Konten ini diproduksi oleh kumparan Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbarunya terkait kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Khususnya terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Hasil survei menunjukkan terdapat jarak yang cukup lebar antara kepuasan masyarakat terhadap Jokowi dan Ma'ruf. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, yakni sekitar 56 persen. "Kepuasan terhadap kinerja presiden, ada 56 persen masyarakat menilai kinerja presiden sangat puas, sementara hanya 37 yang menyatakan tidak puas," kata Dedi dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024', secara virtual, Sabtu (10/4). Presiden Joko Widodo (bawah, ketiga kiri) meninjau lokasi tanah longsor di Desa Nelelamadike, Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (9/4). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO Dedi menyebut persepsi itu didasarkan pada penilaian kinerja kepala negara dalam menangani pandemi COVID-19. Kepuasan tersebut mencakup tiga indikator, yaitu bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang politik hukum. Meski tingkat kepuasan Jokowi cukup tinggi, namun hal sebaliknya terjadi pada Wapres Ma'ruf. Survei IPO menunjukkan kepuasan responden terhadap Ma'ruf hanya berkisar 36 persen saja. "Dibandingkan dengan wapres, ini terlihat kejomplangannya. Wapres hanya mendapatkan kepuasan dari publik itu 36 persen, sementara 51 persen menyatakan tak puas," ucap Dedi. Dedi kemudian merinci per bidang yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ma'ruf. Hasilnya, di bidang sosial kepuasannya adalah 40 persen; di bidang ekonomi 28 persen; dan bidang politik hukum 38 persen. Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Dok. Setwapres Terkait program bantuan corona Masyarakat juga dimintai pendapatnya terkait sejumlah program jaring pengaman sosial yang dicanangkan pemerintah selama pandemi corona. Ada 3 program pemerintah yang disurvei, yaitu bantuan tunai dari pusat hingga desa, pembagian sembako, dan program Prakerja yang salah satu produknya adalah Kartu Prakerja. Pertama adalah program bantuan tunai. Dedi mengatakan, kebanyakan responden menilai bantuan ini tidak tepat sasaran, yakni 51,3 persen. "Ini cukup menarik, karena selama program ini berjalan ternyata hanya 29,9 persen masyarakat yang menyatakan bantuan tunai ini tepat sasaran. Sementara 51,3 persen menyatakan tidak tepat, kemudian 59 persen menyatakan efektif," ungkapnya. Dengan kata lain, survei menunjukkan bantuan tunai tidak tepat sasaran, tetapi efektif dalam mengatasi permasalahan di masa pandemi, khususnya perekonomian warga. Sebab, penerimanya bisa membelanjakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan. Bantuan paket sembako (bansos) dari Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARANEWS Sementara untuk pembagian sembako, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dinilai masyarakat lebih tepat sasaran oleh responden. Angkanya cukup tinggi yakni mencapai 61,7 persen. "Tetapi ini juga dianggap tidak tepat 63 persen. Jadi rata-rata semua program dianggap masalahnya ada di ketidaktepatan penerima," ucap Dedi. Kemudian, program Prakerja dinilai lebih mengkhawatirkan. Hasil survei menyatakan hanya 23 persen responden yang menilai program ini tepat sasaran, kemudian hanya 32 persen yang menyatakan efektif. "Berarti program Kartu Prakerja itu sudah dianggap tak tepat sasaran sekaligus dianggap juga tidak efektif, yaitu 44 persen menyatakan tidak efektif," jelasnya. Dalam survei IPO tersebut Dedi juga memberikan sejumlah catatan. Selain mengukur keefektifan program-program tersebut, pihaknya juga mengumpulkan respons masyarakat apakah bantuan yang diterima termasuk bebas korupsi atau tidak. Bantuan paket sembako (bansos) dari Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat "Catatan ini ada, saya kira ada 69,1 persen responden [menganggap] program jaring pengaman sosial itu tadi rawan korupsi," kata dia. Mayoritas masyarakat mau disuntik vaksin corona Dari hasil survei tersebut, diketahui pula 73 persen masyarakat menilai program vaksinasi sudah tepat dilakukan."Ini cukup tinggi 73 persen itu masyarakat mengatakan tepat ya terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan persepsi yang meliputinya. 