Lebak (ANTARA) - Tetua adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija merasa bangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pakaian busana Badui dalam Pidato Sidang Tahunan Bersama MPR, DPR dan DPD di Jakarta.

"Kami tentu memberikan penghargaan besar terhadap Bapak Presiden Jokowi yang memakai busana pakaian adat masyarakat Badui, " katanya di Lebak, Senin.

Penggunaan pakaian busana adat Badui oleh Presiden Jokowi kemungkinan besar dapat membangkitkan kembali sekitar 2.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masyarakat Badui.

Dimana saat ini, mereka pelaku UMKM terpuruk akibat dampak pandemi virus Corona atau COVID-19.

Bahkan, pelaku UMKM di kawasan hak tanah ulayat tersebut menutup kegiatan usaha karena tidak lagi dikunjungi wisatawan yang biasanya datang dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

"Kami yakin pelaku UMKM akan dibanjiri pesanan setelah Bapak Presiden Jokowi memakai busana Badui itu," katanya menjelaskan.

Menurut dia, sebagian besar pelaku UMKM masyarakat Badui memproduksi aneka kerajinan tenun, batik Badui, pakaian kampret atau pangsi, selendang, suvenir atau cenderamata, kain pengikat kepala madu dan golok.

Busana yang dipakai Jokowi merupakan pakaian pangsit yang sehari- hari digunakan masyarakat Badui.

Sebelum pademi COVID-19, kata dia, pemukiman masyarakat Badui di Kampung Kadu Ketug selalu ramai karena warga menggelar dagangan hasil kerajinan pelaku UMKM di bale-bale rumah.

"Kami berharap pelaku UMKM warga Badui itu kembali bangkit karena orang nomor satu di Indonesia mencintai busana adat masyarakat Badui," katanya menjelaskan.

Begitu juga tetua adat masyarakat Badui Saidi Yunior mengaku dirinya tentu merasa bangga Presiden Jokowi memakai busana adat Badui, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan pelaku UMKM.Pemakaian busana yang digunakan pada Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD itu, kata dia, Indonesia memiliki keanekaragaman perbedaan suku, adat, bahasa dan keyakinan merupakan simbol kekayaan khasanah budaya yang tidak ternilai.

"Kita berharap persatuan dan kesatuan lebih kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat " katanya. Sementara itu, Kudil (40) seorang pelaku UMKM warga Badui mengatakan dipastikan pemakaian busana Badui oleh Presiden Jokowi akan berdampak positif terhadap peningkatan omzet pendapatan para perajin.

Saat ini , harga pakaian busana Badui mulai Rp100 ribu hingga Rp450 ribu dan tergantung kualitas. Pakaian busana Badui lebih simpel dan memiliki filosofi tersendiri karena masyarakat Badui mencintai alam. Kebanyakan corak pakaian busana Badui didominasi warna hitam, putih dan biru.

"Kami hari ini sudah ada pesanan pakaian yang dipakai Jokowi," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Kiswondari sindonews.com JAKARTA - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengingatkan pentingnya fungsi empat pilar kebangsaan dalam mencegah terorisme dan radikalisme di Tanah Air. Hal ini disampaikannya dalam Sosialisasi Empat Pilar di Kebon Bawang, Jakarta Utara.

Menurut dia, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi pilar utama dalam mencegah penyebaran paham terorisme maupun radikalisme di lingkungan masyarakat. 

“Akhir-akhir ini kita kerap mendengar adanya aksi penangkapan terhadap terduga teroris di berbagai daerah. Ini sangat menyedihkan karena tentunya keberadaan teroris ini menyebabkan munculnya rasa tidak aman dan keresahan di masyarakat,” ujar Sahroni di hadapan para peserta, Selasa (25/5/2021) kemarin.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan warga agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai empat pilar demi membendung munculnya paham terorisme dan radikalisme. Menurutnya, pemahaman ekstrimis bisa menjamur karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keempat pilar tadi.

