Anadolu Agency JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melaporkan situasi Covid-19 di Indonesia yang sudah melandai saat bertemu Menlu Inggris Liz Truss di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di Amerika Serikat.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menunjukkan data perbandingan kasus Covid-19 pada Juli ketika mencapai rekor tertinggi dengan September yang menunjukkan penurunan signifikan.

“Harapan saya adalah data-data yang saya sampaikan ini akan digunakan oleh otoritas Inggris sebagai masukan untuk melakukan review terhadap red green list mereka,” kata Retno dalam konferensi pers, Rabu.

Indonesia mencatat kasus harian Covid-19 tertinggi selama pandemi sebanyak 56.757 pada 15 Juli. Tak lama setelah itu, Inggris memasukkan Indonesia ke dalam daftar merah atau “red list”.

Pemerintah Inggris melanggar warganya bepergian ke negara-negara dalam daftar merah, sementara yang diperbolehkan masuk hanya warga Inggris, Irlandia, dan pemegang izin tinggal di Inggris.

Selain itu, kedua menlu juga membahas isu mengenai Myanmar dan Afghanistan dalam kesempatan tersebut. Retno menambahkan Menlu Inggris berencana mengunjungi Indonesia pada akhir tahun ini.

“Untuk menindaklanjuti semua pembicaraan yang kita lakukan pada hari Senin kemarin, dan juga membahas kerja sama yang lebih strategis antara kedua negara,” ungkap Retno.

Pertemuan dengan Menlu Arab Saudi

Menlu Retno juga melaporkan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia ketika bertemu Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud di sela-sela sidang PBB.

“Mengharapkan kiranya data-data tersebut digunakan oleh otoritas Arab Saudi di dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin, umrah dan lain-lain,” ujar Retno.

Pada Selasa kemarin, pihak Kementerian Agama RI mengungkapkan pemerintah Arab Saudi sudah mencabut Indonesia dari daftar negara yang berstatus 'suspend' atau larangan terbang langsung ke Saudi.

Namun, menurut Kemenag RI, hingga saat ini pemerintah Saudi belum mengeluarkan regulasi apa pun tentang penyelenggaraan umrah di luar dari warga negaranya.

“Kita juga membahas perkembangan di Afghanistan dan akan melanjutkan koordinasi dengan OKI dalam menyikapi perkembangan di Afghanistan,” tambah Retno.

Indonesia mengumumkan 3.263 kasus baru Covid-19 pada Selasa sehingga total kasus seluruhnya menjadi 4.195.958. Jumlah tersebut menurun dibanding pada bulan Juli ketika kasus harian Covid-19 mencapai puluhan ribu akibat varian Delta.

Suara.com - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah menahan seorang ulama setempat karena ia mengkritik kebijakan pemerintah yang memerintahkan masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengecilkan volume azan.

Omar Abdullah al-Saadoun, seperti dilansir dari The Washington Post, Selasa (3/8/2021), dibui karena ia menulis sebuah opini berisi kritik atas kebijakan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) yang memerintahkan untuk mengecilkan volume pengeras suara masjid di Saudi.

Dalam opini yang dimuat sebuah media online, Al Saadoun mengatakan bahwa jika volume pengeras suara masjid dikecilkan, ia khawatir warga akan berkumpul di dalam masjid untuk mendengarkan kajian dan melanggar aturan pembatasan dari pemerintah untuk mencegah penularan wabah Covid-19.

"Rumah-rumah tak lagi mendengar kajian dan lantunan ayat-ayat Al Quran, dan yang lebih dikhawatirkan adalah kebijakan ini akan melemahkan motivasi orang untuk melaksanakan salat berjamaah," tulis Al Saaodun.

Al Saadoun bukan satu-satunya yang memprotes kebijakan Saudi ini. Tak lama setelah kebijakan ini diumumkan pada Mei lalu, warganet Saudi melontarkan protes via Twitter. Mereka menggaungkan seruan yang mengatakan bahwa "azan adalah tuntutan rakyat."

