Penulis : Dedik Priyanto | Editor : Purwanto

Sumber: https://www.kompas.tv/article/231805/politikus-pks-melarang-pemerintah-mengintervensi-persoalan-pengeras-suara-masjid?page=all

Suara.com - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan telah menahan seorang ulama setempat karena ia mengkritik kebijakan pemerintah yang memerintahkan masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengecilkan volume azan.

Omar Abdullah al-Saadoun, seperti dilansir dari The Washington Post, Selasa (3/8/2021), dibui karena ia menulis sebuah opini berisi kritik atas kebijakan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) yang memerintahkan untuk mengecilkan volume pengeras suara masjid di Saudi.

Dalam opini yang dimuat sebuah media online, Al Saadoun mengatakan bahwa jika volume pengeras suara masjid dikecilkan, ia khawatir warga akan berkumpul di dalam masjid untuk mendengarkan kajian dan melanggar aturan pembatasan dari pemerintah untuk mencegah penularan wabah Covid-19.

"Rumah-rumah tak lagi mendengar kajian dan lantunan ayat-ayat Al Quran, dan yang lebih dikhawatirkan adalah kebijakan ini akan melemahkan motivasi orang untuk melaksanakan salat berjamaah," tulis Al Saaodun.

Al Saadoun bukan satu-satunya yang memprotes kebijakan Saudi ini. Tak lama setelah kebijakan ini diumumkan pada Mei lalu, warganet Saudi melontarkan protes via Twitter. Mereka menggaungkan seruan yang mengatakan bahwa "azan adalah tuntutan rakyat."

Tetapi pemerintah Saudi, lewat Menteri Urusan Agama Islam, Abdullatif Al as-Sheikh menuding bahwa kritik atas kebijakan pemerintah itu dilontarkan oleh "para musuh kerajaan yang ingin menggiring opini publik, meragukan keputusan pemerintah, serta mengoyak ikatan bangsa."

Al Saadoun bukanlah ulama besar di Saudi dan namanya kurang dikenal, kecuali karena opininya yang tersebar luas di internet itu. Tetai Ia tetap ditangkap dan akun Twitter-nya pun kini tak lagi mencuit.

Reformasi yang otoriter

Pemenjaraan atas Al Saaodun ini dinilai sebagai gejala yang umum di Saudi saat ini. Tidak hanya ulama konservatif, para aktivis liberal juga semakin sering dibui.

Muhammad bin Salman dinilai berusaha untuk melakukan reformasi, menjadikan Saudi sebagai negara yang lebih liberal tetapi dengan cara-cara otoriter.

"Kita tahu bahwa sejak MBS menempuh jalan ganda, melakukan reformasi dan sekaligus meningkatkan represi, pendekatan yang digunakan adalah top-down. Reformasi bukan mengikuti kehendak rakyat, tetapi semata-mata menuruti kemauannya sendiri," kata Hiba Zayadin, peneliti Saudi dari Human Rights Watch.

"Siapa saja yang membuka suara akan menerima risiko besar, tidak saja untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk keluarga serta orang-orang dekat mereka," lanjut Zayadin, mengacu pada pemenjaraan atas keluarga serta rekan-rekan para pengkritik pemerintah di Saudi.

Sejak 2017, pemerintah Saudi gencar menangkap dan memenjarakan aktivis liberal maupun kelompok konservatif. Para cendikiawan, baik yang berhaluan garis keras maupun pendukung keterbukaan akan ditangkap selama mereka menentang kebijakan pemerintah.

Meski dipuji karena mengizinkan perempuan mengemudi, menonton pertandingan sepak bola di stadion, membuka bioskop, menggelar konser musik, dan menghapus pembagian ruangan berdasarkan gender di restoran, Saudi juga masih terus menangkapi para aktivis pejuang hak perempuan di negerinya.

Sementara aktivis HAM yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar publik juga masih dibungkam. Para jurnalis yang mengkritik pemerintah ditahan dan bahkan dibunuh.

