BBC News Indonesia

Keluarga murid non-Muslim di Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah bahwa anaknya akan kembali diminta mengenakan jilbab, menyusul pencabutan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB Tiga Menteri) yang mengatur seragam siswa oleh Mahkamah Agung.

Menurut aktivis Hak Asasi Manusia dari Human Rights Watch (HRW), putusan itu bisa menjadi preseden pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu pada siswa dan membuat praktik intoleransi meluas.

Pemerintah disarankan untuk segera menerbitkan peraturan baru, yang mengatur apa yang diatur SKB Tiga Menteri itu, dengan perluasan pada daerah Nanggroe Aceh Darussalam, yang sebelumnya dikecualikan dari aturan.

Pemerintah sejauh ini mengatakan masih menunggu putusan lengkap pengadilan sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Pemohon uji materiil SKB Tiga Menteri, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, dalam permohonannya mengatakan SKB Tiga Menteri itu tak sesuai adat.

'Tak akan sekolah jika dipaksa pakai jilbab'

Elianu Hia, orang tua dari siswi non Muslim, di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah saat mendengar SKB Tiga Menteri dicabut oleh Mahkamah Agung.

SKB Tiga menteri, yang ditandatangani Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, Februari lalu, mengatur, di antaranya, larangan sekolah untuk mewajibkan penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Pada awal tahun 2021, Elianu Hia sempat viral setelah merekam video yang menunjukkan ia dipanggil ke sekolah karena anaknya menolak menggunakan jilbab, lalu mengunggahnya ke media sosial.

"Memang ada kegelisahan karena baru kami tahu tadi pagi [Minggu 09/05]. Kami juga belum tahu, saya tanya juga sama pengacara, apa yang diwajibkan hanya untuk Muslim atau non-Muslim.

"Kita tunggu dulu keputusan lengkapnya. Anak saya hidup atau mati dia nggak mau pakai jilbab. Kalau diwajibkan [pakai jilbab], dia nggak mau sekolah di situ," ujar Elianu.

Dia mengingat kembali kejadian putrinya diminta mengenakan jilbab oleh pihak sekolah.

Saat itu, Elianu bercerita, guru-guru anaknya meminta putrinya itu memakai jilbab. Jika dia menolak, orang tua akan dipanggil.

"Terganggu jam belajar dia. Akhirnya saya, orang tua, dipanggil," ujar Elianu.

Kasus itu kemudian ramai dibicarakan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bahkan menyebut peristiwa itu tak hanya melanggar undang-undang (UU), melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

SKB tiga menteri terbit tak lama setelah kasus itu mencuat.

Elianu mengatakan, putrinya tak lagi diminta mengenakan jilbab.

Ia menambahkan sejumlah pihak pun memberi dukungan dan kekuatan pada anaknya, hingga putrinya yang sempat "down" itu kembali kuat.

Disebut 'tak sesuai adat'

Namun, SKB itu diuji oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Mahkamah Agung, dengan alasan aturan itu tak sesuai dengan adat di wilayah itu, juga UU yang berlaku.

Dalam salinan permohonan yang diterima BBC, pemohon menuliskan pentingnya penggunaan pakaian Muslimah, di antaranya seperti menghindari siswi dari digigit nyamuk demam berdarah, menghapus jurang antara yang kaya dan miskin, hingga menghindari perempuan dari pelecehan seksual.

Namun, mereka tidak melengkapi pernyataan itu dengan data atau dokumen pendukung.

Hakim Mahkamah Agung, yang ketiganya adalah laki-laki- Yulius, Is Sudaryono, dan Irfan Fachrudin- kemudian mengabulkan gugatan uji materiil atas SKB itu.

Sejauh ini, salinan lengkap putusan itu belum diumumkan dan diberikan ke kementerian terkait.

Yang baru disebarkan pihak Mahkamah Agung baru amar putusan saja.

Pihak SMKN 2, Padang, Sumatera Barat, tidak merespons ketika ditanyai soal implikasi putusan ini pada aturan sekolah mereka.

Sementara itu, Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono, menyorot putusan itu dan dampaknya di kemudian hari.

"Kalau tidak diatasi segera akan makin massal pemaksaan anak perempuan, perempuan dewasa, guru sekolah negeri untuk memakai jilbab.

"Sekarang saja [kasusnya] sudah cukup besar. Sekarang 24 dari 34 provinsi [ada kasus pemaksaan]. Namun, ada kantong-kantong sekolah negeri yang tidak melakukan pemaksaan," ujarnya.

HRW sebelumnya pernah melakukan wawancara, antara lain pada 140 siswa dan guru perempuan di beberapa sekolah negeri di kota di Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Sebagian besar dari mereka mengalami tekanan psikologis, bahkan dilaporkan ada yang berusaha bunuh diri akibat diskriminasi karena tak berhijab.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah?

Menanggapi itu, Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hendarman, mengatakan pihaknya menghormati putusan itu dan masih menunggu salinan lengkapnya.

"Bagi kami upaya menumbuhkan dan menjaga semangat kebinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman warga pendidikan dalam mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya di dalam lingkungan sekolah negeri, merupakan hal mutlak yang harus diterapkan..." tambahnya.

Terkait itu, peneliti HRW Andreas Harsono, menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan yang serupa dengan SKB Tiga Menteri itu, dengan perluasan ke daerah yang sebelumnya tak diatur, yakni Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal senada diutarakan Sulistyowanti Irianto, guru besar antropologi hukum dan pendiri mata kuliah Gender dan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Harus ada instrumen hukum yang lain karena ini sudah gawat darurat kalau dibiarkan... karena anak-anak akan jadi orang dewasa yang memimpin kita," ujarnya.

"Bagaimana kalau mereka dididik dalam budaya intoleran?"

Ia menyarankan juga pemerintah menggelar eksaminasi publik dengan membeberkan pertimbangan hukum hakim.

Meski tak berkekuatan hukum, hal itu dirasanya penting.

"Ini bisa menjadi literasi publik agar publik mengerti apa yang salah dari putusan itu," ujarnya.

'Resah, risih dan risau'

Di sisi lain, pemohon Uji Materiil dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Sayuti, mengatakan sangat bersyukur dengan keputusan itu.

Ia mengatakan SKB itu telah membuat banyak pihak di wilayahnya merasa "resah, risih, dan risau".

"[SKB itu] bertentangan dengan kearifal lokal Sumatera Barat, di sini kan matrilineal sistem, sudah ada sejak dulu orang Minangkabau itu diajarkan oleh ibu bapak, ninik mamak, kalau laki-laki berpeci dan berkain sarung, kalau perempuan baju kurung dan kerudung.

"Semua itu kan menutup aurat, itu bukan Islam, tapi kearifan lokal dan kearifan lokal itu dilindungi oleh undang-undang," kata Sayuti seperti dilaporkan wartawan Febrianti pada BBC News Indonesia.

Ia berkukuh bahwa putusan Mahkamah Agung itu tak akan membuat intoleransi di wilayahnya, seraya mengatakan non-Muslim tak akan dipaksa memakai jilbab.

"Setiap agama kan menginginkan anaknya beretika kalau berpakaian. Yang Katolik silakan mereka sepakati pakaiannya dengan komite-komite sekolah. Tapi kalau mereka mau pakai pakai [jilbab] ya silakan.

"Tapi kalau siswa Muslim harus wajib pakai. Yang non-Muslim kalau mereka mau pakai baju kurung basiba [adat Minangkabau] atau nanti punya pakaian seragam sendiri," ujarnya.