MURIANEWS, Kudus – Sejumlah rumah sakit yang melayani vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kudus mulai menunda penyuntikan vaksin untuk dosis dua. Hal ini menyusul sudah tak ada stok vaksin yang dimiliki.

Sejumlah rumah sakit tersebut di antaranya, Rumah Sakit  Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus, Rumah Sakit Mardi Rahayu, hingga Rumah Sakit Islam Sunan Kudus.

Ketiga rumah sakit tersebut pun kompak menunda pelaksanaan vaksinasi dosis dua hingga alokasi vaksin tersedia kembali.

Direktur Rumah Sakit Mardi Rahayu dr Pujianto menyebutkan, pihak RS hingga kini masih memiliki tanggungan penyuntikan vaksin dosis dua kepada 4.562 orang.

Jumlah itu merupakan setengah dari capaian vaksinasi RS Mardi Rahayu yang berjumlah sebanyak 8.993 orang. Terdiri dari kelompok masyarakat umum dan remaja. RS Mardi Rahayu sendiri, baru bisa melayani vaksinasi kembali ketika droping vaksin didapatkan kembali.

“Untuk vaksinasi dosis pertama saja kami sudah berhenti sejak 7 Juli, karena stok vaksin di sini habis dan tidak ada kiriman vaksin lagi,” katanya, Kamis (22/7/2021).

Sementara Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus dr Abdul Aziz Achyar juga turut membenarkan jika RSUD Kudus menunda pelaksanaan vaksinasi dosis dua.

Penyuntikan, sambung dia, baru akan dilakukan kembali setelah mendapat droping vaksin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Di RSI Sunan Kudus sendiri, melalui laman resmi Instagramnya juga mengumumkan jika stok vaksinasi dosis dua untuk saat ini tengah kosong.

Pihak RSI, akan menginformasikan kembali ketika telah mendapat droping vaksin kembali.  

Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Gading Persada

LONDON, KOMPAS.com - Ada andil pemuda Indonesia di balik terciptanya vaksin Covid-19 AstraZeneca, yaitu hasil kerja Indra Rudiansyah (29) mahasiswa di Universitas Oxford.

Indra tergabung bersama tim Jenner Institute pimpinan Profesor Sarah Gilbert, ilmuwan Inggris yang mendapat standing ovation saat hadir di laga pembuka kejuaraan tenis akbar Wimbledon 2021.

Sejak 20 Januari 2020, tim Jenner Institute dan Oxford Vaccine Group bekerja sama menguji coba vaksin virus corona di Pusat Vaksin Oxford.

"Saya tentunya sangat bangga bisa tergabung dalam tim untuk uji klinis vaksin Covid-19 ini, meskipun ini bukan penelitian utama untuk thesis saya," ujar Indra Rudiansyah kepada ANTARA London, 23 Juli 2020.

Mahasiswa S3 Clinical Medicine di Universitas Oxford itu mengungkapkan, penelitian utamanya untuk thesis sebenarnya adalah vaksin malaria.

Namun, keikutsertaannya di tim Jenner Institute merupakan real case dari penelitian vaksin untuk menyelamatkan banyak orang.

Ilustrasi vaksin AstraZeneca(Shutterstock/Dimitris Barletis)

Ketika wabah Covid-19 mengalami eskalasi menjadi pandemi, semua aktivitas di kampus tutup kecuali untuk bidang yang terkait Covid-19. Lab kemudian kekurangan orang, padahal penelitian tentang Covid-19 membutuhkan banyak sumber daya manusia.

Saat itulah project leader-nya membuka pintu bagi siapapun yang ingin bergabung, dan Indra Rudiansyah masuk ke tim untuk membantu uji klinis.

Di tim, mahasiswa yang mendapat beasiswa dari LPDP ini bertugas menguji antibody response dari para relawan yang sudah divaksinasi. Ia memiliki pengalaman terlibat dalam pengembangan vaksin rotavirus dan novel polio di Biofarma setelah lulus dari ITB.

Bekerja cepat Pemuda asal Bandung lulusan S1 Mikrobiologi ITB itu bercerita, dia dituntut selalu bekerja dengan baik, cepat, dan siap dengan perubahan rencana karena kondisi yang serba dinamis.

Proses pengembangan vaksin AstraZeneca pun sangat cepat, karena dalam enam bulan sudah menghasilkan data uji preklinis dan inisial data untuk safety, serta imunogenitas di manusia.