Pada Desember 2020 lalu Saudi memecat sejumlah besar imam masjid karena tak mengikuti panduan pemerintah untuk mengecam kelompok Ikhwanul Muslimin di mimbar-mimbar masjid.

Arab Saudi secara resmi menyatakan Ikhwanul Muslimin, gerakan politik Islamis yang berawal dari Mesir, sebagai organisasi teroris.

Menteri Al as-Sheikh menegaskan bahwa meski para imam masjid itu tak mendukung Ikhwanul Muslimin, mereka akan tetap dipecat karena "tak mau mengikuti petunjuk pemerinetah atau terlalu lamban dalam melaksanakannya.

Mereka akan diganti oleh orang-orang yang siap melaksanakan perintah kerajaan."

Konsolidasi kekuasaan

Di bawah kendali Muhammad bin Salman, banyak perubahan terjadi di Saudi. Meski banyak warga Saudi yang menyambut positif perubahan tersebut, tetapi banyak pula kritik atas cara-cara kebijakan tersebut ditegakkan.

Paling mengemuka adalah tudingan bahwa perubahan yang dilakukan sang putra mahkota tak lain upaya konsolidasi kekuasaan dan upaya membungkam mereka yang menentangnya.

Raja Salman bin Abdulaziz, yang kini berusia 85 tahun, naik takhta sejak 2015 lalu dan di tahun yang sama ia mengangkat Bin Salman sebagai menteri pertahanan, menteri negara, dan sekretaris jenderal istana kerajaan.

Pada 2017, Raja Salman mengangkat Muhammad bin Salman, putera kesayangannya sebagai putra mahkota menggantikan keponakannya, Pangeran Mohammad bin Nayef dalam insiden yang disebut-sebut sebagai kudeta tak berdarah dalam Istana Saudi.

Adapun Pangeran Muhammad bin Nayef, setelah dicopot dari jabatan-jabatannya, kemudian dijadikan tahanan rumah. Bin Salman yang lahir pada 31 Agustus 1985 itu dikenal ambisius, sekaligus ceroboh. 

Intelijen Jerman pada 2015 lalu merilis peringatan yang mengatakan bahwa ambisi Bin Salman bisa mengganggu stabilitas Arab Saudi dan bahkan kawasan Timur Tengah.

Bin Salman sendiri disebut-sebut sebagai arsitek Perang Yaman yang hingga kini belum juga berakhir. Ia juga menggalang negara-negara Teluk untuk memblokade tetangganya yang tajir, Qatar pada 2017.

Pada 2017 ia menuding Turki sebagai bagian dari segitiga iblis yang baru bersama musuh bebuyutan Saudi, Iran dan Ikhwanul Muslimin. Ia juga dipercaya sebagai otak di balik pembunuhan wartawan Jamal Khasoggi pada 2018 di kantor Konsulat Saudi di Instanbul.

Tetapi Bin Salman juga dikenal ambisius. Pada November 2017 ia memerintahkan penangkapan atas 200 pangeran, menteri, petinggi militer, dan jutawan Saudi atas tudingan korupsi. Mereka ditahan di Hotel Ritz Charlton, Riyadh.

Penangkapan itu diduga merupakan bagian dari upaya menyingkirkan para penentang Bin Salman di dalam pemerintahan. Beberapa pejabat yang ditangkap kemudian dipecat dan digantikan oleh orang dekat sang pangeran.

Reformasi institusi keagamaan di Saudi juga gencar dilakukan untuk menggeser ulama-ulama yang berseberangan dengan Bin Salman. Sejak 2017 sejumlah kadi di Kementerian Hukum dicopot.

Sementara wewenang untuk mengeluarkan fatwa dicabut dari Kementerian Kehakiman dan diserahkan ke sebuah lembaga baru yang bertanggung jawab kepada Raja Salman seorang.

