damailahindonesiaku.com Jakarta – Pemikiran tentang liberalisme, sekularisme, dan radikalisme sangat mudah masuk dan mempengaruhi pola pikir mahasiswa di era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini.

Karena itu, semua pihak khususnya lingkungan kampus dapat mewaspadai serta mengantisipasi penetrasi ajaran yang tidak sejalan dengan nilai Islam moderat

“Dalam era teknologi informasi saat ini, pemikiran tentang liberalisme, sekularisme dan radikalisme serta ajaran lain yang tidak sejalan dengan nilai Islam yang Wasathiyah sangat mudah masuk dan dapat memengaruhi pola pikir mahasiswa sehingga berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat menjadi narasumber dalam Rapat Terbuka Senat dan Pembukaan Oshika Maba Unisma 2021 secara virtual, Senin (6/9/2021).

Menurut Wapres, sebagai pengampu nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah, Unisma harus mampu membentengi diri dan para mahasiswanya dari paham-paham yang tidak sejalan dengan moderasi Islam. “Hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi di lingkungan Unisma,” imbuh Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf berharap agar Unisma terus melakukan penguatan nilai ke Islaman dan keIndonesiaan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, Wapres juga mengapresiasi Unisma agar tidak hanya menjadi kampus yang mencerdaskan masyarakat dan bangsa saja, tapi juga memberikan keterampilan dan kemandirian.

”Yang penting lagi, Unisma harus bisa memberikan kesejukan dan kedamaian pada masyarakat. Harus membangun harmoni dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Wapres.

Diterbitkan di Berita

Suara.comWakil Presiden pertama Afghanistan, Amrullah Saleh mengumumkan dirinya sebagai penjabat Presiden sementara yang sah. Ini setelah Presiden Ashraf Ghani kabur dari negaranya usai pejuang Taliban menguasai ibu kota Kabul.

Marullah Saleh memang dikenal amat vokal menentang Taliban. Dalam cuitannya di Twitter, Selasa (17/8/2021), ia mengatakan, secara aturan kenegaraan, maka dirinyalah yang duduk sebagai pemimpin tertinggi yang sah apabila presiden tidak ada.

"Menurut aturan jelas Konstitusi Republik Islam Afghanistan, dalam hal presiden tidak hadir, melarikan diri atau meninggal, wakil presiden pertama akan menjadi penjabat Presiden," ujar Saleh dalam cuitannya.

"Saya berada di dalam negeri dan saya secara hukum dan sah bertanggung jawab atas posisi ini. Saya berkonsultasi dengan semua pemimpin negara untuk memperkuat posisi ini," sambungnya.

Selain menyatakan sebagai pemimpin Afghanistan yang sah, Amrullah Saleh juga mengkritik pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut penguasaan Taliban adalah karena para pemimpin Afghanistan telah menyerah.

"Tidak ada gunanya berdebat dengan Presiden AS soal Afghanistan sekarang. Biarkan dia mencernanya. Kami di Afghanistan mesti membuktikan bahwa Afghanistan bukanlah Vietnam dan Taliban bahkan tidak jauh seperti Viet Cong," kata Saleh.

"Tidak seperti AS/NATO, kami tidak kehilangan semangat dan melihat peluang besar di depan. Peringatan yang tidak berguna telah selesai," sambungnya.

Diketahui, Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani diketahui melarikan diri tak lama setelah kelompok Taliban merebut ibu kota Kabul dan memasuki istana presiden.

Dalam pernyataannya di Facebook, Ghani mengklaim, ia memilih kabur demi menghindari pertumpahan darah.

Meski tak mengungkapkan di mana lokasi keberadaannya saat ini, beberapa informasi menyebutkan ia melarikan diri menuju Tajikistan.

Taliban sudah menang pertempuran dari segi senjata dan mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi kehormatan, kemakmuran dan harga diri rekan-rekan kami," ucap Ghani.

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyayangkan masih ada media dan jurnalis yang mengabaikan kode etik jurnalistik dalam menampilkan berita demi meraih umpan klik atau "click bait".

"Kita sayangkan masih adanya media yang mengabaikan kode etik jurnalistik, bahkan mengamplifikasi informasi yang tidak benar demi meraih click bait," kata Wapres dalam acara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bermunajat Mengetuk Pintu Langit secara virtual, Sabtu.

Berita yang mengabaikan kode etik jurnalistik tersebut biasanya hanya bertujuan untuk mendapatkan perhatian publik, namun isi beritanya tanpa didukung dengan verifikasi dan fakta, kata Wapres.

"Misalnya ada berita dengan judul yang membuat orang tertarik, padahal kontennya berbeda; sehingga ramai beredar tanpa didukung verifikasi dan fakta yang mumpuni," jelasnya.

Sebagai pilar keempat demokrasi, menurut Wapres, media berperan sangat krusial dalam penyampaian kritik membangun kepada pemerintah serta melakukan cek fakta untuk menekan peredaran berita bohong.

"Peran media juga sangat krusial dalam menyampaikan kritik yang membangun terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, sekaligus dalam melakukan cek fakta di lapangan atas hoaks maupun disinformasi yang ada," tegasnya.

