Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyampaikan alasan memerintahkan pengusiran Duta Besar (dubes) asing, termasuk Amerika Serikat dari negaranya.

Erdogan memerintahkan persona non-grata kepada dubes asing irtu karena pernyataan mereka mendukung aktivis Turki, Osman Kavala, yang kini ditahan.

Para dubes yang akan diusir antara lain dari AS, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Swediam Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru. Mengutip media Turki Anadolu, mereka melontarkan pernyataan di media mendesak pemerintahan Turki melepas Kavala.

Para diplomat dari negara-negara barat tersebut menilai kasus penangkapan Kavala bisa membayangi persoalan demokrasi dan hukum di Turki. Pernyataan para dubes AS itu pun membuat Erdogan geram.

Ia kemudian memerintahkan Kementerian Luar Negeri Turki memanggil 10 dubes asing itu, pada Selasa (18/10), sebelum memerintahkan untuk mengusirnya.

"Ini bukan negara kesukuan yang Anda pikirkan. Ini Turki," ujar Erdogan dalam upacara di Provinsi Eskisehir, dilansir dari Anadolu. Kavala ditangkap pada 2017 karena protes Gezi pada 2013. Segelintir aksi demo di Istanbul yang merambat menjadi aksi nasional di negara itu.

Demonstrasi itu mengakibatkan delapan pendemo dan satu polisi meninggal. Turki menahan pria 64 tahun itu sejak 2017 tanpa vonis hukuman.

Ia telah menghadapi serangkaian tuduhan mulai dari protes antipemerintahan Erdogan pada 2013 lalu hingga dugaan keterkaitan upaya kudeta militer yang gagal pada 2016 silam.

"Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kami untuk mengumumkan 10 duta besar negara asing tersebut akan di-persona nongrata secepatnya," ujar Erdogan, Sabtu (23/10).

Erdogan tak menyebut waktu tepatnya para 10 duta besar tersebut resmi diusir. Namun, Erdogan menegaskan, "Mereka harus pergi dari sini pada hari mereka tidak lagi bisa di Turki."

Sementara it dari balik terali besi yang mengurungnya, Kavala mengatakan dia seolah menjadi alat konspirasi luar negeri yang ingin menjatuhkan Erdogan.

"Saya dituduh menjadi bagian dari konspirasi yang diduga diorganisir oleh kekuatan asing, pembebasan saya akan melemahkan fiksi yang bersangkutan dan ini bukan sesuatu yang diinginkan pemerintah," papar Kavala.

(bac)

sindonews.com Pemerintah Turki disebut-sebut frustrasi dengan Taliban dan enggan mengakui pemerintahannya di Afghanistan. Alasannya, pemerintahan tersebut tidak menampilkan keragaman termasuk peran perempuan di kabinetnya.

Dua sumber yang mengetahui pembicaraan Turki dan Taliban mengatakan frustrasi mulai dirasakan Ankara ketika mereka dan Taliban masih berjuang untuk mencapai kesepakatan akhir tentang pengamanan dan pengoperasian Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul.

Ankara mengambil pendekatan wait and see (menunggu dan melihat), untuk memberi pemerintahan Taliban waktu guna mencari tahu bentuk akhir yang akan diambil pemerintahnya. "Tidak ada yang akan terburu-buru untuk mengakui pemerintahan mereka," ungkapnya.

(mad)

sindonews.com KABUL - Taliban telah meminta bantuan teknis kepada Turki untuk menjalankan bandara Kabul setelah kepergian pasukan asing. Meski demikian, Taliban bersikeras militer Ankara juga mundur sepenuhnya pada batas waktu akhir Agustus.

Kabar itu diungkapkan dua pejabat Turki pada Reuters. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan 20 tahun setelah mereka digulingkan dalam invasi pimpinan Amerika Serikat (AS).

“Permintaan bersyarat oleh Taliban itu menempatkan Turki dalam keputusan sulit apakah akan menerima pekerjaan berbahaya itu,” ungkap seorang pejabat Turki.

Turki yang mayoritas Muslim adalah bagian dari misi NATO di Afghanistan dan masih memiliki ratusan tentara di bandara Kabul. Para pejabat mengatakan mereka siap mundur dari Afghanistan dalam waktu singkat.

Tetapi pemerintah Presiden Turki Tayyip Erdogan telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa mereka dapat tetap hadir di bandara jika diminta. Setelah Taliban menguasai Afghanistan, Turki menawarkan bantuan teknis dan keamanan di bandara.

“Taliban telah meminta dukungan teknis dalam menjalankan bandara Kabul,” ungkap seorang pejabat senior Turki, seraya menambahkan permintaan Taliban agar semua pasukan Turki pergi akan memperumit misi prospektif apa pun.

“Memastikan keselamatan pekerja tanpa Angkatan Bersenjata Turki adalah pekerjaan yang berisiko,” papar pejabat itu tanpa menyebut nama karena tidak berwenang berbicara pada media.