“Saya melihat, paham ekstremisme dapat masuk dan mempengaruhi masyarakat karena kurangnya pemahaman di masyarakat akan nilai-nilai tersebut. Karenanya, saya hadir di sini untuk membantu memberikan pemahaman terkait nilai penting Empat Pilar MPR,” terangnya.

Selain itu, legislator asal Tanjung Priok itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengedepankan nilai-nilai toleransi antarsesama, karena radikalisme muncul dari sikap intoleran dan ekslusif. 

“Perlu kita pahami bahwa teroris itu tidak bisa ditunjuk ke satu agama tertentu. Paham terorisme ini datang dari pemahaman yang eksklusif dan intoleran, karenanya kita harus selalu mengutamakan keterbukaan, diskusi, dan inklusifitas di masyarakat,” tutup Sahroni.
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan menumbuhkembangkan nasionalisme sangat penting bagi pembangunan karakter generasi muda bangsa, terutama saat ini Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan kebangsaan yang muncul dalam berbagai dimensi.

"Misalnya,melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, masih berkembangnya radikalisme, dekadensi moral generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan jati diri bangsa, dan masih adanya kesenjangan sosial ekonomi," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.

Bamsoet mengemukakan hal itu ketika memberikan sambutan dalam acara Nasional is Me: Indonesia Pasti Bisa yang diselenggarakan Yayasan Bentang Merah Putih dan Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa secara virtual di Jakarta, Minggu.

Melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, menurut dia, dapat dilihat pada data yang diungkapkan SETARA Institute, yang mencatat terjadinya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama antara tahun 2014 dan 2019.

"Contoh lain adalah penyalahgunaan politik identitas dalam kontestasi politik sehingga renggangnya ikatan kohesi sosial, dan polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, maupun setelag penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai menanamkan nasionalisme pada kelompok sasaran generasi muda bangsa adalah strategi yang tepat.

Hal itu, kata Bamsoet, karena di tengah periode bonus demografi saat ini, sebanyak 70,72 persen penduduk Indonesia merupakan usia produktif.

"Hampir 69 persen atau sekitar 131,6 juta jiwa adalah sumber daya manusia potensial yang berusia antara 15 dan 44 tahun," katanya.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia akan makin kompleks dan dinamis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut dia, salah satu faktor kuncinya adalah konsolidasi bangsa untuk memperkuat ikatan kebangsaan dalam mewujudkan Indonesia yang beradab.

"Indonesia yang beradab adalah yang memanusiakan manusia. Dalam hal ini harkat dan martabat kemanusiaan dimuliakan, norma-norma sosial dijunjung tinggi, dihormati, dan dijadikan tuntunan dalam setiap laku sosial segenap anak bangsa, serta menjadi rujukan dalam setiap gerak langkah pembangunan," ujarnya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

BANDUNG, itb.ac.id--Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., beserta jajarannya menerima kunjungan dari Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, Senin (22/3/2021) di Gedung Rektorat ITB Jalan Tamansari No.64, Bandung. Kunjungan tersebut dilakukan MPR dalam rangka meminta masukan dari ITB terhadap salah satu bagian dari pokok-pokok haluan begara yang sedang dipersiapkan oleh MPR.

Dalam kunjungan tersebut, Fadel mengatakan salah satu pokok bahasan dalam pokok-pokok haluan negara adalah terkait pengembangan biosains di Indonesia. MPR dalam hal ini ingin membuat pokok haluan negara yang akan berlaku selama 25 tahun. Untuk itu MPR meminta pendapat dari anggota DPR, DPD, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi. Dijelaskan Fadel, masukan dari ITB akan menjadi bahan utama berhubungan dengan pokok-pokok haluan negara dalam bidang pengembangan industri dan teknologi ke depan.

