JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban membantah ada kepentingan dari tenaga kesehatan dalam syarat tes swab polymerase chain reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan transportasi udara dalam negeri.

Hal itu untuk menjawab pertanyaan netizen yang diajukan kepadanya di media sosial. Belakangan syarat tes PCR ini menjadi polemik karena sebelumnya penumpang pesawat hanya menyertakan tes swab antigen sebagai syarat.

Zubairi menekankan bahwa tes swab PCR sebagai syarat perjalanan transportasi udara menjadi salah satu langkah pencegahan penyebaran virus corona di dalam pesawat.

Syarat tersebut juga sama pentingnya dengan vaksin Covid-19. Karena sangat penting, seharusnya tes PCR bisa digratiskan. 

"Posisi saya jelas. Sama seperti vaksin, tes PCR sangat penting untuk melawan pandemi. Tapi jangan dipahami dokter itu mendapat komisi dari penjualan PCR. Tidak nyambung. Bahkan, karena penting, harusnya tes PCR bisa seperti vaksin, yakni gratis. Itu kalau bisa," ujarnya dalam akun Twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Sabtu (23/10/2021).

Sebelumnya, pemerintah secara resmi mewajibkan calon penumpang pesawat untuk membawa hasil negatif tes Covid-19 dengan PCR. Aturan baru ini berlaku mulai 24 Oktober 2021.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 yang telah disahkan pada Kamis (21/10/2021).

Aturan perjalanan baru ini diperketat seiring perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk periode 19 Oktober hingga 1 November 2021.

Aturan ini berlaku untuk rute penerbangan daerah Jawa-Bali yang sudah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap atau dua kali.

Selain tes PCR, dalam aturan baru ini kapasitas penumpang di pesawat diizinkan lebih dari 70 persen.

Kapasitas bandar udara juga ditetapkan maksimal 70 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk di masa normal.

Kemudian anak di bawah 12 tahun sudah diizinkan sebagai calon penumpang pesawat dan tentunya harus menyertakan tes PCR periode 2x24 jam.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Fadhilah

 

 

Diterbitkan di Berita

alinea.id Persentase vaksinasi di sejumlah daerah di Indonesia masih jauh dari memadai. Bahkan, capaian vaksinasi Covid-19 itu kurang dari 20%.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter Zubairi Djoerban mengatakan, capaian vaksinasi tinggi hanya terjadi di DKI Jakarta dan Bali. Sisanya masih banyak di bawah 20%. 

Menurut Zubairi, saat sudah 42 juta orang yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 hingga dosis kedua. Sayangnya, mereka yang mendapatkan vaksinasi komplet ini terkonsentrasi di wilayah tertentu.

"Yang lain kurang dari 20%. Harus segera dikejar agar penularan segera turun," ujar Zubairi dalam webinar Vaccinate Our World bertema "Vaksinasi COVID-19 untuk Kita Semua", Selasa (14/9).

Di luar yang sudah mendapatkan vaksin komplet, saat ini sudah 73 juta penduduk telah mendapatkan vaksinasi atau sekitar 35% dari target vaksinasi nasional sebanyak 208 juta orang. Pemerintah juga telah mengamankan 243 juta dosis beragam jenis vaksin Covid-19.

Untuk mencapai cakupan yang luas, vaksinasi masih perlu upaya dan kerja keras dengan percepatan dan perluasan vaksinasi, khususnya untuk kelompok umur lanjut usia (lansia) dan remaja. 

Zubairi menjelaskan, semula prioritas vaksin Covid-19 memang untuk DKI Jakarta dan Bali, wilayah episentrum wabah. Namun, saat ini vaksin telah disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, Polri hingga TNI.

Menurut dia, sekarang ini hampir semua jenis vaksin Covid-19 telah ada di Indonesia. Setidaknya ada lebih sembilan jenis vaksin untuk percepatan penanganan pandemi. Semua institusi yang terlibat, kata Zubairi, diharapkan dapat mempercepat pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

"Vaksin terbaik untuk kita ada di dekat kita, jangan pilih-pilih. Makin banyak memiliki komorbid, makin perlu secepatnya vaksinasi. Pengidap AIDS juga, autoimun juga harus cepat-cepat vaksinasi," kata dia.

 
 
Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Ahli Bedah dan Biomedis Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip), Dokter Agus Ujianto secara aklamasi terpilih dalam Musyawarah Nasional I Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia (Predigti), di Kantor Sekretariat PB IDI Jakarta, Selasa (17/8/2021) kemarin.

