TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah secara terus-menerus menggencarkan vaksinasi Covid-19. Stok vaksin terus didatangkan dari luar negeri. Meski stok yang ada, tidak sebanding dengan antusias masyarakat untuk memperoleh vaksin. 

Tapi tak sedikit pula yang masih tergabung dalam kaum antivaksin. Mereka menolak vaksin dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan yang sifatnya agama, seperti vaksin tidak halal, hingga yang sifatnya terdengar sepele: masih divaksin kok masih kena Covid-19?    

Dilansir dari laman litbang.kemkes.go.id, masih banyak masyarakat yang meragukan efektifitas dan keampuhan vaksin COVID-19. Beberapa diantaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. 

Padahal, Kepala UPT Puskesmas Linggang Bigung, dr. Beny, sudah meyakinkan bahwa vaksin COVID-19 aman dan sudah teruji melalui penelitian.

“Jangan sampai masyarakat tidak mau vaksin hanya gara-gara mendengar berita yang tidak benar, jika mengalami keraguan tanyakan langsung ke petugas kesehatan yang lebih tahu tentang vaksinasi,” kata Beni seperti dikutip oleh Tempo dari laman kutaibaratkab.go.id, Selasa 29 Juni 2021.

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Prof. dr. Moh. Hakimi, Sp.OG(K)., Ph.D, merespons fenomena ini dalam acara Raboan Online CBMH FK-KMK UGM yang membahas tema “COVID-19 Vaccine: Ethics and Infectious Disease”.

Dilansir dari laman ugm.ac.id, Hakimi memaparkan model health belief yang menjelaskan bahwa seseorang yang dilibatkan dalam kegiatan promosi kesehatan, dalam hal ini vaksinasi, dipengaruhi oleh persepsi keseriusan masalah yang dihadapi, persepsi kerentanan, persepsi manfaat dan hambatan, dan persepsi ancaman.

Selain itu, pertimbangan orang dalam melaksanakan vaksinasi juga dipengaruhi oleh modifying variable yang terdiri dari variabel demografi seperti kelas sosial, gender, usia, serta karakteristik psikologi seperti kepribadian dan peer group pressure.

Hakimi kemudian memberikan strategi yang menurutnya perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19.

Menurutnya, perlu adanya pemberian penjelasan terkait keseriusan dari  COVID-19 dan dampaknya, serta manfaat yang didapatkan dari vaksinasi.

Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini banyak beredar informasi palsu yang tidak disikapi secara hati-hati sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Karena itu, informasi palsu yang beredar perlu segera dikonfirmasi kebenarannya.

Hakimi juga memaparkan tentang bioetika penyakit infeksi, dalam hal ini yaitu COVID-19, yang dalam perspektif penyakit menular seperti Corona pasien tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dapat menularkan penyakit ke orang lain.

“Jadi, ada kewajiban moral pasien penderita penyakit infeksi terhadap orang lain,” katanya seperti dikutip oleh Tempo dari laman ugm.ac.id, Kamis 21 Januari 2021.

Sehingga, yang dibutuhkan dalam vaksinasi adalah menjembatani kesenjangan antara bioetika dan kesehatan masyarakat tradisional. Dalam tataran praktik, perlu adanya perhatian lebih banyak dalam aspek kerahasiaan dan privasi, informed consent, dan paternalisme.

NAUFAL RIDHWAN ALY

Bantennews.com SERANG – Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Professor Nurhasan Ismail meminta kepada 75 anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang tidak lolos test intropeksi diri dan berjiwa kesatria.

Menurut Ismail, jangan terkesan menggiring opini bahwa 1.247 peserta yang lulus atau memenuhi persyaratan dianggap bermasalah dari 1.351 peserta yang ikut dalam test wawasan kebangsaan (TWK).

“Dan bagi yang tidak penuhi syarat harusnya ksatria tidak perlu salahkan materinya atau salahkan orang lain. Tapi harusnya introspeksi ke dirinya sendiri, kenapa yan lain bisa, saya tidak bisa,” lanjutnya.

Peneliti hukum ini pun membeberkan alasan tesnya hanya TWK. Padahal, menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) dimana UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aturan turunannya disebutkan untuk menjadi pegawai negeri ada 3 macam tes meliputi tes intelektual umum (TIU), tes karakteristik pribadi (TKP), dan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal tersebut lantaran kata Ismail, untuk TIU dan TKP tidak dites lagi karena pegawai KPK sudah bekerja sekian lama di lembaga tersebut. Jadi dua test tidak dilakukan lagi.