“Pembicaraan dengan Taliban mengenai masalah ini sedang berlangsung dan, sementara itu, persiapan untuk penarikan pasukan telah selesai,” ungkap pejabat Turki itu.

Tidak jelas apakah Turki akan setuju untuk memberikan bantuan teknis jika pasukannya tidak ada di bandara Kabul untuk menjamin keamanan.

Pejabat Turki lainnya mengatakan keputusan akhir akan dibuat pada batas waktu 31 Agustus bagi pasukan asing untuk meninggalkan negara itu dan mengakhiri keterlibatan militer selama 20 tahun di Afghanistan.

Menjaga bandara tetap terbuka setelah pasukan asing menyerahkan kendali sangat penting, tidak hanya bagi Afghanistan untuk tetap terhubung dengan dunia tetapi juga untuk menjaga pasokan dan operasi bantuan.

“Ini akan menjadi jalur penting bagi aksi kemanusiaan di Afghanistan,” ungkap Mary Ellen McGroarty, direktur Program Pangan Dunia di Afghanistan, pekan lalu.

Turki telah memuji Taliban sejak mereka merebut Kabul, dan mengatakan pihaknya terbuka untuk terlibat dengan mereka begitu pemerintah baru terbentuk.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pada Selasa bahwa kelompok itu mencari hubungan baik dengan Turki. “Kami ingin hubungan baik dengan Turki, pemerintah Turki dan orang-orang Muslim di negara Turki.

Adapun pasukan Turki yang ditempatkan di Afghanistan, kami tidak membutuhkan mereka di negara kami dan setelah evakuasi selesai, kami akan mengamankan bandara sendiri,” ujar Mujahid. 

Turki bertanggung jawab mengamankan bandara Kabul dalam pengerahan pasukan NATO dan telah terlibat dalam upaya evakuasi selama dua pekan terakhir. AS mengatakan sedang berkoordinasi dengan mitra regional, serta Taliban, tentang operasi bandara Kabul di masa depan.

“Negara yang berfungsi, ekonomi yang berfungsi, pemerintah yang memiliki kemiripan hubungan dengan seluruh dunia, membutuhkan bandara komersial yang berfungsi,” papar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

“Kami sedang berdiskusi dengan Taliban di front ini. Mereka telah menunjukkan kepada kami dengan tegas bahwa mereka berusaha untuk memiliki bandara komersial yang berfungsi,” pungkas dia.

(sya)

VOA Indonesia

Taliban hari Selasa (13/7) memperingatkan bahwa jika Turki memperluas kehadiran militernya di Afghanistan, kelompok Islamis itu akan menganggap pasukan Turki sebagai “penjajah” dan akan mengobarkan “jihad” terhadap mereka.

Peringatan itu disampaikan di tengah adanya gerakan medan tempur baru yang menurut para kritikus menunjukkan bahwa Taliban sedang merencanakan pengambilalihan secara militer atas Afghanistan, yang merupakan pengingkaran janji perdamaian yang telah mereka sepakati, dan meningkatkan prospek terjadinya perang saudara besar-besaran.

Amerika Serikat telah meminta Turki untuk mengamankan bandara Kabul setelah semua pasukan Amerika dan NATO ditarik dari negara itu pada akhir bulan depan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Jumat (9/7) tanpa merinci bahwa dia telah setuju dengan Washington mengenai “ruang lingkup” terkait bagaimana mengamankan dan mengelola bandara itu.

Taliban mengutuk kesepakatan itu sebagai “tercela” dan menuntut Turki meninjau kembali keputusannya.

“Kami menganggap tetap hadirnya pasukan asing di tanah air kami oleh negara mana pun dengan dalih apa pun sebagai pendudukan. Perpanjangan pendudukan akan membangkitkan emosi kebencian dan permusuhan di dalam negara kami terhadap para pejabat Turki dan akan merusak hubungan bilateral.” Demikian bunyi pernyataan Taliban.

Keamanan dan kelancaran operasi bandara internasional Hamid Karzai di ibukota Afghanistan sangat penting untuk menjaga misi-misi diplomatik dan organisasi-organisasi asing yang beroperasi di Kabul, di mana ledakan bom Selasa (13/7) menewaskan sedikitnya empat orang.

Ratusan tentara Amerika diperkirakan akan tinggal di ibu kota Afghanistan itu untuk menjaga kompleks kedutaan besar AS di sana.

Pasukan Taliban secara dramatis memperluas kontrol teritorial mereka di Afghanistan dengan menguasai sejumlah distrik tanpa perlawanan sejak pasukan AS secara resmi mulai menarik diri dari negara itu pada awal Mei. [lt/jm]

Syaiful W Harahap tagar.id Jakarta - Konflik di Suriah memasuki babak baru setelah militer Turki melancarkan serangan terhadap posisi milisi Kurdi di timur laut Suriah. Inilah faksi-faksi yang berperang di Suriah. Elizabeth Schumacher dan Alexander Pearson menuliskannya untuk dw.com/id.