Khususnya pada masa pandemi saat ini, Wapres mengatakan jurnalis menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat tentang penanganan COVID-19.

"Mulai dari edukasi mengenai pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan, perkembangan COVID-19, pelaksanaan PPKM, pelaksanaan vaksinasi hingga dukungan pelayanan kesehatan maupun pemberitaan peristiwa lainnya," katanya.

Wapres mengapresiasi pekerja media yang selalu menerapkan etika profesi kewartawanan dalam menyampaikan berita kepada masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan media yang selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan pemberitaan dengan baik, objektif, berimbang, benar, dan bertanggung jawab," ujar Wapres.

Wapres berharap cara pemberitaan berbasis kode etik jurnalistik tersebut terus dipertahankan demi persatuan bangsa dan kecerdasan masyarakat.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Berbagai upaya dalam memerangi hoaks yang meresahkan itu, juga dinilai efektif dengan turut melibatkan para pemuka agama seperti para ulama.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya mengajak para ulama untuk menjaga umat dari berbagai informasi yang tidak benar.

“Terakhir saya ingin juga mengajak para Kiai untuk menjaga umat dari berbagai informasi-informasi isu-isu yang tidak benar,” ujar Wapres ketika menghadiri pertemuan bersama para ulama dan tokoh Islam secara daring, seperti diikuti RRI.co.id, Senin (12/7/2021).

Menurut Wapres saat ini berbagai berita bohong bercampur baur di masyarakat, yang sayangnya kebenarannya masih sulit dilakukan oleh sebagian pihak.

“Sekarang ini zamannya informasi, banjir informasi, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang bohong, ada fitnah, ada adu domba, ini bercampur baur di dalam masyarakat,” imbuhnya.

Dikatakan Wapres di era post truth atau yang berarti pasca kebenaran, tersebar banyak berita bohong termasuk mengenai COVID-19 yang disebut sebagian pihak sebagai konspirasi.

“Dimana kebenaran tersebar dengan kebohongan, dan kebohongan tersamarkan ini sekarang sedang terjadi. Termasuk, informasi tentang konspirasi bahwasanya COVID adalah konspirasi. Padahal ini nyata,” tegas Wapres.

Dalam sepekan terakhir jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan mencapai rekor tertinggi selama pandemi berlangsung.

Dilansir dari data Worldometer, angka kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia pada Minggu (11/07/2021), menjadi yang tertinggi di dunia dengan 1.007 jiwa.

Menyikapi bahaya yang semakin mengancam, Wapres Ma'ruf Amin juga turut mengajak para ulama untuk berjuang bersama pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19.

Terutama dalam mengedukasi masyarakat untuk menaati anjuran pemerintah selama pandemi. (Miechell Octovy Koagouw)

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih terus dihadapi bangsa Indonesia.

Menurut dia, hal itu jelas mengganggu keamanan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mengancam ideologi juga sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara peluncuran Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, yang disiarkan secara daring, Rabu (16/6/2021).

"Munculnya berbagai kejadian berbasis kekerasan. Hal ini secara nyata merupakan gangguan. Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulanginya," kata Ma'ruf Amin dalam pidatonya.

Namun, potensi hal tersebut sudah mengalami penurunan. Hal itu diungkap Wapres dengan mengutip survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan bahwa indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0 s/d. 100).

"Jumlah penurunan dibanding tahun 2019 yang mencapai 38,4%. Capaian ini tentu saja menggembirakan bagi kita semua. Untuk itu saya sampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait," jelas Wapres Ma'ruf Amin.

Waspada Ancaman Ekstremisme

Namun demikian, Ma'ruf berharap masyarakat Indonesia tidak boleh berpuas diri.

Sebab, ke depan masih dihadapkan pada ancaman ekstremisme dan radikal terorisme yang selalu bermetamorfosis dalam banyak pola dengan mengusung isu-isu yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Ancaman ini, lanjut Ma'ruf, telah menciptakan kondisi rawan serta gangguan atas stabilitas dan keamanan nasional.

Diterbitkan di Berita

tagar.id Jakarta – Keberagaman agama di Indonesia merupakan salah satu wujud kekayaan bangsa yang harus terus dijaga.

Namun, saat ini dunia dihadapkan pada munculnya pemikiran-pemikiran ekstrem dalam memahami ajaran agama, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, moderasi beragama sebagai jalan tengah harus terus dikawal demi menjaga keutuhan bangsa.

“Upaya mengawal moderasi beragama menjadi semakin penting untuk terus dimajukan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalis ke-64 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, 20 Mei 2021.

Oleh sebab itu, Wapres berharap UIN Syarif Hidayatullah dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal moderasi beragama di tanah air, khususnya melalui Pusat Kajian Moderasi Beragama.

“Lembaga ini perlu terus dimaksimalkan peranannya karena saat ini dunia tengah menghadapi 2 (dua) kutub ekstrem pemikiran, yaitu konservatisme dan sekularisme dalam memahami ajaran agama,” pinta Wapres.

