JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Masjelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi angkat bicara terkait adanya isu kliminalisasi soal kasus penyerangan terhadap ustaz hingga pembakaran mimbar di masjid yang belakangan terjadi di Tanah Air.

Masduki berpendapat tidak ada praktik kriminalisasi ulama dalam sejumlah kejadian yang menimpa tokoh agama tersebut. Dia melihat istilah 'kriminalisasi ulama' digunakan untuk membangun emosi publik. 

Di mana jika dilihat dari sisi politik, hal tersebut dinilai sebagai penggiringan opini publik yang bertujuan untuk membuat sebagian dari umat membenci pemerintah.

"Ada penggiringan opini di media sosial dan itu sudah lama terjadi, Ini saya kira secara politik ditujukan untuk bagaimana agar sebagaian dari umat tidak hanya mengkritisi pemerintah, namun juga supaya membenci dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak logis, mengingat tidak ada kriminalisasi," kata Masduki dalam program Kompas TV 'Sapa Indonesia Pagi' Selasa (28/9/2021).

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum, sehingga siapapun yang salah, hukum mesti ditegakkan.

"Sekali lagi yang perlu ditegaskan di sini yang ditegakkan ini hukum dari oknum dan tidak ada label ustadz maupun ulama. Jadi tidak benar jika ada kata kriminalisasi," ujarnya. 

Sebab itu, dalam sejumlah kejadian yang menimpa ulama, Masduki menilai, penguasa tidak ada hubungannya dengan hal tersebut.

"Karena ini adalah penggiringan opini dengan media sosial, ditambah saat ini merupakan era post truth di mana yang penting meyakinkan orang bukan soal faktanya. Nah ini lah yang terjadi seakan-akan kriminalisasi dilakukan oleh penguasa," ujarnya.

Masduki juga meminta pihak kepolisian selain mengusut tuntas kasus ini secara hukum, juga harus dapat mengungkap motif pasti kekerasan terhadap ulama di Indonesia agar tidak menimbulkan isu ada tidaknya kriminalisasi ulama di Indonesia,

Seperti diketahui, belum lama ini terjadi kekerasan terhadap ulama seperti peristiwa penyerngan terhadap seorang ustaz yang sedang ceramah di Batam, penembakan di Tangerang, hingga pembakaran mimbar masjid di Makassar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD juga dengan tegas telah menyatakan, kejadian-kejadian tersebut bukan kriminalisasi terhadap ulama.

“Istilah kriminalisasi ini salah. Kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustaz tidak melakukan kegiatan apa-apa lalu dituduh melakukan tindakan kriminal,” ucapnya, Minggu (26/9/2021).

Padahal, lanjut dia, yang terjadi belakangan ini justru para tokoh atau ulama tersebut yang menjadi korban dari tindakan kriminal yang nyata. “Sehingga tidak bisa dianggap kriminalisasi terhadap tokoh agama,” ucapnya.

Penulis : Isnaya Helmi | Editor : Desy Afrianti

Diterbitkan di Berita

Konten ini diproduksi oleh kumparan

Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada pandangan yang salah dari masyarakat soal definisi kriminalisasi ulama. Menurut dia, salah jika mengartikan kriminalisasi ulama dengan serangan terhadap tokoh agama.

"Saya mau menambahkan tentang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan ini merupakan gejala meningkatnya kriminalisasi terhadap ulama ataupun ustaz. Saya tegaskan tadi, satu, siapa pun pelaku untuk ditangkap dan diproses. Yang kedua, istilah kriminalisasi ini salah," ujar Mahfud dalam pernyataannya, Minggu (26/9).

Menurut Mahfud, pengertian kriminalisasi ulama adalah ketika ada seorang ulama yang tidak melakukan apa pun tapi dituduh sesuatu.

"Karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustaz itu berarti ulama atau ustaz tidak melakukan apa-apa lalu dituduh melakukan tindakan kriminil. Itu namanya kriminalisasi," jelas Mahfud.

Sedangkan serangan terhadap tokoh agama belakangan ini adalah pelaku kerap menjadikan tempat ibadah dan tokoh agama sebagai sasarannya. Ini merupakan murni tindakan kriminal yang nyata.

Sehingga, ia berkesimpulan, banyaknya penyerangan yang belakangan menimpa tokoh agama atau rumah ibadah adalah murni tindakan kriminal bukan bentuk kriminalisasi terhadap agama atau ulama.

"Yang terjadi belakangan ini justru orang yang disebut ustaz atau tokoh atau tempat ibadah itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Sehingga tidak bisa dianggap kriminalisasi terhadap tokoh agama," ungkap Mahfud.

Karenanya, Mahfud meminta masyarakat atau seluruh aparat keamanan untuk berhati-hati akan berbagai bentuk provokasi yang ada. Terlebih yang menyertakan unsur kriminalisasi ulama atau agama.

