Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan sepeda nonlipat masuk ke MRT Jakarta menimbulkan kontrovesi. Sejumlah pihak mendukung kebijakan tersebut karena menjadikan sepeda sebagai sarana tranportasi yang bebas polusi.

Sementara pihak lain menolak kebijakan tersebut karena dinilai akan mengganggu penumpang yang lain.

Menanggapi kritikan dan penolakan sejumlah pihak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bahwa keberadaan sepeda nonlipat tersebut tidak akan mengganggu pelanggan MRT Jakarta yang lain.

Pasalnya, waktu dan jumlahnya dibatasi serta ditempatkan pada gerbong terakhir dari MRT Jakarta.

Kebijakan tersebut, kata Riza, juga mendorong sepeda untuk dijadikan sebagai alat transportasi, bukan saja sebagai alat olahraga atau rekreasi. Selain itu, tutur dia, kebijakan ini juga mendukung kita agar lebih sehat jasmani dan rohani.

“Dan ini penting dalam rangka mendukung supaya kita lebih sehat jasmani dan rohani, kemudian agar polusi udara kita semakin baik, semakin biru langit kita, dan juga ramah lingkungan dan sebagainya.

Dan kita memberikan ruang sekarang teman teman tahu bahwa di Jakarta kita terus memperluas atau memperpanjang jalur sepeda yang ada. Setiap tahun akan kita tingkatkan dan sekarang kita juga memberikan kesempatan bahwa sepeda bisa masuk ke MRT,” jelas Riza.

Salah satu pengkritik kebijakan sepeda nonlipat bisa masuk di MRT Jakarta adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjutak yang menilai kebijakan tersebut aneh dan tidak prorakyat.

Menurut Gilbert, dengan menempatkan sepeda di MRT maka sepada bukan lagi menjadi alat transportasi tetapi menjadi beban transportasi.

Aneh kalau di Jakarta sepeda masuk transportasi publik. Itu bukan alat transportasi lagi, tapi beban transportasi,” ujar Gilbert kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Gilbert juga mengakui tidak pernah melihat di luar negeri sepeda nonlipat masuk transportasi publik dalam kota. Kalau antarkota, kata dia, biasanya ada gerbong khusus untuk menyimpan sepeda.

“Jadi, sebaiknya semua kebijakan diperhitungkan baik-baik, buat kepentingan seluruh masyarakat. Bukan kepentingan sekelompok orang. Pedagang yang bawa pikulan saja untuk keperluan hidup, sudah tidak bisa masuk KCI dari Bogor dan Bekasi, pesepeda dapat fasilitas.

Alasan KCI dulu karena mengganggu penumpang,” pungkas Gilbert.