sindonews.com JAKARTA - TNI AL dan Masjid Istiqlal sepakat menjalin kerja sama dalam pelatihan perwira rohani dalam rangka mengantisipasi sekaligus menangkal paham radikal.

Hal itu disepakati dalam pertemuan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Gedung Utama, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/10/2021).

KSAL Yudo berjanji akan mengirimkan para perwira-perwira rohani Islam TNI AL untuk bisa berbagi atau mengikuti pelatihan di Masjid Istiqlal. 

"KSAL sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas silaturahmi Imam Besar Masjid Istiqlal yang telah sudi meluangkan waktu berkunjung ke Mabesal. TNI AL akan menindaklanjuti untuk melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan kualitas SDM perwira rohani Islam," tulis Dispenal dalam keterangan yang diterima, Kamis (7/10/2021).

Di kesempatan tersebut, Imam Besar Masjid Istiqlal menyampaikan ingin menyinergikan peran masjid dalam upaya menangkal pemahaman radikal dan meningkatkan kerja sama Masjid Istiqlal dengan TNI AL untuk pelatihan perwira rohani Islam.

Di samping itu, pihaknya juga akan memeberdayakan masjid tak hanya berfungsi kegiatan ibadah ritual saja. Namun, juga berfungsi sebagai kegiatan sosial menjadi sentral pengembangan umat termasuk pengembangan ekonomi.

Ketika beraudiensi, Nassarudin datang bersama rombongan terdiri dari Kepala bidang Riayah Irjen Pol (Pur) Said Saile, Kepala bidang Sosial dan BPMI Pemberdayaan Umat Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin, Kepala bidang Diklat BPMI HM Faried Saenong, dan Kepala bidang Peribadatan BPMI KH Buchori Sail Attahiri. 

Di sisi TNI AL, Laksamana Yudo turut didampingi oleh Wakil KSAL Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, Asisten Personel (Aspers) KS Laksda TNI Irwan Achmadi, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KSAL Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadispotmaral) Brigjen TNI (Mar) Markos, dan beberapa pejabat utama lainnya.

Elshinta.com - TNI Angkatan Laut dalam bidang penerbangan akan mempertajam kekuatan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA), kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

"Selain kekuatan pesawat udara fixed wing dan rotary wing, kita perkuat pesawat udara tanpa awak," kata Kasal saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-65 Penerbangan TNI AL, peresmian Skuadron Udara 100, dan Skuadron Udara 700 bertempat di Apron D Shelter Heli Skuadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), Juanda, Surabaya, Senin.

Menurut Kasal, perkembangan teknologi pertahanan era abad ke-21 terjadi secara cepat di antaranya quantum technology dan revolusi industri 4.0 yang menjadi faktor pendorong utama termasuk penggunaan wahana tanpa awak, sistem otomasi, dan intelijen buatan.

"Untuk itu penerbangan TNI AL harus bisa mengaplikasikan konsep 'network centric warfare' dengan memanfaatkan keunggulan informasi guna meningkatkan daya tempur," kata Yudo.

Selain modernisasi alutsista, kata mantan Pangkogabwilhan I ini, bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan keselamatan para awak penerbang AL merupakan hal yang utama dalam setiap gelar operasi.

"Kesiapan alutsista penerbangan TNI AL harus disiapkan dengan benar yang didukung oleh manajemen operasional skuadron udara yang baik serta keunggulan SDM merupakan komponen penentu kemampuan alutsista yang diawaki," ujar Laksamana Yudo.

Ia mengatakan penerbangan TNI AL merupakan komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang menjadi kepanjangan mata dan tangan dari Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), yakni dengan memanfaatkan aspek kecepatan, manuver, dan efek pendadakan yang efektif di mandala operasi.

Upacara hari penerbangan TNI AL tahun 2021 diselenggarakan dalam rangka memperingati sejarah dan pengabdian penerbangan TNI AL selama 65 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1956.

Bertepatan dengan peringatan tersebut diresmikan dua skuadron baru, yakni Skuadron Udara 100 Anti-Kapal Selam dan Skuadron Udara 700 Pesawat Udara Tanpa Awak.