"Oleh karena itu kita semua harus hati-hati, aparat harus hati-hati masyarakat juga hati-hati jangan terprovokasi. Kita ini harus menjaga keutuhan dan kedamaian di negara ini," kata Mahfud.

 

 
Diterbitkan di Berita

Padang, CNN Indonesia -- Dirut RSUP Dokter Muhammad Djamil Padang, Yusirwan Yusuf mengajak masyarakat yang tak percaya dengan virus corona (Covid-19) untuk melihat langsung ruang perawatan. Dia ingin kalangan yang tidak percaya untuk melihat langsung kondisi saat ini.

"Siapapun yang tidak percaya, ayo ikut bersama saya ke ruangan Covid tersebut," Kata Yusirwan Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/7).

"Bagi siapapun yang tidak mempercayainya, entah itu da'i, sarjana pertanian, atau siapapun silahkan yok saya tantang ikut bersama saya," tambahnya.

Yusirwan mengaku tantangan untuk datang langsung melihat pasien Covid di rumah sakit juga pernah disampaikannya dalam sebuah diskusi virtual bersama tokoh-tokoh, ulama dan pemangku adat di Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Dia ingin memperlihatkan situasi penanganan pasien Covid-19 saat ini yang begitu mengkhawatirkan. Harapannya agar mereka yang tidak percaya menjadi percaya dan mematuhi protokol kesehatan.

"Siapapun itu, inilah kondisi riilnya, melihat pakaian tenaga medis yang begitu sesak, pasien yang menumpuk dan desak-desakan di rumah sakit akibat Covid-19," kata Yusirwan.

"Pasien yang berdesak-desakan karena harus bergantian menggunakan ventilator dan hasil rontgen paru-paru setiap orang yang terkena virus membahayakan itu. Namun jika masih ada yang tidak mempercayainya, apa boleh buat," sambungnya.

Menurut Yusirwan, keberadaan kalangan yang tidak percaya dengan Covid-19 menghambat penanganan di lapangan. Mereka kerap mengabaikan protokol kesehatan, sehingga penularan jadi makin sering terjadi.

"Kita bisa melihat meskipun kasus peningkatan kasusnya hingga 400 persen, tapi masih banyak masyarakat yang tidak patuh akan prokes, terutama masyarakat di daerah-daerah," ujar Yusirwan.

Yusirwan mengatakan hal itu juga didorong oleh masih banyaknya pemuka masyarakat, seperti ulama dan pemangku adat yang berbicara di masjid atau di forum-forum adat bahwa keberadaan virus corona merupakan hoaks dan konspirasi semata.

"Bagaimanapun, masyarakat kita tetap akan lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh ulama di masjid ketimbang yang disampaikan oleh dokter," kata dia.

Yusirwan mengatakan bahwa angka kematian pasien Covid-19 di Padang tergolong kecil jika dibandingkan jumlah penduduk, yakni hanya 5 persen dari total jumlah penduduk.

Meski demikian, dia tidak mau itu disepelekan. Dia berharap masyarakat percaya dengan Covid-19 dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari risiko kematian.

"Tapi lima persen itu merupakan nyawa manusia yang wajib diselamatkan secara medis. Jadi, boleh berkunjung dan berwisata Covid-19, semua petugas akan dipersiapkan untuk memberikan akses" tambah Yusirwan.

Yusriwan lalu berharap setiap elemen masyarakat, terutama tokoh agama dan adat, untuk bersama-sama memerangi virus corona. Menurutnya itu tindakan konkret yang bisa dilakukan agar pandemi bisa segera terkendali.

Ia juga mengimbau agar masyarakat meminimalisir kegiatan yang berada di luar rumah, termasuk ibadah berjamaah. Sebab, Kegiatan berkumpul itu bisa menjadi pemicu penyebaran.

Mengenai keadaan RSUP M.Djamil, Yusirwan mengatakan saat ini sudah ada 358 kamar yang digunakan hanya untuk pasien Covid-19 saja. Sebanyak 141 ruangan di antaranya merupakan ruangan ICU dan HCU.

(nya/bmw)


Diterbitkan di Berita

Berbagai upaya dalam memerangi hoaks yang meresahkan itu, juga dinilai efektif dengan turut melibatkan para pemuka agama seperti para ulama.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan, pihaknya mengajak para ulama untuk menjaga umat dari berbagai informasi yang tidak benar.

“Terakhir saya ingin juga mengajak para Kiai untuk menjaga umat dari berbagai informasi-informasi isu-isu yang tidak benar,” ujar Wapres ketika menghadiri pertemuan bersama para ulama dan tokoh Islam secara daring, seperti diikuti RRI.co.id, Senin (12/7/2021).