"Biasanya untuk vaksin baru paling tidak memerlukan waktu lima tahun hingga tahapan ini," terang alumnus S2 Bioteknologi ITB dengan Fast Track Program tersebut.

Indra Rudiansyah(Dok. Pribadi)

Dalam prosesnya, studi dilakukan terhadap 560 orang dewasa yang sehat, termasuk 240 orang berusia di atas 70 tahun. Hasilnya, vaksin virus corona AstraZeneca lebih dapat ditoleransi pada orang yang lebih tua daripada orang dewasa muda.

Lebih dari 600 juta dosis vaksin AstraZeneca kini telah dipasok ke 170 negara di seluruh dunia, termasuk 100 negara lebih yang tergabung dalam COVAX.

Meski harganya termurah, efikasi atau kemanjuran vaksin AstraZeneca cukup tinggi, termasuk mencegah infeksi Covid-19 varian Delta hingga 92 persen.

Baca juga: Mengenal Vaksin AstraZeneca yang Diklaim Efektif Lawan Varian Delta Pesan untuk Indonesia Saat dihubungi Kompas.com pada 17 Januari 2021, Indra Rudiansyah menyampaikan pesan kepada Indonesia yang sedang dalam proses vaksinasi nasional.

“Jadi, sebenarnya vaksin yang ada sekarang ini (dan sudah mulai diberikan pada masyarakat) kan bisa dikatakan sebagai emergency used ya sehingga clinical trial itu masih terus berjalan," jelas pemuda kelahiran 1 September 1991 tersebut.

"Pasien yang sudah divaksinasi akan terus dipantau. Menurut data yang diumumkan, (semua jenis) vaksin ini memiliki efektivitas hingga enam bulan,” imbuhnya.

Indra Rudiansyah juga sedikit memberikan pandangannya terhadap vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia.

Ia menyebut, vaksin Sinovac memang benar dapat melindungi seseorang dari gejala berat Covid-19 seperti halnya vaksin Pfizer dan AstraZeneca, tetapi belum menjamin kebal dan tidak akan terinfeksi.

Ilustrasi Vaksin Sinovac(SHUTTERSTOCK/Shan_shan )

“Bisa terhindar dari penyakit akibat virus corona. Meski begitu, (masyarakat) tetap harus waspada. Sebab, sampai saat ini belum ada data apakah semua vaksin bisa mencegah seseorang dari terinfeksi," tutur Indra.

Artinya, sambung Indra, seseorang yang divaksin masih bisa terinfeksi dan dapat menularkan ke orang lain.

Selain itu, Indra juga mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap taat pada protokol kesehatan yang berlaku, dan yang bisa bekerja dari rumah sebisa mungkin jangan keluar untuk keperluan tidak mendesak.

“Indonesia ini kan dibangun dari mikroekonomi. Banyak dari mereka adalah pedagang dan harus keluar rumah mencari uang. Tidak bisa disalahkan karena mereka tetap harus menyambung hidup."

"Nah, yang bekerja dari rumah ini kan sebenarnya privilege (hak istimewa). Jadi, sebisa mungkin jangan egois ingin keluar rumah dengan alasan bosan atau ingin hiburan,” pungkas Indra Rudiansyah alumnus Beswan Djarum 2011-2012.


Editor : Aditya Jaya Iswara

VOA Indonesia

Menteri Sains Malaysia Khairy Jamaluddin, Jumat (16/7), mengatakan negaranya akan segera mengizinkan penjualan vaksin COVID-19 Sinopharm dan Sinovac secara komersial.

Hal tersebut diputuskan ketika pemerintah mencoba meningkatkan program vaksinasi di tengah kasus COVID-19 yang melonjak.

Malaysia memiliki salah satu dari jumlah infeksi virus corona per kapita tertinggi di Asia Tenggara, tetapi juga sekaligus menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tercepat.

Reuters mengutip Khairy, melaporkan vaksin Sinopharm - yang disetujui Malaysia pada hari Jumat (16/7) untuk penggunaan darurat- akan segera dijual untuk pembelian pribadi.

Sementara itu, vaksin Sinovac akan tersedia untuk umum mulai 1 Agustus, setelah pemerintah menerima pengiriman sekitar 15 juta dosis, katanya.

Malaysia pada hari Jumat (16/7) melaporkan 12.541 kasus virus corona baru, sehingga total infeksi menjadi 893.323, termasuk 6.728 kematian.

