sindonews.com JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harusnya tidak menganggap Ganjar Pranowo sebagai anak tiri atau anak indekos.

Bagaimana pun PDIP harus sadar dan membuka mata, bahwa Ganjar merupakan kader yang punya peluang besar terpilih dalam Pilpres 2024. "Jangan sampai Ganjar dianggap anak tiri, atau anak indekos. Apa pun judulnya, Ganjar barang bagus," kata pengamat politik Adi Prayitno dalam keterangannya, Minggu (14/11/2021).

Dalam bacaan politiknya, Adi menuturkan, PDIP harus melihat langkah Partai Golkar memberi karpet merah bagi Ganjar Pranowo sebagai persoalan serius. "Ini harus dilihat serius PDIP. Ini (ajakan Nurdin Halid untuk Ganjar Pranowo) akan menjadi ancaman kalau Ganjar diambil partai lain," ujar Adi Prayitno.

Adi menambahkan, ada kredit poin yang dimiliki Ganjar soal popularitas untuk Pilpres 2024. Bahkan dalam sejumlah temuan yang dilakukan lembaga survei, elektabilitas Ganjar sebagai figur baru dalam pertarungan Pilpres 2024 berada di tiga besar.

"Ganjar bisa diterima berbagai kalangan, basis Islam, nasionalis, dukungan muncul di luar Jawa juga," tutupnya.

(maf)

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/598907/12/ganjar-pranowo-tak-bisa-dianggap-anak-tiri-pengamat-ini-barang-bagus-1636859465

SEMARANG, KOMPASTV - Penyebab kematian pasien Covid-19 di Jawa Tengah 97 persen diantaranya disebabkan karena pasien tersebut belum vaksin. 

Menururt Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, angka kematian pasien di Jawa Tengah meski masih tinggi namun relatif telah mengalami penurunan cukup besar.

Penyebab kematian tertinggi pasien Covid-19 di Jawa Tengah, 97 persen diantaranya karena pasien belum divaksin dan juga karena ada penyakit penyerta.

Dari angka tersebut, 88 persen diantaranya adalah pasien dengan usia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, untuk menekan angka kematian, lansia dan pra lansia wajib mendapatkan vaksin karena masuk dalam kelompok rentan. 

Ganjar Akan Ubah Pola Vaksinasi 

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan mengubah pola pemberian vaksinasi Covid-19 di Jateng dengan memprioritaskan daerah yang memiliki kelompok rentan terbanyak seperti lansia, komorbid, ibu hamil dan difable.

Ia akan mengajukan usulan pembagian tugas agar vaksinasi Covid-19 berjalan lebih efektif.

"Pemprop mengusulkan, Pemda yang diurusi lansia, komorbid, ibu hamil, difabel, empat ini saja yang diurus dari Pemda. Nanti TNI Polri yang umum, jadi kan enak pembagiannya, biar jelas dan tidak ada kerumunan," jelas Ganjar 

Ganjar meminta kabupaten-kota untuk menyediakan sentra vaksinasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia juga meminta daerah untuk menggencarkan testing, tracing dan treatment. 

"Sebenarnya bukan saya pribadi, tidak hanya dari Joe Biden tapi dari bu Mega juga kemarin 'Hei Ganjar bagaimana itu rob-nya?'. 'Hai bu, siap'," ucap Ganjar dalam Webinar Jakarta Tenggelam bersama Ikatan Alumni ITB, Selasa (10/8/2021).

Ganjar mencontohkan penanganan banjir rob di Kota Semarang. Menurutnya, Kota Semarang memiliki strategi tersendiri meskipun kawasan ini menghadapi rintangan dalam menangani banjir rob.

"Kota Semarang akan punya problem besar karena tarik ulur antara pengendalian tata ruang dengan desakan tata uang. Sekali lagi, tata ruang dan tata uang ini akan saling tarik ulur dan kemudian yang kadang-kadang keputusannya menjadi sangat melemah," lanjut Ganjar.

Ganjar Sebut Beberapa Wilayah Jateng Sudah Tenggelam

Dalam pemaparannya, Ganjar juga mengakui beberapa wilayah di Jawa Tengah sudah tenggelam. Kondisi ini terjadi karena penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

Seperti yang terjadi di Desa Bedono di Kecamatan Sayung, Demak. Ganjar menjelaskan, penurunan permukaan tanah menimbulkan kerusakan bagi rumah-rumah penduduk di desa Bedono yang notabene merupakan kawasan pesisir.