Menurut Wapres saat ini berbagai berita bohong bercampur baur di masyarakat, yang sayangnya kebenarannya masih sulit dilakukan oleh sebagian pihak.

“Sekarang ini zamannya informasi, banjir informasi, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang bohong, ada fitnah, ada adu domba, ini bercampur baur di dalam masyarakat,” imbuhnya.

Dikatakan Wapres di era post truth atau yang berarti pasca kebenaran, tersebar banyak berita bohong termasuk mengenai COVID-19 yang disebut sebagian pihak sebagai konspirasi.

“Dimana kebenaran tersebar dengan kebohongan, dan kebohongan tersamarkan ini sekarang sedang terjadi. Termasuk, informasi tentang konspirasi bahwasanya COVID adalah konspirasi. Padahal ini nyata,” tegas Wapres.

Dalam sepekan terakhir jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan mencapai rekor tertinggi selama pandemi berlangsung.

Dilansir dari data Worldometer, angka kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia pada Minggu (11/07/2021), menjadi yang tertinggi di dunia dengan 1.007 jiwa.

Menyikapi bahaya yang semakin mengancam, Wapres Ma'ruf Amin juga turut mengajak para ulama untuk berjuang bersama pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19.

Terutama dalam mengedukasi masyarakat untuk menaati anjuran pemerintah selama pandemi. (Miechell Octovy Koagouw)

Diterbitkan di Berita

aanardianto MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Abdul Mu’ti mengaku heran dengan kelompok yang menganggap Pancasila sebagai produk Thoghut yang kafir dan bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Mu’ti, mereka yang menuduh seperti itu telah menistakan ijtihad para ulama.

Pancasila sendiri lahir sebagai kesepakatan dan ijtihad para ulama dan tokoh pendiri bangsa. Artinya, perumusan Pancasila memiliki dasar-dasar agama yang sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Bagi Muhammadiyah, Pancasila dianggap sebagai rumusan final yang tidak boleh diubah.

Penegasan itu dilakukan Muhammadiyah dengan meluncurkan dokumen resmi Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Persaksian) dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015.

“Sehingga Muhammadiyah menyebut Pancasila itu dasar negara yang Islami dan Negara Pancasila sebagai negara perjanjian,” ungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam forum diskusi Empat Pilar MPR RI di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Senin (26/4).

Dalam diskusi yang bertema “Menangkal Penyusupan Paham Ekstremisme di Kalangan Kaum Muda” itu, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tugas umat Islam terutama Muhammadiyah adalah melakukan persaksian dengan cara melakukan kerja bersama membangun bangsa.

“Jadi sudah Mabni, artinya nggak bisa berubah-ubah. Selain menjadi Darul Ahdi (Negara Perjanjian), adalah juga Darul Syahadah (Negara Persaksian),” ingatnya lagi.

Senada dengan Mu’ti, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah turut prihatin dengan lemahnya pemahaman kelompok ekstrimis di Indonesia terhadap sejarah bangsanya sendiri.

“Para alim ulama yang menurut saya keulamaannya, pengetahuan keilmuannya tentang Islam tentu sangat dalam, mau menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Bahwa Pancasila itu bukan nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam,” ucap Basarah.

Selain miskin pemahaman sejarah, kelompok ekstrimis dan radikal itu menurut Basarah juga bermasalah dalam mengimani takdir Allah yang menempatkan mereka hidup di bumi majemuk seperti Indonesia.

“Itu juga harus diyakini bahwa menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta’ala, sebagaimana dalam rukun iman yang saya yakini bahwa percaya kepada takdir itu juga bagian dari iman.

Sehingga barangsiapa yang ingin mengubah takdir Tuhan pada bangsa Indonesia ini sesungguhnya bertentangan dengan takdir dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegasnya.

Diterbitkan di Berita
Hardani Triyoga VIVA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dari jasa ulama, kiai, dan Nahdatul Ulama (NU). Muzani bilang, NU sejak lama sudah memiliki andil.

Demikian disampaikan Muzani saat menghadiri pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang. Hadir pula Ketua Harian PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud.

"Kita bersyukur kepada Tuhan, NU dalam sejarahnya tanpa diminta selalu hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa," ujar Muzani, dalam keterangan resminya yang dikutip Senin, 8 Maret 2021.

Dia mengingatkan sebagai bangsa yang majemuk dan berbhineka, Indonesia rawan perpecahan. Hal ini merujuk penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dengan berbagai etnis, ras, bahasa. Kondisi tersebut memiliki potensi terpecah belah.

Meski demikian, ia kembali mengucapkan syukur terkait kiprah NU yang bisa mempersatukan masyarakat.