 

Malaysia sebelumnya mengatakan akan berhenti memberikan vaksin Sinovac setelah stoknya habis, dan sebaliknya akan sangat bergantung pada vaksin Pfizer untuk program vaksinasi nasionalnya.

Pada hari Jumat (16/7), Khairy mengklarifikasi bahwa kelebihan vaksin Sinovac akan tetap tersedia bagi mereka yang mungkin memiliki masalah alergi dengan vaksin lain.

"Tidak ada masalah atas kemanjuran Sinovac," katanya.

Malaysia juga akan mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak dosis dari Sinovac jika terjadi kekurangan vaksin AstraZeneca dari negara tetangga Thailand, kata Khairy. [ah]

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah mengizinkan adanya vaksin Covid-19 berbayar yang dapat diakses masyarakat secara indvidu.

Vaksin berbayar ini dikenal dengan program Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Program vaksinasi tersebut sempat menuai kritik dari sejumlah politisi, beberapa waktu lalu, hingga akhirnya ditunda pelaksanaannya.

Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand menilai program vaksin Gotong Royong Individu tidaklah tepat.

Menurutnya, vaksin yang dipungut biaya nantinya akan menimbulkan sejumlah masalah.

Linstrand menekankan, semua orang mempunyai hak dan akses yang sama untuk menerima vaksin covid-19.

"Pembayaran (vaksin) dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses."

"Terutama selama pandemi ini, kita membutuhkan cakupan vaksin yang luas untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan," ucap Lindstrad, dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021).

Menurutnya, anggaran menjadi faktor penyebab vaksin Covid menjadi berbayar tidaklah tepat.

Pasalnya, beberapa negara mendapat jatah vaksin gratis melalui kerja sama internasional COVAX Facility yang berada di bawah naungan WHO.

Linstrand mengatakan, pengiriman vaksin ke negara-negara itu memang perlu biaya transportasi, logistik dan lain.

Namun, biaya-biaya itu sudah mendapat pendanaan dari berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia.

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerjasama lembaga UNICEF, WHO dan lainnya."

"Tentunya mereka memiliki akses vaksin gratis hingga 20% dari populasi, yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX."

"Yang sama sekali tidak mungkin dipungut biaya," jelasnya.

Tanggapan serupa juga datang dari Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan.

Ia pun menyinggung soal situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, yang semakin memburuk.

Dikatakannya, jumlah kematian akibat kasus Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebih India.

"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71%."

"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX."

"Jadi, saya pikir, vaksinasi gratis dalam kampanye vaksinasi massal, mengutamakan vaksinasi pihak yang paling rentan dan petugas kesehatan adalah rencananya (Indonesia)," kata dia.

Penjelasan Menkes soal Vaksin Covid-19 Berbayar

Seperti diketahui, pengadaan vaksin Gotong Royong Individu bertujuan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, demi terbentuknya herd immunity di masyarakat secepatnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program vaksin gotong royong merupakan opsi atau pilihan bagi masyarakat.

"Vaksin gotong royong ini merupakan opsi, jadi apakah masyarakat bisa mengambilnya atau tidak."

"Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas, yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusaahan maupun individu," ucap Budi dalam konferensi persnya secara virtual, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7/2021)

Program vaksin individu ini diadakan karena banyak perusahaan yang belum bisa mengakses vaksin gotong royong dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Seperti, perusahaan-perusahaan pribadi hingga perusahaan kecil.

"Banyak pegusaha yang melakukan kegiatannya, dan belum bisa mendapatkan akSes vaksin gotong royongnya dari KADIN."

"Mereka mau mendaptakan akses gotong royong, tapi belum bisa masuk programnya KADIN," jelas Budi.

Selain itu, vaksin berbayar ini juga dapat menyasar kepada Warga Negara Asing (WNA) yang memang tinggal dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

"WNA yang sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha, beraktivitas di bidang seni atau kuliner, ingin mendapatkan akses vaksin gotong royong, bisa mendapat akses gotong royong individu," tuturnya.

Lanjut Budi, vaksin gotong royong individu ini akan dimulai ketika vaksin yang diterima pemerintah sudah banyak jumlahnya.

Ia kembali mengingatkan, program itu sebagai bentuk perluasaan akses vaksin yang bisa diambil masyarakat atau tidak.

"Kita bulan ini akan mendapatkan (vaksin) 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta."

"Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain, semua tersedia," kata Budi.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati

Vaksin Pfizer berbasis teknologi messenger RNA (mRNA) yang akan memicu tubuh membentuk spike protein untuk menciptakan antibodi melawan virus Corona.