Bahkan, Politikus PDIP itu mengungkap di Brebes ada satu wilayah yang tenggelam dan kini menjadi hutan bakau.

"Kemudian ada (di) Pekalongan yang sekarang cukup terancam. Tapi sebenarnya di Brebes sudah sudah terjadi satu area yang sudah tenggelam dan sekarang jadi hutan bakau," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bicara soal prediksi DKI Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun lagi. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku telah membicarakan hal itu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Mega juga ingatkan Ganjar Pranowo soal ancaman banjir rob di Semarang. Pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap prediksi tiga daerah di Jawa Tengah, yakni Semarang, Demak dan Pekalongan akan tenggelam karena terus mengalami penurunan tanah.

(isa/isa)

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali safari dialog virtual dengan berbagai elemen. Hari ini, Sabtu (31/7), Menko Polhukam berbincang membahas penanganan pandemi Covid-19 dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas lintas agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah (Jateng).

Hadir dalam dialog virtual ini jajaran dari BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kakanwil Kemenag Jateng, dan puluhan perwakilan ormas keagamaan di Jateng.

Mahfud MD lebih banyak mendengar masukan dan saran dari berbagai tokoh agama dan masyarakat dalam dialog ini.

Masukan muncul beragam, mulai soal vaksinasi Covid-19, penyaluran bantuan sosial (Bansos), masyarakat yang masih abai protokol kesehatan, hingga hoaks yang beredar di media sosial yang makin menyusahkan penanganan Covid-19.

Perwakilan Pengurus Fatayat Jepara, Nanik misalnya, dia mengeluhkan, penyaluran bantuan sosial yang rumit. Tetutama bagi masyarakat yang sudah sepuh dan di pelosok desa yang susah sekali dapat bansos karena administrasi.

“Apakah tertib administratifnya agar dihilangkan dulu. Supaya terakses sampai ke bawah. Apalagi yang di desa, di pelosok. Selain itu, hoaks di media sosial ini meresahkan. Menghancurkan pekerjaan kita semua di lapangan,” kata Nanik.

Serupa, perwakilan PWNU Jateng Musahadi mengingatkan, pandemi ini akan lebih mudah jika ditangani bersama. Masalahnya, musuh saat pandemi tak hanya Covid-19. Tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak percaya Corona, dan menebarkan ketidakpercayaannya kepada publik.

“Kita medan pertempurannya dan perang wacananya di media sosial. Hoaks soal Corona ini amat berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat, apalagi di desa yang jauh dari sumber informasi. Pemerintah saya kira kurang perhatian dengan hoaks, provokasi di media sosial yang amat merusak ini,” kata dia.

Dikatakannya, masyarakat yang diprovokasi biasanya kelompok yang kurang beruntung saat PPKM berlangsung. Karenanya, harus ada pendekatan budaya kepada kelompok masyarakat ini. Jangan melulu memakai pendekatan hukum. Pendekatan personal perlu kepada orang yang kena pengaruh hoaks.

“Soal Bansos, problem formal yang bikin tidak tersalurkan harus diurai. Ajak tokoh masyarakat dan agama menyalurkan. Agar ada trust. Agar administrasi tetap bisa dilakukan tanpa melanggar,” saran dia.

Mursidi perwakilan dari FKUB Wonogiri mengamini, hoaks di medsos berhasil mematahkan kampanye pemerintah. “Tolong ini diberantas. Kita mati-matian sebarkan info yang benar, sirna karena informasi hoaks di medsos. Surat edaran tidak sampai ke bawah.

Seperti prokes tempat ibadah, masih massif yang melanggar karena hoaks ini,” keluhnya. Sedangkan dari PC Muslimmat NU Sukoharjo Hafidah ingih Pemda merangkul tempat ibadah yang gencar meng-counter instruksi pemerintah.

“Di wilayah saya ada, sangat meresahkan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Rangkul mereka, yang enggan prokes di masjid, di pengajiannya, dengan pendekatan yang pas. Turun langsung atasi ini. Kalau yang bilang kami, ada sekat. Kalau aparat, pasti bisa deh,” yakinnya.

Sementara perwakilan ormas lainnya mengungkapkan, telah membantu Pemda dalam penanganan Covid-19. Seperti Tri Wahono dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Jateng.

Dia menyatakan, Pura di Jateng sudah ditutup. Kegiatan doa bersama dilakukan di rumah masing-masing. Romo Parso Subroto dari Gereja Salatiga, juga turut melayani vaksinasi untuk warga.

