In Harmonia - lintas agama

Muhammadiyah Kalbar-Kemenkes RI gelar vaksinasi lintas agama

Minggu, 04 Juli 2021 11:30

Pontianak (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI akan menggelar vaksinasi lintas agama di Kalbar yang dikhususkan kepada masyarakat untuk usia 18 tahun ke atas.

“Pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan in syaa Allah pada tanggal 15-17 Juli 2021. Tempat pelaksanaan di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak Jalan A. Yani No. 111 Pontianak. Saat ini kami tengah melakukan sosialisasi,” ujar Wakil Ketua PW Muhammadiyah Kalbar, Samsul Hidayat di Pontianak, Ahad.

Ia menjelaskan bahwa vaksinasi yang digelar tersebut sebagai upaya atau ikhtiar mengatasi dan mengendalikan wabah COVID-19.

“Dengan kondisi saat ini masih wadah COVID-19, PW Muhammadiyah terpanggil dan ikut berpartisipasi dalam ikhtiar mengatasi dan mengendalikan COVID-19 melalui vaksinasi,” jelas dia.

Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut selain pengurus, organisasi sayap dan keluarga besar Muhammadiyah Kalbar, juga diharapkan mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah dan lainnya untuk ikut.

“Kegiatan ini sifatnya terbuka untuk umum yang belum melakukan vaksinasi. Peserta untuk ikut bisa melakukan pendaftaran secara online yakni di ,” kata dia.

Pemerintah Provinsi Kalbar dan pemerintah di 14 kabupaten dan kota di Kalbar terus melakukan vaksinasi massal. Berbagai pihak turut terlibat dan masyarakat juga antusiasme.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, pihaknya mulai memfokuskan sasaran vaksinasi COVID-19 kepada kaum milenial di provinsi itu.

"Kita sudah fokuskan vaksinasi untuk lansia, namun capaiannya masih belum terpenuhi. Daripada kita tunggu lansia maka sekarang kita bebas untuk anak-anak milenial atau yang berusia 18 tahun ke atas, yang memenuhi syarat silakan divaksin di Kalbar," katanya.

Dia menjelaskan, untuk vaksinasi tersebut saat ini tidak ada lagi batasan umur atau profesi. Melalui kegiatan vaksinasi massal tersebut, pihaknya menargetkan vaksinasi untuk sebanyak-banyaknya masyarakat.

“Untuk mengoptimalkan kegiatan dunia usaha di Kalbar, Sutarmidji meminta semua karyawan hotel, mal, pelayan toko dan pelayan warung kopi divaksin karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Pangdam Jaya Kumpulkan Tokoh Lintas Agama Sejabodetabek

Kamis, 25 Maret 2021 09:00

KBRN, Jakarta: Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama. Dudung menyampaikan tujuannya untuk berdiskusi soal masalah-masalah krusial di tengah masyarakat.

Acara bertajuk “Ngopi Bareng Pangdam Jaya” bersama sejumlah tokoh lintas agama Sejabodetabek ini bertempat di Aula A Yani, Makodam Jaya, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, (24/03/2021)

"Kegiatan ngopi bareng yang diadakan Kodam Jaya adalah salah satu upaya pembinaan teritorial TNI AD yang adaptip melalui pembinaan kerukunan umat beragama, guna mencegah konflik sosial antar umat beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Dudung dalam keterangan tertulis Kodam Jaya, Rabu (24/3/2021).

Dalam acara ngopi bareng ini, hadir tokoh-tokoh agama baik Islam, Kristen, Buddha dan Hindu serta Konghucu diantaranya H Safrudin, Bapak Bambang, Marihot S, Nyoman Widi, Sudirman, Lie Supriadi dan beberapa tokoh lainya.

Dudung juga mengingatkan, pentingnya berkehidupan berbangsaan dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila karena di dalam sila-sila Pancasila memuat norma kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Selain itu kekompakan antar instansi pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat menjadi syarat utama dan layak untuk terus kita pertahankan," ucapnya.

Selain itu, Dudung juga mengatakan, pertemuan ini memberikan bukti Kodam Jaya masih tetap konsisten dalam upaya menanamkan nilai-nilai Nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, serta mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama mencegah upaya-upaya provokasi dan hasutan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama.

Oleh: Allan

Editor: Nugroho

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Mahfud MD ajak tokoh lintas agama jaga Indonesia

Rabu, 17 Maret 2021 21:48

Surabaya (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak tokoh-tokoh masyarakat dari lintas agama di wilayah Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pertemuan tokoh masyarakat lintas agama dengan forkopimda Jatim bertempat di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya di Surabaya, Rabu, Mahfud mengungkapkan bahwa Jatim sebagai salah satu provinsi terbesar, dengan 40 juta lebih penduduk yang tersebar di 38 kabupaten/kota, adalah tempat berkembangbiak-nya moderasi beragama.

"Dulu moderasi beragama di wilayah Jatim dipelopori oleh KH Hasyim Asyari sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan, sebelum itu, Muhammadiyah juga berkembang di Jatim dan telah mengajarkan toleransi beragama," ujarnya kepada wartawan di sela pertemuan.

Diakuinya memang beberapa kali terjadi aksi terorisme di Jatim akibat pemahaman yang radikal atau menyimpang dari ajaran agamanya, namun bisa segera diatasi. "Aksi terorisme itu disebabkan oleh pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama.

Jadi bisa muncul terorisme dari agama manapun, bukan Islam saja," ucap dia. Menko Polhukam percaya bahwa rakyat Jatim tumbuh dengan penuh toleransi, termasuk di Tanah Air yang umat beragama, khususnya Islam, di Indonesia sebenarnya sangat toleran.

"Seperti hari ini saat Pak Pangdam V/Brawijaya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari lintas agama dan berbagai organisasi massa di Jatim untuk bersilaturahim dengan pemerintah, bahwa kita punya Indonesia yang harus dijaga bersama-sama," tutur-nya.

Menko Polhukam menyampaikan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari lintas agama tersebut sekaligus untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

"Perpres 82/ 2020 ini mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama perang melawan virus Corona (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional karena memang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah," katanya.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...