JAKARTA, AFU.ID — Lawatan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Manila, Filipina, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN diwarnai polemik soal penggunaan pesawat kepresiden baru Airbus A320. Alih-alih menggunakan armada VVIP milik negara atau pesawat pribadi yang biasa diandalkan, Kepala Negara tertangkap kamera mendarat di Bandara Internasional Ninoy Aquino menggunakan pesawat jet komersial jenis Airbus A320-232 berbadan sempit yang mengusung corak (livery) resmi kepresidenan Indonesia. Penggunaan pesawat tersebut langsung memantik kritik pedas dari pengamat penerbangan nasional serta warganet. Pasalnya, pesawat yang dioperasikan oleh maskapai sewaan Aegle Aviation itu ternyata menggunakan nomor registrasi T7-ESJ, kode tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh yurisdiksi San Marino, Eropa Selatan—bukan kode registrasi nasional berawalan "PK" miliki Indonesia. Pengamat penerbangan nasional Alvin Lie melontarkan kritik keras atas keputusan penggunaan pesawat sewaan berbendera asing tersebut. Melalui akun media sosial pribadinya yang kemudian viral, Alvin menilai langkah tersebut sebagai hal yang tidak pantas di tengah ketersediaan armada VVIP milik negara yang sudah mumpuni. "Sangat tidak patut. Presiden RI terbang gunakan pesawat Airbus A320 dengan livery Pesawat Kepresidenan Resmi tapi registrasi asing T7–ESJ (San Marino)," tulis Alvin Lie melalui akun @alvinlie21, Minggu (15/11/2026). Ia menyoroti kontradiksi penggunaan aset udara luar negeri untuk mobilitas seorang kepala negara. Alvin membeberkan, Sekretariat Negara sebenarnya telah memiliki pesawat kepresidenan resmi berjenis Boeing 737-8U3 (BBJ2) dengan nomor registrasi A-001. Selain itu, pemerintah juga memiliki armada Boeing 737–73Q (BBJ) berregistrasi PK–GRD, serta opsi penggunaan pesawat jarak jauh Boeing 777–300ER milik Garuda Indonesia (PK–GIF dan PK–GIG) yang telah dilengkapi livery resmi kepresidenan. "Tidak ada alasan kenapa Presiden RI harus gunakan pesawat registrasi asing sebagai pesawat Kepresidenan resmi," tegas Alvin, yang menilai langkah ini mencederai martabat kedaulatan penerbangan nasional. Sorotan senada juga dilayangkan oleh akun pengamat pertahanan dan intelijen penerbangan @Jatosint. Mereka mempertanyakan urgensi pemerintah menyewa armada baru di tengah gencar-gencarnya seruan efisiensi anggaran negara. "Wonder why the government decided to charter another aircraft when it already has plenty of VIP transport aircraft, especially amid its own calls for budget efficiency (Bertanya-tanya mengapa pemerintah memutuskan untuk menyewa pesawat lain ketika sudah memiliki beberapa pesawat VIP di tengah kebijakannya sendiri soal efisensi," cuit akun tersebut. Berdasarkan catatan penerbangan, pesawat Airbus A320 buatan tahun 2005 berregistrasi T7-ESJ tersebut tidak hanya digunakan untuk terbang ke Manila, tetapi juga dipakai oleh Presiden Prabowo dalam kunjungan kerjanya ke Palu, Sulawesi Tengah, pada siang harinya sebelum bertolak ke luar negeri. Selama ini, Prabowo diketahui lebih sering menggunakan pesawat pribadinya, yakni Boeing 737 BBJ berregistrasi PK-GRD, sementara pesawat kepresidenan resmi BBJ2 A-001 kerap disiagakan sebagai cadangan. Di sisi lain, publik membandingkan tingkat transparansi pengadaan ini dengan kebijakan sewa alat utama sistem pertahanan (alutsista) atau pengadaan darurat lainnya—seperti rencana sewa helikopter dan pesawat pemadam karhutla—yang peruntukan anggarannya diungkap secara terbuka kepada publik. Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan maupun Sekretariat Negara belum memberikan keterangan resmi mengenai status hukum pengoperasian pesawat Airbus A320 T7-ESJ tersebut, termasuk apakah pesawat tersebut disewa menggunakan anggaran negara atau melalui skema pembiayaan lainnya. (MAR) Sumber: https://afu.id/nasional/pesawat-kepresidenan-baru-prabowo-jadi-sorotan-airbus-a320-sewaan-dengan-registrasi-san-marino-dinilai-pengamat-penerbangan-alvin-lie-tak-pantas