Sementara PW Muhammadiyah juga telah mengerahkan Covid-19 Command Centre dan jajarannya untuk membantu masyarakat.

Sedangkan Moh Jazuli dari Pesantren Pancasila Sakti Klaten, ingin kerja kolosal dilakukan kongkret dengan melibatkan berbagai komunitas secara maksimal dan konsisten. Akses informasi dan koordinasi juga mestinya dipermudah.

Menanggapi berbagai keluhan dan masukan ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta warganya melapor jika ada individu atau kelompok masyarakat yang menyebarkan hoaks atau mengajak melanggar aturan. Namun, Ganjar juga meminta dukungan saat dia bertindak tegas.

“Saya online tetus. Saya akan ambil tindakan tegas. Saya ingatkan yang di Sukoharjo, ayo ditutup. Laporkan ke saya. Bapak Ibu, kalau ada tindakan tegas, saya minta dukungan. Saya sudah mendekati satu persatu ulama yang provokatif. Saya telfon ulama yang lagi ngaji untuk stop. Saya ambil risiko loh. Bisa digoreng secara agama,” kata Ganjar.

Dia pun mengingatkan, pandemi ini bisa kelar jika ada kerja bersama seluruh elemen.

“Bangun kelompok dan komunitas. Sepeti Covid Ranger di Rembang, mereka punya data dan bantuin orang yang lagi isoman. Ada komunitas yang khusus beli produk UMKM. Daripada demo di jalanan, mending bantu UMKM. Kalau nunggu pemerintah, nggak akan bisa. Harus bareng-bareng,” ucapnya.

Selain itu, pejabat juga harus memberi contoh. Pemprov Jateng telah mencontohkan memproses para pejabat melanggar prokes dan aturan hingga pengadilan. Soal bansos, kata Ganjar, peran Baznaz dan CSR diperlukan di luar bantuan resmi pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja kolektif berdasarkan kesadaran bersama. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak juga mengandalkan ormas keagamaan, dan berbagai kekuatan masyarakat yang dibiarkan bekerja sendiri.

“Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh ponpes, pimpinan agama, untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat. Mari kolaborasinya diperkuat,” ajaknya.

Soal hoaks di media sosial, Mahfud menyatakan, aparat akan tegas namun tetap berhati-hati.

“Kita sudah punya UU ITE. Tapi memang dilema, kalau dilaporkan, nanti dibilang antidemokrasi. Sehingga lalu Presiden mengatakan, jangan sembarang menindak di medsos saat menggunakan pasal UU ITE. Harus selektif, jangan sampai orang nggak salah jadi korban. Selain itu, kita kedepankan restorative justice dan humanis,” terangnya. (INI)

MURIANEWS, Semarang – Penyebaran Covid-19 varian delta di Jawa Tengah telah meluas. Bahkan disinyalir, varian ini yang menjadi biang lonjakan kasus di beberapa daerah di Jateng akhir-akhir ini.

Terlebih, dari 106 sampel yang diambil dari sejumlah daerah di Jateng, 95 sampel positf varian delta. Tak hanya itu, temuan terbaru varian ini juga menyerang anak-anak di bawah umur 17 tahun.

“Hampir seluruh sampel kemarin yang kita kumpulkan dari beberapa kabupaten/kota, ternyata hampir semuanya varian delta.

Kalau sudah begini, ini alert (peringatan) buat kita untuk semakin waspada,” kata Ganjar usai memimpin rapat evaluasi penanganan Covid-19, Senin (12/7/2021).

Ganjar menyebut, dari 95 sampel yang positif itu, 23 di antaranya merupakan anak-anak usia di bawah 17 tahun. Bahkan beberapa di antaranya merupakan balita. Temuan varian delta ini tak hanya di Kabupaten Kudus saja.

Tapi sudah menyebar, ke Jepara, Grobogan, Salatiga, Kota dan Kabupaten Magelang, Karanganyar, serta Solo. Rinciannya, dari 72 sampel asal Kudus, 62 di antaranya positif varian delta.

Kota Salatiga ada enam sampel yang dites, hasilnya lima positif varian delta. Kabupaten Jepara ada tiga (sampel), semuanya positif varian delta. Grobogan dua sampel, semuanya varian delta. Kabupaten Magelang dua sampel, dua-duanya varian delta.

Begitu juga Kota Magelang dan Karanganyar masing-masing tiga sampel, dan semuanya positif varian delta. Dan terakhir Solo dengan 16 sampel, semuanya varian delta.

