Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon belum aktif kembali di media sosial Twitter. Fadli terlihat absen usai mendapat teguran dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait kritik ke Presiden Joko Widodo.

Cuitan terakhir Fadli diunggah pada Sabtu (13/11) pukul 17.51 WIB. Saat itu, Fadli mengomentari berita CNNIndonesia.com berjudul "Wajah Gundul Hutan Papua Dipotret Satelit NASA".

"Deforestasi itu nyata," cuit Fadli sembari mengutip berita tersebut. Setelah cuitan itu, hanya ada satu aktivitas Fadli di Twitter. Ia me-retweet cuitan @zarazettirazr yang mengomentari pernyataan kepolisian soal teroris menanam pohon kurma 4 hektare di Lampung.

Sebelumnya, Fadli menyita perhatian publik saat mengomentari kegiatan Jokowi di Sirkuit Internasional Mandalika. Fadli menyinggung soal banjir di Sintang, Kalimantan Barat yang belum kunjung surut usai 3 minggu.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sdh 3 minggu banjir belum surut," duit Fadli mengomentari foto Jokowi saat mengaspal di Mandalika.

Usai komentar itu, Fadli dikabarkan mendapat teguran langsung dari Prabowo. Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyebut teguran dilayangkan karena pernyataan Fadli tak merupakan suara partai.

"(Yang menegur) Pak Prabowo via Sekjen," kata Habiburrokhman saat dikonfirmasi, Minggu (14/11). CNNIndonesia.com telah menghubungi Fadli terkait teguran Prabowo dan alasannya belum kembali ke Twitter. Namun, mantan Wakil Ketua DPR RI itu tak menjawab pertanyaan hingga berita ini disiarkan.

(DAL)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211115135104-32-721404/fadli-zon-tak-aktif-twitter-usai-ditegur-prabowo-karena-sentil-jokowi

KALTIM, POSKOTA.CO.ID - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menurut Prabowo, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang strategis dan memang sudah harus dilakukan demi segera memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi negara.

“Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” kata Prabowo Subianto ketika sedang menemani Presiden Jokowi memantau akses sodetan menuju IKN pada Selasa (24/8/2021).

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dinilai Prabowo sudah melewati segala pertimbangan dan studi yang matah sehingga langkah pemindahan ini sudah harus diwujudkan.

“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” pungkas Prabowo.

Presiden Joko Widodo juga sudah meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan pada Selasa (24/8/2021).

“Kita melihat ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ujar Presiden di lokasi.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 15.33 WITA dan tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Ketiganya tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan menggunakan teropong.

“Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” ucapnya menambahkan. (cr03)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Prabowo Subianto akan menjadi lawan politik Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) di Pilpres 2024.

Ormas yang diinisiasi Habib Rizieq Shihab (HRS) dkk itu menyatakan tak mau mendukung Prabowo seperti di Pilpres 2019.

“Jika tak ada rekonsiliasi antara Prabowo dan PA 212, kemungkinan PA 212 akan jadi lawan Prabowo di 2024,” kata Ujang kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

Menurut Dosen Universitas Al-Azhar itu, PA 212 menolak mendukung Prabowo karena kemungkinan merasa kecewa.

Sebab, pasca Pilpres 2019, Ketum Partai Gerindra itu memilih bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meninggalkan PA 212.

“PA 212 tak mendukung Prabowo. Mungkin karena mereka mati-matian dan habis-habisan di Pilpres 2019 yang lalu untuk backup Prabowo. Tapi Prabowo pilih masuk kabinet Jokowi,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Ketum PA 212 Slamet Ma’arif mengatakan, organisasinya tak akan mendukung lagi Prabowo jika maju di Pilpres 2024.

Menurutnya, sudah saatnya generasi muda untuk tampil menjadi capres 2024.

“Kami sangat sulit untuk mendukung kembali PS (Prabowo Subianto) di 2024). Era PS sudah selesai, 2024 era generasi muda untuk tampil,” kata Slamet dalam kepada wartawan, Rabu (16/6).

Tak hanya itu, Slamet juga menyebutkan ada sejumlah pertimbangan yang membuat PA 212 sulit mendukung Prabowo lagi.

“Saya juga yakin PS diusung atau dipasangkan dengan siapa pun sangat amat sulit bisa memenangkan pertarungan di 2024,” ujarnya.

Di antaranya, pertimbangan yang membuat PA 212 kecewa dengan Prabowo karena di Pilpres 2019, sehingga tak bakal memberi dukungan lagi.

“Kekecewaan umat di 2019 sangat sulit dilupakan,” pungkasnya.

(muf/pojoksatu)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan masih bersedia menjadi calon presiden (Capres) pada ajang pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini Prabowo sampaikan dalam wawancaranya dengan Deddy Corbuzier yang diunggah di channel Youtube Deddy pada Minggu (13/6). Mulanya Deddy bertanya mengenai kesediaan Prabowo dalam pesta politik 2024 mendatang. Hal ini Deddy ajukan hingga beberapa kali.

