Jakarta, Dakwah NU Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta sukses menyelenggarakan Sosialisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) pada Kamis, 8 Juli 2021. 

Acara yang dilaksanakan secara virtual tersebut, menghadirkan empat narasumber yaitu Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Kodam Jaya, Wakil Ketua DPRD H. Mochammad Taufik, dan Asisten Pemerintahan serta moderator H. Abdul Muin.

Dari diskusi antara PWNU DKI Jakarta dengan beberapa pihak yang hadir, kemudian menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi & tugas bersama yaitu:

1.Pemerintah dalam hal ini Gubernur sampai pada perangkat kelurahan agar dapat menyatukan persepsi pemaham terkait dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentang kegiatan peribadatan kepada tokoh agama, ormas dan tokoh masyarakat guna menyatukan pemahaman tentang PPKM darurat, untuk menyamakan persepsi dimasyarakat DKI Jakarta maka Gubernur harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi Masif tentang Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat.
b. Mengajak/mensosialisasikan bisa melalui zoom kepada tokoh agama, ormas dan tokoh masyarakat di masing-masing tingkatan pemerintahan tentang Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentang kegiatan peribadatan.
c. Membuat surat intruksi secara masif kepada pengurus/pengelola tempat ibadah agar mematuhi Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentangkegiatan peribadatan.
d. Gubernur, Kapolda dan Pangdam Jaya dengan perangkat di bawahnya bersama-sama melakukan tindakan Preventif Edukatif kepada masyarakat.

2. Pemerintah bersama-sama Kepolisian dan Pangdam untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemberlakuan PPKM Darurat karena ini merupakan Jumat pertama di pemberlakuan PPKM Darurat ini.

3. Pemerintah harus melakukan evaluasi terkait PPKM darurat tentang pelaksanaan peribadatan di DKI Jakarta.

4. Pemerintah harus menggandeng organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat agar masyarakat patuh melaksanakan PPKM.

5. Pihak kepolisian melalui Babinkamtibmas dan Pangdam Jaya melalui Babinsa harus melakukan tindakan Preventif Edukatif dan patroli sampai tingkat RT.

6. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat selama penerapan PPKM Darurat.

7. Menindak tegas terhadap provokator yang dengan sengaja menghambat PPKM Darurat tidak berjalan.

8. Pemerintah, Polda dan Pangdam Jaya serta Stakeholder untuk mensukseskan dan menjadikan masyarakat DKI Jakarta kebal terhadap covid-19 dengan program vaksinasi.

9. PWNU DKI Jakarta akan menjadi Pelopor pertama terhadap jakarta menuju kebal virus melalui vaksinasi.

10. PWNU DKI Jakarta adalah organisasi yang turut mempelopori dalam mensosialisasikan Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat.

11. PWNU DKI Jakarta akan selalu melakukan ikhtiar lahir melalui sosialisasi PPKM sampai pada tingkat ranting dan program vaksinasi sampai tingkat ranting untuk jakarta bebas covid-19.

12. PWNU DKI Jakarta akan selalu melakukan ikhtiar batin yang sudah dilakukan melalui :

a. Pembacaan sholawat nariyyah
b. Sholat tolak bala’
c. Khotmil Quran

"Saya ini meminta Gubernur supaya ngajak para pimpinan ormas dan tokoh agam untuk dalam rangka pencegahan Covid, selama ini pak Gubernur itu hampir yang saya rasakan tidak mengajak tokoh-tokoh agama ormas," kata Samsul kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Samsul mengatakan sejumlah fasilitas pendidikan agama bisa dijadikan tempat vaksinasi. Dengan begitu, vaksinasi di Jakarta lebih cepat dan menyebar.

Selain itu, kata Samsul, ikhtiar batin juga terus digaungkan oleh para ulama dan ustaz. Pendekatan-pendekatan spiritual tetap dilakukan.

"Itu ikhtiar lahir,ikhtiar batin ya tentu para ulama kiai ustaz ayo bersama-sama pemerintah tiap hari mengadakan zikir, istigasah, doa bersama pendekatan-pendekatan spiritual terus digaungkan terus tokoh-tokoh agama meminta kesadaran masyarakat supaya taat prokes," ujar dia.

