Siti Afifiyah tagar.id Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu kebakaran jenggot.

Mereka sebaiknya menjelaskan kepada masyarakat, kenapa organisasi radikal tumbuh subur pada zaman SBY menjadi Presiden Republik Indonesia selama sepuluh tahun, 20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2014.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Rahmad, juru bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, kepada wartawan, Selasa, 30 Maret 2021. 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ideologi jahat radikal teror sudah mulai masuk ke partai politik. Pertarungan ideologi juga terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Ini alasan Moeldoko bersedia didaulat jadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa Deli Serdang untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Demi menyelamatkan Indonesia dari ideologi berbahaya. Bukan sekadar menyelamatkan Partai Demokrat.

Terhadap pernyataan Moeldoko itu, Agus Yudhoyono menegaskan Partai Demokrat berideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika. Partai Demokrat jelas mengutuk, mengharamkan ideologi radikal teror. AHY lantas bertanya apakah Moeldoko menganut ideologi pecah belah, ideologi fitnah keji.

Rahmad memperjelas konteks pernyataan Moeldoko dengan mengajak masyarakat melihat kembali fakta bahwa organisasi radikal tumbuh subur di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AHY dan SBY sebaiknya menjelaskan kepada masyarakat, kata Rahmad, "Kenapa organisasi radikal bisa tumbuh subur di Indonesia di era kepemimpinan SBY sebagai Presiden sekaligus sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat."

Rahmad mengatakan AHY dan SBY tidak perlu kebakaran jenggot mendengar pernyataan Moeldoko soal pertarungan ideologi dalam tubuh Demokrat.

Eno Dimedjo tagar.id Jakarta -Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengeluarkan panduan agar stasiun televisi dan radio tidak mengundang pendakwah agama yang berasal dari organisasi terlarang sebagai bintang tamu dalam program-program siarannya di bulan Ramadan 2021.

Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, lewat Surat Edaran Nomor 2 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan, Kamis, 17 Maret 2021. Edaran ini merupakan panduan lembaga penyiaran dalam bersiaran pada saat Ramadan 1442 H atau 2021 nanti.

Agung menuturkan, maksud dan tujuan dari edaran ini adalah untuk menghormati nilai-nilai agama berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Selain itu, edaran ini sebagai panduan siaran bagi lembaga penyiaran pada saat Ramadan.

"Edaran ini juga sebagai pemberi panduan bagi KPI Daerah dalam sosialisasi dan pengawasan terhadap lembaga penyiaran terkait pelaksanaan siaran di bulan Ramadan," ujar Agung, dikutip Tagar pada Selasa, 23 Maret 2021.

Menurut Agung, surat edaran ini dikeluarkan setelah memperhatikan hasil keputusan Rapat Koordinasi dalam rangka menyambut Ramadan 1442 H tanggal 10 Maret 2021 lalu yang dihadiri KPI, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, dan perwakilan lembaga penyiaran. Selain itu, penetapan surat diputusakan dalam rapat pleno KPI Pusat tanggal 16 Maret 2021.

Adapun isi ketentuan pelaksanaan edaran, KPI Pusat meminta kepada seluruh lembaga penyiaran agar memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

• a) Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan peraturan-peraturan terkait penghormatan nilai-nilai agama, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan siaran/tayangan dalam rangka penghormatan nilai-nilai bulan suci Ramadan;
• b) Mengingat pada bulan Ramadan terjadi perubahan pola menonton televisi dan mendengarkan radio, maka lembaga penyiaran diimbau lebih cermat mematuhi ketentuan-ketentuan P3SPS dalam setiap program yang disiarkan terkait prinsip perlindungan anak dan remaja pada seluruh jam siaran;
• c) Menambah durasi dan frekuensi program bermuatan dakwah;
• d) Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila dan ke-Indonesiaan.
• e) Menayangkan/menyiarkan azan magrib sebagai tanda berbuka puasa dan menghormati waktu-waktu penting selama bulan Ramadan seperti waktu sahur, imsak, dan azan subuh sesuai waktu di wilayah layanan siaran masing-masing;
• f) Memperhatikan kepatutan busana yang dikenakan oleh presenter, host, dan/atau pendukung/pengisi acara agar sesuai dengan suasana Ramadan;
• g) Tidak menampilkan pengonsumsian makanan dan/atau minuman secara berlebihan (close up atau detail) yang dapat mengurangi kekhusyukan berpuasa;
• h) Lebih berhati-hati dalam menampilkan candaan (verbal/nonverbal) dan tidak melakukan adegan berpelukan/bergendongan/bermesraan dengan lawan jenis pada seluruh program acara baik yang disiarkan secara live (langsung) maupun tapping (rekaman);
• i) Tidak menampilkan gerakan tubuh, dan/atau tarian yang berasosiasi erotis, sensual, cabul, baik secara perseorangan maupun bersama orang lain;
• j) Tidak menampilkan ungkapan kasar dan makian yang memiliki makna jorok/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan nilai-nilai keagamaan;
• k) Tidak menampilkan pengisi acara yang berpotensi menimbulkan mudarat/keburukan bagi khalayak kecuali ditampilkan sebagai orang yang menemukan kebaikan hidup (insaf atau tobat) atau inspirasi kehidupan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan privasi dan penghormatan agama lain; dan
• l) Berkaitan ketentuan point b, selama bulan Ramadan lembaga penyiaran diminta untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), hedonistik, mistik/horor/supranatural, praktik hipnotis atau sejenisnya, mengeksploitasi konflik dan/atau privasi seseorang, bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
• m) Lebih berhati-hati dalam menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham tertentu dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau kegaduhan di masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
• n) Lembaga penyiaran wajib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menekan laju persebaran Covid-19 sebagaimana Keputusan KPI Pusat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dukungan Lembaga Penyiaran dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Persebaran Covid-19.

Dalam surat edarannya, KPI mengaku siap memberikan tindak lanjut sesuai kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan, apabila menemukan lembaga penyiaran yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. []