Menurut Prabowo, mencalonkan diri sebagai Capres merupakan persoalan pengabdian. Ia mengatakan bahwa semua orang yang mencintai tanah airnya jika diberi kesempatan untuk mengabdi pada negara akan bersedia diajukan menjadi calon presiden.

"Saya kira semua orang yang cinta tanah air kalo diberi kesempatan untuk mengabdi pasti mau dong, banyak (yang mau) kader-kader juga banyak," ujarnya.

Meski demikian, kata Prabowo, terdapat banyak faktor yang menentukan pencalonan. Deddy lantas bertanya lagi yang masih dibutuhkan Prabowo untuk maju sebagai Capres. Menurut Deddy, Prabowo telah memiliki kendaraan politik, dukungan, dan nama.

"Apalagi yang kurang?" tanya Deddy. "Kita kan enggak bisa maju sendiri. Harus ada teman. Harus ada dukungan kiri kanan dan sebagainya. It's not just easy, kita realistis lah," jawab Prabowo.

Prabowo sendiri mengaku tidak mempermasalahkan jumlah calon presiden pada 2024 mendatang. Ia akan mengikuti kondisi dan sistem pada tahun politik tersebut.

Meski demikian, menurutnya, akan lebih efisien jika Capresnya hanya dua pasang. Ketika ditanya bahwa banyak pihak yang mempersoalkan dua pasang Capres membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, Prabowo mengatakan bahwa pada akhirnya tetap harus ada pilihan.

"Mau tiga atau berapa calon ending-nya juga dua. Belum tentu pasangan yang satu itu bisa langsung dapat mayoritas 50 persen plus 1," ujarnya.

Nama Prabowo selama beberapa pekan terakhir tercatat memiliki elektabilitas tinggi berdasar hasil survei sejumlah lembaga.

Tiga lembaga survei berbeda belakangan mencatat nama Prabowo Subianto berada di puncak elektabilitas dengan raihan di atas 12 persen.

Mereka yang melakukan survei antara lain Arus Survei Indonesia, Parameter Politik Indonesia, dan Y-Publica.

Selain Prabowo, tiga kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan tokoh-tokoh yang kerap bersaing dalam bursa bakal capres 2024 saat ini.

(iam/gil)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meresmikan patung Proklamator Soekarno sedang menunggang kuda, di halaman depan Kompleks Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Sebelum peresmian, Menhan Prabowo menjelaskan bahwa Bung Karno bukan saja Presiden Pertama Indonesia, namun juga Proklamator Kemerdekaan sekaligus penggagas ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya," kata Menhan Prabowo dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakan Prabowo saat peresmian patung Soekarno yang acaranya dilaksanakan secara virtual.

Patung Bung Karno tersebut terinspirasi dari peristiwa ketika Panglima Tertinggi Pertama Angkatan Perang Republik Indonesia tersebut menginspeksi pasukan dalam acara peringatan hari ulang tahun pertama tahun 1946.

Prabowo mengatakan sudah sepantasnya saat ini generasi penerus mengenang jasa Bung Karno.

Menurut dia, patung Bung Karno tersebut bukan bagian dari kultus individu, bukan memuja-muja sejarah masa lalu, tapi ini adalah pewarisan nilai-nilai kebangsaan.

"Generasi muda harus mengerti dan sadar darimana kita berasal, kita tak serta-merta mendapat hadiah kemerdekaan, namun kemerdekaan itu direbut dengan darah, keringat, dan air mata," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa patung Bung Karno tersebut terinspirasi dari kejadian pada 5 Oktober 1946, saat itu, sebagai panglima tertinggi angkatan perang, Bung Karno menjadi inspektur upacara.

Menurut dia, para pemimpin tentara saat itu meminta Bung Karno melakukan inspeksi pasukan dengan naik kuda, dan Bung Karno membutuhkan waktu tiga hari untuk menjadi mahir naik kuda.

"Marilah bersama berjuang agar nilai-nilai beliau tetap akan bertahan dan dipertahankan seluruh generasi penerus di hari dan tahun yang akan datang," katanya.

Prabowo berharap agar cita-cita Bung Karno bisa terwujud, yaitu Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, dihormati seluruh bangsa di dunia, dan rakyat Indonesia meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan.

Sebelum meresmikan patung Bung Karno, Megawati berbicara sebagai Presiden Kelima RI sekaligus mewakili keluarga besar Bung Karno.

Dia mengucapkan terima kasih dan penghormatan secara khusus kepada Menhan Prabowo.

Menurut Megawati, peresmian ini sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan hari lahir ke-120 Bung Karno.