"Selama ini kan hanya gubernur dengan RT/RW, dengan tokoh-tokoh agama tidak disapa tidak disapa gitu kan, mestinya... saya langsung tegas langsung WA, baru direspons iya nanti.. nanti-nanti itu kapan nanti," ujar Samsul.

"Maksud saya respons besok langsung apa sih susahnya ngajak rapat tokoh-tokoh agama dan ormas kondisi seperti ini yang lain bisa ditinggal dulu," sambung dia.

Samsul menjelaskan komunikasi Pemprov DKI dengan para pimpinan ormas dan tokoh agama ini sangat penting. Sebab selama ini masih ada ustaz yang tidak mendapatkan informasi akurat soal vaksin.

"Kadang-kadang ada tokoh agama yang malah memberikan berita yang tidak benar itu ada juga tetapi kalau disapa gubernurnya insyaallah mereka mau," tutur dia.

(knv/fjp)

Surabaya, NU Online Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) memutuskan hukum vaksin AstraZeneca halal dan suci, kendati dalam vaksin tersebut ada unsur babi.

Keputusan ini juga sama seperti yang disampaikan otoritas pemberi fatwa Mesir sebelumnya tentang kehalalan vaksin itu.  

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar menjelaskan, informasi tentang hukum vaksin tersebut perlu diketahui masyarakat luas agar tidak ada rasa kekhawatiran maupun ketakutan saat hendak mengikuti vaksinasi.  

“Tapi masyarakat, umat, juga berhak mendapatkan informasi dan diinformasikan antara lain, bahwa otoritas pemberi fatwa Mesir, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Timur Tengah, itu menyatakan (vaksin) halal.

Itu yang disampaikan NU Jawa Timur ke umat," katanya, sabagaimana dikutip NU Online Jatim, Ahad (21/3).  

Kendati merupakan hasil forum musyawarah dengan melibatkan banyak pakar hukum, hal itu bukan sebuah fatwa. NU Jawa Timur menurutnya tidak pernah mengeluarkan fatwa terkait hukum vaksin. Karena yang punya otoritas fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).  

"Bukan LBM atau PWNU Jawa Timur berfatwa, tapi menginformasikan. Dan tentu umat layak mengetahui itu,” ungkapnya.  

Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Sabilur Rosyad Malang itu menegaskan, informasi adanya unsur babi dalam proses pembuatan vaksin tersebut tidak lagi dihukumi najis atau haram.

Pasalnya otoritas penerbit fatwa Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan halal karena unsur babi itu sudah beralih wujud. Dalam hukum agama disebut istihalah.  

“Kemudian yang diinformasikan juga adalah, andai ada, katanya ada unsur babi. Katanya pemegang otoritas Mesir itu sudah mengalami istihalah.

Istihalah itu artinya beralih wujud. Barang najis itu kalau sudah beralih wujud maka tidak menjadi najis, tidak menjadi haram lagi,” jelasnya.   Karena itu, Kiai Marzuki menyatakan, masyarakat tak perlu gamang tentang kehalalan vaksin AstraZeneca.

“Yang perlu digarisbawahi, karena itu fatwanya pihak yang punya reputasi internasional, dan umat Islam di Indonesia juga mengakui kealiman mereka, maka dari LBMNU Jawa Timur merasa punya kewajiban untuk membahas tuntas, memahami itu, lalu menginformasikan itu kepada masyarakat,” tuturnya.  

Sebelumnya, PWNU Jawa Timur juga mengeluarkan keputusan hukum vaksinasi Covid-19. Dalam surat keputusan dengan nomor 859/PW/A-II/L/III/2021 itu, PWNU menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 wajib diikuti atau ditaati dengan lima alasan.  

Di antaranya, bahwa ikhtiar menghindarkan diri dan orang lain dari potensi bahaya (penyakit) adalah kewajiban bersama sebagai warga Indonesia.  

Pada surat yang diterbitkan 10 Maret 2021 itu juga menyebutkan, vaksinasi sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19 merupakan upaya paling efektif, karena itu harus lebih diutamakan dan diprioritaskan.  

Editor: Syamsul Arifin