"Ternyata ini merupakan 7 program utama dari ITB dan nomor 1 yang berhubungan dengan itu (pengembangan bioteknologi). Dalam waktu dekat ini ITB akan memberikan dukungan dalam bentuk masukan berupa makalah, paper, sehingga ini bisa melengkapi dukungan bahan yang ada di MPR," ujar alumni Teknik Fisika ITB angkatan 78 ini.

 

 

ITB menyambut baik atas rencana tersebut. Rektor ITB Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D., mengatakan, saat ini di ITB memiliki pusat-pusat penelitian dan Pusat Unggulan Iptek (PUI). Salah satunya adalah Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi. Dengan demikian harapan MPR dari ITB berupa hasil penelitian, paper, laporan senat akademik, dan seminar tentang pokok-pokok haluan negara yang nantinya akan menjadi produk pemerintah dalam realisasinya.

"Naskah akademiknya akan kita sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita tidak melakukan dari nol karena kita sudah mempunyai kajian mengenai hal itu (biosains/nanosains). Tinggal mempertajam untuk kebutuhan nasional," ujar Prof. Reini.

Prof. Reini melanjutkan, bahwa pokok-pokok haluan negara ini akan digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pihaknya mencoba mengidentifikasi bagaimana arah bagi Indonesia yang paling optimal di pokok-pokok haluan negara, di samping pemilihan topik juga kebutuhan pokoknya. "Seperti yang sudah disampaikan bagaimana tujuan kelembagaannya, programnya bagaimana, bukan hanya penentuan risetnya saja. Sehingga semuanya bisa ditata dan dijaga oleh pemerintah," ujar Prof. Reini.

 

 

Saat menerima kunjungan tersebut, Rektor ITB didampingi oleh Sekretaris Institut, Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo, Kepala Biro Kemitraan, Prof. Taufiq Hidajat, dan Staf Ahli, Dr. Sonny Yuliar. Kunjungan tersebut diakhiri dengan sesi pemberian cinderamata di antara Rektor ITB dan Wakil Ketua MPR RI.

Diterbitkan di Berita

Alwan Ridha Ramdani MerahPutih.com - Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (FGD) yang menghadirkan para akademisi diklaim tidak satu kali pun membahas masa jabatan presiden.

MPR periode 2019—2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu PPHN sesuai dengan rekomendasi MPR Periode 2014—2019 yang telah 'diamanatkan' kepada MPR periode 2019—2024.

"Jadi, bukan hanya tidak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tidak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/3).

Ia meminta untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, memperilakan masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD tersebut. Membangun curiga tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, bahkan hanya membuat gaduh.

"Negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi, MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan, isu masa jabatan presiden tiga periode hanya skenario halu dari para petualang politik karena memasuki tahun kedua. Padahal, pembahasan PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial, pemilihan presiden tetap secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa 5 tahun berikutnya.

"Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode," ujarnya.

 

Sidang MPR
Sidang MPR. (Foto: Antara)

 

Ia mengakuui, kepemimpinan MPR periode sekarang, menurut Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema "Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila" dan "Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat" yang bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.

Para akademisi tersebut, antara lain Ketua Forum Rektor Prof. Dr. Arif Satria, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Prof. Dr. Soffian Effendi, Yudi Latif, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof. Dr. Karomani, M.Si., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. K.H. As’ad Said Ali, Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A., Dr. M. lsnaeni Ramdhan, S.H., M.H., Drs. lchsan Loulembah, Moch Nurhasim, S.I.P., M.Si., Prof. Dr. Nandang A. Deliarnoor, S.H., M.Hum., Dr. H. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H., Dr. Alfitra Salamm, Wisnubroto Ors Psi., M.M., dan Dr. Prasetijono Widjojo M.J., M.A.

"Makalah para pakar dan akademisi tersebut, tidak ada satu kata pun yang mengusulkan perpanjangan periode atau masa jabatan preside. MPR hanya fokus menghadirkan PPHN, bukan menyusun skenario memperpanjang masa jabatan presiden," tegasnya. (Pon)

Diterbitkan di Berita