Tetapi pemerintah Saudi, lewat Menteri Urusan Agama Islam, Abdullatif Al as-Sheikh menuding bahwa kritik atas kebijakan pemerintah itu dilontarkan oleh "para musuh kerajaan yang ingin menggiring opini publik, meragukan keputusan pemerintah, serta mengoyak ikatan bangsa."

Al Saadoun bukanlah ulama besar di Saudi dan namanya kurang dikenal, kecuali karena opininya yang tersebar luas di internet itu. Tetai Ia tetap ditangkap dan akun Twitter-nya pun kini tak lagi mencuit.

Reformasi yang otoriter

Pemenjaraan atas Al Saaodun ini dinilai sebagai gejala yang umum di Saudi saat ini. Tidak hanya ulama konservatif, para aktivis liberal juga semakin sering dibui.

Muhammad bin Salman dinilai berusaha untuk melakukan reformasi, menjadikan Saudi sebagai negara yang lebih liberal tetapi dengan cara-cara otoriter.

"Kita tahu bahwa sejak MBS menempuh jalan ganda, melakukan reformasi dan sekaligus meningkatkan represi, pendekatan yang digunakan adalah top-down. Reformasi bukan mengikuti kehendak rakyat, tetapi semata-mata menuruti kemauannya sendiri," kata Hiba Zayadin, peneliti Saudi dari Human Rights Watch.

"Siapa saja yang membuka suara akan menerima risiko besar, tidak saja untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk keluarga serta orang-orang dekat mereka," lanjut Zayadin, mengacu pada pemenjaraan atas keluarga serta rekan-rekan para pengkritik pemerintah di Saudi.

Sejak 2017, pemerintah Saudi gencar menangkap dan memenjarakan aktivis liberal maupun kelompok konservatif. Para cendikiawan, baik yang berhaluan garis keras maupun pendukung keterbukaan akan ditangkap selama mereka menentang kebijakan pemerintah.

Meski dipuji karena mengizinkan perempuan mengemudi, menonton pertandingan sepak bola di stadion, membuka bioskop, menggelar konser musik, dan menghapus pembagian ruangan berdasarkan gender di restoran, Saudi juga masih terus menangkapi para aktivis pejuang hak perempuan di negerinya.

Sementara aktivis HAM yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar publik juga masih dibungkam. Para jurnalis yang mengkritik pemerintah ditahan dan bahkan dibunuh.

Pada Desember 2020 lalu Saudi memecat sejumlah besar imam masjid karena tak mengikuti panduan pemerintah untuk mengecam kelompok Ikhwanul Muslimin di mimbar-mimbar masjid.

Arab Saudi secara resmi menyatakan Ikhwanul Muslimin, gerakan politik Islamis yang berawal dari Mesir, sebagai organisasi teroris.

Menteri Al as-Sheikh menegaskan bahwa meski para imam masjid itu tak mendukung Ikhwanul Muslimin, mereka akan tetap dipecat karena "tak mau mengikuti petunjuk pemerinetah atau terlalu lamban dalam melaksanakannya.

Mereka akan diganti oleh orang-orang yang siap melaksanakan perintah kerajaan."

Konsolidasi kekuasaan

Di bawah kendali Muhammad bin Salman, banyak perubahan terjadi di Saudi. Meski banyak warga Saudi yang menyambut positif perubahan tersebut, tetapi banyak pula kritik atas cara-cara kebijakan tersebut ditegakkan.

Paling mengemuka adalah tudingan bahwa perubahan yang dilakukan sang putra mahkota tak lain upaya konsolidasi kekuasaan dan upaya membungkam mereka yang menentangnya.

Raja Salman bin Abdulaziz, yang kini berusia 85 tahun, naik takhta sejak 2015 lalu dan di tahun yang sama ia mengangkat Bin Salman sebagai menteri pertahanan, menteri negara, dan sekretaris jenderal istana kerajaan.

