JAKARTA (Waspada.id): Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memunculkan risiko terhadap daya beli masyarakat. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai tekanan tersebut berpotensi semakin terasa pada kuartal IV-2026 hingga awal 2027, seiring kenaikan biaya barang impor dan tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok.

Risiko ini muncul ketika inflasi harga bergejolak atau volatile food pada September mencapai 5,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, inflasi umum tercatat 3,28 persen.

Di sisi lain, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered prices masih relatif rendah karena harga BBM bersubsidi ditahan. Kondisi ini menunjukkan sebagian tekanan harga energi dapat diserap melalui subsidi dan kompensasi pemerintah, sehingga turut memengaruhi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tekanan terhadap rupiah juga masih terlihat di pasar valuta asing. Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (28/10/2026) pukul 09.06 WIB, rupiah di pasar spot dibuka melemah 20 poin atau 0,11 persen ke level Rp18.176 per dolar AS.

Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dampak pelemahan nilai tukar terhadap harga barang biasanya tidak langsung terjadi, melainkan membutuhkan waktu sebelum kenaikan biaya impor diteruskan kepada konsumen.

“Dampak pelemahan kurs biasanya muncul dengan jeda tiga sampai enam bulan, sehingga kenaikan biaya pada barang berbahan baku impor seperti gandum, kedelai, gula, obat, elektronik, serta BBM dan LPG nonsubsidi kemungkinan lebih terasa pada kuartal IV-2026 hingga awal 2027,” ucap Peneliti Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet dalam keterangannya pada Rabu (28/10/2026).

Kelas Menengah Berisiko Paling Rentan

Menurut Yusuf, kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap pelemahan rupiah. Kelompok ini banyak mengonsumsi barang impor dan BBM nonsubsidi, tetapi tidak seluruhnya memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

Tekanan juga berpotensi datang dari sisi pembiayaan. Pelemahan rupiah dapat membatasi ruang penurunan suku bunga, sehingga masyarakat menghadapi risiko kenaikan harga kebutuhan sekaligus biaya kredit yang tetap tinggi.

“Inflasi memang masih berada dalam sasaran, tetapi menjelang Natal dan Tahun Baru, risikonya bergerak mendekati batas atas 3,5% semakin besar,” kata Yusuf.

Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi dapat mengurangi pendapatan riil rumah tangga. Apabila pendapatan tidak tumbuh sebanding dengan pengeluaran, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lain juga berpotensi semakin terbatas.

Pelemahan Rupiah Berpotensi Menambah Beban APBN

Selain berdampak pada masyarakat, pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi kondisi fiskal. Yusuf menilai dampak langsung perubahan kurs terhadap defisit APBN relatif terbatas karena kenaikan belanja sebagian dapat diimbangi tambahan penerimaan.

Berdasarkan sensitivitas APBN 2026 yang disampaikan Yusuf, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi menambah belanja sekitar Rp6,1 triliun, tetapi memperlebar defisit sekitar Rp800 miliar.

"Dengan asumsi APBN Rp 16.500 per dolar AS dan kurs saat ini di atas Rp 18.000, saya memperkirakan dampak langsungnya sekitar Rp 9 triliun hingga Rp 13 triliun, setara 0,03 sampai 0,05% terhadap produk domestik bruto (PDB)," jelasnya.

Yusuf mengingatkan, dampak pelemahan rupiah tidak dapat dihitung secara terpisah dari pergerakan harga minyak dunia. Ketika harga minyak meningkat bersamaan dengan pelemahan kurs, biaya impor energi dalam rupiah ikut membesar. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.

“Namun, dampak kurs tidak bisa dilihat secara terpisah dari harga minyak. Ketika ICP meningkat dan rupiah melemah bersamaan, biaya impor energi serta beban subsidi dan kompensasi dalam rupiah ikut membesar,” ucap Yusuf.

Bila efek interaksi tersebut diperhitungkan, tekanan yang berkaitan dengan pelemahan kurs dapat mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun atau sekitar 0,1 persen PDB. Tekanan terhadap nilai tukar juga berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Menurut Yusuf, setiap kenaikan yield sebesar 0,1 poin persentase berpotensi menambah defisit sekitar Rp1,9 triliun.

Tekanan Domestik Menguat Setelah Isu MSCI

Sebagian risiko tersebut, menurut Yusuf, telah diperhitungkan dalam proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen yang disusun pada Juli 2026. Namun, kondisi nilai tukar dan harga minyak saat itu dinilai belum seberat situasi terkini.

Jika rupiah bertahan di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.300 per dolar AS sampai Desember 2026, pelemahan kurs berpotensi mendorong defisit mendekati 2,9 persen.

“Jika digabungkan dengan tekanan harga minyak, defisit bisa bergerak mendekati 3% apabila tidak ada penyesuaian belanja,” tutur Yusuf.

Ia menilai pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tekanan berasal dari tingginya imbal hasil US Treasury, ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat, serta ketegangan di Timur Tengah yang meningkatkan risiko kenaikan harga minyak.

Sementara dari dalam negeri, tekanan menguat setelah pengumuman konsultasi MSCI Inc pada 16 Oktober. Arus keluar dana kemudian dinilai meluas dari pasar saham ke surat berharga negara dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Penyempitan selisih imbal hasil SBN terhadap US Treasury juga berpotensi mengurangi daya tarik aset berdenominasi rupiah. Selain itu, peningkatan konversi simpanan rupiah ke valuta asing oleh pelaku domestik menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan.

“Jadi, MSCI lebih tepat dibaca sebagai pemicu, sedangkan tekanan yang membuat pelemahan berlanjut berasal dari kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan tingginya ketergantungan pada impor energi. Premi risiko domestik inilah yang membuat tekanan terhadap rupiah lebih berat dibandingkan sejumlah mata uang kawasan,” jelas Yusuf.

Dengan demikian, dampak pelemahan rupiah perlu dicermati tidak hanya dari pergerakan kurs harian, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap harga kebutuhan masyarakat, biaya pembiayaan, dan ruang fiskal pemerintah. Jika tekanan kurs dan harga energi bertahan, tantangan menjaga daya beli masyarakat berpotensi berlanjut hingga awal 2027. (invid)

Sumber: https://www.waspada.id/berita/rupiah-melemah-daya-beli-terancam-tertekan-hingga-awal-2027