BLORA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah kini sedang dalam sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komisi D DPRD Blora kemudian mengajak Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025). Di sela-sela rapat yang diskors, Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG di Blora. Dia menilai, aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) saat ini disibukkan dengan tugas mengurusi MBG. "Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Kodim Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," jelas dia. Politikus PDIP itu mengaku tidak masalah apabila pernyataan tersebut bakal mengundang reaksi dari aparat TNI. "Aku dibenci kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," kata dia. Dia juga menerangkan bahwa keberadaan program MBG di Blora tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda). "Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu, harus seperti apa itu speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujar dia. Baca juga: Banyak Kasus Keracunan MBG, BGN Diminta Tak Obral Izin SPPG Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga mempertanyakan anggaran yang besar namun tidak ada yang mengawasi. "Ini kan yo nggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar. Tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan. BGN, tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terang dia. Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menangani Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain memanggil Koordinator SPPG, pihaknya turut mengundang Dinas Pendidikan. Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, mengatakan pihaknya memanggil kedua pihak tersebut untuk menyikapi aduan masyarakat terkait program pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan. Dirinya meyakini makanan yang dibagikan kepada para siswa tidak sesuai dengan standar kandungan gizi. Pihaknya juga mempertanyakan kandungan gizi dalam bentuk makanan yang dibagikan kepada para pelajar oleh salah satu SPPG di Blora. Dirinya juga mengajak para anggota dewan lainnya untuk melihat MBG yang berada di daerah pemilihan mereka masing-masing. Dari hasil pemantauan tersebut, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa itu kandungan gizinya cenderung minimalis. Selain menu makanan yang dianggap minimalis, pihaknya mengakui ada makanan basi yang dibagikan kepada para pelajar tersebut. "Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis. Rp 5.000 untungnya sudah kebanyakan. Bahkan menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," kata dia. Sekadar diketahui, kuota SPPG se-Kabupaten Blora sebanyak 73 dapur. Saat ini, jumlah yang sudah operasional sejumlah 48 dapur SPPG, dengan penerima manfaat sebanyak 126.632 sasaran. Sumber: https://regional.kompas.com/read/2025/09/19/082648678/dprd-blora-soroti-keterlibatan-tni-dalam-program-mbg-tugasnya-perang-ini?page=all#page2