TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah kasus harian infeksi SARS-CovV-2, virus penyebab Covid-19, di Indonesia perlahan menurun. Data dari Satgas Penanganan Covid-19, per Selasa, 31 Agustus, kasus harian bertambah 10.534 kasus, dan total keseluruhan lebih dari 4 juta kasus.

Guru Besar di Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Tjandra Yoga Aditama, menjelaskan penurunan kasus itu terjadi karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kita bersyukur kasus baru harian bisa turun, bahkan sempat turun 10 kali lipat, dari 50 ribu kasus menjadi 5 ribuan kasus, pada Senin, 30 Agustus,” ujar dia, dalam keterangan tertulis, Selasa.

Namun, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020 itu mengatakan jangan sampai dengan pelonggaran PPKM, maka kasus naik lagi. Menurutnya, itu tergantung dari tiga hal, yakni orang yang menularkan, moda atau cara penularan, dan orang yang tertular.

Untuk menghadapi tiga hal tersebut perlu dilakukan beberapa langkah antisipasi. Dia menyarankan agar orang yang menularkan dikurangi jumlahnya dengan melakukan tes, telusur dan isolasi.

Sementara, cara penularan diminimalisir dengan menjaga ketat protokol kesehatan dan melakukan pelonggaran PPKM secara bertahap dan berhati-hati.

“Protokol kesehatan 5M itu tentunya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” tutur Tjandra.

Dia mengingatkan perlunya meningkatkan daya proteksi orang yang akan tertular. Caranya dengan vaksinasi dan upaya peningkatan daya tahan tubuh secara umum, seperti makan makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan lain-lain.

“Selain itu, perkembangan data harus diamati dengan sangat ketat dan bila perlu dilakukan pengetatan lagi, jangan sampai terlambat,” tutur Tjandra yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Jakarta, itu menambahkan.

Elshinta.com - Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama menyampaikan perkembangan terbaru penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca di enam negara tetangga Indonesia.

"Sehubungan informasi pada hari Minggu (16/5), tentang penghentian sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch (kumpulan produksi) CTMAV547 untuk pengujian toksisitas dan sterilitas, maka hal ini cukup banyak dibicarakan masyarakat, dan banyak yang menghubungkannya dengan kejadian dan kebijakan di beberapa negara Eropa," kata Tjandra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Untuk itu Tjandra mengajak masyarakat untuk melihat bagaimana penggunaan vaksin AstraZeneca di enam negara tetangga Indonesia.

Beberapa pekan lalu Tjandra mengikuti pertemuan internasional pakar kesehatan tentang vaksin COVID-19. "Masing-masing kami menyampaikan perkembangan vaksinasi di negara masing-masing.

Pakar dari Malaysia menyampaikan bahwa di negara itu masyarakat dapat menggunakan vaksin AstraZeneca bila mereka menginginkannya, jadi tergantung pilihan sendiri," ujarnya.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu mengatakan Pemerintah Malaysia memang menyediakan beberapa jenis vaksin untuk rakyatnya, yaitu vaksin Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBio dan Gamaleya .

Sementara Pemerintah Singapura pada Maret 2021 menyampaikan bahwa “Health Sciences Authority (HSA)” mereka sedang dalam komunikasi dengan berbagai perusahaan termasuk AstraZeneca tentang kemungkinan penggunaannya di negara itu.

"Sekarang ini Singapura menggunakan vaksin Pfizer dan juga Moderna, sama seperti yang digunakan di Amerika Serikat," katanya.

Situasi di Thailand, kata Tjandra, “Food and Drug Administration” atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Thailand telah memberi persetujuan perusahaan “Siam Bioscience” di negara itu untuk memproduksi vaksin COVID-19 AstraZeneca, sejak April 2021.

Diharapkan pada Juni 2021 hasil produksi dalam negerinya sudah akan dapat diberikan ke Pemerintah Thailand. "Seperti diketahui bahwa Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha sudah disuntik vaksin AstraZeneca pada 16 Maret 2021," katanya.

Negara berikutnya adalah Filipina. "Pada 8 Mei 2021 Filipina menerima lebih dari 2 juta dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX facility, di mana saya adalah salah seorang dari 12 anggota 'Independent Allocation Vaccine Group (IAVG)'-nya.

Ini adalah kiriman ke dua yang diterima Filipina, sebelumnya sekitar setengah juta sudah diterima pada Maret 2021," katanya.

Tjandra mengatakan data hingga 2 Mei 2021 menunjukkan dari 525.600 dosis vaksin AstraZeneca yang ada di Filipina maka 525.337 sudah diberikan pada petugas kesehatan, para lanjut usia dan mereka yang memiliki komorbid.

