Tim detikcom - detikNews Jakarta - Yusril Ihza Mahendra merespons santai tudingan elite Partai Demokrat (PD) Andi Arief yang menyebutnya pindah haluan ke kubu Moeldoko karena tawaran Rp 100 miliar sebagai pengacara.

Yusril menanggapi Andi Arief dengan mengirimkan meme Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). detikcom mengonfirmasi langsung ke Yusril perihal pernyataan Andi Arief soal tawaran Rp 100 miliar melalui WhatsApp (WA).

Yusril merespons dengan mengirimkan meme SBY mengenakan baju putih dan peci hitam, dengan tulisan 'Saya Prihatin'. "Sama seperti Pak SBY. Saya prihatin sama Andi Arief," kata Yusril selanjutnya, kepada detikcom, Rabu (29/9/2021).

Yusril mengaku hanya prihatin atas pernyataan Andi Arief soal Rp 100 miliar. Dia merasa tidak perlu menanggapi Andi Arief lebih dalam. "He-he-he... saya nggak perlu tanggapi. Prihatin saja, seperti kata Pak SBY," pungkasnya.

Sebelumnya, Andi Arief tak menyangka Yusril pindah haluan membela kubu Moeldoko untuk menggugat AD/ART Demokrat 2020 ke Mahkamah Agung (MA). Andi Arief menyebut Yusril pindah haluan karena Demokrat tak bisa menyanggupi tawaran Rp 100 miliar sebagai pengacara.

"Begini Prof @Yusrilihza_Mhd, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir," kata Andi Arief di akun Twitter-nya yang dibagikan kepada wartawan, Rabu (29/9).

Andi Arief mengaku memiliki bukti bahwa Yusril menawarkan Rp 100 miliar sebagai pengacara. Namun, Demokrat tak bisa menyanggupi tawaran Yusril itu.

"Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda Rp 100 miliar sebagai pengacara, Anda pindah haluan ke KLB Moeldoko," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat itu.

(zak/tor)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Akademisi muslim Nahdatul Ulama (NU) Ayang Utriza Yakin, menuding Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pelaku korupsi.

“Soeharto merampok duit rakyat NKRI: 35 milyar dolar AS! Maling duit rakyat terbesar dalam sejarah dunia! YM. para anak-cucu Soeharto: kapan Anda kembalikan harta jarahan rakyat NKRI?” kata Ayang di Twitter-nya, @Ayang_utriza, dikutip FIN, Sabtu (14/8).

Dia mengatakan bahwa dirinya ikut merasakan korban kekejaman rezim Soeharto dan SBY.

“Itu kenyataan? Motif saya? saya korban kekejaman dan korupsi Soeharto dan SBY! saya rakyat jelata, seperti kebanyakan orang!Kenapa pak? Anda rela duit rakyat NKRI dimaling dan dirampok Soeharto dan SBY?” ungkapnya.

Menanggapi itu, Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan, tuduhan tersebut sangat serius dan tanpa dasar.

Rachland meminta Ayang Utriza membuktikan tuduhannya jika tidak akan dipolisikan.

“Wah tuduhan ini sangat serius. Saya kader Demokrat. Tapi saya akan objektif. Saya minta Anda buktikan bahwa SBY korupsi. Silahkan buka.

Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2 x 24 jam. Atau kami akan ambil langkah hukum,” ujar Rachland Nashidik.

Rachland bilang bahwa jika upaya hukum tidak dilanjuti sekarang, maka tunggu akan ada upaya hukum pada waktu-waktu akan datang jika rezim ini akan berakhir di 2024.

“Mungkin upaya hukum kami tidak akan ditindaklanjuti sekarang. Tapi kami orang yang sabar dalam mengejar kebenaran.

Rezim ini akan berakhir sebelum masa kadaluarsa pidana berakhir. Buktikan. Anda punya 2 x 24 jam” tuturnya.

Sementara itu, Ayang menjawab ancaman Rachland dengan santai.

Dia mempersilahkan Rachland mempolisikannya.