Perang Tiada Akhir (Foto: dw.com/id)

Perang Tiada Akhir - Suriah telah dilanda kehancuran akibat perang saudara sejak 2011 setelah Presiden Bashar Assad kehilangan kendali atas sebagian besar negara itu karena berbagai kelompok revolusioner. Sejak dari itu, konflik menarik berbagai kekuatan asing dan membawa kesengsaraan dan kematian bagi rakyat Suriah.

Kelompok Loyalis Assad (Foto: dw.com/id)

Kelompok Loyalis Assad - Militer Suriah yang resminya bernama Syrian Arab Army (SAA) alami kekalahan besar pada 2011 terhadap kelompok anti-Assad yang tergabung dalam Free Syrian Army. SAA adalah gabungan pasukan pertahanan nasional Suriah dengan dukungan milisi bersenjata pro-Assad. Pada bulan September, Turki meluncurkan invansi militer ketiga dalam tiga tahun yang menargetkan milisi Kurdi.

Militer Turki (Foto: dw.com/id)

Militer Turki – Hampir semua negara tetangga Suriah ikut terseret ke pusaran konflik. Turki yang berbatasan langsung juga terimbas amat kuat. Berlatar belakang permusuhan politik antara rezim di Ankara dan rezim di Damaskus, Turki mendukung berbagai faksi militan anti-Assad.

Tentara Rusia (Foto: dw.com/id)

Tentara Rusia - Pasukan dari Moskow terbukti jadi aliansi kuat Presiden Assad. Pasukan darat Rusia resminya terlibat perang 2015, setelah bertahun-tahun menyuplai senjata ke militer Suriah. Komunitas internasional mengritik Moskow akibat banyaknya korban sipil dalam serangan udara yang didukung jet tempur Rusia.

Sekutu Barat (Foto: dw.com/id)

Sekutu Barat – Sebuah koalisi pimpinan Amerika Serikat yang terdiri lebih dari 50 negara, termasuk Jerman, mulai menargetkan Isis dan target teroris lainnya dengan serangan udara pada akhir 2014. Koalisi anti-Isis telah membuat kemunduran besar bagi kelompok militan. AS memiliki lebih dari seribu pasukan khusus di Suriah yang mendukung Pasukan Demokrat Suriah.

Pemberontak Free Syrian Army (Foto: dw.com/id)

Pemberontak Free Syrian Army - Kelompok Free Syrian Army mengklaim diri sebagai sayap moderat, yang muncul dari aksi protes menentang rezim Assad 2011. Bersama milisi nonjihadis, kelompok pemberontak ini terus berusaha menumbangkan Presiden Assad dan meminta pemilu demokratis. Kelompok ini didukung Amerika dan Turki. Tapi kekuatan FSA melemah, akibat sejumlah milisi pendukungnya memilih bergabung dengan grup teroris.

Pemberontak Kurdi (Foto: dw.com/id)

Pemberontak Kurdi - Perang Suriah sejatinya konflik yang amat rumit. Dalam perang besar ada perang kecil. Misalnya antara pemberontak Kurdi Suriah melawan ISIS di utara dan barat Suriah. Atau juga antara etnis Kurdi di Turki melawan pemerintah di Ankara. Etnis Kurdi di Turki, Suriah dan Irak sejak lama menghendaki berdirinya negara berdaulat Kurdi.

Islamic State ISIS (Foto: dw.com/id)

Islamic State ISIS - Kelompok teroris Islamic State (Isis) yang memanfaatkan kekacauan di Suriah dan vakum kekuasaan di Irak, pada tahun 2014 berhasil merebut wilayah luas di Suriah dan Irak. Wajah baru teror ini berusaha mendirikan kekalifahan, dan namanya tercoreng akibat genosida, pembunuhan sandera serta penyiksaan brutal.

Afiliasi Al Qaeda (Foto: dw.com/id)

Afiliasi Al Qaeda - Milisi teroris Front al-Nusra yang berafiliasi ke Al Qaeda merupakan kelompok jihadis kawakan di Suriah. Kelompok ini tidak hanya memerangi rezim Assad tapi juga terlibat perang dengan pemberontak yang disebut moderat. Setelah merger dengan sejumlah grup milisi lainnya, Januari 2017 namanya diubah jadi Tahrir al-Sham.

Pasukan Iran (Foto: dw.com/id)

Pasukan Iran - Iran terlibat pusaran konflik dengan mendukung rezim Assad. Konflik ini juga jadi perang proxy antara Iran dan Rusia di satu sisi, melawan Turki dan AS di sisi lainnya. Teheran berusaha menjaga perimbangan kekuatan di kawasan, dan mendukung Damaskus dengan asistensi startegis, pelatihan militer dan bahkan mengirim pasukan darat (dw.com/id). []