Labih lanjut, Wapres mengapresiasi UIN Syarif Hidayatullah yang mengangkat tema Green Starts From Campus for Happier Earth pada dies natalis tahun ini, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Saya mendukung peran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dengan menetapkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai kampus yang menerapkan keberlanjutan dan peduli terhadap lingkungan,” dukung Wapres.

Di samping itu, Wapres juga mengajak civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah turut berpartisipasi dalam menangani pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

“Saya mengajak civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat ikut berperan aktif bersama pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 melalui kegiatan riset dan kampanye penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekitar kampus,” ajak Wapres.

Menutup sambutannya, tidak lupa Wapres memberikan ucapan selamat dan harapan kepada UIN Syarif Hidayatullah di hari jadinya yang ke-64.

“Selamat Dies Natalis Ke-64 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga UIN Jakarta semakin maju, kompetitif, dan produktif, serta semakin kokoh meneguhkan komitmen keislaman dan kebangsaan,” harap Wapres.

rektor uni jakarta

Rektor UIN Jakarta Prof Dr Hj Amany Lubis (Foto: Twitter @uinjktofficial)

 

Sebelumnya, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, menyampaikan bahwa UIN akan bertekad memajukan pendidikan Islam di Indonesia dan dunia, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Di hari kebangkitan nasional ini kita tetap berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memajukan pendidikan Islam di Indonesia dan dunia melalui kiprah UIN sebagai center of excellence,” ujar Amany.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Abuddin Nata, jajaran pengurus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ace Hasan Shazli.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres, Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres, Bambang Widianto. (DAS/RJP – BPMI Setwapres)/setneg.go.id. []

Diterbitkan di Berita

TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah menjamin ketersediaan vaksin COVID-19, karena telah melakukan diplomasi dengan beberapa negara dalam menyediakan dosis vaksin yang mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Melalui diplomasi dan kerja sama internasional yang gigih, Indonesia berhasil mengamankan ketersediaan vaksin COVID-19 yang mencukupi seluruh kebutuhan kita," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Jumat 26 Februari 2021.

Merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), hingga akhir Januari masih ada 130 negara yang belum mendapatkan vaksin COVID-19; bahkan sebagian negara maju pun belum dapat memastikan ketersediaan vaksin bagi seluruh masyarakatnya, kata Wapres, saat menutup The International Conference Tackling the COVID-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy and Social Perspective secara daring, Kamis 25 Februari 2021.

"Masih ada 130 negara yang belum mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19, mayoritasnya adalah negara sedang berkembang. Dalam kaitan itu, kiranya kita patut bersyukur bahwa Indonesia berada dalam situasi yang lebih baik," ujar Wapres.

Menurut Wapres, vaksin COVID-19 menjadi hal yang ditunggu-tunggu sejak awal pandemi melanda, karena dengan divaksinasi maka kekebalan komunitas atau herd immunity di suatu negara dapat terbentuk sehingga perlindungan dari penyakit akibat COVID-19 dapat terjadi.

Selain menjamin ketersediaan vaksin bagi masyarakat, kata Wapres lagi, Indonesia bahkan berkomitmen untuk dapat mengekspor vaksin COVID-19 guna membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam memperoleh vaksin.

Melalui komitmen tersebut, Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional dalam program penyediaan vaksin COVID-19 secara setara bagi negara-negara lain. "Indonesia juga telah berkomitmen untuk membantu negara-negara sahabat di kawasan yang membutuhkan vaksin COVID-19.

Peran aktif diplomasi Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional dalam program penyediaan vaksin COVID-19 bagi seluruh negara di dunia secara setara," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Reporter: Antara
Editor: Eko Ari Wibowo
Diterbitkan di Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan disuntik CoronaVac produksi Sinovac, pada Rabu, 17 Februari 2021, pukul 08.30 pagi, di Pendopo Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Berdasarkan rilis BPMI Sekretariat Wakil Presiden, keikutsertaan Ma'ruf yang telah berusia 77 tahun dalam program vaksinasi ini diharapkan dapat memberikan contoh nyata uji klinis keamanan penggunaan vaksin kepada lansia bagi masyarakat luas.

Seperti diketahui, pada 5 Februari 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengeluarkan persetujuan penggunaan emergency use of authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin CoronaVac untuk usia di atas 60 tahun.

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan banyaknya korban meninggal terinfeksi virus corona pada kelompok usia tersebut.

“Angka kematian akibat Covid-19 ini menunjukkan data statistik bahwa kelompok usia lanjut atau lansia menduduki porsi cukup tinggi, yaitu sekitar 47,3 persen, berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan dari KPC-PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonoi Nasional),” kata Penny.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, persentase lansia yang terpapar virus corona di Indonesia sejumlah 10 persen, namun total yang meninggal karena Covid-19 mencapai angka 50 persen.
Hal tersebut menunjukkan risiko besar bagi para lansia sehingga perlu vaksinasi lansia. Pelaksanaan vaksinasi pada Wapres Ma'ruf Amin memberikan contoh nyata uji klinis keamanan penggunaan vaksin kepada lansia bagi publik. 

FRISKI RIANA

Diterbitkan di Berita