"Pada hari Rabu (15/7/2021) BPOM telah menerbitkan EUA untuk vaksin yang diproduksi Pfizer dengan platform mRNA," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

"Efikasi pada usia 16 tahun keatas adalah 95,5 persen dan pada remaja 12-15 tahun adalah sebesar 100 persen," kata Penny.

Penny mengatakan tidak ada reaksi yang berarti pasca suntikan. Keamanan vaksin dapat ditoleransi dengan baik dengan tingkat keparahan grade satu dan dua.

(kna/kna)

MONITORDAY.COM - Pemerintah menggencarkan upaya vaksinasi Covid-19 untuk seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari TNI, Polri hingga partai politik mendukung program tersebut guna mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Sehingga kurang tepat jika ada pikiran yang mengatakan pemerintah mencari keuntungan di tengah pandemi ini.

Direktur Indonesia Watch for Democracy (IWD), Endang Tirtana mengatakan, salah satu program yang mendapat kritik adalah vaksinasi gotong royong (VGR). Padahal program tersebut difungsikan untuk memberikan akses bagi mereka yang memiliki ekonomi lebih untuk membantu beban negara selama pandemi.

“Aneh saat ada ahli mengambil kesimpulan semata-mata cara BUMN mencari keuntungan? Saya pikir itu adalah kesimpulan yang keliru atau tidak beralasan karena banyak dari kalangan masyarakat dan tokoh yg mendukung VGR ini,” katanya di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Bahkan Kementerian Kesehatan telah menjelaskan, program VGR ini bukan usulan dari Kimia Farma selaku pelaksana. Keputusan ada VGR tersebut dalam rapat terbatas kementerian dan melibatkan semua lembaga terkait.

“Kalau tidak paham proeses pengambil keputusannya sebaiknya tidak perlu banyak bicara. Keilmuan itu dihargai berdasarkan kedalamannya dan manfaatnya untuk masyarakat. Bukan seberapa banyak memberi komentar tapi tidak bermanfaat kepada masyarakat,” tegasnya.

Endang meminta semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan suatu pendapat. Karena pandemi Covid-19 ini tidak hanya dapat diselesaikan dengan bergantung pada pemerintah, peran masyarakat sangat penting.

“Di saat semua elemen bangsa mendorong percepatan vaksinasi demi tercapainya herd immunity, seharusnya semua saling membantu, bukan menghasut rakyat dengan informasi-informasi yang tidak benar. Sebagai seorang akademisi seharusnya punya tanggungjawab moral untuk menyampaikan informasi yang valid. Bukan hanya menuduh tanpa data dan fakta,” terangnya.

Dia menyakini, pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berupaya untuk mencari solusi terbaik agar Indonesia lekas pulih. Sudah waktunya masyarakat mematuhi dan mendukung pemerintah agar lekas terbebas dari pandemi Covid-19.

“Akan lebih baik dalam kondisi seperti ini kita semua bersatu dan bergerak menyelesaikan masalah besar. Bukan malah menebar api dalam sekam, terlebih dalam kondisi krisis global karena pandemi. Saya yakin Pak Erick Thohir akan tetap bekerja yg terbaik untuk membantu masyarakat dalam menangani covid ini. Setiap ketulusan akan mendapatkan jalan kebaikan,” tutup Endang.

Sebelumnya, Epidemiolog Pandu Riono sebut vaksin berbayar dorong ketidakadilan akses. Percepatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah dengan melakukan sejuta per hari vaksin, saat ini diupayakan dengan berbagai cara, termasuk mengesahkan Vaksinasi Gotong Royong alias VGR berbayar yang digawe Kimia Farma.

Vaksinasi bagi individu tersebut akan berlaku mulai Senin 12 Juli 2021 dan dapat diakses masyarakat pada klinik-klinik yang telah ditentukan. Dia menyebut adanya potensi ketidakadilan akses dalam vaksin virus corona (Covid-19) dalam program VGR berbayar tersebut. Alasannya, hal itu mengingat adanya biaya yang dibebankan kepada penerima vaksin.

“Itu sama dengan jualan vaksin, vaksin berbayar dapat mendorong ketidakadilan akses terhadap vaksin yang sebenarnya tanggung jawab negara,” beber Pandu saat dihubungi wartawan.

Pandu menekankan, vaksin merupakan barang kesehatan masyarakat atau public health good. Sehingga, menurutnya, tidak dapat diperlakukan seperti barang komersil.