Editor Indonesia, Jakarta – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah mengajarkan Bahasa Prancis, karena dinilai bukan prioritas pendidikan nasional dan berpotensi membebani guru serta siswa.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan instruksi tersebut mengejutkan kalangan pendidik karena muncul secara tiba-tiba tanpa perencanaan yang jelas.

“Tanpa ada pembahasan sebelumnya, Presiden tiba-tiba meminta seluruh jenjang sekolah mengajarkan Bahasa Prancis kepada murid,” ujar Satriwan dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurut P2G, kebijakan tersebut terkesan tergesa-gesa, tidak memiliki landasan perencanaan matang, dan belum masuk kategori prioritas pendidikan nasional. Satriwan bahkan menyebut kebijakan itu lebih bernuansa diplomatik ketimbang berbasis kebutuhan riil pendidikan.

Ia mengingatkan agar pengelolaan pendidikan nasional tidak dilakukan secara reaktif mengikuti agenda bilateral luar negeri. Satriwan mencontohkan, jika pola itu terus dilakukan, maka setiap kali pemerintah menjalin hubungan dengan negara tertentu, bahasa negara tersebut bisa saja diwajibkan di sekolah.

P2G kemudian memaparkan sembilan alasan penolakan terhadap rencana menjadikan Bahasa Prancis dan Portugis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.

Pertama, instruksi sebelumnya terkait pengajaran Bahasa Portugis yang disampaikan Presiden setahun lalu hingga kini belum terealisasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang sudah ditetapkan,” kata Satriwan.

Kedua, penambahan mata pelajaran Bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan dinilai akan memperberat struktur kurikulum yang saat ini sudah cukup padat.

P2G menghitung, dengan asumsi setiap sekolah membutuhkan dua guru bahasa asing tambahan, maka dari sekitar 240 ribu sekolah di Indonesia diperlukan sekitar 480 ribu guru baru.

“Pemerintah bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar guru saat ini. Apalagi merekrut ratusan ribu guru baru bahasa asing,” ujar Satriwan.

Ia juga menilai kondisi itu berpotensi membuat guru mata pelajaran lain dipaksa mengajar Bahasa Prancis atau Portugis, yang dinilai melanggar prinsip profesionalitas tenaga pendidik.

Bahasa Asing Sudah Ada dalam Kurikulum Pilihan

Keempat, P2G menegaskan bahwa Bahasa Prancis sebenarnya sudah tersedia dalam struktur kurikulum nasional sebagai mata pelajaran pilihan, bersama bahasa asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman. Ketentuan tersebut tercantum dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah.

Kelima, khusus di SMK bidang pariwisata dan perhotelan, mata pelajaran bahasa asing non-Inggris bahkan telah menjadi bagian dari kompetensi keahlian siswa untuk mendukung kebutuhan dunia kerja.

P2G juga mencatat Kementerian Pendidikan saat ini tengah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris untuk sekitar 13 ribu siswa di lebih dari 120 SMK.

Soroti Rendahnya Kemampuan Dasar Murid

Keenam, P2G menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memperbaiki kemampuan dasar siswa, terutama dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti rendahnya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025.

Rata-rata nilai Bahasa Inggris SMA tercatat 24,93, Matematika 36,10, dan Bahasa Indonesia 55,38. Sementara pada jenjang SD dan SMP, nilai Matematika juga masih berada di bawah standar kompetensi minimum.

“Ketimbang memaksakan Bahasa Prancis dan Portugis di semua jenjang sekolah, pemerintah lebih mendesak membenahi kemampuan dasar murid,” ujar Iman.

Ketujuh, dari sisi pendidikan internasional, data UNESCO menunjukkan Prancis bukan negara tujuan utama pelajar Indonesia. Dari lebih dari 59 ribu mahasiswa Indonesia di luar negeri, Prancis berada di posisi ke-11 dengan sekitar 812 pelajar. Negara tujuan utama mahasiswa Indonesia masih didominasi Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris.

Kedelapan, berdasarkan data BKPM tahun 2025, Prancis juga tidak masuk dalam daftar 10 negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Menurut P2G, kondisi tersebut menunjukkan penggunaan Bahasa Prancis dalam kepentingan ekonomi nasional belum menjadi kebutuhan mendesak.

P2G Usulkan Bahasa Prancis Jadi Ekstrakurikuler

Kesembilan, sebagai solusi, P2G mengusulkan agar Bahasa Prancis dan Portugis tidak dijadikan mata pelajaran wajib, melainkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis minat siswa. 

“Pemerintah bisa menjadikannya sebagai klub bahasa di sekolah, seperti klub Bahasa Inggris atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Jadi sifatnya pilihan, bukan kewajiban,” pungkas Iman. (Did)

Sumber: https://editorindonesia.com/p2g-kritik-bahasa-prancis-di-sekolah/