Agus yang juga sebagai inisiator perhimpunan tersebut dan juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia Banjarnegara menilai Predigti perlu ada sebagai jawaban tantangan perkembangan zaman.

"Sekarang era digital, medis juga harus digitalisasi agar dunia kesehatan terus berkembang melalui digital telemedicine yang dikembangkan," ujar Agus usai melakukan Deklarasi Predigti.

Predigti diharapkan juga jadi solusi minimnya tenaga kesehatan di daerah terpencil melalui teknologi telemedicine. "Selain itu, juga untuk mengadvokasi dan melindungi profesi dokter di Indonesia," lanjut pria yang juga sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

Sementara, Ketua Umum PB IDI Dr. Daeng M Faqih, SH, MH yang hadir pada saat Munas I Predigti secara virtual mengatakan sangat mendukung adanya Predigti.

"Ini sejalan beriringan dengan program pemerintah, jadi saya sangat mendukung," katanya.

"Terlebih di era Pandemi saat ini,  pemanfaatan teknologi untuk layanan kesehatan (telemedicine) akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Predigti diharapkan bisa memberikan rekomendasi berkaitan dengan telemedicine yang saat ini menjadi perhatian," tambahnya.

Menurut Daeng, mutu pelayanan kesehatan akan meningkat melalui  telemedicine, karena pasien dapat lebih intens, cepat, dan mudah dalam berkomunikasi dengan dokternya.

"Dengan digital ini memungkinkan pelayanan kesehatan itu lebih baik, lebih intens berhubungan dengan dokter, lebih intim pasien berkomunikasi dengan dokter, lebih sering," kata Daeng dalam diskusi publik bertajuk "Telemedicine untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan".

Daeng juga mengatakan, keberlanjutan perawatan yang diberikan dokter juga akan lebih terjamin melalui teknologi telemedicine tersebut. Dan Predigti diharapkan bisa mewujudkan hal tersebut.

"Dari awal dia periksa, kemudian dia monitoring di rumah, kontrol, peminuman obat, perkembangan gejala dan lain-lain dengan teknologi ini bisa didorong sehingga mutu pelayanan akan menjadi lebih baik," papar Daeng.

Menurut dia, penerapan telemedicine juga akan membuka akses terhadap kesehatan menjadi lebar.

"Contohnya, kegiatan operasi atau pembedahan menggunakan teknologi telesurgery yang akan meningkatkan mutu pelayanan bagi daerah-daerah yang selama ini kekurangan tenaga ahli," pungkasnya.

Diterbitkan di Berita
Nafilah Sri Sagita K - detikHealth Jakarta - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) Daeng M Faqih menyebut lonjakan kasus COVID-19 saat ini didominasi varian Delta atau B1617.2. Varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India juga memicu penularan lebih cepat hingga gejala
COVID-19 kerap memburuk.
"Sekarang ada yang lebih prihatin lagi, varian Delta ini mutasinya lebih menular dibandingkan mutasi sebelumnya, kemudian diyakini oleh para pakar ini lebih berbahaya," sebut Daeng dalam Gelora Talks 'Benarkah Varian Baru COVID-19 Makin Ganas?' Selasa (6/7/2021).

"Kami sudah mendapat laporan dari kawan-kawan di lapangan, dari kawan-kawan LIPI yang sedang meneliti bahwa memang varian Delta ini di lonjakan kasus sekarang 80 persen dari menginfeksi daripada varian yang lain," sambungnya.

Hal tersebut digambarkan dalam salah satu kasus pasien COVID-19 di sebuah rumah sakit. Daeng menuturkan, ada 160 pasien yang terinfeksi varian Delta dari 211 pasien COVID-19.

Jumlah kasus COVID-19 yang akhirnya membutuhkan perawatan di rumah sakit juga terus meningkat. Hal ini yang kemudian memicu kekhawatiran para ahli gejala COVID-19 para pasien kini banyak berakhir kritis.

"Nah artinya varian Delta ini sekarang lagi merajai di kasus lonjakan karena kecepatan penularannya," kata Daeng.

"Kemudian varian delta ini menyebabkan perburukan lebih sering, buktinya memang kebanyakan kasus-kasus sekarang ini kalau ditkatakan oleh para peneliti itu hospitalitynya lebih tinggi dari sebelumnya," bebernya.

Daeng menyebut kriteria pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit umumnya sudah mengalami gejala COVID-19 sedang, berat, hingga kritis dan disertai kondisi pneumonia hingga gangguan sistemik lainnya.

"Kalau semakin banyak kasus membutuhkan pelayanan di RS maka memang gejala perburukannya lebih cepat ini yang terjadi pada varian Delta," pungkasnya.