Filipina rencananya akan menerima total 4,5 juta dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX ini.

Tjandra juga mengemukakan situasi penggunaan AstraZeneca di Korea Selatan. Pada 11 April 2021, pemerintah setempat menggunakan vaksin AstraZeneca untuk mereka yang berusia di atas 30 tahun.

"Setelah sepekan sebelumnya, tadinya Korea Selatan menyatakan akan membatasi penggunaan vaksin ini pada mereka yang berusia di bawah 60 tahun," katanya.

Yang menarik, kata Tjandra, pada awal bulan Mei 2021, “Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA)” menyampaikan hasil penelitiannya bahwa vaksin Pfizer vaccine ternyata 89,7 persen efektif mencegah COVID-19 setidaknya dua pekan setelah penyuntikan pertama.

Sedangkan angka keampuhan untuk vaksin AstraZeneca adalah efektif 86,0 persen.

"Analisis ini dibuat berdasar data dari lebih dari 3,5 juta warga negara itu yang berusia 60 tahun ke atas, termasuk 521.133 orang yang sudah mendapat dosis pertama vaksin Pfizer atau AstraZeneca," katanya.

Terakhir adalah penggunaan AstraZeneca di Australia. Rekomendasi “Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)” menyatakan bahwa vaksin COVID-19 Pfizer lebih dianjurkan (“preferred”) pada mereka yang berusia di bawah 50 tahun.

Untuk yang berusia 50 tahun ke atas maka ATAGI tetap memberi anjuran bahwa manfaat dari vaksin AstraZeneca adalah lebih besar daripada risiko yang mungkin terjadi.

"Disampaikan juga bahwa vaksin AstraZeneca dapat diberikan pada mereka berusia di bawah 50 tahun bila manfaatnya jelas lebih tinggi dari risikonya dan mereka yang divaksin sudah memberi persetujuan dan memahami manfaat dan risiko yang ada," kata Tjandra.

Jakarta (ANTARA) - Bertepatan dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada 24 Maret, Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. Tjandra Yoga Aditama menyoroti dampak pandemi COVID-19 pada pengendalian dan kemajuan program TB di dunia termasuk Indonesia.

Dia menyebut dampak pandemi COVID-19 pada TB cukup besar. Pemodelan yang dibuat Stop TB Partnership dan Imperial College, Avenir Health, Johns Hopkins University dan USAID memperkirakan disrupsi akibat COVID-19 dapat membuat indikator kemajuan program TB dunia mundur ke situasi di 2013-2016.

"Jadi kemunduran 5 sampai 8 tahun," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu. Publikasi lain menyebutkan, deteksi TB global menurun rata-rata 25 persen dalam 3 bulan sehingga akan ada peningkatan kematian akibat TB sebanyak 190 000 orang.

Artinya untuk kawasan WHO Asia Tenggara akan ada penambahan 100.000 kematian. "Kalau pada 2018 ada 1,49 juta kematian akibat TB di dunia maka akibat pandemi COVID-19 maka di tahun 2020 dapat terjadi 1,85 juta kematian di dunia," tutur Tjandra.

Padahal, menurut dia, pengendalian tuberkulosis di kawasan WHO Asia Tenggara termasuk Indonesia awalnya berjalan cukup baik. Salah satu indikatornya, angka noti_kasi kasus TB yang naik dari 2,6 juta di tahun 2015 menjadi menjadi 3,36 juta di tahun 2018 atau terjadi kenaikan sekitar 20 persen.

Di sisi lain, keberhasilan pengobatan pada TB sensitif obat juga naik dari 79 persen pada kohort 2014 menjadi 83 persen pada kohort 2017. Sementara dari jumlah kematian, data menunjukkan terjadi penurunan dari 758.000 di tahun 2015

menjadi 658.000 pada 2018.

Kemajuan yang sudah dicapai dunia ini sempat diharapkan pada 2020 akan berlanjut. Tetapi, pandemi COVID-19 membelenggu dunia pada 2020. Menurut Tjandra, penemuan pasif di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan turun ke lapangan (aktif) menjadi dua hal yang perlu dilakukan.

Hal ini sejalan dengan tujuh kegiatan yang dapat sejalan dengan pengendalian COVID-19 meliputi tes, pelacakan kontak, pengendalian pencegahan infeksi, pengawasan, penguatan pelayanan kesehatan, komunikasi risiko dan keterlibatan komunitas.

Tjandra menilai, belum terlambat untuk kembali mengedepankan deteksi dan penanganan kasus agar angka kematian akibat TB tak melonjak.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Ida Nurcahyani

COPYRIGHT © ANTARA 2021