Selain itu wewenang Kementerian Urusan Agama Islam juga dipreteli, sehingga tak bersuara ketika para ulama penentang pemerintah ditahan. Sebagian wewenang kementerian itu kini diambil alih oleh Liga Muslim Dunia, yang berwenang mengurus aktivitas dakwah di dunia.

Di saat yang sama Saudi menerapkan beberapa peraturan baru yang dinilai lebih ramah pada bisnis, sesuai dengan Visi 2030 yang dicanangkan Bin Salman pada 2015 untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak dengan membuka sumber-sumber pendapatan baru.

Terbaru pada Juli lalu Arab Saudi mengizinkan restoran, pusat perbelanjaan, dan bisnis lain untuk tetap buka meski sudah saatnya salat 5 waktu.

"Hari-hari yang tidak nyaman itu kini sudah berakhir," tulis sebuah artikel di media online Arab News menyambut keputusan bersejarah tersebut.

Menurut The Post dengan melemahkan institusi-institusi keagamaan di Saudi, Bin Salman tidak saja sedang melibas lawan-lawannya, tetapi di saat yang sama dengan sangat ambisius mengubah konstelasi pembagian kekuasaan antara ulama dan umara yang menjadi dasar pendirian Kerajaan Saudi. [Reuters/BBC]

Tim detikcom - detikNews Tangerang - Kompleks Perumahan Illago di Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, digeruduk massa. Insiden ini terjadi setelah salah satu warga di perumahan tersebut memprotes pengeras suara di masjid. Namun situasi sudah kondusif setelah pihak kepolisian melakukan mediasi.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin membenarkan adanya kejadian itu. Iman memastikan situasi di lokasi kondusif, meski warga sempat berkumpul di depan perumahan warga tersebut.

"Sudah clear semalam. Sejak kejadian juga sudah kita amankan dan tidak ada masalah. Yang protes juga sudah bikin permintaan maaf," kata Iman saat dihubungi detikcom, Kamis (20/5/2021).

Protes ini disampaikan sopir tersebut beberapa hari yang lalu. Namun warga baru berdatangan ke Illago pada tadi malam.

"Dia cerita ke pengurus masjid itu setiap pulang kerja lelah, corong masjidnya ke tempat dia, dia minta agar digeserin. Tapi yang dia sampaikan ke pengurus masjid ini beda, dia bilang bahwa majikannya yang terganggu," jelasnya.

"Sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi warga baru denger tadi malam, akhirnya pada datang," katanya.

Iman memastikan situasi di lokasi malam tadi kondusif. Tidak ada korban ataupun kerugian materi yang ditimbulkan.

"Nggak ada, itu cuma pada kumpul saja dan langsung dibubarkan tadi malam," katanya.

Dihubungi terpisah, Kapolsek Gading Serpong AKP Fredy mengungkapkan kejadian tersebut hanya kesalahpahaman. Polisi telah meminta keterangan kepada pihak terkait hingga pengurus DKM masjid tersebut.

"Masalah kesalahpahaman, infonya jadi kan ini yang diinikan (diprotes) masjid, (letaknya) ada di permukiman warga situ juga. Yang omong itu orang yang di cluster, jadi dibilangnya berisiklah," kata AKP Fredy saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (19/5/2021) malam.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (19/5) menjelang pukul 22.00 WIB. Bermula, ketika seorang sopir dari warga di cluster tersebut menyampaikan protes majikannya ke pihak masjid soal pengeras suara.

"Tapi kita konfirmasi ke majikannya bilang, 'Saya nggak merasa bilang gitu, Pak'," jelasnya.

Meski begitu, pernyataan yang disampaikan oleh sopir ini mengundang amarah warga. Sejumlah warga kemudian berdatangan ke gerbang Cluster Illago.

"Jadi sebetulnya warga yang datang ke situ juga nggak ngerti permasalahannya, hanya mereka ini terprovokasi saja," ucapnya.