Setelah pelaksanaan upacara, Kasal didampingi Ketua Umum Jalasenasrti Vero Yudo Margono, para pejabat utama Mabesal serta para pimpinan kotama TNI AL berkesempatan untuk meninjau alutsista pusat penerbangan TNI AL serta menyaksikan demonstrasi udara PUTA / UAV (Unmanned Aerial Vehicle) tipe SE 01 (Sea Eagel), dan QM 3388A (PC21).

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini masyarakat gencar menggalang dana untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut membeli kapal selam baru.

Penggalangan dana ini digelar usai berita KRI Nanggala 402 tenggelam di Perairan Bali.

Namun, dikabarkan TNI AL 'menolak' uang tersebut dan menjelaskan dana yang telah terkumpul ini tidak bisa digunakan untuk membeli kapal selam baru.

Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Johanes Suryo Prabowo heran dengan keputusan dari pihak TNI tersebut.

Melalui akun Twitternya, ia kemudian menanyakan nasib dari uang Rp1,2 miliar tersebut.

"Jadi gimana nih," tanya Prabowo.

Hingga Jumat 30 April 2021, dana yang telah terkumpul untuk mengganti KRI Nanggala 402 digagas Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, telah terkumpul hingga mencapai Rp1,2 miliar.

"Sudah Rp1,2 miliar tadi pagi. Galang dana masih akan dibuka sampai sebulanan lagi," kata Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, M. Jazir.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispen AL) Laksamana Pertama Julius Widjojono, terharu dan mengapresiasi kepedulian masyarakat guna membantu TNI membeli kapal selam.

"Kami bersyukur bahwa ternyata bangsa ini masih kuat empatinya, meskipun ada beberapa individu dan kelompok yang kering empatinya dengan indikasi gunakan momen ini untuk ambil keuntungan," katanya.

Namun, dengan berat hati, dana tersebut terpaksa ditolak karena ada persyaratan dan prosedur untuk membeli alutsista, termasuk kapal selam.

Dan di dalam undang-undang tidak ada ketentuan terkait masyarakat yang bisa turut serta membantu pembelian alutsista.

"Karena pembelian dilakukan melalui prosedur yang ada," ujarnya.

Aturan pembelian Alutsista Prosedur pembelian alutsista diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 11 (2) Postur TNI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.

Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut saat ini hanya memiliki empat kapal selam yang bisa digunakan untuk menjaga seluruh wilayah perairan Indonesia.

Empat kapal ini adalah jumlah total setelah KRI Nanggala-402  dinyatakan tenggelam di perairan Utara Bali.

Dari empat kapal selam yang tersisa, satu di antaranya sedang diperbaiki atau overhaul di Korea Selatan. Kapal selam yang dimaksud yaitu KRI Cakra-401. Usia kapal ini tak jauh berbeda dengan KRI Nanggala-402, yakni kurang lebih 40 tahun.

"Harapan kami alutsista ke depan kita bertambah, bayangkan kalau cuma tinggal empat dengan perairan seluas ini, ya tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa," kata Ahmadi dalam keterangan, Rabu (28/4).

Dalam kesempatan itu, Ahmadi mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan antisipasi berkaitan dengan kecelakaan alutsista setelah KRI Nanggala-402 tenggelam di perairan utara Bali.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan serupa terjadi, apalagi hal itu masih berhubungan dengan faktor alam.

"Sembari kita mengevaluasi tindakan-tindakan ke depan untuk kapal perang, di mana harapan kita ke depan kita akan punya banyak kapal selam untuk menjaga kedaulatan NKRI," kata dia.

Dia menilai kapal selam adalah kebutuhan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan NKRI, selain memiliki nilai strategis yang sangat besar.

"Orang enggak ngerti tahu-tahu ada kekuatan di bawah air, menembakkan torpedo dan sebagainya, itulah kenapa kapal selam ini disebut sebagai monster bawah air," kata dia.

Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis mengatakan Indonesia membutuhkan minimal 10 kapal selam untuk menjaga wilayah perairannya.

Beni menjelaskan kapal selam mampu mengawasi kawasan yang tidak bisa dijangkau oleh kapal patroli. Beni mencontohkan seperti laut lepas dalam 300 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Setidaknya terdapat tiga wilayah perairan yang mesti diawasi dengan kapal selam. Wilayah tersebut antara lain, perairan sekitar laut China Selatan atau Natuna Utara, Laut Hulu yang berbatasan dengan Filipina, dan sekitar kepulauan Maluku atau utara Papua.

(tst/pmg)