Natasia Christy Wahyuni / JAS Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta polisi segera mengusut tuntas Joseph Paul Zhang sesuai undang-undang (UU) yang berlaku.

Di sisi lain, PBNU mengingatkan agar polisi menerapkan ketegasan yang sama kepada penceramah Islam yang menjelekkan agama lain.

“Kasus Joseph sudah banyak laporan yang masuk ke polisi dan tentu terhadap penceramah lain, misalnya katakan ada penceramah dari agama Islam yang menjelekkan agama lain.

Saya kira ini juga menjadi kewajiban polisi untuk menegakkan peraturan dan UU yang berlaku,” kata Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Helmy meminta masyarakat agar tidak terprovokasi dan menggeneralisasi pernyataan Joseph Paul Zhang sebagai sikap dari satu agama kepada agama lain. Helmy menyebut aksi Joseph merupakan tindakan kesengajaan yang bersangkutan untuk menghina ajaran dan keyakinan Islam.

“Ini semata-mata tindakan oknum dari satu agama yang membuat pernyataan tidak menyenangkan atau menyebarkan kebencian kepada agama lain, sehingga kita jangan terprovokasi untuk mengolok-olok agama lain karena ada perbedaan,” tandas Helmy.

Helmy meminta masyarakat menyerahkan kasus Joseph Paul Zhang ke ranah hukum. “Kalau ada suatu yang tidak pas, laporkan saja ke polisi,” lanjutnya.

Nama Joseph Paul Zhang mendadak viral di media sosial karena diduga melakukan penistaan agama Islam. Pernyataannya disampaikan dalam sebuah forum diskusi via zoom yang juga ditayangkan di akun YouTube pribadinya yang diberi judul "Puasa Lalim Islam".

Seiring mencuatnya kasus Joseph Paul Zhang, nama penceramah lain juga muncul seperti Yahya Waloni yang dinilai kerap menyebarkan kebencian.

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak melaporkan Ustaz Abdul Somad ke Polda Metro Jaya. Abdul Somad dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya dalam sesi tanya jawab ceramah tentang salib yang viral di media sosial.

Kuasa Hukum HBB Erwin Situmorang mengatakan laporan itu dibuat lantaran kliennya yakni Netty Farida Silalahi yang juga sebagai anggota HBB merasa dirugikan atas pernyataan tersebut.

Ia menyebut pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Somaf tidak benar sehingga harus diusut oleh pihak kepolisian.

"Seperti kita ketahui ceramah beliau di Pekanbaru itu yang menyatakan bahwa salib itu di dalamnya ada iblis dan kafir, ada jin dan menyatakan juga di ambulan bahwa itu ada lambang kafir itu pernyataan yang tidak benar," tutur Erwin di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/8).

Erwin menyampaikan dengan laporan ini diharapkan ke depannya tak ada lagi pernyataan yang menyinggung agama.

"Karena kita umat yang saling mengasihi, menghargai satu sama lain," ujarnya.

Sementara itu, Netty Farida Silalahi mengaku dirinya mengetahui video pernyataan ustaz Abdul dari sebuah grup whatsapp pada 16 Agustus lalu. Video itu, kata Netty, yang kemudian ia jadikan sebagai barang bukti dalam laporan yang ia buat.

"(Pertama kali tahu ucapan Ustaz Somad) dalam Whatsapp grup HBB. Kita juga sudah mendapatkan info bahwa teman-teman kita yang di Medan akan membuat laporan di Polda Sumut," tutur Netty.

Laporan itu diterima oleh pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 19 Agustus 2019. Dalam laporan itu, Netty sebagai pihak pelapor dan pihak terlapornya adalah Ustaz Abdul Somad.

Abdul somad dilaporkan ke polisi dengan dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP.

(dis/gil)

Diterbitkan di Berita

Konten ini diproduksi oleh Palu Poso

Irham, narapidana yang divonis terlibat kasus tindak pidana terorisme dengan hukuman 2 tahun penjara berbicara blak-blakan mengenai rencana aksinya sebagai calon pengantin untuk amaliyah di Kabupaten Morowali pada 2019.
 
“Dan saya salah satu calon pengantin untuk amaliyah di Morowali tahun 2019. Saya sudah siap dan sudah dibekali dengan bom,” kata Irham, napi teroris Poso, kepada media ini, Rabu (14/4).
 