"Para ulama dan kiai NU tidak pernah berhenti dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam sejarahnya, para ulama dan kiai selalu menebarkan persatuan, persaudaraan, dan persahabatan di tengah-tengah kehidupan bangsa," jelas Wakil Ketua MPR tersebut.

 
Foto: Istimewa

Menurut Muzani, bangsa Indonesia berhutang kepada NU. Ia menekankan NU jadi salah satu pihak yang membuat bangsa Indonesia saat ini tetap bersatu sehingga masyarakat tenteram, tenang, tak bergejolak.

"Perjuangan para ulama dan kiai dalam memperjuangkan persatuan, perdamaian, persaudaraan tidaklah mudah. Tantangannya berat, mereka kerap disalahpahami. Salah arti, bahkan di-bully oleh sejumlah pihak," tutur Muzani.

Kemudian, Muzani memberi contoh beberapa negara yang masih terjadi perang saudara lantaran memperebutkan kekuasaan. "Lihatlah banyak negara yang saat ini saling bertikai, seperti Yaman, Afganistan, Libya. Negara-negara tersebut hidup tidak tenang dan tidak ada pembangunan," jelas Muzani.

Dia pun menyerukan ajakan agar selalu menghidupkan NU yang sudah berjasa terhadap bangsa Indonesia. "Inilah utang kita, utang bangsa Indonesia kepada NU. Utang bangsa Indonesia kepada para ulama dan kiai, karena itu hidup-hidupkan lah selalu NU," sebutnya.

Diterbitkan di Berita

Muhaimin sindonews.com RIYADH - Pihak berwenang di Arab Saudi dilaporkan telah menangkap ulama perempuan terkenal, Aisha Al-Muhajiri. Menurut Prisoners of Conscience, dia ditangkap karena dia terus berdakwah dan mengajar Al-Qur'an di rumahnya di kota suci Makkah.

Ulama perempuan berusia 65 tahun itu dilaporkan ditangkap oleh 20 anggota dinas intelijen Arab Saudi.

Prisoners of Conscience, organisasi yang melaporkan penangkapan dan penindasan pemerintah Saudi terhadap aktivis dan tokoh masyarakat, melaporkan dua wanita lainnya ditangkap bersama Al-Muhajiri.

"Satu dari dua perempuan itu berusia 80 tahun, sementara keluarga seorang perempuan lainnya menolak untuk mengungkapkan informasi apapun tentang dia," kata organisasi tersebut, seperti dikutip dariMiddle East Monitor, Selasa (16/2/2021).

Organisasi itu menambahkan bahwa setelah penangkapan mereka, siapa pun yang menanyakan tentang penahanan atau dakwaan juga akan ditangkap, termasuk anak-anak Al-Muhajiri sendiri. "Kami mengonfirmasi bahwa anak-anak pendakwah Aisha Al-Muhajiri diancam dengan penahanan ketika mereka menanyakan tentang dia setelah dia ditangkap," kata organisasi tersebut.

"Pihak berwenang dilaporkan mengatakan; 'Kami akan menangkap siapa pun yang menanyakan tentang dia'," lanjut organisasi Prisoners of Conscience mengutip ancaman pihak berwenang Arab Saudi.

Masih menurut organisasi itu, Al-Muhajiri ditahan di Penjara Dhahban dekat kota pesisir Jeddah.

Pemerintah Arab Saudi maupun otoritas terkait belum berkomentar atas laporan tersebut. Sejumlah ulama, aktivis, dan kritikus rezim Arab Saudi telah ditangkap selama beberapa tahun terakhir.
 
Bahkan ulama yang sangat dihormati dan terkenal pernah ditahan hanya karena mengomentari urusan terkini atau kebijakan pemerintah, di antaranya adalah Aid Al-Qarni, Ali Al-Omari, Safar Al-Hawali, Omar Al-Muqbil, dan Salman al-Ouda.
 
Banyak yang dikenal sebagai reformis dan karenanya dipandang sebagai ancaman oleh penguasa de facto Putra Mahkota Muhammad Bin Salman.

Tindakan kerasnya terhadap cendekiawan Muslim yang telah lama menjadi suara utama di Arab Saudi merupakan upaya untuk mengekang pengaruh mereka. Inisiatif kebijakan luar negeri Muhammad Bin Salman dan upayanya yang keras untuk memodernisasi Kerajaan telah menjadi sasaran khusus para kritikus.

Bahkan para sarjana asing tidak lolos di bawah tindakan keras itu. Aimidoula Waili dari minoritas Muslim Uighur yang dianiaya di China ditangkap oleh otoritas Saudi pada November atas permintaan pemerintah China.
Setelah ditahan di China beberapa tahun lalu sebelum melarikan diri ke Turki, Waili dilaporkan berisiko dideportasi ke China.
Diterbitkan di Berita