sindonews.com JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta Ketua Umum dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Utama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj meninjau kegiatan vaksinasi massal di Yayasan Al-Mahbubiyah.

Vaksinasi massal untuk mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus Corona itu diselenggarakan atas kerja sama TNI, Polri dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta di Yayasan Al-Mahbubiyah, Jalan Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (7/7/2021).

"Kami bersama Panglima lanjutkan rencana akselerasi percepatan vaksinasi dan alhamdulillah hari ini kami bisa laksanakan kerja sama dengan NU," kata Sigit. Baca juga: Gawat! Sehari Covid-19 Bertambah 34.379 Kasus

Untuk semakin mempercepat akselerasi Herd Immunity yang ditargetkan Pemerintah, Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri, untuk menggandeng seluruh warga NU di Indonesia menggelar vaksinasi massal.

"Jadi kerja sama ini tidak hanya berbatas hanya di pusat, tapi di seluruh wilayah Indonesia dimana NU berada. Kami sudah perintahkan kepada seluruh jajaran kami untuk bisa kerjasama," ujar mantan Kapolda Banten ini.

Dengan adanya kerja sama dengan NU se-Indonesia, Sigit optimistis bahwa, target Pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok dapat berjalan dengan sebagaimana telah ditargetkan.

"Sehingga akselerasi percepatan pun untuk mencapai target pemerintah di akhir Juli ini diharapkan bisa masuk, kalau kemarin di awal Juli 1 juta, mungkin di akhir Juli dan Agustus bisa masuk jadi 2 juta.

Kemudian selanjutnya Oktober dan November juga bisa dilaksanakan 3 juta sehari," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Senada, Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi kepada NU karena mau terlibat aktif dalam program vaksinasi massal guna mempercepat terwujudnya Herd Immunity.

"Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan program Pemerintah yaitu vaksinasi nasional yang dilaksanakan secara serentak," ujar Hadi.

Sementara, Ketum PBNU Said Aqil mengapresiasi kerja keras dari jajaran TNI-Polri, yang melakukan akselerasi Herd Immunity untuk warga Indonesia dalam menghadapi virus Corona.

Dia menyatakan siap dan bakal selalu mendukung vaksinasi massal. Hal ini, menurutnya sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara.

"Kerja-kerja kita lillahi ta'ala sebagai ormas keagamaan, kemasyarakatan tanpa pamrih, betul-betul pengabdian bagi bangsa dan negara. Terutama bekerjasama dengan pihak terkait, dalam rangka bertanggungjawab kepedulian bersama," tutup Said Aqil. Puteranegara

VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setuju usulan untuk membongkar jalur sepeda permanen yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Pemerintah Provinsi DKI di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

“Prinsipnya, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah permanen itu dibongkar saja,” kata Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan pada Rabu, 16 Juni 2021.

Namun, Sigit mengatakan Polri akan melakukan study banding ke beberapa negara terdekat terkait jalur sepeda. Selain itu, pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk kerja maupun olahraga.

Tentu, kata Sigit, Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta. Namun, jalur sepeda untuk masyarakat harus tetap ada.

“Jam dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut. Ini akan terus kami perbaiki, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaiknya,” ujarnya.

Penulis : Gading Persada 

Editor : Eddward S Kennedy

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan mengapresiasi upaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Surat edaran yang ditujukan ke seluruh polisi di Indonesia tersebut, menurutnya, bisa dijadikan pasal-pasal baru dalam UU ITE yang sedang diwacanakan untuk direvisi. "Kapolri sudah bagus dengan restorative justice itu, maka harus ditingkatkan menjadi pasal di undang-undang.

Jangan hanya jadi SE," ujar Asep saat dihubungi, Selasa (23/2/2021).\ Surat edaran tersebut, kata Asep, juga menunjukkan adanya kepastian dalam penerapan pasal-pasal UU ITE atau pidana tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Hal itu ia katakan karena menurutnya ada dua hal yang harus tegas diatur dalam UU ITE. Pertama, memastikan penyelesaian dengan cara musyawarah atau damai dan membedakan antara kepentingan pribadi dan umum.

"Dua itu harus dijaga. Jangan sampai semua penghinaan diselesaikan dengan hukum pidana. Undang-undang diperlukan untuk menjaga kepentingan pribadi dan negara," kata Asep. Ia mengatakan, surat edaran itu akan membuat penyidik Polri tidak tergesa-gesa menanggapi laporan masyarakat. Asep juga menegaskan, pendekatan restorative justice dengan mengutamakan mediasi pelapor dan terlapor dalam penanganan perkara UU ITE merupakan langkah yang baik.