Sasaran amaliyah saat itu kata Irham, adalah aparatur negara, diskotek, tempat kantor Polisi, tempat TNI, dan kantor Bupati. Rencana itu tercium aparat sehingga ia ditangkap pada 14 September 2019.
 
Irham mengakui, keterlibatannya pada rencana aksi amaliyah itu ketika ia pertama kali melakukan kontak hubungan dengan sejumlah orang dari Ansharut Daulah Islamiyah.
 
Ketika itu, ia mengaku masih menjalani proses hukum dalam Rutan.
 
“Saya berkomunikasi dengan mereka dan diajak. Ketika saya saat itu sudah bebas, mereka mau jemput saya untuk bergabung dengan mereka di sana.
 
Dan, saat itu mereka biayai saya dengan besar, yaitu dana Rp500 ribu untuk perjalanan pergi melaksanakan aksi amaliyah di Morowali,” kata Irham.
 
Napi teroris yang menjalani proses asimilasi ini, mengaku sebelumnya ia juga pernah ditahan karena kasus pembakaran gereja di Poso. Kemudian ditahan di Kabupaten Poso.
 
Saat itu katanya, ia sudah dikontak oleh rekan-rekannya yang memiliki satu pemahaman di Poso.
 
Keberadaan dirinya di Rutan dimanfaatkan untuk mengajak sesama napi untuk bergabung dalam aksi perjuangannya. Tapi, saat itu para napi tidak ada yang tertarik untuk mengikuti jejak perjuangannya. Sehingga, ia memberanikan diri berangkat ke Kabupaten Poso.
 
“Dan selama itu saya belajar agama di Poso dengan Ustad YS dengan Ustad SU. Selain itu belajar lewat chanel-chanel telegramnya. Saya belajar sejak tahun 2018,” katanya.
 
Irham juga mengakui pernah jalan-jalan ke hutan (gunung biru) yang menjadi tempat persembunyian kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso. Namun saat itu, ia tidak bertemu dengan mereka.
 
Ketertarikannya menuju lokasi persembunyian kelompok MIT Poso karena terinspirasi dari ajakan pimpinan MIT Poso Santoso alias Abu Wardah kala itu, bahwa mengikuti mereka adalah jalan yang benar untuk menuju surga.
 
"Kami diajarkan memerangi negara-negara yang dianggap kafir, walaupun kita mati atau membunuh mereka akan dijamin masuk surga. Meski saat itu saya belum sempat ketemu Santoso. Saya hanya sempat hadir di pemakamannya,” ujarnya.
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Petrus Selestinus menyebutkan polisi mesti menindak gerakan radikal dan memproses hukum orang-orang di balik media sosial radikal.

Petrus Selestinus, dalam rilis diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penyebaran ideologi radikal juga memanfaatkan ruang media sosial. Selama ini, pemerintah hanya menutup akun yang terindikasi menyebarkan radikalisme.

"Polisi wajib memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal, terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara," kata kata dia.

Dia mengatakan, polisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal tersebut dengan Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Pemblokiran itu baik sebagai langkah preventif tetapi juga harusnya ditindaklanjuti dengan langkah pemidanaan, karena hukum positif kita sudah mengaturnya," kata Petrus.

Menurut dia, polisi tidak harus menunggu pengaduan atau laporan masyarakat untuk memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal.
 
Polisi siber memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertindak tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat.

Jika hal itu dilakukan, Petrus menduga dampaknya bagi pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme akan cukup besar.

"Sekaligus mencegah meluasnya penyebaran paham radikal atau radikal terorisme yang sangat mengancam kedaulatan negara, kehormatan dan wibawa negara," ucap Petrus.

Sebelumnya, mantan narapidana teroris Haris Amir Falah, menyebut ada perubahan pola rekrutmen orang yang disiapkan melakukan aksi teror. Rekrutmen calon teroris tidak lagi melalui tatap muka, melainkan via media sosial.

Melalui media sosial, menurut Haris, calon pengantin bisa melakukan dialog tanpa bertemu tatap muka dengan pembinanya. Haris menuturkan, sejumlah platform media sosial yang kerap dijadikan medium indoktrinasi serta rekrutmen teroris adalah Facebook dan Telegram.