Dengan kondisi ini menurut Ganjar, kewaspadaan memang harus lebih ditingkatkan. Termasuk mengurangi mobilitas untuk memutus angka penularan. “Maka pergerakan masyarakat harus dikurangi. Masyarakat harus lebih tahu soal ini.

Memang tidak enak, tidak nyaman. Tapi kita harus melakukan itu, sebab kalau tidak, ini akan membahayakan semuanya,” tegasnya. Ia menyebut, pihak kepolisian akan menambah lokasi-lokasi penyekatan guna menekan mobilitas warga.

Setiap kepala daerah di Jateng juga diminta membuat kebijakan yang seragam. “Industri juga saya minta patuh betul pada aturan yang berlaku, yang kritikal, esensial harus mengikuti ketentuan, tidak boleh ada kerumunan,” ucapnya.

Ganjar juga meminta jajarannya dari level atas sampai tingkat desa untuk terus melakukan komunikasi dan edukasi pada masyarakat agar bergandengan tangan untuk melawan pandemi ini.

“Masyarakat bisa diedukasi untuk tidak keluar dari wilayah itu. Sehingga tidak banyak yang turun ke jalan. Sebab kalau sudah turun ke jalan, pergi ke kota, ini kan terjadi mobilitas tinggi. Dan dari data Google, mobilitas warga di Jateng masih tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo menambahkan, belum ada varian berbahaya lain selain varian delta di Jateng. Meski begitu, varian delta juga menjadi ancaman karena penularan dan fatalitasnya sangat tinggi.

“Dari laporan genome sequencing, hampir semuanya varian delta. Dari Kudus, Jepara, Salatiga, Magelang, Kota Magelang, Karanganyar dan Solo,” jelasnya. Yuliano menyebut, varian ini sangat cepat penularannya bahkan juga menyerang anak-anak.

Dari data yang ada, sampel dari anak-anak semuanya menunjukkan varian delta. “Ada bayi yang usianya baru 6 bulan, positif varian delta. Ada yang balita, ada yang remaja. Di bawah 17 tahun cukup banyak, dari sampel yang kami ambil, semuanya delta,” pungkasnya.  

Reporter: Ali Muntoha Editor: Ali Muntoha

sindonews.com SEMARANG - Alarm bahaya COVID-19 kembali ‘berbunyi’ di Jawa Tengah ( Jateng ), varian delta ditemukan di sejumlah kabupaten/kota. Gawatnya lagi, varian ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan bayi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerangkan, sejumlah daerah yang mengirimkan sampel untuk uji genome sequencing, hasilnya menyatakan varian delta.

“Hampir seluruh sampel kemarin yang kita kumpulkan dari beberapa Kabupaten/Kota, ternyata hampir semuanya varian delta. Kalau sudah begini, ini alert buat kita untuk semakin waspada," kata Ganjar, Senin (12/7/2021)

Ganjar menerangkan, ada 106 sampel dari beberapa Kabupaten/Kota yang dites genome sequencing. Dari jumlah itu, 95 sampel positif varian delta.

“Artinya ada 89,6% yang varian delta. Bahayanya lagi, varian ini juga menyerang anak-anak di bawah usia 17 tahun. Sebanyak 23 sampel varian delta adalah sampel anak-anak, sementara sisanya dewasa," ungkapnya. 

Adapun daerah yang sampelnya menunjukkan varian delta di antaranya Kudus, Salatiga, Jepara, Grobogan, Magelang, Kota Magelang, Karanganyar dan Solo. Rinciannya, dari 72 sampel asal Kudus, 62 di antaranya positif varian delta.

“Salatiga ada 6 yang dites, hasilnya 5 varian delta. Jepara ada tiga, semuanya varian delta. Grobogan dua sampel, semuanya varian delta. Magelang dua sampel, dua-duanya varian delta. Koa Magelang dan Karanganyar masing-masing tiga sampel, semuanya varian delta.

Dan terakhir Solo dengan 16 sampel, semuanya varian delta," bebernya. Artinya, prosentase varian delta di Jateng lanjut Ganjar cukup tinggi. Hal itulah yang diduga menjadi penyebab tingginya angka penularan kasus di Jateng akhir-akhir ini.

“Maka pergerakan masyarakat harus dikurangi. Masyarakat harus lebih tahu soal ini. Memang tidak enak, tidak nyaman. Tapi kita harus melakukan itu, sebab kalau tidak, ini akan membahayakan semuanya," tegasnya.