“Silahkan Pak Dachlan Nashidik laporkan saya ke DHumas Polri atas cuitan saya tentang praktik korupsi Bapak SBY di kasus Bank Century dan di kasus Hambalang. Saya tunggu laporannya,” tuturnya. (dal/fin).

SuaraJatim.id - Begini kata Menterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat ditanya respons terhadap kritikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Luhut pernah dikritik oleh SBY soal gaya komunikasinya yang dinilai keras dan terkesan mengancam. Luhut menilai apa yang disampaikan SBY itu sah saja, namun menteri Jokowi ini merasa tidak pernah mengancam siapapun.

Luhut mempersilakan SBY atau siapapun untuk menilai cara dia berkomunikasi. Namun Luhut merasa dia tidak berupaya menyerang rakyat yang kritik. Hal ini terungkap dalam acara Double Check Kick Andy Metro TV, Minggu 25 Juli 2021.

Ia menjawab soal permintaan SBY agar pemerintah kurangi nada komunikasi yang mengancam. Luhut merasa gaya komunikasinya memang keras, itu adalah bawaan karakternya.

"Saya enggak temperamental kok, gaya Batak memang begini apalagi saya tentara lagi. Saya enggak merasa aneh, silakan dia (SBY) ngomong begitu. Saya ini care dengan banyak orang, lihat saja mana ada yang peduli nyapa anak buahnya. Saya ini keras terhadap pendirian saya," kata Luhut dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com, Senin (26/07/2021).

Luhut dan SBY sama-sama lulusan Akademi Militer. Namun, SBY sebenarnya merupakan junior Luhut. Meskipun begitu, Luhut merasa enggak ada masalah soal etika kok, misalnya junior mengkritik seniornya secara terang-terangan.

"Ya dia kan mantan presiden, kita hormati lah. Saya enggak ada keberatan, saya bilang ke Pak Bambang (SBY) oke-oke lah hak beliau. Tapi semua hanya titip saja, pemimpin kalau selesai eranya, ya seperti Pak Habibie lah, mau duduk manis datang sekali-sekali kritik boleh lah. Tak perlu lah merasa yang berkuasa saat ini di bawah kita," ujarnya.

Meskipun begitu, Luhut kembali menegaskan bahwa pernyataannya tersebut tidak mengkritik SBY. Dia hanya ingin menegaskan posisi dan sikapnya setelah dikritik langsung oleh SBY. "Jadi saya tak ada mentang-mentang, dari dulu saya begini mereka tahu kok," ujarnya menegaskan.

Dia berpesan pemerintah jangan arogan, mengerahkan BIN untu menakut-nakuti rakyat. SBY bilang dulu di eranya kurang apa itu dia dikritik habis-habisan, namun pemerintah tetap berjalan, ekonomi tumbuh dan semua berjalan saja.

"Kepada Pak Luhut Binsar Pandjaitan, sahabat saya, harus kurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, tidak baik lah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tapi kan kekuasaan ini bukan untuk menakuti rakyat," kata SBY waktu itu.

"Sampaikan dengan baik kan itu bisa ditempuh. Harapan saya, rakyat punya hak sampaikan kritik, atau pandangan ketidaksukaan pada negara, pemimpin kadang perlu dengar itu rakyat yang tidak suka pada negara, untuk introspeksi," ujar SBY tahun lalu.

Siti Afifiyah tagar.id Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu kebakaran jenggot.

Mereka sebaiknya menjelaskan kepada masyarakat, kenapa organisasi radikal tumbuh subur pada zaman SBY menjadi Presiden Republik Indonesia selama sepuluh tahun, 20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Rahmad, juru bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, kepada wartawan, Selasa, 30 Maret 2021. 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ideologi jahat radikal teror sudah mulai masuk ke partai politik. Pertarungan ideologi juga terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Ini alasan Moeldoko bersedia didaulat jadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Demi menyelamatkan Indonesia dari ideologi berbahaya. Bukan sekadar menyelamatkan Partai Demokrat.

