jaringan kuasa yang sulit disentuh hukum.

Untuk memahami akar ketegangan ini, penting melihat latar belakang sejarah dan etnisitas kedua negara. Thailand mayoritas dihuni etnis Siam, sedangkan Kamboja oleh etnis Khmer. Sengketa atas kuil Preah Vihear telah menjadi luka lama sejak Mahkamah Internasional memutuskan kepemilikannya kepada Kamboja pada 1952. Di masa lalu, konflik sempat mereda saat PM Thailand Thaksin Shinawatra menjalin hubungan dekat dengan Hun Sen.

Thaksin berasal dari keluarga keturunan Tionghoa-Hakka. Setelah dikudeta militer pada 2006, ia mengungsi ke luar negeri dan diberi posisi penasihat ekonomi oleh Hun Sen. Hubungan inilah yang memicu ketegangan antara Hun Sen dan militer Thailand. Kini, politik dinasti berlanjut: Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin, menjabat sebagai PM Thailand, sementara Hun Manet memimpin Kamboja.

Skandal di Thailand

Pasca-penembakan di Chong Bok, militer Thailand yang dipimpin Jenderal Songwit Noonpakdee mendesak investigasi resmi. Komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 Thailand, Letjen Boonsin Padklang, juga memperketat penjagaan perbatasan dan mengecam insiden tersebut. Namun, langkah mengejutkan datang dari PM Paetongtarn. Ia memilih menghubungi Hun Sen melalui jalur pribadi, meminta "pengertian" atas reaksi militer dan menyebut Boonsin sebagai pihak yang ingin "terlihat tegas".

Yang terjadi selanjutnya mengguncang politik Thailand: Hun Sen membocorkan isi percakapan pribadi itu ke publik. Dalam rekaman berdurasi 17 menit, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai "uncle", dan dirinya sebagai "niece", serta menawarkan bantuan agar situasi tetap kondusif. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk "mengurus" jika Hun Sen butuh sesuatu. Kebocoran ini menimbulkan skandal besar di Thailand.

Reaksi keras datang dari militer dan publik. Paetongtarn dianggap merendahkan martabat negara dan berpihak pada kepentingan personal. Mahkamah Konstitusi pun turun tangan, dan perannya sebagai PM ditangguhkan sementara. Di saat yang sama, Hun Sen memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan bahwa ia tetap pemain utama di kawasan.

Sam Rainsy menilai bahwa konflik perbatasan ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Ia menuding adanya "pembersihan internal" dalam sindikat scam yang sering diwujudkan melalui kekerasan bersenjata di perbatasan. Dalam pandangannya, konflik ini lebih bersifat ekonomi dan kriminal, bukan nasionalistik.

ASEAN diam, Indonesia harus waspada

Yang mengkhawatirkan, ASEAN belum bersuara lantang dalam isu ini. Padahal, kejahatan lintas negara seperti scam dan judol telah menciptakan penderitaan bagi puluhan ribu warga Asia Tenggara. Ketika para pemimpin negara memilih bungkam demi stabilitas politik dan relasi personal, korban justru terus berjatuhan.

Konflik ini menjadi potret gelap Asia Tenggara modern: percampuran antara kekuasaan politik dinasti, kejahatan digital, dan militerisasi perbatasan. Jika tidak ada upaya transparan dan kolaboratif untuk memberantas akar masalah ini, kawasan ini akan terus terjebak dalam siklus perbudakan digital yang dijaga oleh senjata dan ditutupi oleh senyum diplomasi.

Indonesia pun harus waspada. Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet dan pekerja migran digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sangat rentan menjadi sasaran sindikat scam lintas negara. Tidak sedikit warga Indonesia yang telah menjadi korban—baik sebagai pekerja paksa di luar negeri maupun sebagai target penipuan daring.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama regional, memperketat pengawasan perekrutan tenaga kerja, serta memberantas jaringan lokal yang menjadi kaki tangan sindikat global ini. Indonesia tidak boleh lengah, karena kelengahan hari ini bisa menjadi bencana kemanusiaan esok hari.***

Budhiana Kartawijaya pernah menjadi Pemimpin Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat dan aktif kegiatan ekologi pembedayaan. Founder Yaysaan Odesa Indonesia