(naf/up)

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Lonjakan kasus COVID-19 masih terus terjadi pasca libur Lebaran dan kian mengkhawatirkan. Sejumlah ahli hingga pemerhati berpendapat sudah saatnya pemerintah menerapkan lockdown untuk menekan kasus virus corona.
 
Ketua Dewan Pertimbangan PB IDI Prof Dr dr Zubairi Djoerban,SpPD(K) menjadi salah satu yang meminta Indonesia melakukan lockdown. Ia menyarankan ini dilakukan selama dua pekan.
 
 "Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu," kata Zubairi dalam cuitan Twitternya @ProfesorZubairi yang dikutip kumparan, Senin (21/6).
 
 
Menurut Zubairi, lockdown adalah langkah tepat untuk memperlambat penyebaran corona dan membuat situasi fasilitas kesehatan lebih stabil. Sehingga tak lebih banyak nyawa hilang akibat COVID-19.
 
"Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," tandas dia.
 
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga meminta pemerintah untuk menerapkan lockdown. Meski lain dengan Zubairi, ia menyarankan lockdown diterapkan pada akhir pekan dahulu sebagai percobaan.
 
"Sekarang pemerintah harus lockdown. Dari dulu, saya minta sudah lama. Nah lockdown itu mulai dari akhir pekan, Jumat sore sampai Senin pagi itu enggak boleh keluar rumah, itu dulu. Karena kalau sudah tiga hari orang enggak keluar rumah, penyebaran di 3 hari itu enggak ada," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu kepada kumparan, Minggu (20/6).
 
Ketua Dewan Pertimbangan IDI Minta Indonesia Lockdown 2 Pekan untuk Tekan Corona (1)
Ilustrasi Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
 
"Ini Sultan di DIY sudah minta lockdown. Kemudian Anies Baswedan, walaupun dia enggak ada lockdown akhir pekan. Dulu usul saya itu lockdown, sekarang gantian [usul] kalau akhir pekan atau minggu orang di rumah saja," imbuh dia.
 
Ancaman lonjakan kasus COVID-19 saat ini terpampang dari data-data yang ada. Meski kasus corona cenderung menurun pada Maret diiringi percepatan vaksinasi, dua pekan ke belakang kasus kembali naik signifikan mendekati puncak kasus pekanan di Januari 2021, yakni 89.052.
 
Pekan lalu pada 8-13 Juni, kasus naik sebesar 55.320. Sementara pekan ini pertumbuhan kasus meroket ke angka 78.551 atau 41,99 persen. Menurut data satu bulan terakhir, pertumbuhan kasus corona di Indonesia naik 92 persen.
 
 
 
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Iris Rengganis mengemukakan vaksin Sinovac belum dipastikan aman bagi kelompok usia anak-anak sebab masih dalam penelitian.

"Belum bisa dikatakan demikian (aman), masih penelitian," katanya melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis pagi. Pernyataan tersebut disampaikan Iris terkait klaim perusahaan Sinovac bahwa vaksin COVID-19 mereka aman dan efektif untuk anak-anak usia 3-17 tahun.

Iris mengatakan vaksin untuk kelompok anak dan remaja saat ini telah memasuki tahap uji klinik fase 3. "Kita masih menunggu," katanya. Saat ini sejumlah pihak sedang meneliti keamanan vaksin COVID-19 untuk anak pada rentang usia di bawah 16 tahun.

"Saya juga pernah baca yang remaja ada salah satu vaksin yang 16 tahun mulainya dari remaja," katanya. Iris menambahkan penggunaan vaksin untuk kelompok anak harus dilakukan secara bertahap, karena usia anak rentan terhadap penularan COVID-19.

"Usia anak justru perlu divaksin, tapi untuk penelitian pun lebih hati-hati, makanya diambil usia aman 18 hingga 59 tahun," katanya.

Direktur medis Sinovac, Gang Zeng, mengatakan uji klinis tahap awal dan menengah dari 550 lebih subjek menunjukkan bahwa vaksin tersebut akan memicu respons kekebalan. Dua penerima vaksin usia tiga tahun dan enam tahun mengalami demam tinggi sebagai respons terhadap vaksin.

“Sementara subjek uji coba lainnya mengalami gejala ringan. Ini menunjukkan bahwa vaksin itu aman dan akan menghasilkan respons imun yang berpotensi berguna terhadap SARS-CoV-2, tentu sangat disambut baik,” kata Zeng dalam siaran pers, Senin (22/3).

 

Pewarta: Andi Firdaus

Editor: Muhammad Yusuf

COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Diterbitkan di Berita