Ada estafet ironi yang terus dipelihara oleh birokrasi kita. Ketika kenyataan hidup makin menghimpit, negara selalu punya cara untuk menghidangkan penghiburan dalam wujud kata-kata teknokratis. Kalimat-kalimat bergaya ilmiah seperti "efisiensi anggaran", "pengetatan subsidi energi", hingga instrumen terbaru bernama Desil, dijadikan tameng untuk menutupi kenyataan bahwa ruang hidup rakyat sedang menyempit. Pengelompokan masyarakat ke dalam sepuluh fraksi tingkat kesejahteraan melalui "Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional" (DTSEN) sekilas tampak seperti presisi administrasi yang modern dan elegan. Namun, jika dibedah secara kritis, istilah "Desil" tak lebih dari kamuflase linguistik. Ini adalah bahasa birokrasi yang digunakan untuk menghaluskan fakta pahit bahwa kemiskinan di negeri ini sedang dikotak-kotakkan demi membenarkan penghematan APBN. ** Coba amati bagaimana negara membagi harkat dan martabat warga negaranya. Rakyat yang hidupnya serba kekurangan tak lagi disapa sebagai "saudara yang berhak atas perlindungan negara," melainkan direduksi menjadi deretan angka matematika. Jika berada di Desil 1, Anda berhak menyandang gelar "paling miskin" dan berhak atas kupon sembako. Apabila bergeser sedikit ke Desil 4, Anda menyandang predikat "rentan miskin". Ini sebuah eufemisme birokrasi untuk menggambarkan kondisi seseorang yang tinggal menunggu satu kali musibah sakit atau kenaikan harga beras untuk jatuh bangkrut sepenuhnya. Puncak dari absurditas statistik ini tercermin pada perlakuan terhadap kelas menengah. Ketika pemerintah mengkaji skema pengetatan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite, masyarakat yang berada di Desil 7 hingga Desil 9 mendadak diberi label megah: kelompok berpengeluaran menengah ke atas yang dianggap mampu secara finansial. Sungguh sebuah sulap angka yang fantastis. Seorang pekerja pabrik, guru atau dosen honorer, atau pengemudi ojek daring yang memiliki motor matik ciptaan tahun tua, mendadak dikategorikan sebagai "kelompok kaya" yang tidak layak lagi mengakses energi murah. ** Di kertas kerja pejabat dan layar laptop para perencana kebijakan, mereka tercatat sejahtera. Namun di kehidupan nyata, pengeluaran harian mereka terus tergerus inflasi, dan mereka hanya berjarak satu gelombang PHK dari jurang kemiskinan ekstrem. Inilah keajaiban bahasa birokrasi: mengubah penderitaan struktural menjadi angka-angka statistik, lalu menggunakan angka tersebut untuk membentengi kas negara dari rakyatnya sendiri. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, solusi yang ditawarkan negara bukanlah menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau, melainkan menyuruh warga memeriksa status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi ponsel dengan NIK KTP. Seolah-olah jeritan dapur yang kosong bisa ditiadakan jika sistem online mengonfirmasi bahwa posisi desil Anda berada di luar kriteria penerima bantuan. Sistem kuantifikasi ini pada akhirnya hanya menciptakan ilusi keadilan. Negara berakrobat dengan istilah-istilah mentereng seperti groundcheck, "sinkronisasi data kependudukan", hingga mekanisme "usul-sanggah" di tingkat kelurahan. Di balik kerumitan teknis itu, ada pesan tersirat yang sangat jernih: bantuan negara dibatasi, dan tugas utama birokrasi adalah memastikan sebanyak mungkin orang terdepak dari daftar penerima dengan menggunakan justifikasi angka desil. Membatasi BBM subsidi dan Bansos dengan tameng "ketepatan sasaran berbasis desil" adalah bukti nyata betapa terasingnya pengambil kebijakan dari realitas jalanan. Kemiskinan tidak bisa dikurung dalam kurva statistik 1 sampai 10. Ketika negara lebih sibuk mengagungkan istilah teknis ketimbang menyelesaikan akar ketimpangan ekonomi, maka desil hanyalah cara halus bagi birokrasi untuk merapikan tabel, sembari membiarkan rakyat bertarung sendirian di bawah garis nasib.***