"Jadi sungguh menurut kami keluarga, sangat istimewa," kata Megawati.

Menurut dia, momentum tersebut tidak hanya mengingatkan kepada seluruh perjuangan Putra Sang Fajar tersebut, seluruh perjuangan dan cita-citanya bagi NKRI.

Megawati menjelaskan, banyak capaian yang dilakukan Bung Karno saat memimpin Indonesia dari awal kelahirannya, yang diakui dunia.

Dia mencontohkan peran kunci Bung Karno pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, yang saat ini diakui PBB sebagai sebuah "heritage of the world".

"Sehingga sebagai bangsa Indonesia, sebenarnya kita seharusnya bangga bahwa sebuah konferensi yang mungkin tidak akan ada lagi mengenai Asia-Afrika itu menjadi milik dunia," ujarnya.

Selain itu, menurut Megawati, ada Gerakan Non-Blok, "Conference of the New Emerging Forces", hingga konferensi antipangkalan militer asing. Pada waktu itu, sebenarnya sedang direncanakan juga konferensi tri kontinental tiga benua.

"Peresmian patung Bung Karno tersebut menjadikan seluruh api sejarah perjuangan bangsa bergelora kembali dan bagi kita menjadikan sebuah api semangat yang tidak kunjung padam sebagai energi perjuangan untuk membawa bangsa ini semakin berdaulat semakin maju dalam seluruh aspek kehidupan, namun tetap kokoh pada karakter dan budaya bangsa," ujarnya.

Megawati atas nama seluruh keluarga besar Bung Karno menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang sangat luar biasa atas dibangunnya patung Bung Karno di Kantor Kemhan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati hadir bersama anggota keluarganya, yaitu putranya Prananda Prabowo bersama istri Nancy Prananda, dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menhan Prabowo Subianto hadir dengan didampingi jajaran pejabat di Kemhan.

Selain itu, sejumlah pejabat negara ikut hadir, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Kasad Jenderal Andika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan, serta para wakil kepala staf angkatan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie angkat bicara perihal beredarnya draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024. Dalam draft itu, tertulis kebutuhan anggaran alpahankam hingga 2044 mencapai US$ 124,995 miliar atau setara Rp 1.760 triliun.

"Sebenarnya yang kita garis bawahi berapapun angkanya, iya kan, rakyat dan saya termasuk sangat setuju kok. Apalagi setelah terjadi bencana KRI Nanggala, menurunnya kemampuan alutsista kita," ujar Connie kepada CNBC Indonesia dalam program PROFIT, Senin (31/5/2021).

"Tapi sekali lagi tingkat kesiapan yang harus kita capai itu juga tidak membenarkan bahwa pengadaan itu atau anggaran itu didesain dengan secara revolusioner seperti sekarang yang saya kagum dan yang saya salut dengan cara-caranya, tetapi dengan cara-cara yang bias atau tidak jelas," lanjutnya.

Ia mencontohkan salah satu konten dalam draft Perpres di halaman 5. Disebutkan kebutuhan anggaran pengadaan alpahankam US$ 80 miliar untuk periode yang sangat pendek, yaitu 2020-2024.

"Berarti itu kan kalau sudah bisa menghitung begitu harusnya alpahankam yang dibeli sudah tahu apa. Karena nggak mungkin kita ketemu angka tidak ketahuan apa yang mau dibeli. Jadi menurut saya bahwa kita mendukung 1.000%, jangan cuma Rp 1.760 triliun, mau Rp 200 ribu triliun juga nggak masalah rakyat Indonesia," kata Connie.

"Tetapi sekali lagi kita harus yakin betul bahwa ini digunakan visi misi negara, digunakan sesuai apa sih kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia, ke mana pasukan kita di-deploy, berapa lama di-deploy, apakah mengikuti visi Presiden Joko Widodo untuk ada di dua samudera, apakah kita juga harus ada di luar angkasa, ini kan yang harusnya kita jelas dan gak boleh jawabannya itu rahasia," lanjutnya.

Lebih lanjut, Connie menilai wajar bila masyarakat, termasuk dirinya secara pribadi, mempertanyakan kebutuhan anggaran alpahankam Rp 1.760 triliun dan harus selesai di 2024. Sebab, amanat UU Industri Pertahanan menekankan pengadaan alpahankam TNI tidak boleh barang bekas alias harus barang baru.

"Sementara hanya 2,5 tahun waktu kita untuk mengadakan, artinya ini pasti barang bekas. Karena nggak mungkin bikin kapal selam dua tahun, nggak mungkin bikin pesawat tempur dua tahun, nggak mungkin bikin kapal selam juga sebegitu singkat gitu," ujar Connie.

Merespons hal itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final. 

"Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa Political Jealousy (kecemburuan politik)," ujar Dahnil.

"Dan tentu Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," lanjutnya dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, kemarin.