Sedangkan Menkominfo Jhonny Plate mengatakan Kementerian Kominfo mengawasi ruang siber menggunakan mesin crawling berbasis AI yang memantau akun dan konten-konten yang terkait dengan kegiatan radikalisme terorisme.

Kemenkominfo juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder terkait lainnya soal penanganan penyebaran konten radikalisme dan terorisme di medsos. Kominfo juga berupaya menyampaikan konten positif untuk memberi literasi kepada masyarakat.

"Hingga 3 April 2021, Kementerian Kominfo telah memblokir konten radikalisme terorisme 20.453 konten yang tersebar di situs internet, serta beragam platform media sosial," ujar Jhonny.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

BBC News Indonesia

Serangan di kompleks Gedung Capitol AS, Washington DC, mengakibatkan satu petugas polisi tewas dan satu lainnya terluka parah.

Sebuah mobil menghantam penghalang keamanan sebelum pengemudinya menerjang ke arah petugas yang berjaga dengan pisau, menurut keterangan polisi. Petugas melepaskan tembakan dan tersangka ditembak mati.

Aparat mengatakan serangan tersebut, yang terjadi tiga bulan setelah kerusuhan di tempat yang sama pada Januari lalu, tampak tidak berkaitan dengan terorisme.

"Apakah serangan ini ditujukan pada penegak hukum, atau siapapun, kami bertanggung jawab untuk mencari penjelasan atas kejadian ini dan kami akan melakukannya," kata Robert Contee, pelaksana kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Washington DC, dalam jumpa pers.

Pelaksana Kepala Kepolisian Capitol Yogananda Pittman berkata "dengan berat hati saya mengumumkan bahwa salah satu petugas kami telah meninggal karena luka yang dideritanya."

Dalam pernyataan berikutnya, dia menyebut nama petugas yang meninggal adalah William "Billy" Evans, yang telah menjadi anggota kepolisian Capitol selama 18 tahun dan merupakan bagian dari unit tanggap darurat departemen tersebut.

"Mohon doanya untuk Evans dan keluarga," ujarnya.

Produser CNN Kristin Wilson mengatakan petugas polisi tersebut adalah "orang yang sangat baik".

 

William "Billy" Evans

Petugas polisi yang tewas dalam serangan di kompleks Gedung Capitol bernama William "Billy" Evans US CAPITOL POLICE

 

Dua aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan memberi tahu mitra BBC, CBS News, bahwa terduga pelaku serangan adalah Noah Green, laki-laki berusia 25 tahun dari Indiana.

Mereka berkata tidak ada informasi tentang dirinya yang ditemukan dalam basis data polisi di manapun.

Dalam tulisan yang diunggah pada bulan Maret di sebuah laman Facebook yang kini sudah dihapus, Green berkata dia baru keluar dari pekerjaannya, "sebagian karena penyakit, tetapi utamanya, untuk mencari perjalanan spiritual".

Dia menambahkan bahwa selama ini dia tanpa sadar menderita "efek samping dari obat yang aku konsumsi". Green juga menulis panjang lebar tentang ketertarikannya pada organisasi nasionalis-religius kulit hitam, Nation of Islam.

Seorang juru bicara Facebook mengonfirmasi kepada BBC bahwa laman tersebut memang milik Green.

"Setelah kejadian mengerikan ini, kami mengirimkan doa dan simpati kepada Kepolisian Capitol dan orang-orang terkasih mereka," kata Facebook dalam sebuah pernyataan. "Kami menganggap insiden ini berada di bawah kebijakan Individu dan Organisasi Berbahaya kami, yang berarti kami telah menghapus akun tersangka dari Facebook dan Instagram, dan menghapus konten apapun yang memuji, mendukung, atau merepresentasikan serangan tersebut atau pelakunya. Kami berkontak dengan aparat penegak hukum setelah mereka melakukan penyelidikan."

Pengamanan diperketat di sekitar Gedung Capitol, tempat Kongres AS bekerja.

Kongres saat ini sedang dalam masa reses, yang berarti sebagian besar politikus tidak berada di kompleks Capitol ketika serangan terjadi.

 

Apa yang kita ketahui tentang serangan ini?

