Eva Safitri - detikNews Jakarta - Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko karena jelas terlibat acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang. Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta Din tidak ikut campur soal itu.

"Soal urusan nanti mau diangkat diberhentikan, itu bukan urusan kita, itu urusan prrsiden, nggak usah terlibat-terlibat, itu bukan urusan kalian," kata Ngabalin, ketika dihubungi, Senin (8/3/2021).

 Lagipula, menurut Ngabalin, keikutsertaan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat itu urusan pribadi. Setiap orang berhak, kata Ngabalin, berhak menentukan sikap.

Sebelumnya, Din Syamsuddin mempertanyakan apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut. Moeldoko sebelumnya berkali-kali menyatakan jangan menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus KLB PD.

Jika Jokowi mengizinkan, menurut Din, patut ditelisik adanya intervensi pemerintah dalam kasus KLB PD. Namun, jika tidak, Din menyarankan Moeldoko dipecat.

"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Morldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," ucapnya.

"Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," imbuh Din.

(eva/gbr)

Demikian disampaikan Rahmad dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne. Ia menanggapi pernyataan dari pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari soal pentingnya mekanisme partai harus diikuti terlebih dulu dan tak bisa ujuk-ujuk membuat KLB sebagai protes.

Menurut dia, justru mekanisme di Demokrat yang dilanggar sendiri oleh SBY dan AHY dengan melakukan pemecatan terhadap beberapa kader yang pro KLB.

"Nah, pertanyaannya adalah mekanisme itu dilanggar sendiri oleh Pak SBY dan AHY di Partai Demokrat. Bagaimana mekanisme itu bisa berjalan, jika ada sebagian keinginan dari kader untuk melaksanakan KLB lalu dipecat. Tidak melalui mekanisme majelis tinggi, pengadilan," ujar Rahmad dikutip VIVA pada Senin, 8 Maret 2021.

Pun, ia merespons pernyataan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Ia menyebut Burhanudin mengaburkan sejarah Demokrat menyangkut orang luar masuk ke partai berlambang mercy itu.

"Pak SBY juga orang luar yang masuk Demokrat. Beliau baru gabung ketika jadi Menko Polhukam tahun 2003. Padahal, partai Demokrat didirikan tahun 2001," kata Rahmad.

"Dulu kan Pak SBY kan dua pilihan, Partai Demokrat dan PDK. Kemudian, PDK tidak lolos verifikasi, namun Demokrat yang lolos. Jadi, pertama dalam sejarah Indonesia itu, orang luar itu ya pak SBY, bukan Pak Moeldoko. Nah, gitu," jelas eks Wakil Direktur Eksekutif DPP Demokrat era Anas Urbaningrum tersebut.

Lalu, Burhanuddin menanggapi omongan Rahmad. Dia menjelaskan saat SBY gabung ke Demokrat pada 2003 itu bukan dalam kondisi konflik partai. Berbeda dengan kondisi sekarang yang menurutnya memang ada konflik.

"Sementara yang saya ceritakan tadi adalah konflik internal partai yang melibatkan orang pertama di luar partai itu adalah sekarang. Ketika Pak Moeldoko didaulat sebagai Ketua Umum Demokrat," tutur Burhanuddin.

Meski demikian, ia tak menampik pernyataan Rahmad bahwa peristiwa sejumlah pendiri seperti Ventje Rumangkang menemui SBY. Begitupun, saat SBY yang hadir ke sejumlah acara PDK.

"Saya setuju dengan Pak Rahmad bahwa Pak SBY sempat datang ke acara-acara Pak Ryaas Rasyid. Tetapi, pada ujungnya kan Pak SBY masuk ke Partai Demokrat. Tetapi, bukan dalam rangka konflik partai saat itu. Jadi, agak beda hal," lanjutnya.

Menimpali tanggapan Burhanuddin, Rahmad menjawab justru pada 2003 itu konflik internalnya juga dominan. Konflik yang dimaksudnya terkait sikap Demokrat antara mengusung SBY atau figur lain untuk Pemilihan Presiden 2004.

"Apakah mengusung SBY atau yang lain. Kemudian alasan Pak SBY itu juga konfliknya luar biasa di dalam. Tetapi tidak diberitakan ke publik," kata Rahmad. 

"Jadi, persoalan orang luar ini membuktikan bahwa Demokrat partai terbuka. Siapa saja boleh masuk ke Partai Demokrat. Itu lah partai yang dicita-citakan pendiri Partai Demokrat, bukan partai tertutup," tutur Rahmad. 

GenPI.co - Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief memberikan sindiran kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Sebab, selama ini Mahfud MD dinilai diam melihat sepak terjang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang nekat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

”Prof Mahfud diam terhadap kudeta yang dilakukan Pak Moeldoko dan segelintir mantan kader,” tulisnya di Twitter, Kamis (4/3/2021).  Menurut Andi, Mahfud sebagai Menko Polhukam bisa berbuat lebih. Setiap partai punya AD/ART yang mesti dihormati.

”Syarat KLB harus ada izin ketua majelis tinggi Pak SBY,” ujar Andi.  Selain itu, Andi juga mengatakan rumah SBY didatangi banyak sekali kader Partai Demokrat. 

”Puluhan kader malam ini menginap di kediaman SBY, menjaga beliau dan Ketum AHY, takut keselamatannya terancam. Pak Moeldoko gunakan jurus nekat,” tulis Andi Arief. 

Andi Arif juga meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak untuk membela demokrasi. "Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya," tulis Andi.  Mantan aktivis 98 ini juga berharap, Presiden Jokowi membubarkan KLB yang disebut illegal tersebut. 

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengklaim Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berdemonstrasi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Andi mengatakan langkah itu bisa saja ditempuh untuk memprotes sikap Presiden Joko Widodo. Ia menilai Jokowi mengabaikan demokrasi dengan membiarkan  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung hari ini.

"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," kata Andi lewat akun Twitter @AndiArief_ID, Jumat (5/3).

Dia menegaskan KLB Demokrat bukan sekadar urusan internal partai. Andi menyebut kejadian ini sebagai tanda matinya demokrasi Indonesia.

"Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," cuit Andi.

https://twitter.com/AndiArief_ID/status/1367632351610642433

Sejumlah kader dan eks kader Demokrat menggelar KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, hari ini. KLB ini buntut dari membelitnya sejumlah kader dari kepemimpinan AHY.

Jauh sebelum hari ini, elite Demokrat sudah menyatakan ada gerakan kudeta di Demokrat. Bahkan, mereka menyebut manuver itu ditunggangi Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Mantankader Partai Demokrat Darmizalmenyatakan KLB Partai Demokrat akan digelar pada Jumat (5/3).

Pendiri Partai Demokrat itu mengklaim KLB itu akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangan resminya, Jumat (5/3).

(dhf/pmg)