Di tengah penerapan PPKM Mikro Darurat ini, Ganjar meminta seluruh masyarakat mengurangi mobilitas. Sebab sampai saat ini, mobilitas masyarakat Jateng masih cukup tinggi.

"Maka Kepolisian tadi mengatakan akan menambah lokasi-lokasi penyekatan. Saya minta antar Bupati/Wali Kota melakukan kebijakan seragam. Industri juga saya minta patuh betul pada aturan yang berlaku, yang kritikal esensial harus mengikuti ketentuan, tidak boleh ada kerumunan," ucapnya.

Ganjar juga meminta jajarannya dari level atas sampai tingkat desa dan kecamatan untuk terus melakukan komunikasi dan edukasi pada masyarakat agar mereka sadar. Semuanya harus bergandengan tangan untuk melawan pandemi ini.

"Masyarakat bisa diedukasi untuk tidak keluar dari wilayah itu. Sehingga tidak banyak yang turun ke jalan. Sebab kalau sudah turun ke jalan, pergi ke kota, ini kan terjadi mobilitas tinggi. Dan dari data google, mobilitas warga di Jateng masih tinggi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menambahkan, belum ada varian berbahaya lain selain varian delta di Jateng. Meski begitu, varian delta juga menjadi ancaman karena penularan dan fatalitasnya sangat tinggi.

"Selain varian delta belum ada, tapi itu saja sudah sangat berbahaya. Dari laporan genome sequencing, hampir semuanya varian delta. Dari Kudus, Jepara, Salatiga, Magelang, Kota Magelang, Karanganyar dan Solo," katanya.

Varian ini lanjut Yulianto sangat cepat penularannya bahkan juga menyerang anak-anak. Dari data yang ada, sampel dari anak-anak semuanya menunjukkan varian delta.

"Ada bayi yang usianya baru 6 bulan, positif varian delta. Ada yang balita, ada yang remaja. Di bawah 17 tahun cukup banyak, dari sampel yang kami ambil, semuanya delta," pungkasnya.

(nic)

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut varian delta hanya menjangkiti Kabupaten Kudus. Dari beberapa sampel yang dikirim dari sejumlah daerah, semua hasilnya negatif varian delta.

“Sampai hari ini, baru yang ada di Kudus. Maka saya minta nanti report terakhir evaluasinya seperti apa. Kemarin sampel untuk genome sequencing hampir semua wilayah di Jateng diambil. Dan yang sudah jadi, hasilnya negatif. Tidak ada varian baru,” kata Ganjar ditemui usai gowes pagi di rumahnya, Jumat (25/6/2021).

Meski beberapa daerah lanjut Ganjar, ada yang belum keluar hasilnya. Namun sebagian besar yang dikirim, hasilnya negatif varian delta.

“Kita masih menunggu, tapi mudah-mudahan tidak,” imbuhnya.

Untuk penanganan kasus varian baru di Kudus, Ganjar mengatakan sudah dilakukan dengan ketat. Masyarakat Kudus dan sekitarnya juga diharapkan membantu sekaligus berjaga-jaga.

“Kudus harus dikunci, agar tidak ada penyebaran. Untuk itu, penanganan di sana kita optimalisasi. Istilahnya ada penebalan, baik tenaga kesehatan, layanan kesehatan, alat kesehatan termasuk penebalan TNI/Polri,” terangnya.

Meski varian delta hanya ada di Kudus, namun Ganjar tetap meminta semua daerah untuk siaga. Masyarakat diminta tetap tertib menjalankan 5 M dan pemerintah diminta meningkatkan 3 T.

“Digenjot saja, kalau semua daerah merah bisa melakukan itu, maka akan cepat. Begitu ketahuan, segera mikrozonasi. Lockdown tingkat RT harus dilakukan. Sebanyak-banyaknya RT dilockdown tidak apa-apa, laporkan ke kami nanti akan kami bantu, termasuk bantuan Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk menjaga. Sehingga efektivitasnya bisa optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, hampir semua daerah di Jateng sudah mengirimkan sampel genome squencing. Namun hasil yang dinyatakan positif varian delta baru Kudus.

“Ada banyak, seperti Semarang, Magelang, Solo, Brebes, Sragen dan lainnya. Yang positif varian delta sementara baru di Kudus. Memang belum semua hasilnya keluar, termasuk kemarin kami kirim 40 sampel lagi. Waktu pemeriksaannya kan cukup lama, sekitar dua minggu. Jadi kami masih menunggu,” katanya.

Editor : Kholistiono