Sekitar pukul 13:00 waktu setempat (Sabtu 00:00 WIB), sistem peringatan Kepolisian Capitol mengirim email kepada penegak hukum dan para staf yang memerintahkan mereka untuk menjauh dari jendela dan pintu yang menghadap ke luar karena ada ancaman.

Mereka yang di luar diminta untuk mencari perlindungan.

Pada waktu itu, seorang pria yang mengendarai sedan berwarna biru menabrakkan mobil tersebut ke dua petugas yang berjaga di Barikade Utara, menurut keterangan polisi.

Pria itu lalu keluar dari mobil dan berlari ke arah petugas - setidaknya satu dari mereka mengeluarkan senjata dan menembak terduga pelaku. Para petugas kemudian dibawa ke rumah sakit, satu dengan ambulans dan satu lagi dengan mobil polisi.

 

72 Officials investigate the scene after a vehicle rammed a barricade outside the US Capitol in Washington, DC, USA, 02 April 2021.

Rekaman peristiwa menunjukkan helikopter terbang di atas lokasi dan pemandangan dua orang di atas tandu dipindahkan ke dalam ambulans. EPA

 

Warga yang menonton diminta untuk meninggalkan lokasi.

Polisi berkata terduga pelaku meninggal karena luka-lukanya pada pukul 13:30 waktu setempat. Kepala polisi Contee mengatakan kepada wartawan bahwa terduga tampaknya beraksi sendirian.

Kantor FBI di Washington mengatakan mereka membantu Kepolisian Capitol melakukan penyelidikan.

 

Serangan kedua dalam kurang dari tiga bulan

Analisis Samantha Granville, wartawan BBC di Gedung Capitol AS

Gedung Capitol berada dalam kondisi menegangkan dalam tiga bulan terakhir ini. Sejak kerusuhan pada 6 Januari, kompleks ini bagaikan benteng dengan kawat berduri, pagar besi, dan pengamanan ketat.

Tetapi hanya beberapa minggu kemudian, kami kembali di sini dengan jalan yang ditutup, tambahan pasukan, dan perasaan khidmat.

Kongres sedang reses hari ini dan para staf yang saya ajak bicara, bersyukur bisa pulang sekaligus gelisah tentang kembali bekerja setelah liburan Paskah.

Mereka bilang, sungguh menakutkan bila tempat kerja Anda diserang dua kali dalam rentang waktu yang pendek.

Mereka khawatir dengan fakta bahwa bahkan dengan pengamanan yang sangat ketat, peristiwa yang berujung pada kematian seorang petugas ini masih terjadi.

 

Bagaimana reaksi terhadap serangan ini?

Presiden AS Joe Biden berkata "hati saya hancur mendengar tentang serangan ini".

Dia menyampaikan "belasungkawa yang tulus kepada keluarga Petugas Evans, dan semua orang berduka atas kehilangannya", dan mengatakan bahwa dia telah memerintahkan bendera di Gedung Putih diturunkan setengah tiang.

Ketua Dewan Demokrat Nancy Pelosi mengatakan "hati Amerika telah hancur" dan menyebut Evans "martir bagi demokrasi kita".

 

National Guard members stand guard streets surrounding the U.S. Capitol and congressional office buildings following a security threat at the U.S. Capitol in Washington, U.S., April 2, 2021.

Pemimpin mayoritas partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, berkata dia "sedih atas kematian petugas polisi" dan "berutang budi kepada Kepolisian Capitol". REUTERS

 

Pemimpin minoritas partai Republik di Senat, Mitch McConnel, menulis bahwa dia "berdoa" bagi mereka yang diserang.

Diterbitkan di Berita

Hilda Meilisa - detikNews Surabaya - Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Islamic Center Surabaya berlangsung ricuh. Polda Jawa Timur mengamankan enam peserta kongres HMI ricuh di Gedung Islamic Centre Jalan Dukuh Kupang.

Keenam mahasiswa yang diamankan saat Kongres HMI ricuh diduga telah melakukan aksi pelemparan kursi. Hal ini mengakibatkan kaca-kaca gedung pecah.

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengatakan keenam orang yang diamankan, atas permintaan pihak panitia kongres HMI sendiri.

Nico menambahkan pihaknya kini masih melakukan pemeriksaan pada keenam mahasiswa tersebut."Ada miskomunikasi di antara mereka, kemudian ada yang membanting kursi, ini atas permintaan panitia, kami amankan enam orang," kata Nico di lokasi, Rabu (24/3/2021).

