Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Purwanto

Sumber: https://www.kompas.tv/article/231805/politikus-pks-melarang-pemerintah-mengintervensi-persoalan-pengeras-suara-masjid?page=all

Jakarta, Dakwah NU Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta KH Taufik Damas menolak kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk dalam jajaran kepengurusan NU, terlebih di Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan melalui cuitan yang ia bagikan pada akun twitter miliknya, Sabtu 19 Juni 2021, ketika dirinya ditanyai perihal syarat keanggotaan pengurus Nahdlatul Ulama (NU).

Awalnya, ia mengatakan bahwa SK kepengurusan NU DKI Jakarta baru diterbitkan. Ia kemudian mengaku mendapatkan pertanyaan mengapa seseorang bisa jadi pengurus NU.

Kiai Taufik kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut pada cuitan yang sama.

Ia mengatakan bahwa pihaknya menerima siapapun menjadi pengurus NU, entah dari partai mana saja, begitu juga dengan orang yang berada di dalam NU. Akan tetapi, kata Kiai Taufik, hal itu tidak berlaku bagi kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

“Saya jelaskan bahwa NU adalah melting pot. Siapa pun bisa jadi pengurus NU dari partai apapun ada di dalam NU, kecuali PKS,” tegas Taufik Damas.

Kiai Taufik Damas menjelaskan bahwa pihaknya menolak dan tak memperbolehkan kader PKS menjadi pengurus Nahdlatul Ulama lantaran menurutnya partai itu berbeda ideologi dengan NU.

“Gak boleh, karena beda ideologi,” pungkasnya. (red)

kontraradikal.com

Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan mengatakan bahwa PKS adalah wujud dari dua ideologi lokal NII dan transnasional Ikhwanul Muslimin dari Mesir.

Salah satu tokoh pendiri PKS bahkan menjadi dewan syuro yaitu Hilmi Aminudin latar belakangnya sebagai anak Panglima Militer NII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII) Danu Muhammad Hasan.

Hilmi menurut Ken mengenal Ikhwanul Muslimin saat belajar di Timur Tengah dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air.

Pola pergerakan PKS di Indonesia adalah copy paste gerakan Ikhawanul Muslimin di Mesir yaitu pola pembangunan basis sosial partai, misalnya, dimulai dari gerakan Tarbiyyah dengan membangun sel-sel usrah yang dibina sehingga menjadi basis kader solid.

Demikian pula dalam masalah citacita politik, masyarakat yang madani, dan semacamnya. Rumusan yaitu Partai Kebebasan dan Keadilan ( Hizbul Hurriyah wal Adalah) yaitu partai bentukan IM, sama persis dengan rumusan Partai Keadikan Sejahtera yaitu partai sekaligus jamaah atau dikenal dengan al-hizbu huwa al-jama’ah, wal jamaah hiyal hizb (partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai).

Copy paste PKS dan IM juga sebagai ciri ciri kelompok ini adalah dalam penggunaan istilah seperti kalimat tarbiyyah, liqo’, usrah, harakah, dan siyasah, termasuk pada ideologi serta perkembangannya, terutama terkait dengan pandangan terhadap demokrasi dan masyarakat sipil, pembangunan organ partai, strategi perjuangan, strategi rekrutmen massa, basis massa, sentimen anggota, rujukan tokoh, serta pola-pola pembagian kader yang mengarah kepada tarbiyyah.

Makanya tidak heran bila selama ini PKS berjuang keras mendekati tokoh partai lain untuk mendukung RUU Perlindungan Ulama karena tokoh tokoh agama pendukung khilafah yang selama ini sejalan dengan pemikiran PKS dan IM ditangkap aparat dengan beragam kasus termasuk ada juga yang ditangkap densus terkait terorisme.

Menurut Ken, di Mesir yang merupakan negara asal terbentuknya IM ada 50 pimpinan Ikhwanul Muslimin Mesir masuk dalam daftar teroris, pengadilan kriminal kairo juga telah mengeluarkan keputusan untuk memasukkan 50 nama pemimpin tersebut dalam list, berlaku selama lima tahun mulai dari tanggal putusan.

Pengadilan juga memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam daftar terorisme, lima tahun dari masa berlaku sebelumnya.

Sebelumnya, pihak berwenang Mesir melarang aktivitas Ikhwanul Muslimin pada 2013, ketika kelompok itu dimasukkan dalam daftar terorisme setelah menggulingkan pemerintahan almarhum presiden Mohamed Morsi.

