Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tak bisa melakukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kedua lembaga tertinggi peradilan tersebut sama-sama mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan untuk maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau binding. Dia memastikan tak ada upaya hukum lanjutan termasuk peninjauan kembali (PK) dalam sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula, kata dia, pada proses hukum di Mahkamah Agung. Perlawanan hanya bisa ditempuh melalui pengajuan PK. Namun, Gibran tak bisa mengajukan PK karena bukan pihak berperkara atau tergugat dalam putusan tersebut.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara," kata Yusril, Selasa (10/11/2026).

Sumber: https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/127323/yusril-nilai-gibran-sudah-tak-bisa-lawan-putusan-mk-dan-ma