SOLO, JAWA TENGAH (VOA) — Dengan hati remuk Andreas Budi hanya bisa memandang batu nisan mendiang ibu dan istrinya yang dirusak orang. Salib dan simbol-simbol lain di makam itu dirusak dan dipatahkan. Namun ia lega, polisi pada hari Senin (21/6) bergerak cepat dan menangkap tersangka pelaku.

"Ini makam ibu saya, sampingnya makam istri saya. Ya kaget dikasih tahu warga juru kunci makam, kalau makam keluarga saya ini dirusak. Kami diberi tahu pelaku perusakan sudah ditangkap dan mediasi mau memperbaiki makam," jelas Andreas saat ditemui di lokasi makam hari Senin.

Andreas hanyalah salah satu keluarga dari 12 makam yang nisannya dirusak.

Lurah Mojo, Margono mengungkapkan seorang warga memergoki sekelompok anak merusak nisan makam-makam tersebut dan kini polisi telah menangkap sebagian pelaku. Namun penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan dengan alasan pelaku masih di bawah umur.

"Ya anak- anak itu usianya SD, paling tua usia 12 tahun. Sekolah dan orang tua mereka sudah menyanggupi melakukan perbaikan makam yang dirusak. Kami tidak akan melanjutkan kasus ini lebih jauh karena pelaku masih anak-anak. Berhubung ada intoleransi di dalam kasus ini, pengrusakan yang mengakibatkan 12 makam dari Nasrani, sekarang sudah masuk ke ranah kepolisian", ungkap Margono.

Dari pantauan VOA di lokasi kejadian, belasan makam yang dirusak tersebar di kompleks pemakaman tersebut. Nisan warga Kristiani dirusak dengan cara dipukul hingga patah. Puing-puing patahan nisan berserakan. Sejumlah warga mencoba memperbaiki nisan yang patah itu.

Doktrin Intoleransi

Anak-anak yang menjadi tersangka pelaku itu berasal dari lembaga pendidikan yang sama di salah satu lokasi.

Polisi masih menelusuri dugaan motif doktrin yang salah pada anak-anak itu. Iptu Ahmad Ridwan Prevoost mengatakan sedang memeriksa orang tua dan pimpinan lembaga pendidikan tersebut.

"Sampai saat ini masih kita dalami, proses pemeriksaan. Mereka kan masih anak di bawah umur, kita masih memanggil wali atau orang tua maupun sekolahnya. Mereka mendampingi anak itu. Kita masih dalami apakah ada doktrin-doktrin intoleransi, doktrin yang salah, masih kita dalami,” ujar Prevoost.

Pemkot Solo Siap Tutup Lembaga Pendidikan Intoleran

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak dapat menyembunyikan kegeramannya ketika mengunjungi lokasi makam yang dirusak itu. Ia menegaskan tidak akan segan-segan menutup lembaga pendidikan anak-anak tersebut, jika terbukti mengajarkan sikap-sikap intoleran.

"Segera kita proses, ini tidak bisa dibiarkan. Pendidikan anak-anak yang masih kecil ini harus diperbaiki. Semua harus diproses, anak-anak dibawah umur itu harus mendapat pembinaan. Aksi mereka sudah kurang ajar sekali. Ini bentuk intoleransi dan ngawur banget.

Ya sekolahnya tutup saja, sudah nggak benar ngajarin anak-anak seperti ini,” tegas Gibran.

Pengrusakan makam seperti ini bukan yang pertama. Pada tahun 2019 terjadi pengrusakan makam di beberapa kota, antara lain di Magelang, Jawa Timur dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dalam kedua kasus itu, pelaku pengrusakan puluhan makam itu berhasil ditangkap dan diproses hukum.

Hingga laporan ini disampaikan VOA belum berhasil mendapatkan keterangan dari lembaga pendidikan anak-anak tersebut. [ys/em]

BeritaHits.id - Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan penggerebekan Satpol PP kepada warga yang ketahuan makan di warung tegal (Warteg).

Video viral itu menuai kritik dari warganet. Video penggerebekan itu diunggah oleh akun Instagram @memomedsos.

Kejadian penggerebekan itu terjadi di warteg yang berada di ruas Jalan Raya Petir, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (15/4/2021).