73 persen menyatakan vaksinasi diterima, artinya sangat dominan," kata Dedi. Selain menilai vaksinasi sudah tepat, tingkat kepercayaan akan keamanan vaksin yang digunakan juga cukup tinggi yakni mencapai 71 persen; vaksin tersebut juga dinilai andal oleh 68 persen masyarakat. Sebanyak 24 persen masyarakat yang meyakini pengadaan vaksin itu bebas korupsi. Lebih lanjut Dedi mengatakan, dari target pemerintah melakukan vaksinasi kepada 180 juta masyarakat, baru 24 persen yang percaya itu akan terealisasi sesuai rencana. Sementara 49 persen lainnya, menyatakan akan terhambat, karena ada celah korupsi. Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin corona Sinovac selama program vaksinasi massal di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (31/3). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS Dedi juga kemudian membeberkan penyebab tingkat kepercayaan masyarakat yang menilai program vaksinasi sudah tepat. Di antaranya, kata Dedi, karena mendapatkan informasi dari media sebanyak 39 persen; imbauan pemerintah 55 persen; mengikuti tokoh agama 26 persen. Dengan asumsi itu, kata Dedi, ada 71 persen yang menyatakan bersedia untuk divaksinasi. Prabowo jadi menteri paling populer Survei ini juga melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja anggota kabinet Jokowi. Berdasarkan survei ini, Menhan Prabowo Subianto menjadi menteri yang dianggap paling populer oleh masyarakat. "Kalau popularitas orangnya yang paling populer adalah Prabowo Subianto, 56 persen," ungkapnya. Meski survei dilakukan di masa pandemi COVID-19, Dedi mengatakan, penilaian popularitas itu berdasarkan program dan kariernya selama menjabat sebagai menteri. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat ini adalah ketegasan atau wibawa, pemberitaan media, turun langsung ke masyarakat, dan lain sebagainya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menghadiri penyerahan Kapal Selam Alugoro-405. Foto: Dok. Kemenhan "Pandemi hanya untuk mengukur program, kalau terkait menteri (popularitas), itu total sepanjang karier di kementerian," kata dia, saat dikonfirmasi ulang. Mengikuti Prabowo di puncak popularitas, ada sejumlah nama menteri lain yang tak asing. Seperti mantan Kapolri Tito Karnavian yang kini menjabat Mendagri dengan 43 persen; Sandiaga Uno selaku Menparekraf 39 persen; Mahfud MD selaku Menko Polhukam 30 persen; dan Menkeu Sri Mulyani 29,5 persen; diikuti nama-nama lainnya. Kinerja Sri Mulyani paling memuaskan Bergeser dari menteri paling populer, kali ini masyarakat memilih menteri dengan kinerja yang paling memuaskan. Berdasarkan survei ini, Menkeu Sri Mulyani menjadi menteri yang dianggap paling memuskan kinerjanya oleh masyarakat, dengan presentase mencapai 54,7 persen. "Meskipun nanti ada data yang menyatakan bahwa [kementerian di bawah] Menko Perekonomian yang dianggap paling tak stabil, mungkin kurang berkinerja baik, tapi faktanya Ibu Sri Mulyani ini dianggap menteri paling bekerja memuaskan, 54,7 persen," tuturnya. Sementara di belakang Sri Mulyani ada Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi yang menjadi menteri kedua yang dinilai paling memuaskan kerjanya oleh masyarakat dengan 50 persen; Menteri Sosial Tri Rismaharini 42,1 persen; Mendagri Tito Karnavian 38,6 persen; Menkopolhukam Mahfud MD 34,5 persen, dan menteri lainnya. Selain menunjukan menteri dengan kinerja paling memuaskan, survei IPO juga mendapatkan temuan menteri paling tidak memuaskan. Posisi paling tidak memuaskan diisi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mencatatkan 50,2 persen masyarakat tak puas dengan kerjanya. Anies Baswedan paling potensial di Pilpres 2024 Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat mendatangi Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/4). Foto: Pemprov DKI Jakarta Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok yang dinilai oleh masyarakat paling potensial dalam Pilpres 2024. Dedi mengatakan, pada 2024 mendatang kandidat presiden dan wakil presiden kemungkinan akan diisi oleh nama-nama yang bersumber dari dua klaster, yakni unsur kabinet dan non kabinet. Di unsur non kabinet, nama Anies Baswedan memuncaki daftar teratas paling potensial di Pilpres 2024. Angkanya jauh meninggalkan sosok senior di pagelaran pilpres, Prabowo Subianto, meski ia juga ada di dalam kabinet. "Dalam catatan IPO yang masih mendominasi Anies Baswedan dengan 15,8 persen. Kemudian Pak Ganjar Pranowo 12,6 persen, kemudian Sandiaga Uno 9,5 persen," tuturnya. Adapun dari unsur kabinet, nama Prabowo memang masih paling tinggi dari hal popularitas dan juga paling potensial. Namun, angka dalam survei IPO, presentasenya jauh di bawah Anies, yakni masih 5,7 persen.