Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Jawa Barat, Kamis, untuk memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Batujajar, Bandung Barat.

Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Kamis pagi.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, Presiden Jokowi dan rombongan dijadwalkan menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

Presiden akan memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2021 di Batujajar. Pada siang harinya, Presiden dan rombongan akan menuju ke Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Barat, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin.

Adapun Komponen Cadangan (Komcad) merupakan program yang dicanangkan Kementerian Pertahanan. Komcad adalah program sukarela atau tidak wajib yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Mobilisasi komponen cadangan hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI, dan di bawah kendali Panglima TNI.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, mahasiswa yang tengah menjalani pendidikan di kampusnya tidak dilarang untuk mengikuti program Komcad. 

Selama mahasiswa itu mengikuti program Komcad, kata Dahnil, maka bisa dimasukan dalam hitungan SKS sebagai tambahan nilai.

"Mahasiswa mau mendaftar Komcad, dia mendaftar kemudian lulus seleksi kemudian ikut pelatihan militer selama tiga bulan setelah selesai latihan militer tiga bulan dia ditetapkan sebagai komponen cadangan," kata Dahnil saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Universitas Muhammadiyah Malang dan ditayangkan secara daring, Jumat (12/3/2021).

"Kalau dia mahasiswa kemudian lulus berarti kan 3 bulan itu, dia pelatihan militer berarti dia ndak kuliah itu masuk program kampus merdeka. Kampus itu punya tanggung jawab untuk mengkategorikan itu sebagai hitungan SKS program Merdeka itu tadi," tambahnya.

Selain itu, kata Dahnil, program itu baru diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun.

"Kemhan itu merekrut orang-orang yang berusia 18 sampai dengan 35 (tahun) diseleksi untuk menjadi Komponen Cadangan dalam bahasa sederhananya itu tentara cadangan," kata ia.

Meski begitu, Dahnil memastikan, pelatihan komponen cadangan bukan wajib militer. Menurutnya, tidak ada unsur paksaan bagi WNI di rentang usia 18-35 tahun untuk ikut proses pelatihan militeristik ini.

"Catatan saya Komponen Cadangan itu bukan wajib militer, komponen cadangan itu sukarela jadi seperti kita masuk tentara saja, siapa yang mau masuk tentara silakan ya nggak mau masuk silahkan," kata dia.

Dahnil mengatakan, Kemenhan menargetkan pembentukan 35 Batalyon Komponen Cadangan sepanjang 2021. Dari 35 Batalyon itu dipastikan 25 ribu tentara dari Komponen Cadangan akan membantu Mabes TNI, dengan asumsi setiap Batalyon menghasilkan 400 hingga 500 tentara Komponen Cadangan.

"Komcad targetnya itu 35 batalyon, jadi kita harap tahun ini bisa akselerasi bisa sampai 25 ribu Komcad," kata Dahnil.

Diterbitkan di Berita