Rus Akbar, Okezone PADANG - Petugas Polda Sumatera Barat (Sumbar) menangkap emak-emak yang mengomentari protokol kesehatan (prokes) di salah satu restoran di Kota Padang. Video emak-emak yang mengomentari prokes dan menyebut pemerintah zalim itu tersebar dan viral di media sosial (medsos).

Pembuat video tersebut telah diamankan Polda Sumbar pada Minggu malam (4/7). "Sudah diamankan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Sumbar," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Satake Bayu Setianto di Mapolda Sumbar, Senin (5/7/2021).

Ia menyebut, perempuan tersebut berinisial Y (54), warga Petamburan, Jakarta. Ia diamankan polisi di Kota Padang.

"Pelaku penyebaran berita video tersebut diduga bermuatan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mana di dalam video tersebut terlihat seorang wanita merekam situasi di salah satu restoran yang ada di Padang," ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Arie Sulistyo Nugroho, menerangkan, terduga Y membagikan dan membuat postingan di grup Whatsapp "Sikumbang" berupa konten tersebut yang diunggah pada Jumat 2 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

Untuk modus dan kronologis kejadian, pelaku membuat postingan di grup Whatsapp berupa konten tersebut dengan caption seperti berikut :

"Padang kota bebas makan apa aja kita, gak ada yang di lockdown ga ada pembatasan, dan sekat-sekat, tuh liat tuh rame, ga ada, bebas semua ga ada jaga jarak padang aman tidak takut ama corona, corona takut ama kolor si nana.

Lihat saya lagi dipadang makan di restoran kampung sawah, bebek sawah rame ga ada jaga jarak, ada bebas kenapa kita d Jakarta kok pada panik semua udah jangan panik terus aja lawan pemerintahan zolim, ayo selamat makan rekan-rekan semua".

"Kita amankan dari terduga pelaku sebagai barang bukti yakni satu unit handphone merk Vivo 1918 warna Biru Dongker, satu simcard dan sebuah memory card merk 64GB warna hitam," ujar Kompol Arie.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus menyebut, kepada pelaku saat ini tidak dilakukan penahanan.

"Iya betul. Terduga diwajibkan untuk lapor ke Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar setiap hari Senin dan Kamis untuk proses hukum masih berjalan," tuturnya.

Jeka Kampai - detikNews Padang -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020.

Pejabat Humas BPK Perwakilan Sumbar Rita Rianti mengatakan BPK menemukan dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID di Sumbar mencapai Rp 12,47 miliar.

"Pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di BPBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 12,47 miliar tidak sesuai ketentuan," kata Rita saat dimintai konfirmasi, Senin (10/5/2021).

Rita mengatakan temuan Rp 12,47 miliar itu termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 yang disampaikan lewat LHP.

"Dalam LHP PDTT kepatuhan atas penanganan COVID ada temuan pemahalan hand sanitizer yang jumlahnya mencapai Rp 4,84 miliar.

Nah, dalam LHP LKPD 2020 ada lagi temuan pengadaan barang untuk penanganan COVID sebesar Rp 7,63 miliar. Jadi total sebesar Rp 12,47 miliar," kata Rita.

"LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 sudah diserahkan kepada pemda provinsi.

BPK menekankan pada catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan realisasi belanja tak terduga sebesar Rp 445,66 miliar, yang di antaranya direalisasikan sebesar Rp 156,19 miliar untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh BPBD," ujarnya.

Rita belum merinci komponen yang menyebabkan temuan baru Rp 7,63 miliar tersebut. Meski demikian, dia mengatakan BPBD tidak merancang dan melaksanakan suatu pengendalian yang memadai dalam memastikan pengadaan barang untuk penanganan COVID-19.

BPK juga menemukan adanya pembayaran kegiatan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan pada Dinas Pendidikan, yang mencapai Rp 516,79 juta. BPK menemukan penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai ketentuan.

Sudah Ada Rekomendasi Pansus

Indikasi penyelewengan anggaran COVID-19 di Sumatera Barat awalnya mengemuka saat DPRD Provinsi Sumatera Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BKP-RI menemukan kerugian daerah sebanyak Rp 4,9 Miliar Rupiah, karena ada markup harga pengadaan hand sanitizer.

Persoalan ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari DPRD kepada Gubernur dan meminta agar persoalannya dibawa ke Aparat Penegak Hukum (APH). Polda Sumbar sempat menyebut membentuk tim, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganan kasusnya.

(haf/haf)

PADANG, KOMPAS.com - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Ganefri mempertanyakan jargon Sumbar sebagai daerah industri otak yang menghasilkan orang-orang cerdas dan berkontribusi secara nasional.

Hal itu menyikapi kondisi dan fakta statistik terkini, di mana tingkat pendidikan Sumbar masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Sumatera. “Dilihat dari indeks pembangunan manusia sektor pendidikan, ternyata rata-rata lama sekolah di Sumbar hanya sampai kelas VII SMP.

Lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau,” kata Ganefri dalam wisuda ke-122 UNP di Padang, Jumat (19/3/2021).

Ganefri juga menyoroti data statistik yang membeberkan penurunan angka partisipasi murni atau persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah. “Ini harus jadi perhatian Pemerintah Sumbar secara serius.

Terjadi pengurangan anak masuk atau melanjutkan sekolah. Masuk SD berkurang, begitu pula untuk SMP dan SMA. Ini ada apa? Apakah masih layak Sumbar disebut sebagai daerah industri otak?” ujar Ganefri.

Menurut Ganefri, dirinya telah mendiskusikan hal itu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi beberapa waktu lalu. Ganefri mengatakan, UNP siap berkontribusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Sumbar dengan mencetak guru-guru yang kompeten.

"Tapi tidak selesai sama kita saja, sebab dibutuhkan kepedulian dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait. Kita cetak guru, dan pemerintah daerah harus berkomitmen memajukan pendidikan," kata Ganefri. Adapun wisuda UNP kali ini menghasilkan 2.256 orang wisudawan dari seluruh fakultas.

Penulis : Kontributor Padang, Perdana Putra
Editor : Abba Gabrillin