“ITB menyelenggarakan kampanye anti kekerasan seksual di kampus melalui seminar-seminar, kuliah umum (Studium Generale), diskusi, focus group discussions, dan diseminasi serta menyusun perangkat aturan sesuai nilai-nilai, karakter dan dinamika akademik di ITB.

Dr. Prasetyo menambahkan, dalam menyusun peraturan rektor, ITB senantiasa mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah termasuk Komisi Nasional Perempuan dan lesson learnt dari berbagai perguruan tinggi lain.

“Dalam penyusunan peraturan rektor tersebut, ITB mengacu pada peraturan/hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan menyesuaikannya dengan sumber daya yang dimiliki serta dinamika akademik untuk menciptakan atmosfir akademik yang sehat, aman dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, mengenai pembentukan satgas khusus PPKS, karena ITB berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) yang Otonom sehingga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, ITB diberikan kewenangan untuk mengatur hak semacam ini secara internal.

Sumber: https://www.itb.ac.id/berita/detail/58269/itb-tengah-menyusun-peraturan-rektor-tentang-tentang-ppks

Dalam kunjungan tersebut, Fadel mengatakan salah satu pokok bahasan dalam pokok-pokok haluan negara adalah terkait pengembangan biosains di Indonesia. MPR dalam hal ini ingin membuat pokok haluan negara yang akan berlaku selama 25 tahun. Untuk itu MPR meminta pendapat dari anggota DPR, DPD, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi. Dijelaskan Fadel, masukan dari ITB akan menjadi bahan utama berhubungan dengan pokok-pokok haluan negara dalam bidang pengembangan industri dan teknologi ke depan.

"Ternyata ini merupakan 7 program utama dari ITB dan nomor 1 yang berhubungan dengan itu (pengembangan bioteknologi). Dalam waktu dekat ini ITB akan memberikan dukungan dalam bentuk masukan berupa makalah, paper, sehingga ini bisa melengkapi dukungan bahan yang ada di MPR," ujar alumni Teknik Fisika ITB angkatan 78 ini.

ITB menyambut baik atas rencana tersebut. Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., mengatakan, saat ini di ITB memiliki pusat-pusat penelitian dan Pusat Unggulan Iptek (PUI). Salah satunya adalah Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi. Dengan demikian harapan MPR dari ITB berupa hasil penelitian, paper, laporan senat akademik, dan seminar tentang pokok-pokok haluan negara yang nantinya akan menjadi produk pemerintah dalam realisasinya.

"Naskah akademiknya akan kita sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita tidak melakukan dari nol karena kita sudah mempunyai kajian mengenai hal itu (biosains/nanosains). Tinggal mempertajam untuk kebutuhan nasional," ujar Prof. Reini.

Prof. Reini melanjutkan, bahwa pokok-pokok haluan negara ini akan digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pihaknya mencoba mengidentifikasi bagaimana arah bagi Indonesia yang paling optimal di pokok-pokok haluan negara, di samping pemilihan topik juga kebutuhan pokoknya. "Seperti yang sudah disampaikan bagaimana tujuan kelembagaannya, programnya bagaimana, bukan hanya penentuan risetnya saja. Sehingga semuanya bisa ditata dan dijaga oleh pemerintah," ujar Prof. Reini.

Saat menerima kunjungan tersebut, Rektor ITB didampingi oleh Sekretaris Institut, Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo, Kepala Biro Kemitraan, Prof. Taufiq Hidajat, dan Staf Ahli, Dr. Sonny Yuliar. Kunjungan tersebut diakhiri dengan sesi pemberian cinderamata di antara Rektor ITB dan Wakil Ketua MPR RI.