Fredy mengungkapkan pihaknya telah datang ke lokasi dan membubarkan kerumunan warga. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa maupun materi akibat kejadian tersebut.

"Nggak ada, nggak ada yang dianiaya, nggak ada perusakan juga. Mereka cuma kumpul-kumpul depan gerbang Illago itu," tuturnya.

Polisi juga telah meminta keterangan kepada pihak pengurus masjid. Fredy mengatakan saat ini situasi di lokasi kondusif.

"Suah kondusif, sudah kita bubarkan, karena kan ini sedang pandemi COVID, jangan sampai nanti bikin kerumunan," katanya.

Dalam rekaman video yang viral, terlihat kerumunan warga di depan Cluster Illago, Gading Serpong. Warga tampak berkumpul di depan gerbang, dan ada yang tidak memakai masker.

"Situasi sudah kondusif. Kami sudah imbau agar mereka bubar dan sudah bubar malam itu juga," katanya.

Penelusuran detikcom, masjid yang diprotes sopir warga Cluster Illago itu ada di RT 02 RW 01 Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua. Posisi masjid dan rumah warga yang protes itu bersampingan. Antara masjid dan rumah warga yang protes itu dibatasi sebuah tembok pembatas.

Abdul Haer, selaku Ketua RT 02 sekaligus pengurus masjid, menjelaskan awal mula kejadian tersebut. Menurut Haer, warga tersebut merasa terganggu karena pengeras suara mengarah ke rumah tempatnya bekerja sebagai sopir.

"Jadi awalnya ada utusan dari cluster disuruh menggeser pengeras suara sedikit, itu juga nggak saya hiraukan, makanya memang berdirinya masjid sama cluster, cuma dia ngerasa agak keganggu, bukan keganggu, minta tolong digeser (Toa).

Cuma tadi juga udah klarifikasi, udah negosiasi, kesepakatan, kekeluargaan," jelas Haer di lokasi.

Haer menjelaskan pengurus masjid dengan warga yang protes sebetulnya sudah selesai. Namun cerita ini sampai ke masyarakat sehingga warga berdatangan ke Cluster Illago.

"Emang ramainya semalam itu cuma kesalahpahaman, omongan itu ada yang sedikit menyimpang, dari pihak masjid udah nggak ada masalah. Istilahnya pihak masjid udah aman. Jadi udah bereslah," katanya.

(mei/fjp)

Dian Firmansyah - detikNews Purwakarta - Masjid Al-Karomah, salah satu mesjid di Kabupaten Purwakarta nampak berdiri megah dan indah. Namun, siapa sangka masjid yang berdiri di Desa Cibogo Girang, Kecamatan Plered itu tak memiliki pengeras suara.

Indahnya kubah berwarna hijau menjulang di atas bangunan itu, bagian interior masjid dibangun layaknya bangunan masjid pada umumnya di zaman modern. Masjid ini juga menggunakan aliran listrik sebagai penerangan di malam hari.

Namun sejak berdiri puluhan tahun yang lalu, masjid ini tidak menggunakan fasilitas pengeras suara, baik untuk adzan, khutbah atau keperluan lain di dalam masjid ini.

Masjid Al-Karomah Purwakarta Foto: Dian Firmansyah

"Pertama memang itu udah wasiat dari para sesepuh yang mendirikan mesjid ini, kedua karena memang dalil atau keterangan daripada kitab pengeras suara digunakan bilamana dibutuhkan," ujarnya saat ditemui di masjid Al-Karomah belum lama ini.

Arif mengatakan sejauh ini masyarakat sekitar tertib dalam melaksanakan salat sesuai waktunya. Tanpa mengumandangkan adzan, para jamaah datang tepat waktu.

"Mayoritas di sini para santri dan pernah jadi santri, jadi Insya Allah taat waktu ibadah. Mereka datang di waktu yang tepat meski tanpa pengeras suara. Tanpa pengeras suara, suara imam masih terdengar jelas hingga ke makmum paling belakang," katanya.