Pada 2017, Raja Salman mengangkat Muhammad bin Salman, putera kesayangannya sebagai putra mahkota menggantikan keponakannya, Pangeran Mohammad bin Nayef dalam insiden yang disebut-sebut sebagai kudeta tak berdarah dalam Istana Saudi.

Adapun Pangeran Muhammad bin Nayef, setelah dicopot dari jabatan-jabatannya, kemudian dijadikan tahanan rumah. Bin Salman yang lahir pada 31 Agustus 1985 itu dikenal ambisius, sekaligus ceroboh. 

Intelijen Jerman pada 2015 lalu merilis peringatan yang mengatakan bahwa ambisi Bin Salman bisa mengganggu stabilitas Arab Saudi dan bahkan kawasan Timur Tengah.

Bin Salman sendiri disebut-sebut sebagai arsitek Perang Yaman yang hingga kini belum juga berakhir. Ia juga menggalang negara-negara Teluk untuk memblokade tetangganya yang tajir, Qatar pada 2017.

Pada 2017 ia menuding Turki sebagai bagian dari segitiga iblis yang baru bersama musuh bebuyutan Saudi, Iran dan Ikhwanul Muslimin. Ia juga dipercaya sebagai otak di balik pembunuhan wartawan Jamal Khasoggi pada 2018 di kantor Konsulat Saudi di Instanbul.

Tetapi Bin Salman juga dikenal ambisius. Pada November 2017 ia memerintahkan penangkapan atas 200 pangeran, menteri, petinggi militer, dan jutawan Saudi atas tudingan korupsi. Mereka ditahan di Hotel Ritz Charlton, Riyadh.

Penangkapan itu diduga merupakan bagian dari upaya menyingkirkan para penentang Bin Salman di dalam pemerintahan. Beberapa pejabat yang ditangkap kemudian dipecat dan digantikan oleh orang dekat sang pangeran.

Reformasi institusi keagamaan di Saudi juga gencar dilakukan untuk menggeser ulama-ulama yang berseberangan dengan Bin Salman. Sejak 2017 sejumlah kadi di Kementerian Hukum dicopot.

Sementara wewenang untuk mengeluarkan fatwa dicabut dari Kementerian Kehakiman dan diserahkan ke sebuah lembaga baru yang bertanggung jawab kepada Raja Salman seorang.

Selain itu wewenang Kementerian Urusan Agama Islam juga dipreteli, sehingga tak bersuara ketika para ulama penentang pemerintah ditahan. Sebagian wewenang kementerian itu kini diambil alih oleh Liga Muslim Dunia, yang berwenang mengurus aktivitas dakwah di dunia.

Di saat yang sama Saudi menerapkan beberapa peraturan baru yang dinilai lebih ramah pada bisnis, sesuai dengan Visi 2030 yang dicanangkan Bin Salman pada 2015 untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak dengan membuka sumber-sumber pendapatan baru.

Terbaru pada Juli lalu Arab Saudi mengizinkan restoran, pusat perbelanjaan, dan bisnis lain untuk tetap buka meski sudah saatnya salat 5 waktu.

"Hari-hari yang tidak nyaman itu kini sudah berakhir," tulis sebuah artikel di media online Arab News menyambut keputusan bersejarah tersebut.

Menurut The Post dengan melemahkan institusi-institusi keagamaan di Saudi, Bin Salman tidak saja sedang melibas lawan-lawannya, tetapi di saat yang sama dengan sangat ambisius mengubah konstelasi pembagian kekuasaan antara ulama dan umara yang menjadi dasar pendirian Kerajaan Saudi. [Reuters/BBC]

metroonlinentt.com - Mulai 1 Agustus, yang Belum Divaksin Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Umum di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi bakal menerapkan aturan baru, melarang semua orang yang Bekum divaksin COVID-19 memasuki tempat-tempat umum.

Larangan itu sendiri akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan Arab Saudi ini, melansir Gulfnews, menerangkan bahwa setiap orang yang belum disuntik vaksin COVID-19 tidak akan diizinkan memasuki mal, pusat perbelanjaan, toko ritel, dan pasar.