Terhadap pernyataan Moeldoko itu, Agus Yudhoyono menegaskan Partai Demokrat berideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika. Partai Demokrat jelas mengutuk, mengharamkan ideologi radikal teror. AHY lantas bertanya apakah Moeldoko menganut ideologi pecah belah, ideologi fitnah keji.

Rahmad memperjelas konteks pernyataan Moeldoko dengan mengajak masyarakat melihat kembali fakta bahwa organisasi radikal tumbuh subur di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AHY dan SBY sebaiknya menjelaskan kepada masyarakat, kata Rahmad, "Kenapa organisasi radikal bisa tumbuh subur di Indonesia di era kepemimpinan SBY sebagai Presiden sekaligus sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat."

Rahmad mengatakan AHY dan SBY tidak perlu kebakaran jenggot mendengar pernyataan Moeldoko soal pertarungan ideologi dalam tubuh Demokrat.

GenPI.co - Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad blak-blakan soal keberadaan Mantan Bendahara Umum PD Nazaruddin. Keberadaan Nazaruddin di kubu Moeldoko disebut-sebut siap menggertak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat versi AHY Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Moeldoko menghimpun semua kekuatan, termasuk Nazaruddin," kata Rahmad seperti dikutip GenPI.co dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Sabtu (20/3). Dalam konteks saat ini, Rahmad memandang keberadaan Nazaruddin dari sudut strategi. Menurutnya, hanya ada dua sosok maut yang bisa menghadapi Cikeas, salah satunya ialah Nazaruddin.

"Nazaruddin ini memiliki info-info penting soal Cikeas. Semuanya ada di tangan Nazaruddin, sebab dia itu dulu bendahara umum," katanya. Namun, kekuatan maut itu tak akan dikeluarkan begitu saja. Rahmad mengaku pihaknya masih menginginkan keberadaan Nazaruddin di pihaknya bisa membuat kubu SBY mau untuk islah. "Berdamai saja. Jadi, tidak perlu yang satu jadi abu, yang lain jadi arang," kata Rahmad.(*)

Bayu Adi Wicaksono  VIVA – Akhir pekan di awal Maret 2021, ketenteraman rakyat Indonesia kembali terusik dengan kegaduhan yang tercipta dari kisruh di tubuh salah satu partai politik. Pemicunya adalah digelarnya Kongres Luar Biasa PD yang akhirnya memunculkan nama Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko sebagai ketua umum PD.

Puncaknya, senior Moeldoko di Tentara Nasional Indonesia, yaitu Jenderal TNI (HOR) Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ikut meradang dan menyeret-nyeret prahara politik itu dengan karier militer Moeldoko.

"Hanya mendatangkan malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah SWT tuhan yang maha kuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY saat itu.

VIVA Militer/Istimewa

 

Nah pembaca setia VIVA militer, kali ini Senin 8 Maret 2021, Kita tak akan membahas lebih jauh soal prahara politik Moeldoko dan SBY. Tapi akan fokus pada kehidupan militer kedua tokoh itu sebelum purna tugas.

Perlu diketahui, Jenderal TNI Moeldoko merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi orang kepercayaan SBY. Moeldoko merupakan Jenderal TNI terakhir yang dilantik SBY sebagai Panglima TNI, sebelum SBY melepaskan jabatan Presiden RI kepada Joko Widodo.

Jika SBY sekarang mengaku menyesal mengangkat juniornya itu menjadi Panglima TNI, tentunya sangat aneh. Sebab Moeldoko merupakan calon tunggal yang dimajukan SBY kepada DPR untuk menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono.

Dan jika dilihat dari rekam jejaknya, karier militer Jenderal TNI Moeldoko benar-benar melesat drastis di era SBY. Saat SBY menjabat Presiden RI pada 2004, Moeldoko masih berpangkat Kolonel. Namun, dalam waktu 10 tahun dia melesat berpangkat jenderal TNI sekaligus Panglima TNI.

Photo :

 

Yang menarik dari sosok SBY dan Moeldoko ialah, mereka berdua merupakan prajurit TNI yang sama-sama menjadi lulusan terbaik Akademi Militer dan meraih tahta penghargaan Adhi Makayasa. Tak cuma itu mereka sama-sama menyempurnakan gelar itu dengan memegang tongkat Tri Sakti Wiratama.

