Elshinta.com - Vaksinasi Gotong Royong mandiri di Apotek Kimia Farma Sukoharjo, Jawa Tengah batal dilaksanakan untuk masyarakat umum.

Sedianya, jadwal vaksin komersial ini mulai dilayani pada Senin (12/7). Sejumlah warga yang  antusias mulai berdatangan ke apotek yang ditunjuk kecewa dengan pembatalan tersebut.

Warga asal Kabupaten Klaten, Erna (40) mengaku kecewa batal melaksanakan vaksinasi mandiri di Kimia Farma Sukoharjo. Dia sudah mengantre sejak pagi di apotek yang menyediakan vaksin buatan dalam negeri tersebut.

Namun pihak apotek kemudian menyampaikan pembatalan pelaksanaan vaksinasi mandiri.

Dari informasi petugas Kimia Farma Sukoharjo, Erna mengatakan vaksinasi ditunda sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat. Vaksinasi mandiri terpaksa dipilihnya karena belum mendapatkan jadwal vaksinasi gratis dari pemerintah. Sehingga berencana mendaftarkan diri dalam program vaksinasi mandiri.

"Ya nggak kecewa sekali, cuma kawatir belum mandapatkan vaksin Covid-19 sementara kasus Covid-19 ditempat saya cukup tinggi," kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (13/7). 

Hal serupa juga disampaikan warga asal Boyolali, Faryanto, (30) datang dan antre untuk mendapatkan program vaksinasi mandiri. Jadwal vaksin umum belum jelas sementara kebutuhan bukti mengikuti vaksinasi mendesak untuk digunakan sebagai syarat perjalanan. Syarat ini harus dipenuhi saat dirinya harus berangkat bekerja di Luar Pulau Jawa. Sejauh ini, dia belum mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah.

"Yang dapat vaksin baru kalangan lanjut usia, padahal yang muda muda juga butuh untuk urusan pekerjaan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui Kimia Farma Sukoharjo ditunjuk melaksanakan vaksinasi mandiri lewat skema Vaksin Gotong Royong (VGR) Individu mulai Senin (12/7).

Selain Kimia Farma Sukoharjo ada tujuh klinik Kimia Farma lainnya yang juga akan melayani vaksinasi Covid-19 berbayar yaitu Kimia Farma Blok M, Pulo Gadung, Senen (Jakarta), Kimia Farma Supratman (Bandung), Kimia Farma Citarum (Semarang), Kimia Farma Sedati (Surabaya), dan Kimia Farma Batubulan (Bali).

Biaya vaksinasi mandiri ini sekitar Rp 800.000 untuk dua kali suntikan vaksin.

voi.id  JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui PT Bio Farma (Persero) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri.

Tujuannya untuk mempercepat target herd immunity atau kekebalan kelompok. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan melalui kerja sama tersebut pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi.

Adapun caranya melalui penyediaan vaksin gratis bagi karyawan beserta anggota keluarga mereka. "Program vaksin gotong royong ditargetkan menyasar 10,1 juta orang," katanya dalam webinar Universitas Indonesia, Kamis, 25 Maret.

Erick berharap dengan bantuan para pengusaha swasta dalam program vaksinasi ini, herd immunity di Indonesia dapat segera tercapai.

Sebelumnya, Erick memastikan pelaksanaan vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi mandiri berasal dari BUMN. Proses pembelian itu diwajibkan pemerintah kepada perusahaan swasta dalam negeri.

Dalam catatan pemerintah, pihak swasta membutuhkan 7,5 juta dosis vaksin. Meski begitu, pemerintah baru bisa menyediakan 3,5 juta dosis pada Maret 2021 mendatang. Targetnya, vaksinasi mandiri juga dilakukan pada Maret 2021.

"Ini gratis tapi melibatkan swasta. Mereka beli dari pemerintah atau BUMN dan dibagikan pada para pekerja di perusahaan swasta," ujar Erick.

Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia telah memastikan akan menjamin biaya dari vaksin gotong royong atau vaksin mandiri. Artinya, biaya vaksinasi tersebut tak akan dibebankan kepada karyawan melainkan akan ditanggung oleh pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, harga vaksin gotong royong akan ditetapkan oleh pemerintah. Namun, bukan untuk komersialisasi.

Sementara itu, kata Shinta, pengadaan vaksin akan dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) sebagai holding BUMN farmasi. Nantinya, pengusaha akan membeli vaksin tersebut.

"Tujuannya adalah untuk perusahaan itu bisa membiayai karyawannya untuk divaksinasi, jadi ini tidak ada unsur komersialisasi," tutur Shinta.

Shinta mengatakan, pengusaha berperan membelikan vaksin untuk kemudian disuntikkan kepada buruh atau karyawan. Adapun perusahaan yang mengikuti program ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan.

"Jadi perusahaan itu membiayai untuk karyawannya bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Ini optional. Tidak harus mengikuti program ini," ujarnya.