Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan rapuhnya sistem kesehatan nasional salah satunya karena tingginya impor alat-alat kesehatan (alkes).

"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi produk impor adalah menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," ujar Said Aqil saat memberi sambutan di acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU, yang disiarkan di kanal Youtube Televisi Nahdlatul Ulama, Sabtu (25/9).

Said Aqil menyarankan pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas.

Ia juga meminta pemerintah mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan termasuk dokter, spesialis, perawat dan bidan serta memperkuat ekosistem kesehatan.

Menurutnya, hal itu bisa dimulai dari kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas rumah sakit-Puskesmas dan produksi Alkes.

Ia juga menyoroti sistem kesehatan dari sisi masyarakat. Protokol kesehatan, kata Said Aqil, tak boleh kendor meski kasus Covid-19 belakangan ini mulai landai. Menurutnya ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga.

Pernyataan tersebut merujuk keterangan epidemiolog yang mengatakan pola kurva sekitar 3-5 bulan akan naik. Lonjakan itu diperkirakan akan terjadi pada akhir 2021.

Sebelumnya, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) juga mengatakan hal serupa. Mereka meminta seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan pasien virus corona agar selalu siaga mengantisipasi lonjakan gelombang ketiga.

Sekretaris Jenderal Persi Lia Gardenia Partakusuma mengatakan Indonesia berpotensi mengalami lonjakan Covid-19 tiga bulan pasca negara tetangga mengalami lonjakan.

Menurutnya, kasus-kasus Covid-19 pada pembelajaran tatap muka (PTM) bisa menjadi ancaman serius akan lonjakan Covid-19. Sejauh ini kasus harian Covid-19 di Indonesia mengalami tren penurunan. Kasus harian tak lebih dari angka 10 ribu.

Jumlah tersebut sangat berbeda dengan kondisi pada Juli lalu. Ketika itu, kasus harian Covid-19 menyentuh angka 50 ribu per hari. Kasus Covid Bertambah 2.557, Pasien Sembuh Meningkat 4.607.

Secara keseluruhan kasus Covid di Indonesia mencapai 4,2 juta, sementara angka kematian 141 ribu jiwa. Namun, Indonesia tak bisa serta merta berbangga diri mengingat lonjakan kasus di negara tetangga masih tergolong tinggi.

Di Malaysia misalnya, kasus harian Covid masih di kisaran angka 14 ribu.

(isa/pmg)

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan hal itu merupakan upaya pemerintah untuk menekan harga jual oksigen sampai obat terapi COVID-19 di tingkat masyarakat yang saat ini mulai langka dan mahal.

"Ini bukan kebijakan jangka panjang, tapi prioritas dalam jangka pendek memang harus untuk menyelamatkan jiwa para penderita COVID. Itu harus dinomorsatukan, nggak usah mikir banjir obat kalau kita memang butuh obat," kata Piter, Jumat (16/7/2021).

"Bea impor akan berkurang. Saya nggak tahu berapa triliun atau miliar nilainya yang akan berkurang, tapi nggak akan besar lah karena impor obat-obatan masih lebih kecil dibanding produk industri lainnya terutama untuk bahan baku," tuturnya.

Meski begitu, dampaknya disebut tidak sebesar manfaatnya jika pembebasan pajak impor oksigen sampai obat ini bisa menekan harga di tingkat masyarakat.

"Ada tapi nggak besar banget (dampaknya), justru ini untuk menekan harga di tingkat masyarakat biar lebih murah karena sekarang pasiennya atau penderita COVID-19 lebih tinggi," tandasnya.

Berikut barang impor yang bebas pajak sementara:

1. Test kit dan reagent laboratorium atau PCR test

2. Virus transfer media

3. Obat; Tocilizumab, Intravenous Imunoglobulin, Mesenchymal Stem Cell, Low Molecular Weight Heparin, obat mengandung regdanwimab, Favipiravir, Oseltamivir, Remdesivir, Insulin serta Lopinavir + Ritonavir.

4. Peralatan medis dan kemasan oksigen; oksigen, silinder baja tanpa kampuh (seamless), isotank, pressure regulator, humidifier, flow meter, oxygen nasal canulla, termometer, oksigen konsentrator, oksigen generator, ventilator, swab, thermal imaging, syringe dan infusion pump, power air purifying respirator, baby incubator transport.

5. Alat pelindung diri (APD) berupa masker N95.

(aid/zlf)

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia tercatat mengimpor senjata dari Israel senilai US$1,32 juta pada 2020 lalu, atau setara Rp18,48 miliar (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Secara volume, impor senjata dari Israel mencapai 2.674 kilogram (kg) atau 2,67 ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor senjata dari Israel meliputi tiga kode Harmonized System (HS).

Pertama, kode HS 93011000, yakni senjata artileri, meliputi senapan, mortir, dan meriam howitzer. Nilai impornya mencapai US$1,28 juta atau mayoritas dari total impor senjata dari Israel.

Kedua, kode HS 93051000 yakni suku cadang dan aksesori revolver serta pistol. Nilainya mencapai US$3.756.

Ketiga, kode HS 93059999 yakni suku cadang dan aksesori revolver serta pistol heading 9302 dari kulit/tekstil lainnya. Nilainya, mencapai US$41.091.

Berdasarkan data BPS, impor senjata dari Israel paling banyak masuk pada Oktober 2020 yakni US$1,28 juta. Pada bulan tersebut, Indonesia mendatangkan senjata dengan kode HS 93011000.

Secara total, nilai impor senjata Indonesia sepanjang 2020 sebesar US$404,61 miliar. Itu berarti, impor senjata dari Israel hanya setara dengan 0,32 persen dari total impor senjata Indonesia sepanjang tahun lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras. Menurut Jokowi, perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan," ujar Jokowi dalam tayangan pernyataannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

"Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," tegasnya. Kepala Negara menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Meski demikian, Jokowi mengakui jika pemerintah memiliki MoU (nota kesepahaman) dengan Thailand dan Vietnam perihal impor beras. Namun, kebijakan ini hanya untuk berjaga-jaga.

"Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya (dari kedua negara itu) belum masuk," tutur kepala negara.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," tambahnya.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Dani Prabowo