Masih kata Arif, ilmu yang masih dipegang teguh oleh warga dan para jamaah adalah ilmu tasawuf, terlebih tokoh ulama di wilayah sekitar sangat kental dengan ilmu itu.

"Mamah Sempur ikut mendirikan bangunan mesjid ini. Kita masih mengikuti aturan dan ajaran beliau," ungkapnya.

Untuk diketahui masjid ini digunakan untuk pengajian, shalat wajib, shalat Jumat dan shalat ied dengan kapasitas makmum cukup banyak.

(mso/mso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah simpatisan Rizieq Shihab bertahan di dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Soemarno meski telah diimbau dengan mobil pengeras suara milik polisi tepat di sebelah mereka pada Jumat (26/3/2021) siang.

Kencangnya suara pengeras dan memekakkan telinga tak membuat simpatisan Rizieq Shihab bubar. “Pergunakan masker selalu. Demi bapak-bapak dan adek-adek juga, kesehatan adalah segalanya,” ujar polisi lewat pemgeras suara.

Pantauan Kompas.com, mereka bergeming dan bersandar ke JPO Sumarno. Sesekali mereka menutup kuping saat suara imbauan keluar dari mobil pengeras suara tepat di sebelah para simpatisan Rizieq Shihab.

Polisi pun berjaga di depan mereka. Polisi sempat meminta langsung kepada simpatisan Rizieq untuk meninggalkan lokasi. Salah satu simpatisan Rizieq Shihab, Andi mengatakan, ia bersama teman-temannya datang dari Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Andi dan teman-temannya mengetahui adanya sidang yang dihadiri Rizieq Shihab dari media sosial. “Kami dari Bekasi Timur, ke sini mau pantau dan ngawal sidang. Kami pencinta Habib Rizieq,” ujar Andi saat ditemui di dekat JPO pada Jumat (26/3/2021) siang.

Andi mengatakan, datang bersama 20 orang teman-temannya. Mereka datang menggunakan transportasi umum berupa kereta api.

Saat diimbau terus menerus oleh polisi, sebagian simpatisan Rizieq Shihab sempat bergeser sedikit. Namun, sebagian lainnya tetap bertahan. “Lu ngapain mundur. Ya elah. Sini aja,” kata Andi.

Sebelumnya, persidangan Rizieq akan berlangsung tatap muka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Jumat (26/3/2021). Sebanyak 1.985 personel Polri dan TNI akan dikerahkan untuk menjaga persidangan mantan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Majelis Hakim PN Jaktim yang terdiri dari Suparman Nyompa, M Djohan Arifin, dan Agam Syarief Baharudin mengabulkan permintaan Rizieq hadir di ruang sidang. Rizieq berkali-kali menolak mengikuti sidang secara virtual.

Hal itu diputuskan majelis hakim dalam sidang yang digelar pada Selasa (23/3/2021).

Permintaan itu dikabulkan setelah tim kuasa Rizieq membuat surat jaminan bahwa tidak akan ada kerumunan orang di PN Jaktim saat sidang perkara Rizieq digelar. Kepada majelis hakim, Rizieq juga menjamin simpatisannya tidak akan hadir di lingkungan PN Jaktim.

Majelis hakim sebelumnya mengaku khawatir massa pendukung Rizieq akan mendatangi PN Jaktim jika sidang digelar offline. Kondisi itu berpotensi terjadi penularan Covid-19. Hakim sekaligus mengabulkan permohonan sidang tatap muka untuk dua perkara sekaligus.

Pertama, perkara nomor 222/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Lalu, perkara 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim terkait kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung Bogor, Jawa Barat.

Dengan dikabulkannya permohonan itu, Rizieq dalam sidang selanjutnya tak lagi mengikuti sidang virtual dari Rutan Bareskrim Polri. Ia bisa langsung hadir di PN Jakpus sebagaimana perintah hakim.

Penulis : Wahyu Adityo Prodjo
Editor : Sabrina Asril