Selain itu, setiap warga atau penduduk harus menunjukkan bukti vaksin agar bisa diizinkan masuk ke restoran, kafe, tempat pangkas rambut pria, salon kecantikan wanita, aula pernikahan, dan tempat pesta.

“Sebagai kelanjutan dari upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat, pegawai dan pengunjung (yang bekerja di atau akan masuk ke) sejumlah badan usaha di kota-kota harus sudah divaksinasi,” demikian pernyataan Kementerian Urusan Kota dan Pedesaan Saudi di akun Twitter.

Hal lain, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan bahwa mulai 9 Agustus, semua warga negara wajib disuntik dua dosis vaksin COVID-19 sebelum bepergian ke luar negeri.

Pengumuman itu menyusul penyebaran varian baru virus Corona serta rendahnya efektivitas dosis tunggal vaksin terhadap varian baru tersebut.

Mengutip Kementerian Kesehatan Saudi, sejumlah studi dan penelitian ilmiah menunjukkan, dua dosis dapat melindungi orang-orang dari komplikasi penyakit yang ditimbulkan berbagai varian virus COVID-19. 

* (Montt/Kabar6).

sindonews.com JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 H/2021 M hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana.

"Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda.

Sebagaimana Pemerintah RI, keselamatan dan keamanan jemaah, selalu menjadi pertimbangan utama," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

"Jumlah kuota ditetapkan 60 ribu, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu," sambungnya. 

Menag mengapresiasi Kerajaan Saudi Arabia yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021. Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji 1442 H.

"Keputusan ini menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah.

Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif," jelas Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Menag berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu.

"Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar Covid segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap," ujarnya.

Menag mengajak semua pihak untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Calon jemaah haji diharapkan tetap bersabar dan tawakal.

"Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana," harap Menag.

"Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali," tandasnya.

(maf)

okezone.com JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun ini lantaran pemerintah Arab Saudi belum membuka akses untuk pelayanan haji ke negaranya.

"Sementara pemerintah Indonesuia membutuhkan ketersediaan waktu untuk pelaksanan ibadah haji," kata Yaqut, Kamis (3/6/2021).

Dia menambahkan bahwa Arab Saudi juga belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas tentang persiapan haji 2021.

"Pemerintah Arab Saudi menghormati keputusan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut menyatakan ibadah Haji 2021 resmi dibatalkan, dengan pertimbangan pandemi Covid-19 masih belum terkendali. 

(fkh)

"Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, lewat pesan singkat, Rabu (2/6/2021).

Mu'ti mengatakan pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji jika tak memberangkatkan jemaah. Berdasarkan syariat, kata Mu'ti, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman.

Mu'ti juga menyampaikan usulan jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji bagi Indonesia. Menurut dia, kuota tersebut bisa digunakan untuk jemaah haji mandiri.

"Kalau Pemerintah Saudi memberikan kuota untuk Indonesia, mungkin bisa diperuntukkan bagi jemaah haji mandiri. Memberangkatkan jamaah reguler dalam jumlah yang terbatas berpotensi menimbulkan masalah teknis, terutama administrasi dan pelayanan," ujar dia.

Menag Heran RI Belum Diizinkan Masuk Saudi

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran Indonesia belum diizinkan masuk ke wilayah Arab Saudi. Padahal, kata Yaqut, penanganan COVID-19 di Indonesia sudah relatif baik.

"Penanganan COVID saya kira menjadi isu penting. Penanganan COVID di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," kata Yaqut dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/6).

Yaqut menyebut jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk. Amerika Serikat (AS) bahkan menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia.

"Kalau diurutkan, USA tertinggi jumlah kasus COVID-19 di dunia. Prancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus COVID-nya," terangnya.

"Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," sambungnya.

Berikut ini 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi:

1. Amerika Serikat
2. Inggris
3. Irlandia
4. Italia
5. Jepang
6. Jerman
7. Prancis
8. Portugal
9. Swedia
10. Swiss
11. Uni Emirat Arab

(knv/tor)