Berdasarkan unggahan itu, Satpol PP Kota Serang terpaksa menyita alat penanak nasi sebagai bukti.

"Dua warga ketangkap basah sedang makan siang di salah satu Warung Tegal (warteg) di ruas Jalan Raya Petir dekat Perumahan Serang Hijau, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (15/4/2021). Jajaran Satpol PP Kota Serang terpaksa menyita alat penanak nasi (magicom) sebagai bukti," tulis akun tersebut, dikutip Beritahits.id.

Dalam video singkat itu, terlihat dua pria yang tengah makan di sebuah warteg. Warung itu ditutup rapat pada bagian pintunya.

Petugas pun langsung meminta keduanya untuk ikut ke kantor. Sementara itu, seorang petugas meminta agar alat penanak nasi ikut dibawa ke kantor.

Video unggahan tersebut langsung mencuri perhatian warganet.

Mereka heran dengan aksi penggerebekan warung sampai harus menyita alat penanak nasi.

"Yaudah sih biarin, yang penting mereka nggak korupsi," balas akun sin*****.

"Aku kira ibadah itu pertanggung jawaban masing-masing manusia kepaa Tuhannya," ujar akun ari****.

Larang Restoran Buka Siang Hari

Satpol PP Kota Serang larang warung nasi buka siang hari selama bulan Ramadhan.

atpol PP Kota Serang telah menyebarkan 300 surat edaran Wali Kota Serang terkait pelaksanaan aktifitas bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Ada 40 Satpol PP yang turun ke seluruh rumah makan yang ada di Kota Serang.

“Ada sekitar 300 lembar, disebar ke rumah makan, restoran, cafe, dan lain-lain. Tujuanya supaya tutup tidak beraktivitas di siang hari. Tadi ada juga yang buka cuma mungkin mereka belum tahu ada surat edarannya. Tapi setelah dikasih edaranya mereka pada tutup warungnya,” kata Kusna Ramdani, Kasatpol PP Kota Serang, Rabu (14/4/2021).

Ia mengimbau kepada seluruh rumah makan untuk mematuhi surat himbauan Pemerintah Kota Serang.

Pihaknya akan menindak mulai dari teguran lisan, surat tertulis dan penutupan sementara.

“Sebenarnya kalau lihat surat edaran mah nggak boleh. Tapi kita juga harus persuasif. Sepanjang masih menghormati orang yang berpuasa. Jadi makanannya dibungkus atau dibawa pulang. Yang penting jangan sampai meresahkan masyarakat. Jangan terang-terangan,” ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan dalam pembukaan musyawarah kerja nasional dan musyawarah nasional alim ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam pembukaan pidatonya tersebut, Jokowi menyinggung soal maraknya aksi terorisme yang baru-baru ini terjadi. Jokowi mengatakan hal tersebut lahir dari cara pandang yang keliru dan paham yang salah.

Pemerintah pun kata Jokowi berkomitmen untuk selalu menghidupkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan toleransi adalah bagian yang sangat penting dalam moderasi agama.

"Dalam hal ini sikap pemerintah tegas tidak akan berkompromi terhadap tindakan intoleransi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Jokowi seperti dikutip dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/4/2021).

"Sejak awal sangat jelas bahwa NU dan PKB konsisten mengikuti dawuh hadratus Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan para masayikh bahwa agama dan nasionalisme tidaklah bertentangan, namun justru saling menopang satu sama lain," kata Jokowi melanjutkan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan terimakasih kepada para kyai dan para alim ulama atas semua tausiah dan dukungannya kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Dukungan para alim ulama, kata Jokowi sangat penting agar semua elemen bangsa bisa saling mendukung dan menopang, serta saling membantu menjadi sebuah kekuatan dalam bernegara.

"Terima kasih atas kontribusi besar para alim ulama dalam menjaga persatuan dalam menjaga kerukunan antar warga bangsa, menjaga keutuhan bangsa dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

 (hoi/hoi)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Jamal Wiwoho meminta para pimpinan perguruan tinggi menutup ruang bagi perkembangan intoleransi dan ajaran yang bisa membahayakan persatuan bangsa.

"Mengajak kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi Indonesia untuk tidak memberi ruang gerak dan kesempatan atas berkembangnya semua ajaran yang membahayakan persatuan dan kebinekaan di Indonesia," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers majelis di Jakarta, Senin.