“TWK belum pernah dilakukan bagi pegawai KPK, karena itu dilakukan TWK dan semua pegawai KPK untuk mengikuti tes tersebut. Buktinya banyak yan lulus 1274 orang, jadi harus dihormati juga hak hak yg lulus,” paparnya.

Dikatakan, bahwa KPK merupakan pelaksana regulasi atau Undang-Undang bukan sebaliknya. Karena itu lembaga antirisuah bertugas melaksanakan segala peraturan perundang undangan selurus lurusnya yakni UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Dalam UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK menyebutkan pegawai KPK adalah Aparatur sipil Negara. Karena itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN,” jelasnya.

Lanjut Ismail, disebutkan juga syarat alih pegawai KPK menjadi ASN dan diatur lagi dalam Peraturan Komisi KPK No 1 tahun 2021 tentang mekanisme pengalihan pengalugan pegawai KPK menjadi ASN sesuai UU No 5 th 2014 tentang ASN yang mengatur syarat-syarat menjadi ASN.

“syaratnya adalah Setiap kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah. Tidak terlibat organisasi terlarang pemerintah dan undang-undang,” sebutnya.

Ismail merasa aneh lantaran yang tengah dipersoalkan dan disalahkan materi TWK. Padahal, yang memenuhi syarat justru lebih banyak yakni 1274 orang.

Menurut Ismail, artinya alat ukur test wawasan kebangsaan tidak bermasalah. Materi test juga dibuat dan dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang sah BKN bersama Tim Assesment yang profesional.

“Yang tidak lulus harusnya berjiwa besar, karena ini perintah Undang Undang No. 19 tahun 2019 dan sudah diuji di MK,” pungkasnya.

(Ren/Red)

ugm.ac.id

Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan vaksinasi massal pada tanggal 20 - 21 Maret 2021 bertempat di Grha Sabha Pramana UGM.

Vaksinasi tahap pertama dari tiga tahapan vaksinasi yang direncanakan diikuti 2.681 peserta lanjut usia dari kalangan dosen dan tenaga kependidikan UGM, masyarakat di sekitar kampus UGM, serta dosen dan tenaga kependidikan dari perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Harapannya jika program ini semakin banyak pesertanya, Indonesia dapat segera mengatasi pandemi sehingga perekonomian bergulir kembali dengan cepat," ucap Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng, IPU, ASEAN Eng., usai mengikuti vaksinasi di hari pertama, Sabtu (20/3).

Peserta vaksinasi massal kali ini terdiri atas 2.489 dosen dan tenaga kependidikan UGM berstatus aktif maupun purnatugas yang berusia lanjut beserta suami atau istri.

Kemudian terdapat 126 warga lansia sekitar UGM dari 7 padukuhan di Kelurahan Sinduadi dan Caturtunggal, serta 66 dosen dan tenaga kependidikan lansia dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di DIY seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, dan Universitas Sanata Dharma.

"Dosen yang menerima vaksinasi baru sekitar dua puluh persen. Mudah-mudahan sebelum puasa semua dosen susah divaksin sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," terang Wakil Rektor UGM Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto.

Ia mengungkapkan, UGM turut menyelenggarakan vaksinasi massal dalam rangka mendukung program pemerintah terkait percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya untuk para lansia.

Untuk mempersiapkan vaksinasi massal ini, Pimpinan UGM dan Satgas COVID-19 UGM berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi DIY, Dinkes Kabupaten Sleman, Kominfo Kabupaten Sleman, RSUP dr. Sardjito, RSA UGM, GMC, serta Klinik Korpagama untuk menyiapkan tim vaksinasi. Beberapa pihak ikut berpartisipasi dan mendukung antara lain Danone, Aqua dan Sari Husada.

Setelah tahapan vaksinasi kali ini, selanjutnya UGM juga akan melaksanakan vaksinasi untuk 2.142 tenaga dosen non-lansia UGM yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan vaksin, dan berikutnya untuk 5.052 tenaga kependidikan non-lansia UGM yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan vaksin dan dilakukan setelah vaksinasi dosen.

“Untuk dosen dan tenaga kependidikan non-lansia masih dikoordinasikan dengan Kemenkes RI dan Dinkes Provinsi DIY untuk mendapatkan alokasi vaksin,” terang Bambang.

Sementara itu, terkait rencana vaksinasi untuk kelompok lainnya seperti mahasiswa, ia mengungkapkan bahwa UGM masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait urutan prioritas penerima vaksin.

“UGM akan berusaha untuk bisa memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi massal untuk seluruh sivitas akademika UGM,” ucapnya.

Penulis: Gloria
Foto: Firsto