"Sekarang masih dalam pemeriksaan," imbuhnya.

Sebelumnya kongres sempat alot karena adanya usulan dari peserta yang ingin seluruh Ketua Badko (Badan Koordinasi) HMI di daerah hadir pada kongres. Tetapi, usulan itu tak disetujui mayoritas peserta pemilik suara sah. Hal ini membuat kongres berjalan lambat dengan tensi panas.

Para kader ini terus mengatakan usulan tersebut berulang kali. Hingga puncaknya, para kader ini mengamuk dengan membanting kursi di lokasi dan melempar sesuatu ke pintu kaca hingga pecah.

Kongres pun langsung terhenti dan semua kader berhamburan keluar. Polisi yang berjaga juga langsung masuk ke lokasi untuk mengamankan situasi agar kondusif. Akhirnya, Polda Jawa Timur mengamankan enam peserta Kongres HMI di Surabaya.

Keenamnya diamankan karena ricuh di tengah sidang. (fat/fat)

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Umum Partai Demokrat dilaporkan oleh delapan orang kader Demokrat ke Bareskrim Polri.

Adapun kader yang melaporkan adalah  Darmizal, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, hingga Franky Awom, yang berasal dari  unsur DPC maupun DPP Partai Demokrat.

Menurut keterangan kuasa hukum Rusdiansyah, AHY diduga telah melakukan pemalsuan akta otentik AD/ART Partai Demokrat tentang pendirian partai berwarna biru tersebut.

“Kita ingin melakukan pelaporan terbaru terkait dengan pemalsuan akta otentik AD/ART Partai Demokrat, tentang pendirian. Dimana, di dalam AD/ART Partai Demokrat, tidak terdapat nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat”, ungkap Rusdiansyah saat memberikan keterangan pers kepada wartawan (12/3).

Ia mengatakan, terdapat perbedaan antara AD/ART awal Partai Demokrat dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

“Di dalam AD/ART Partai Demokrat 2020, di situ sudah diubah, yang menjadi founding father Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ini tidak benar”, tuturnya.

Saat datang ke Mabes Polri, tim kuasa hukum telah  membawa sejumlah barang bukti berupa akta pendirian Partai Demokrat tahun 2001, AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, dan SK Kemenkumham Tahun 2020.

 

Editor : Lisa

Penulis : Abdur Rahim

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Front Persaudaraan Islam (FPI) ikut serta memberikan bantuan untuk korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2). Namun, kegiatan mereka justru dibubarkan petugas kepolisian. Mantan Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Azis Yanuar membenarkan hal tersebut.
Namun, Ia mengaku tak ambil pusing dengan perlakuan polisi. “Iya, infonya demikian,” kata Azis kepada kumparan, Minggu (21/2). “Kami tidak ambil pusing,” sambung Azis.
 
Relawan FPI Diusir Polisi saat Ingin Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir (1)
Petugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet saat banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
 
Azis menuturkan, FPI tidak terlalu mempedulikan sikap kepolisian karena pihaknya hanya memprioritaskan bantuan untuk warga. “Karena buat FPI yang prioritas adalah penanganan dan bantuan korban secara maksimal biar pihak-pihak lain yang pusing, kita relaks dan santai saja,” ujar Azis. 
 
kumparan masih mengkonfirmasi kabar tersebut kepada kepolisian. Seperti diketahui, Front Pembela Islam (FPI) dianggap pemerintah sebagai organisasi terlarang setelah Kemendagri menolak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Padahal, saat itu, Kemenag sudah merekomendasikan perpanjangan izin FPI.
 
Relawan FPI Diusir Polisi saat Ingin Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir (2)
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
 
Buntutnya, pengurus dan anggota Front Pembela Islam membentuk organisasi baru bernama Front Persaudaraan Islam dengan singkatan sama, FPI. Organisasi ini dengan cepat menyebar di berbagai wilayah terutama Jakarta.
Sementara, sejak Sabtu (20/2), sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi. Tercatat korban meninggal 4 bocah dan 1 lansia. Saat ini kondisi banjir di Jakarta sudah surut.
Diterbitkan di Berita
Halaman 3 dari 3