SBY meriah gelar Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama pada 1973, sedangkan Moeldoko meraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama pada tahun 1981.

Memang karier militer Moeldoko lebih moncer dari SBY. Karier tertinggi SBY sebagai prajurit TNI aktif hanya sampai menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI. SBY baru menyandang 4 bintang setelah mendapatkan penghargaan jenderal kehormatan alias HOR di era Presiden Megawati Soerkarnoputri.

Sedangkan Moeldoko tak cuma menjabat Panglima TNI, dia juga pernah jadi Kepala Staf TNI AD (KSAD), dan berhasil meraih pangkat Jenderal TNI penuh alias bintang empat.

Demikian disampaikan Rahmad dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne. Ia menanggapi pernyataan dari pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari soal pentingnya mekanisme partai harus diikuti terlebih dulu dan tak bisa ujuk-ujuk membuat KLB sebagai protes.

Menurut dia, justru mekanisme di Demokrat yang dilanggar sendiri oleh SBY dan AHY dengan melakukan pemecatan terhadap beberapa kader yang pro KLB.

"Nah, pertanyaannya adalah mekanisme itu dilanggar sendiri oleh Pak SBY dan AHY di Partai Demokrat. Bagaimana mekanisme itu bisa berjalan, jika ada sebagian keinginan dari kader untuk melaksanakan KLB lalu dipecat. Tidak melalui mekanisme majelis tinggi, pengadilan," ujar Rahmad dikutip VIVA pada Senin, 8 Maret 2021.

Pun, ia merespons pernyataan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Ia menyebut Burhanudin mengaburkan sejarah Demokrat menyangkut orang luar masuk ke partai berlambang mercy itu.

"Pak SBY juga orang luar yang masuk Demokrat. Beliau baru gabung ketika jadi Menko Polhukam tahun 2003. Padahal, partai Demokrat didirikan tahun 2001," kata Rahmad.

"Dulu kan Pak SBY kan dua pilihan, Partai Demokrat dan PDK. Kemudian, PDK tidak lolos verifikasi, namun Demokrat yang lolos. Jadi, pertama dalam sejarah Indonesia itu, orang luar itu ya pak SBY, bukan Pak Moeldoko. Nah, gitu," jelas eks Wakil Direktur Eksekutif DPP Demokrat era Anas Urbaningrum tersebut.

Lalu, Burhanuddin menanggapi omongan Rahmad. Dia menjelaskan saat SBY gabung ke Demokrat pada 2003 itu bukan dalam kondisi konflik partai. Berbeda dengan kondisi sekarang yang menurutnya memang ada konflik.

"Sementara yang saya ceritakan tadi adalah konflik internal partai yang melibatkan orang pertama di luar partai itu adalah sekarang. Ketika Pak Moeldoko didaulat sebagai Ketua Umum Demokrat," tutur Burhanuddin.

Meski demikian, ia tak menampik pernyataan Rahmad bahwa peristiwa sejumlah pendiri seperti Ventje Rumangkang menemui SBY. Begitupun, saat SBY yang hadir ke sejumlah acara PDK.

"Saya setuju dengan Pak Rahmad bahwa Pak SBY sempat datang ke acara-acara Pak Ryaas Rasyid. Tetapi, pada ujungnya kan Pak SBY masuk ke Partai Demokrat. Tetapi, bukan dalam rangka konflik partai saat itu. Jadi, agak beda hal," lanjutnya.

Menimpali tanggapan Burhanuddin, Rahmad menjawab justru pada 2003 itu konflik internalnya juga dominan. Konflik yang dimaksudnya terkait sikap Demokrat antara mengusung SBY atau figur lain untuk Pemilihan Presiden 2004.

"Apakah mengusung SBY atau yang lain. Kemudian alasan Pak SBY itu juga konfliknya luar biasa di dalam. Tetapi tidak diberitakan ke publik," kata Rahmad. 