Jamal menyampaikan keprihatinan menyusul ledakan bom yang terjadi di depan Katedral Makassar dan menegaskan bahwa aksi teror semacam itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama.

"Tindakan teror bom tersebut adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama manapun dan merupakan tindakan yang nyata-nyata melukai perasaan umat beragama di seluruh Indonesia," katanya.

Dia meminta pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas aksi teror tersebut dan menangkap orangorang yang terlibat.

Selain itu, Majelis Rektor menyarankan pemerintah meningkatkan upaya untuk membangun kerukunan antar-umat beragama serta pengawasan tempat ibadah di seluruh Tanah Air.

Pewarta: Indriani

Editor: Maryati

COPYRIGHT © ANTARA 2021

Penulis : Gading Persada 

Editor : Eddward S Kennedy

Semarang, Dakwah NU Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang laporkan penerbit PT. Tiga Serangkai ke Polda Jawa Tengah karena menerbitkan buku untuk kelas 3 sebuah SMK di Kota Semarang yang mengarah pada ajaran Hizbut Tahrir Indonnesia (HTI).

Ketua GP Ansor Kota Semarang, Gus Rahul Saiful Bahri mengatakan, awalnya pihaknya mendapatkan laporan jika buku agama kelas 3 sebuah SMK di Semarang yang diterbitkan oleh PT. Tiga Serangkai terdapat ajaran HTI.

“Ada sebuah link di buku tersebut yang mengarahkan ke situs www.dakwahtuna.com. Padahal situs tersebut mengandung ajaran HTI,” jelasnya di Polda Jateng, Selasa (16/3/2021).

Untuk itu, pihaknya melaporkan PT Tiga Serangkai ke Polda Jawa Tengah karena dianggap membahayakan untuk keutuhan bangsa dan keutuhan Indonesia. “Di situ ada ajaran radikalnya, HTI kan sebuah organisasi terlarang di Indonesia,” ujarnya.

Sebelum melaporkan ke polisi, pihaknya melakukan penelusuran dulu. Setelah ditelusuri, beberapa link yang ada di dalam buku tersebut memang mengarah ke website yang didapati ajaran HTI. “Buku ini setelah ditelusuri ada framing yang mengarah pada radikalisme dan intoleransi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, buku tersebut terbit tahun 2012 yang sudah menyebar ke beberapa daerah di Jateng, DIY dan Jabar .Meski demikian diia belum mendapatkan data pasti soal waktu penyebaran buku tersebut.

“Pastinya kapan penyebarannya kami belum mendapatkan secara rinci, namun saya meyakini jika link-link yang mengarah ke situs tersebut masih aktif sampai saat ini,” katanya.

Hari ini, pihaknya sudah melaporkan temuan tersebut ke Polda Jateng. Selama satu minggu pihak Polda Jateng akan melakukan pengkajian sebelum akhirnya ditindaklanjuti.

“Ini meresahkan kalau buku itu masih menjadi refrensi, apalagi di dalamnya diarahkan untuk membaca refrensi HTI yang mengarah ke radikalisme,” pungkasnya.

Kontributor: Dafi Yusuf (Suara)
Editor: Faqih Ulwan

suaraislam.co

Sebanyak 30,16 persen mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah atau intoleran. Hal tersebut merupakan hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Peneliti PPIM UIN Sirojuddin Arif mengatakan, hal tersebut berarti bahwa satu dari tiga mahasiswa di Indonesia memiliki sikap intoleransi beragama.

“Kalau digabung (angka hasil riset), 30,16 persen mahasiswa Indonesia punya sikap toleransi beragama rendah atau sangat rendah,” ujar Sirojuddin dalam webinar bertajuk Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi, seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (2/3/2021).

Adapun angka hasil riset itu adalah 24,89 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama rendah dan 5,27 persen memiliki toleransi beragama yang sangat rendah. Hasil penggabungan angka-angka tersebut menunjukkan rendahnya mahasiswa Indonesia dalam toleransi beragama di Tanah Air.

Kendati demikian, kata dia, terdapat 69,83 persen mahasiswa di Indonesia yang memiliki sikap toleransi beragama cukup tinggi. Sementara itu, 20 persen lainnya termasuk ke dalam kategori toleransi sangat tinggi terhadap pemeluk agama lain.