Menurut Ken, Ikhwanul Muslimin dan PKS adalah kelompok munafik, karena sejatinya ideologinya adalah anti demokrasi, tapi faktanya mereka memanfaatkan demokrasi karena memang mereka hanya bisa hidup di iklim demokrasi.

Kelompok inilah yang menggunakan pendidikan sebagai salah satu cara untuk menyebarkan pahamnya, bahkan sampai keusia dini lewat sekolah islam terpadu, makanya tidak heran bila ada SD IT atau SMP IT yang meniadakan upacara bendera, tidak memasang foto garuda Pancasila dan tidak memasang foto Presiden dan Wakil Presiden disekolahnya. Tutup Ken

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Ali seusai pertemuan antara DPP NasDem dan PKS pada Jumat petang, 30 April 2021.

"Partai Nasdem dan PKS sepakat apa pun perbedaan yang terjadi tapi kami akan tetap berkomitmen konsisten menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan kemudian tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Ali seusai pertemuan di Akademi Bela Negara NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan.

Ali mengatakan NasDem juga setuju untuk tak memberi tempat bagi radikalisme di Tanah Air. Dia berujar tak ada tempat bagi penganut radikalisme di Indonesia yang menganut demokrasi.

"NasDem dan bersama-sama (PKS) bersepakat untuk memerangi paham-paham radikal dan teroris," kata Ali.

Kalaupun tak ada titik temu, ujarnya, setidaknya kedua partai dapat memahami posisi masing-masing.

"Perbedaan yang terjadi antara Partai Nasdem dan PKS insya Allah bisa akan terus-menerus bisa dicairkan titik temunya, paling tidak kita bisa saling memahami ketika perbedaan itu tidak bisa dipertemukan," ucap Ali.

Ali mengatakan pertemuan petang ini merupakan kunjungan dari PKS yang memang berkeliling menemui pimpinan partai-partai politik dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, PKS memang diketahui sudah bertemu dengan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, PDI Perjuanganz Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar.

BeritaHits.id - Politisi Ferdinand Hutahaean memberikan kritikan keras perihal pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang kembali viral.

Dalam sebuah artikel menyebutkan Mardani Ali Sera meminta pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap WNI eks ISIS.

Ferdinand meminta Mardani untuk berbicara dengan WNI eks ISIS. Menurut Ferdinand, mereka bahkan tidak memberikan keadilan terhadap negara dan rakyatnya.

Hei Sdr @MardaniAliSera , mgp engkau tdk coba bicara kpd para Ex WNI anggota ISIS itu utk adil terhadap Indonesia dan rakyatnya yang tak mau hidup dlm bayang2 ketakutan yg ditebar olh teroris?

Adil itu, menolak EX WNI ANGGOTA ISIS kembali jd WNI. Msh banyak rakyat yg setia NKRI. pic.twitter.com/VbN2rVsC1R

— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) April 8, 2021

"Hei saudara Mardani Ali Sera, mengapa engkau tidak coba bicara kepada para eks WNI anggota ISIS itu untuk adil terhadap Indonesia dan rakyatnya yang tak mau hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang ditebar oleh teroris?" ujarnya, dikutip Beritahits.id.

Selanjutnya, Ferdinand mengatakan bahwa keadilan yang benar itu ialah menolak WNI eks ISIS untuk kembali menjadi WNI.

Menurut Ferdinand, tanpa mereka masih banyak WNI yang setia dengan negara Indonesia.

Sebelumnya, Mardani Ali Sera pernah bersikeras meminta pemerintah untuk memulangkan WNI eks ISIS ke tanah air.

Mardani mengaku kasihan melihat WNI eks ISIS yang hidup di sana. Sebab, banyak di antara mereka hanya mengikuti keluarganya atau ayahnya yang mengangkat senjata.

Dirinya juga menyetujui jika pemulangan WNI eks ISIS dilakukan dengan menyertakan program deradikalisasi yang melibatkan Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Sosial, hingga kementerian bidang perekonomian.

PORTAL JEMBER – Mantan Politisi Patrai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyoroti mimik muka atau ekspresi Ketua Umum PKS, Mardani Ali Sera saat mendengarkan statemen Rocky Gerung dalam sebuah acara diskusi.

Hal itu diungkapkan Ferdinand dalam akun Twitternya karena melihat ekspresi Mardani Ali yang tampak tertawa kecil saat mendengarkan penjelasan Rocky Gerung.