"Jadi, persoalan orang luar ini membuktikan bahwa Demokrat partai terbuka. Siapa saja boleh masuk ke Partai Demokrat. Itu lah partai yang dicita-citakan pendiri Partai Demokrat, bukan partai tertutup," tutur Rahmad. 

jpnn.com, JAKARTA - Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait dinamika Partai Demokrat (PD) setelah Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut memecat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlambang bintang mercy.

Bagi mantan ketua biro energi dan sumber daya mineral DPP Partai Demokrat ini, prahara yang menimpa PD merupakan dinamika berorganisasi.

Dia mengatakan bahwa konflik terkadang muncul dari perbedaan pendapat dan bisa juga karena kepemimpinan yang lemah, tak mengakar dan tidak mendapat legitimasi kharisma politik.

"Dan konflik juga bisa muncul karena semangat perubahan," ucap Ferdinand kepada JPNN.com, Sabtu (6/3). Ferdinand menyampaikan pemahaman bahwa organisasi politik itu bersifat terbuka dan bukan kerajaan.

KLB pun menurutnya sesuatu yang sah untuk dilakukan sepanjang memenuhi syarat dalam AD/ART. Namun, dia melihat pertarungan sesungguhnya bukanlah di arena KLB, tetapi di pengadilan yang nantinya akan bergulir.

"Inilah pertarungan politik dan pertarungan hukum serta pertarungan kekuatan sesungguhnya siapa yang layak memimpin, dan siapa yang dipercaya grassroot," jelas Ferdinand.

Secara pribadi, pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini tidak mau melihat KLB Sibolangit dari sisi aturan AD/ART, tetapi secara politik kader yang hadir menginginkan perubahan.

Hasilnya, kata Ferdinand, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi pilihan untuk perubahan tersebut, sekaligus menang telak melawan dominasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY.

"Moeldoko telah menjadi pilihan untuk perubahan serta Moeldoko telah menang 2-0 melawan SBY dan AHY," ucap Ferdinand.

Kemenangan pertama Moeldoko adalah berhasil menyingkirkan AHY sebagai ketum secara politik, dan yang kedua mantan Panglima TNI itu memenangkan opini publik. "Bahwa publik saat ini melihat dan mendengar Demokrat KLB, dan Moeldoko ketum baru.

Itulah kemenangan Moeldoko saat ini. Tinggal dua pertandingan lagi yaitu di Kemenkumham dan di pengadilan," tutur pria asal Sumatera Utara ini.

Ferdinand memprediksi akhir dari prahara Demokrat ini akan tetap dimenangkan oleh suami Koesni Harningsih tersebut. "Apakah Moeldoko akan menang 4-0 nantinya? Kita akan melihat ke depan hasilnya.

Tetapi prediksi saya, Moeldoko akan memenangkan pertandingan ini baik secara politik maupun secara hukum," pungkasnya.(fat/jpnn)

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengklaim Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berdemonstrasi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Andi mengatakan langkah itu bisa saja ditempuh untuk memprotes sikap Presiden Joko Widodo. Ia menilai Jokowi mengabaikan demokrasi dengan membiarkan  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung hari ini.

"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," kata Andi lewat akun Twitter @AndiArief_ID, Jumat (5/3).

Dia menegaskan KLB Demokrat bukan sekadar urusan internal partai. Andi menyebut kejadian ini sebagai tanda matinya demokrasi Indonesia.

"Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," cuit Andi.

https://twitter.com/AndiArief_ID/status/1367632351610642433

Sejumlah kader dan eks kader Demokrat menggelar KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, hari ini. KLB ini buntut dari membelitnya sejumlah kader dari kepemimpinan AHY.

Jauh sebelum hari ini, elite Demokrat sudah menyatakan ada gerakan kudeta di Demokrat. Bahkan, mereka menyebut manuver itu ditunggangi Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Mantankader Partai Demokrat Darmizalmenyatakan KLB Partai Demokrat akan digelar pada Jumat (5/3).

Pendiri Partai Demokrat itu mengklaim KLB itu akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangan resminya, Jumat (5/3).

(dhf/pmg)