Artinya, tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan. Kecuali, dalam kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau kekerasan. "Yang tidak boleh damai, ketika akibat yang ditimbulkan berpotensi kekerasan atau perpecahan.

Atau ada penghinaan terhadap suku, golongan. Itu yang harus diselesaikan, jangan sampai hal yang penting juga dengan damai. Itu tidak adil," tuturnya.

Bertalian dengan itu, Asep mendorong Kapolri membuat aturan pelengkap surat edaran untuk menentukan parameter sebuah perkara termasuk SARA atau berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, ada tiga hal yang dapat menentukan batasan SARA atau tuduhan memecah belah bangsa.

Pertama, pedoman yang lebih rigid tentang akibat dari tindakan yang dilaporkan. Kedua, keterangan dari saksi ahli yang mengukur dengan objektif. Ketiga, ada pertanggungjawaban dari terlapor bahwa perkara bisa diselesaikan di luar pengadilan.

Diberitakan, Kapolri menerbitkan surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

Lewat surat tersebut, Kapolri kepada penyidik polisi memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU ITE.

Sigit meminta penyidik mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dalam penegakan hukum. Selain itu, Kapolri juga menerbitkan Surat Telegram yang berisi tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber yang menggunakan UU ITE.

Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 itu tertanggal 22 Februari 2021, ditandatangani Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.

Dalam Surat Telegram, Kapolri mengklasifikasikan perkara penanganan UU ITE yang bisa diselesaikan dengan restorative justice dan mana yang tidak beserta rujukan pasal-pasalnya.

Penulis : Tsarina Maharani
Editor : Diamanty Meiliana

Inisiatifnews.com – CEO Cyber Indonesia, Habib Muannas Alaidid mempertanyakan kembali wacana Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di mana disebutkan bahwa hanya korban sendiri yang boleh melaporkan dengan dalil UU ITE.

“Kalau ada tokoh dihinakan, misal pak Jokowi sampai Ulama NU dicaci-maki di medsos, dari kiai Said, Habib Luthfi, dll, beliau semua harus lapor sendiri ?. Bahaya bener kalau yang lapor harus korban tak boleh dikuasakan,” kata Muannas, Rabu (17/2/2021).

Begitu pun juga jika ada Nabi yang dihinakan. Bagaimana ada orang bisa menjaga kemuliaan asma Nabi dari para penghina di media sosial, apakah harus Nabi sendiri yang boleh melaporkan. Jelas menurut Muannas, wacana semacam itu aneh dan tidak masuk akal.

“Bagaimana kalau ulama-ulama sepuh yang dimuliakan yang dihinakan begini, banyak orang pasti tidak terima terhadap orang yang dicintainya, terlebih penghinaan terhadap nabinya,” jelasnya.

Menurut Muannas, salah satu fungsi keberadaan UU ITE adalah bagaimana memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perilaku menyimpang dan melanggar norma kesusilaan yang diutarakan di ranah digital.

“Jangan sampai revisi UU ITE membuat kita justru saling maki dan saling hina,” tandasnya.

Terakhir, praktisi hukum ini masih berharap agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab terhadap apapun perilaku mereka di media sosial.

Pun jika pemerintah bersama dengan DPR RI melalukan revisi terhadap UU tersebut, ia berharap agar pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 tidak dihapus. Jika perlu harus diperkuat saja.

“UU ITE boleh aja direvisi, tapi tidak menghapus soal muatan adanya pasal karet itu, mestinya diperketat agar tidak multitafsir dan disalahgunakan, sebab kita tetap punya semangat yang sama bahwa ruang digital kita harus dikelola secara bertanggungjawab oleh tiap-tiap individu,” pungkasnya.

Kapolri harap pelapor kasus UU ITE hanya korbannya saja

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah menyusun pedoman UU ITE. Hal ini diutarakannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 di Mabes Polri, Selasa (16/2).

Di mana di dalam pedomannya itu, ia akan menerbitkan surat telegram untuk pegangan bagi para penyidik.

Salah satu pedoman dalam surat telegram itu nantinya adalah soal pelapor terkait UU ITE. Rencananya, pelapor UU ITE hanya boleh korban langsung, bukan orang lain atau diwakilkan.

“Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan,” kata Sigit.

“Bila perlu laporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor ya harus korbannya, jangan diwakili lagi,” sambungnya.

Pedoman ini dibuat agar nantinya UU ITE tidak digunakan masyarakat sebagai alat untuk saling lapor. Jenderal Sigit juga meminta upaya mediasi didahulukan. []

Penulis : Tito Dirhantoro