SINAR HARAPAN — Masyarakat dan netizen ramai menyoroti susunan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebagian besar dijabat oleh militer, baik TNI aktif maupun purnawirawan, sementara ahli gizi profesional tidak tampak dalam jajaran tersebut. Kehebohan ini mencuat setelah pengumuman susunan pejabat BGN terbaru, yang memicu pertanyaan publik terkait relevansi latar belakang militer dengan program nutrisi dan kesehatan masyarakat. Dilansir dari situs bgn.go.id, jabatan mulai dari Wakil Kepala BGN, Sekretaris Utama BGN hingga Inspektorat Utama BGN diisi purnawirawan TNI. Mengutip laman resmi BGN, berikut daftar struktur terbaru: 1. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana 2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Brigjen Pol. Sony Sonjaya 3. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Nanik S. Deyang 4. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung 5. Sekretaris Utama: Brigjen (Purn) Sarwono 6. Inspektur Utama: Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman 7. Deputi Sistem dan Tata Kelola: Tigor Pangaribuan 8. Deputi Penyediaan dan Penyaluran: Brigjen (Purn) Suardi Samiran 9. Deputi Pemantauan dan Pengawasan: Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha 10. Deputi Promosi dan Kerja Sama: Nyoto Suwignyo Beberapa netizen mempertanyakan efektivitas kebijakan BGN jika keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh latar belakang militer, bukan oleh pakar gizi yang memahami aspek ilmiah dan nutrisi masyarakat. Mereka berpendapat, kehadiran ahli gizi sangat penting untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan berbasis data ilmiah dan kebutuhan nutrisi nyata di lapangan. Seorang pakar kesehatan dr. Tan Shot Yen menyebut bahwa keberadaan ahli gizi dalam struktur pimpinan BGN sangat krusial. "Kebijakan gizi harus ditopang oleh kompetensi ilmiah dan praktis ahli gizi, agar sasaran program nasional benar-benar tercapai," ujarnya dalam wawancara dengan detikHealth pada Kamis, 25 September 2025. Netizen juga membandingkan susunan pejabat BGN dengan lembaga serupa di negara lain, di mana pimpinan biasanya berasal dari profesi terkait kesehatan dan gizi, bukan latar belakang militer. Hal ini menimbulkan perdebatan di media sosial tentang apakah manajemen berbasis disiplin militer bisa menggantikan pemahaman teknis di bidang nutrisi. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa keputusan penempatan pejabat mempertimbangkan pengalaman manajerial dan kemampuan koordinasi lintas instansi. Namun, masyarakat menekankan bahwa kompetensi spesifik di bidang gizi tetap menjadi faktor utama dalam keberhasilan program. Fenomena ini menjadi bukti bahwa publik kini semakin kritis terhadap susunan pejabat dan latar belakang profesional mereka, terutama dalam lembaga yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. Netizen berharap agar ke depan, keputusan strategis di BGN lebih memperhatikan keahlian teknis dan kebutuhan gizi nasional, bukan hanya pengalaman administratif atau militer semata.*** Sumber: https://www.sinarharapan.co/kesra/38515977912/susunan-pejabat-bgn-terbaru-tuai-kritik-netizen-mayoritas-tni-ahli-gizi-tak-terlihat?page=2