“Wajah @MardaniAliSera tampak sumringah tertawa mendengar statemen Rocky Gerung,” cuit Ferdinand, dilansir PORTAL JEMBER dari akun Twitter @FerdinandHaean3, 6 Maret 2021.

Bahkan dengan keras Ferdinand mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk kualitas yang rendah dari politisi PKS saat mendengarkan pernyataan yang menurutnya bodoh.

Wajah @MardaniAliSera tampak sumringah tertawa mendengar statemen Rocky Gerung. Begitulah kualitas rendah politisi PKS ini, tertawa bahagia mendengar sebuah kebodohan. https://t.co/umCMzEP1xO

— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) March 6, 2021

“Begitulah kualitas rendah politisi PKS ini, tertawa bahagia mendengar sebuah kebodohan,” kata Ferdinand.

Hal tersebut dilayangkan Ferdinand menanggapi sebuah tayangan diskusi antara Rocky Gerung, Mardani Ali Sera dan beberapa tokoh politik lainnya.

Pembahasan dalam diskusi tersebut membicarakan mengenai kebijakan presiden yang mencabut Perpres Miras dan seruan mencintai produk dalam negeri serta membenci produk asing.

Dalam statemennya, Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi adalah produk dalam negeri yang gagal.

Hal tersebut kemudian dibantah oleh peserta lainnya karena dianggap tidak pantas jika Rocky menyatakan hal tersebut kepada orang nomer satu di Indonesia.

Akhirnya terjadi perdebatan sengit yang membuat suasana diskusi menjadi tak kondusif dan membuat Mardani tertawa kecil.

Andi Nugroho Cyberthreat.id – Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengimbau supaya pengguna internet bisa bermedia sosial secara waras di tengah fenomena para pendengung (buzzer). Ia mengingatkan kembali kasus Saracen yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Tampil bersama Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS) dan Zulfikar Akbar (Editor Cyberthreat.id) di program Kata Netizen bertajuk bertajuk "Lagi-lagi Buzzer" di Kompas TV, Kamis (18 Februari 2021), Fadjroel mengangkat soal Saracen lagi karena menilai hal itu sebagai momok di dunia buzzer yang pernah sangat menghebohkan.

Saracen adalah sekelompok orang menerima bayaran dan sengaja menyebarkan isu berbau SARA. Salah satu pentolannya bernama Jasriadi yang pada 2018 divonis 10 bulan penjara.

Kasus Saracen tersebut, menurut Fadjroel, yang membuat citra buzzer akhirnya divonis negatif. "Orang-orang di balik Saracen sudah ditangkap jauh-jauh hari, karena fitnah dan kejahatan lain dilakukan mereka," katanya.

"Sekarang, tinggal mencari, apakah ada partai politik tertentu di balik Saracen? Saya tidak tahu, apakah PKS menggunakam buzzer atau tidak?"

Mardani Ali Sera langsung merespons pernyataan tersebut."Kami tidak menggunakan buzzer. Akun-akun kami jelas, orang-orangnya jelas, identitasnya jelas," Mardani menegaskan. Di sisi lain, Fadjroel juga mengklaim tidak benar adanya anggapan bahwa pemerintah menggunakan buzzer.

"Sebab pemerintah punya lembaga resmi. Ada humas," kata Fadjroel. "Kalaupun ada [buzzer], itu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dibuka untuk publik, dan hanya untuk kebutuhan kampanye pariwisata," Fadjroel menegaskan.

Fadjroel juga sepakat dengan rencana penertiban buzzer, termasuk aturan hukum yang mengaturnya. "Di luar itu, jika ada yang dirasa mengganggu, saya, misalnya, tinggal saya blok [akun medsosnya]," kata Fadjroel yan mengaku sering mendapat serangan di medsos.

"Biasanya dari akun-akun tidak jelas, username mereka pun biasanya diikuti dengan angka. Jangankan akun saya, akun presiden pun sering diserang oleh akun-akun tidak jelas," Fadjroel membeberkan.

Artinya, menurut dia, dibutuhkan kewarasan dalam bermedia sosial. "Saya setuju dengan Pak Zulfikar tadi, bahwa sekarang kita membutuhkan kewarasan dalam bermedia sosial," tutu dia.

Sebelumnya Zulfikar Akbar mengimbau supaya publik juga tidak kalah "smart" dibandingkan smartphone yang kini sudah dimiliki oleh 98 persen dari penduduk Indonesia.[]