Pertama, soal interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda memiliki korelasi positif yang kuat dengan toleransi beragama. “Interaksi antarkelompok ini bisa berlangsung dalam hubungan pergaulan sosial, kerja sama, dan diskusi atau tukar pikiran dengan sesama mahasiswa,” kata dia. Penelitian juga menunjukkan kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu, seperti lembaga dakwah kampus berkorelasi negatif dengan toleransi beragama.

Kedua, riset tersebut menunjukkan iklim sosial kampus berkorelasi dengan toleransi beragama mahasiswa. “Kebijakan kampus terhadap kelompok minoritas keagamaan mahasiswa dan sikap toleransi beragama dosen berkorelasi positif dengan toleransi beragama mahasiswa,” kata dia.

Riset PPIM UIN dilaksanakan secara nasional di 34 provinsi dengan metode penelitian berupa survei. Riset dilakukan sejak 1 November sampai 27 Desember 2020 dengan data terkumpul dari 2.866 mahasiswa, 673 dosen, dan 79 perguruan tinggi.

Agung Bakti Sarasa sindonews.com BANDUNG - Sebagai mesin utama pemerintah, aparatur sipil negara (ASN) dipandang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan negara.

Apalagi, abdi negara ini pun jumlahnya cukup banyak sehingga memiliki dampak yang besar terhadap terjaganya nilai-nilai bernegara, khususnya di tengah maraknya isu intoleransi dan radikalisme saat ini.

"ASN merupakan instrumen penting dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya terkait ideologi Pancasila," tegas Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman dalam diskusi bertemakan toleransi dan keberagaman di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Kota Bandung, Jumat (19/2/2021).

Menurut Bedi, pascareformasi, masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara.

"Harus diakui, sejak reformasi, soal-soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat," bebernya.

Kondisi tersebut menurutnya berdampak terhadap munculnya kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, seperti saat kontestasi politik berlangsung.

"Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan sangat rawan," ujarnya.

Oleh karena Itu, Bedi memastikan bahwa negara harus bergerak cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa dan bernegara, terutama ASN sebagai garda terdepan dalam keberlangsungan pemerintahan. "ASN itu ring pertama," imbuhnya.

Terlebih, lanjut Bedi, saat dilantik, ASN mengucap sumpah setia kepada Pancasila. "Jadi tidak menyalahi kalau kita concern ke ideologi negara kita. Jangan saat terjadi kontestasi politik praktis, perbedaan masuk menjadi komoditas politik praktis," papar Bedi.

Bedi menekankan, ASN merupakan warga yang berkarir dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara serta bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya. "Kalau dia berbeda (pandangan) dalam menerapkan nilai-nilai bernegara, dia bahaya," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memberikan penguatan pembinaan ASN, khususnya dalam pemahaman ideologi Pancasila.

"Di Jawa Barat, saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu," kata Bedi.

Kepala Kesbangpol Jabar, Iip Hidajat mengatakan, pihaknya terus berupaya membina ASN. Pihaknya pun menyadari, peran ASN sangat penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

"Melalui diskusi ini pun, kita berharap ada satu rumusan tentang konsolidasi ideologi bagi ASN. Dalam pelatihan ASN misalnya, harus ada materi pelatihannya (wawasan ideologi). Lalu kita masuk ke kurikulum lokal, nanti dikolaborasikan," papar Iip.

Disinggung kasus intoleransi dan radikalisme di Provinsi Jabar, Iip tidak memungkirinya. Terlebih, kata Iip, Jabar memiliki penduduk paling banyak dan heterogen. "Jadi dinamikanya tinggi," ujarnya.

Meski begitu, Iip menolak anggapan warga Jabar tidak cakap dalam menghargai perbedaan. Iip juga tidak sependapat jika Jabar dicap sebagai provinsi paling rawan toleransi dan radikalisme.

"Kalau saya tidak sependapat Jabar paling rawan (intoleransi dan radikalisme), itu harus dibuktikan data dan survei. Karenanya, kita mengajak semua pihak menyamakan persepsi dalam memandang setiap persoalan menyangkut isu intoleransi, termasuk radikalisme di Jabar," tandasnya.