Pidie, beritamerdeka.net- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Kali ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Baro Yaman, diduga mendistribusikan makanan tidak layak konsumsi sudah basi dan bau busuk kepada balita dan ibu hamil pada sejumlah posyandu. Sementara posyandu mengeluhkan dan kecewa terhadap paket menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi balita dan ibu hamil, karena dianggap tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi saat didistribusikan pada Senin 13 April 2026 kemarin. Langkah tersebut diambil setelah para penerima menemukan aroma tidak sedap dan sudah basi pada makanan berupa nasi goreng dan telur ceplok yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Desa Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Pidie. Keuchik Baro Yaman Mahdi Jamil menyampaikan, laporan bermula saat pihak posyandu di desanya mulai mendistribusikan paket makanan yang diantar oleh pihak SPBG dan diterima sekira pukul 15.00 WIB kemudian di tolak pihak penerima. "Orang tua balita dan ibu hamil merasa ada yang keliru dengan menu MBG, terutama mereka bilang makanannya berbau (basi). Secara inisiatif, mereka tidak mengambil dan mengembalikan paket tersebut ke posyandu," ujar Keuchik Mahdi di Baro Yaman, Selasa 14 April 2026. Mahdi juga membeberkan bahwa distribusi makanan yang diduga tidak layak tersebut tidak hanya menyasar satu titik posyandu, tetapi diduga tersebar di beberapa jenjang pendidikan, ini sangat dikhawatirkan jika terus berlanjut. "Coba dipikir jika makanan basi dikonsumsi oleh anak-anak kami dan para ibu hamil, apa yang terjadi? Ini manusia bukan hewan, ini ibu hamil dan balita. Kalau keracunan siapa yang bertanggung jawab? saya sangat kesal sama yang punya MBG. Ya! Ini penghinaan buat kami," ujar Keuchik Mahdi dengan nada kesal. Dia juga menjelaskan, peristiwa ini telah menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan masyarakat, kita berharap dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan program MBG pada SPPG Baro Yaman. Selama ini pihak SPPG tersebut yang berdomisili di desa kami tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah gampong, baik tentang lingkungan, tenaga kerja dan bahkan menyangkut dampak terhadap ekonomi warga setempat yang ada kerugian dialami akibat program ini. Dia mengungkapkan, pihaknya sebelumnya juga telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait kualitas makanan dan menu yang didistribusikan ole dapur SPPG tersebut tidak memenuhi standar. "Bukan kali ini saja kami menerima laporan. Sebelumnya juga ada keluhan dari warga terkait kualitas makanan yang tidak memenuhi standar. Namun, kejadian kali ini paling menonjol karena sampai terjadi pembagian makanan basi," Ketusnya. Oleh karena itu lanjutnya, kami berharap pihak BGN untuk mengevaluasi SPPG Baro Yaman. Termasuk kaitan pasokan logistik yang selama ini dipasok dari luar Aceh yaitu dari Sumatera Utara. Semesti nya pasakon logistik ini harus dari daerah, seperti sayur, telur, kacang atau susu dan roti, sehingga kebutuhan tersebut selalu segar dan baik, juga dapat menghidupkan UMKM setempat. "Kalau memang logistik di pasok dari Sumatera Utara maka SPPG ini pindah saja ke sana jangan racuni anak-anak kami, selain itu juga tidak berdapak terhadap pertumbuhan ekonomi setempat" Gumamnya. Karena itu, pemerintah perlu meninjau dan desentralisasi kembali skala dan metode pelaksanaan MBG khususnya pihak subplayer yang Mitra dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini. Dengan desentralisasi, diharapkan kualitas makanan dapat tetap terjaga. Bahan makanan pun bisa bersumber dari wilayah sekitar, dan dimasak menjadi menu yang sesuai dengan "selera lokal", meski tetap dengan acuan standar gizi nasional. Maka sangat penting pelaksanaan program MBG ini perlu dijalankan dengan lebih efisien, lebih tepat sasaran, sehingga dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan tanpa harus mengorbankan sektor-sektor krusial lainnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini diklaim telah menjangkau penerima manfaat berkisar 2387 porsi untuk 14 sekolah, beberapa posyandu dan satu madrasah di Kecamatan Mutiara. Sehingga program ini semestinya menjadi instrumen negara dalam memperbaiki kualitas nutrisi generasi muda justru terancam kehilangan kepercayaan publik apabila pengawasan terhadap penyedia makanan lemah. Hingga berita ini diturunkan, kepala SPPG Baro Yaman, Muhammad Raja Muda, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan berkali-kali oleh wartawan media ini melalui sambungan telepon tidak mendapat respon, bahkan saat didatangi gedung SPBG di Baro Yaman yang bersangkutan tidak dijumpai di tempat. (Ishak Mutiara). Sumber: https://beritamerdeka.net/news/posyandu-baro-yaman-tolak-mbg-basi-bau-busuk-untuk-balita-dan-ibu-hamil/index.html